Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Not a member yet
5673 research outputs found
Sort by
Implications of the Presidential Threshold Implementation on the Formation of Cartel Coalitions
No full textThe threshold for presidential candidacy as a condition for nominating candidates for President and Vice President in the General Election in Indonesia creates constitutional problems. Political parties that have been designated as election participants cannot immediately nominate pairs of candidates for President and Vice President because there are additional requirements outside of the constitutional provisions, namely that political parties must have 20% of the DPR RI seats or 25% of the valid national votes resulting from the Legislative Election in the previous five years. This research aims to analyze the implications of implementing the Presidential Threshold on the formation of cartel coalitions. The research method is normative legal research using primary, secondary, and tertiary legal materials. Apart from limiting the rights of political parties, these threshold provisions also have implications for the formation of cartel coalitions, so they are very dominant in Parliament. This research concludes that setting the threshold for nominations for President and Vice President has implications for the formation of large coalitions (oversized coalitions) in government, even political cartels, thus opening opportunities for oligarchs to intervene in government.Keywords: Election, Presidential Threshold, Carte
The Effectiveness of Biofloc System Cultivation with the Addition of Supplements Ginger Flour through Feed on the Growth of Tilapia
Get PDFDemand for tilapia consumption cannot be fulfilled due to limited availability. Intensive cultivation is carried out by increasing the stocking density to overcome this. An increase in stocking density can lead to a decrease in water quality which in turn can inhibit growth. To overcome this problem, biofloc system cultivation is carried out with herbal supplements through feed to maintain water quality and optimal fish growth. This study aims to determine the effectiveness of the ginger diet on the growth of tilapia reared for 60 days compared to the ginger and garlic diet for 90 days with biofloc system cultivation. The study was conducted by the experimental method using a completely randomized design, with 3 treatments, 1 control, and each was repeated 4 times for 60 days. The results showed that cultivating tilapia using the biofloc system with the ginger diet for 60 days significantly increased growth, while the garlic diet for 90 days was only significant for weight gain. A ginger diet for 60 days on tilapia and 90 days on gourami with a biofloc cultivation system has the same pattern and effectiveness on growth with an optimal dose of 5.63 g kg-1 feed. The cultivation of the biofloc system was more effective with the ginger diet for 60 days compared to the ginger and garlic diet for 90 days on fish growth. This shows that biofloc cultivation for 60 days with a ginger diet is recommended for fish farming
Pemberdayaan Keluarga dalam Pencegahan Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Payangan, Gianyar
Get PDFPemberantasan sarang nyamuk di Desa Payangan ditemukan minimya kesadaran keluarga dampingan dalam melakukan PHBS untuk mencegah terjadinya kasus DBD. Metode yang dilakukan dalam kegiatan adalah penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dengan topik pemberantasan jentik nyamuk di lingkungan rumah dan edukasi PHBS. Sasaran kegiatan adalah 11 keluarga dampingan mahasiswa dalam blok Community Oriented Medical Education. Monitoring dan evaluasi dilakukan selama 1 bulan untuk memantau peningkatan pengetahuan dan sikap keluarga dampingan. Promosi kesehatan dilakukan melalui edukasi tentang pencegahan demam berdarah dengue serta perilaku cuci tangan yang dipraktekkan secara langsung oleh keluarga. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan keluarga upaya pencegahan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M dan edukasi PHBS cuci tangan pakai sabun. Kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan ini dilakukan pada 11 keluarga dengan memberikan pengetahuan tentang pencegahan perkembangbiakan nyamuk dbd, dan metode pemberantasan jentik nyamuk di rumah tangga. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melaksanakan monitoring jentik nyamuk di wilayah Kecamatan Payangan. Hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pemahaman keluarga dalam melakukan pemberantasan jentik nyamuk, peningkatan pemahaman keluarga tentang PHBS, serta monitoring jentik telah dilakukan secara berkala minimal satu minggu sekali
