Al-Jami'ah - Journal of Islamic Studies (Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Not a member yet
878 research outputs found
Sort by
Being Pious Among Indonesian Salafists
Get PDFThis essay is a brief explanation on the development of the process of Islamic Puritanism among Salafis in Indonesia. The article argues that the Salafis in Indonesia are in the process of puritanization and Arabization. Being pious, to them, means that one has to become an Arab and a Puritan Muslim. This puritanization of Islam is shown by purifying Islamic doctrines from any deviation. That is, religious concepts and practices should be based on the Qur’an and the Sunna only. Likewise, Salafis present themselves as like Arabs as their men let their beard grows, wear turban and trousers above their ankles, while their women wear enveloping veil (niqab). The research also found out that the using of Arabic words, like abi (father), umi (mother), ‘ami (uncle), ‘ama (aunt), akhi and ukhti for friend, are widely popular. Changing name from Javanese to Arabic is another form of Arabization. The acts of piety among Indonesian purist Salafis show that Salafi challenges both secular and traditional worlds which aim to create a stronger bonding every the followers among them, but, at the same time, distance them from other groups.[Tulisan ini menjelaskan tentang perkembangan proses puritanisasi diantara kaum Salafi di indonesia. Tulisan ini memberikan argumen bahwa anggota gerakan Salafi sebenarnya mengalami puritanisasi dan arabisasi. Mereka beranggapan bahwa menjadi orang baik dan saleh berarti menjadi seperti orang Arab dan muslim yang puritan dengan jalan memurnikan doktrin agama dari penyimpangan-penyimpangan. Cara yang diambil adalah dengan kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah. Misalnya bagi laki-laki salaf adalah menumbuhkan jenggot, menggunakan surban dan memakai celana yang panjangnya di atas mata kaki. Sedangkan bagi perempuan harus menggunakan jilbab. Selain itu penelitian ini juga menemukan populernya penggunaan nama panggilan yang berasal dari bahasa Arab, seperti abi, umi, ami dan ama diantara mereka sendiri. Ada juga kecenderungan pergantian nama Jawa menjadi nama Arab. Kesalehan mereka sebenarnya ditujukan untuk merespon tradisionalitas dan modernitas, akan tetapi disaat yuang sama mereka justru membuat jarak dengan kelompok yang lain.
Ibn Al-Haytham’s Classification of Knowledge
Get PDFIbn al-Haytham (d. 1039) is a well known scholar for his contributions in natural and mathematical sciences. The research focuses on his works in sciences and mathematics and only a few studies carry out on his contribution on philosophy due to the lack of the primary sources. The only known surviving Ibn al-Haytham’s work on philosophy is Kitāb Thamarah al-ḥikmah. However, few studies have examined and explored this work. Based on this work, the present study tries to scrutinize Ibn al-Haytham’s epistemology and focused mainly on his classification of knowledge. The comparative study of Ibn al-Haytham’s classification of knowledge and that of al-Fārābī‘s, Ibn Ḥazm’s, Ṭūsī’s, and al-Ghāzālī is also carried out. The result shows that Ibn al-Haytham has two mode of classifications: the ontological and epistemological. It is also obvious that Ibn al-Haytham tries to integrate Greek philosophy and sciences within the worldview of Islām. The results of the present study also suggests that the nexus between the concept of classification of knowledge and the concept of perfect man (al-insān al-tāmm) is obvious.[Ibn al-Haytham (w. 1039) adalah sarjana yang dikenal sumbangsihnya dalam ilmu-alam dan matematika. Penelitian-penelitian hingga saat ini cenderung difokuskan pada karya-karya sains dan matematikanya saja dan hanya sedikit dilakukan pada karya-karya filsafatnya karena kurangnya rujukan primer. Satu-satunya karya Ibn al-Haytham yang ada dalam bidang filsafat adalah Kitāb Thamarah al-Ḥikmah. Namun, studi yang dilakukan untuk meneliti dan mengeksplorasi karya ini sejauh ini amat kurang. Berdasarkan karyanya tersebut, kajian ini mencoba untuk meneliti dengan seksama epistemologi Ibn