Teologi Pembebasan Dr. Ali Syari’ati: Hibridisasi Mistisisme Islam dan Sosialisme Barat dalam Konsep Sosialisme Religius
No full textPenelitian ini mengangkat sosok Dr. Ali Syari’ati yang memiliki peran sangat menonjol dalam kurun waktu perjuangan menuju revolusi Iran 1979, ia mampu mengaspirasikan berbagai pemikiran yang berbeda untuk kemudian melebur menjadi satu semangat pembebasan menuju masyarakat Islam yang egalitarian dan sejahtera. Dalam Revolusi Iran, peran Syari’ati memang tidak terlihat secara visual. Ia meninggal pada bulan Juni tepat dua tahun sebelum Revolusi ini bergulir. Namun meski begitu kehadiran pemikiran Sosialisme Religiusnya yang dianggap sebagai sebuah “cross pollination” antara ajaran Islam konservatif yang revolusioner dan ideologi Sosialisme Barat yang konstruktif telah berhasil menarik kaum muda-mudi Iran untuk turut serta dalam perjuangan menjatuhkan tirani Shah Reza Pahlavi. Kajian ini difokuskan pada pemikiran Ali Syari’ati selama tahun 1953 sampai 1977, yaitu saat Ali Syari’ati terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik. Sedangkan jangkauan pembahasannya adalah pemikiran Ali Syari’ati yang berhubungan dengan upaya perubahan sosial. Dalam periode ini, Syari’ati merumuskan apa yang kemudian dikenal dengan Sosialisme Religius. Walaupun tidak secara eksplisit ia sebut, namun kerangka-kerangka berfikir yang sering ia gunakan dalam mengkritisi status quo sangatlah identik dengan ajaran sosialisme yang dibubuhi akidah Islamiyah. Yang kemudian menjadi semakin menarik adalah ternyata Ali Syari’ati dapat dengan lugas merumuskan Islam dan sosialisme dalam satu garis, tanpa harus terjebak dalam disfungsi-disfungsi yang biasanya ia sendiri mengkritiknya. Syari’ati tampak bagitu jitu menganalisa masalah-masalah yang terjadi di Dunia Ketiga –termasuk Dunia Islam- melalui kacamata sosialisme
Penerapan Smart Sistem Monitoring dan Kontrol Motor 1 Phasa Menggunakan Google Assistant
Get PDFMotor induksi 1 phasa merupakan motor listrik arus bolak balik yang bekerja berdasarkan induksi medan magnet dari kumparan ratornya. Sistem ini berfungsi untuk memonitoring dan kontrol motor menggunankan Dimmer, Sensor suhu, RPM (Revolution per minute), dan LCD yang diletakan pada panel. Selain untuk sistem kontrol alat ini juga akan membuat sistem proteksinya agar komponen listrik dan motor tidak terjadi kerusakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kemudahan untuk mengoperasikan suatu peralatan dan memanfaatkan suatu fitur Wifi yang terdapat di smartphone. Sehingga dapat dikendalikan dari jarak jauh. Metode pada penelitian ini menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle) waterfall dengan Langkah awal analisis, desain, pengembangan, pengetesan, dan perbaikan. Hasil penelitian berhasil dimana perintah yang diberikan pada Google Assistant sesuai dengan output pada Relay, karena pada perintah yang telah dibuat pada IFTTT (If This, Then That) sebelumnya telah terkoneksikan dengan feed yang ada pada Adafruit IO dan untuk jarak maksimal terbaik koneksi wifi antara 0-15 m. Jika Google Assistant tidak mengenali perintah yang dibuat dan data yang terkoneksikan dengan IFTTT maka Google Assistant akan merespon dengan output suara bahwa perintah tidak dapat diproses dan untuk hasil monitoring terhadap sensor RPM tingkat akurasinya mencapai 98,95% dan Sensor Suhu rata-rata 97,1%
Penerapan IoT (Internet of Things) Pada Alat Penghitung Penumpang Bus Trans Banyumas
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah miniatur alat penghitungan penumpang bus otomatis berbasis Internet of Things (IoT) pada Bus Trans Banyumas. Alat ini terdiri dari sensor inframerah/ultrasonic untuk mendeteksi penumpang, mikrokontroler untuk memproses data, dan modul komunikasi nirkabel untuk mengirim data ke server. Data penumpang dapat diakses secara real-time melalui aplikasi web atau mobile untuk memudahkan operator bus dan manajemen dalam memonitor jumlah penumpang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi penumpang yang naik dan turun dari bus sehingga jumlah data penumpang dapat terupdate. Implementasi sistem ini juga memungkinkan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti optimasi rute dan penjadwalan bus. Dengan demikian, inovasi ini diharapkan dapat mendukung upaya digitalisasi pengelolaan transportasi publik di Banyumas dan dapat diaplikasikan pada moda transportasi lainnya
Implementasi Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT Laba Asia Foods Rawalo, Banyumas
Get PDFAbstractThe number of women in working roles has steadily increased. Many women do not understand the protection of their rights, which are regulated in the Labor Law, especially regarding menstruation leave. The protection for women workers or laborers is different from the protection for male workers. This research proposes the formulation of the problem, namely how to implement menstruation leave and the things that hinder the implementation of menstruation leave based on the Labor Law at PT Laba Asia Foods Rawalo, Banyumas. The purpose of this study is to find out and analyze the implementation of menstruation leave and the things that hinder the implementation of menstruation leave based on the Labor Law at PT Laba Asia Foods Rawalo, Banyumas. This research was analyzed using empirical juridical research methods. Data collection techniques in this study are using primary data and secondary data. Primary data was obtained during direct research and secondary data consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The implementation of menstruation leave has not been implemented at PT Laba Asia Foods and there are things that hinder the implementation of menstruation leave at PT Laba Asia Foods due to weak knowledge of female workers, company policies, and lack of supervision from the Department of Labor, Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Dinakerkopukm). Banyumas Regency. Keywords: implementation, women worker, legal protection AbstrakJumlah wanita dalam peran bekerja terus menerus mengalami peningkatan. Banyak wanita tidak mengerti terkait perlindungan haknya yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terutama terkait cuti haid. Perlindungan pekerja atau buruh wanita berbeda dengan perlindungan terhadap pekerja laki-laki. Penelitian ini menetapkan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi cuti haid dan hal yang menghalangi terlaksananya pelaksanaan penerapan cuti haid berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di PT Laba Asia Foods Rawalo, Banyumas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi cuti haid dan hal yang menghalangi terlaksananya pelaksanaan penerapan cuti haid berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di PT Laba Asia Foods Rawalo, Banyumas. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh saat penelitian langsung dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Implementasi cuti haid belum diterapkan pada PT Laba Asia Foods dan terdapat hal yang mengahalangi tidak terlaksananya penerapan cuti haid di PT Laba Asia Foods karena lemahnya pengetahuan pekerja wanita, kebijakan perusahaan, dan kurangnya Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinakerkopukm) Kabupaten Banyumas.Kata kunci: implementasi, pekerja wanita, perlindungan huku
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Air Limbah Produksi Sarung Tenun Ikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Get PDFAbstractRegional economic development aims to manage existing resources and to create new jobs and stimulate the development of economic growth in the region. One way is through industrial activities which stimulate people to have the skills to produce something that can generate benefits for themselves and for the industrial economy sector. This research has a problem formulation, namely how the legal protection provided by the government to society related to environmental pollution and what are the obstacles in providing legal protection. The research objective is to determine the form of legal protection for the community related to environmental pollution and to find out what are the obstacles in providing legal protection. This study uses a normative juridical method. The data sources used are primary and secondary data from the laws and regulations used as well as data from the identification of legal facts presented from the Environmental Service Office of Pemalang Regency. The data will be analyzed using descriptive analysis method. Based on the data analysis carried out, it is concluded that there is no form of legal protection provided by the Pemalang Regency Government to the community around the home industry related to environmental pollution due to waste water from the production of woven sarong. In terms of providing legal protection, there are obstacles faced, namely there is no budget for making Communal PAL, lack of empty land, weak awareness of business actors and an unstable economy in industrial activities. Based on the conclusions obtained, there are suggestions that the Government can make a budget for making a communal PAL, the government can look for vacant land around the place of business, and can conduct socialization to increase awareness of business actors towards environmental sustainability.Keywords: Economic development, Industry, Legal Protection AbstrakPembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada dan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Salah satu caranya, yakni dengan kegiatan-kegiatan industri yang sifatnya memacu masyarakat untuk memiliki keterampilan memproduksi sesuatu yang bisa menghsilkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi sektor ekonomi industri. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah terhadap masyarakat terkait pencemaran lingkungan dan apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan hukum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait pencemaran lingkungan dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari Peraturan perundang-undangan yang digunakan serta data dari identifikasi fakta hukum yang disajikan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Data tersebut akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa belum ada bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap masyarakat sekitar home industri terkait dengan pencemaran lingkungan akibat air limbah produksi sarung tenun ikat. Dalam hal memberikan perlindungan hukum terdapat hambatan yang dihadapi yaitu belum ada anggaran dana untuk pembuatan PAL Komunal, kurangnya lahan kosong, lemahnya kesadaran para pelaku usaha dan perekonomian yang kurang stabil dala kegiatan industri. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, terdapat saran yaitu Pemerintah dapat membuatkan anggaran dana untuk pembuatan PAL Komunal, Pemerintah dapat mencari lahan kosong di sekitar tempat usaha, dan dapat melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan.Kata kunci: Pembangunan ekonomi, Industri, Perlindungan Huku
Implementasi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas)
Get PDFAbstractThis research aims to describe the implementation of Law No. 28/2009 on Regional Taxes and Levies in Banyumas Regency and its obstacles. This research was conducted at the Regional Revenue Agency of Banyumas Regency using normative juridical research with a literature study research method. The results of this research show that Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies is the basis for local governments to stipulate regional regulations related to regional taxes, in this case, the Regional Regulation of Banyumas Regency Number 22 of 2016 concerning the Second Amendment to the Regional Regulation of Banyumas Regency Number 1 of 2011 concerning Regional Taxes. Technically, the implementation of this policy is carried out by the Banyumas Regency Regional Revenue Agency, which is directly mandated to manage regional taxes. The implementation has been carried out on ten types of taxes and the tax revenue received each year has increased on average. The implementation of local tax policies carried out by the Regional Revenue Agency has experienced several obstacles, including in terms of facilities and infrastructure because taxpayers still experience problems in paying taxes. Keywords: Implementation of Law, Local Tax, Contribution Tax. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas dan hambatannya. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah menetapkan Peraturan daerah terkait Pajak Daerah, dalam hal ini adalah Perda Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Secara teknis implementasi kebijakan ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yang secara langsung diberi amanah untuk melakukan pengelolaan pajak daerah. Implementasi selama ini sudah dilakukan pada sepuluh jenis pajak dan hasil pajak yang diterimapun setiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan. Implementasi kebijakan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah mengalami beberapa hambatan diantaranya dari sisi sarana dan prasarana karena wajib pajak masih mengalami permasalahan dalam pembayaran pajak. Kata kunci:Implementasi Undang-Undang, Pajak Daerah, Pajak Restribusi.
Peran Love of Money, Self-Esteem, dan Gender pada Persepsi Etis (Studi pada Mahasiswa Akuntansi Generasi Z)
Get PDFNumerous initiatives have been made to mitigate fraud in the business community. Ethical considerations are critical in executing this step. Initializing with attempts to raise ethical awareness, ethical perception in addition ending with the implementation of ethical business practices. This study investigates the effects of love of money, self-esteem, and gender on accounting students' ethical perception. The data obtained by survey method, and the data processing method is Multiple Regression Analysis. Taking 99 samples of Accounting students from Generation Z, the findings reveal that love of money has a negative impact on student’s ethical perception. Self-esteem and gender differences have no effect on ethical perceptions. The results of the moderation test showed that self-esteem moderates the relationship between gender and ethical perceptions, but unable to moderate the relationship between love of money and ethical perceptions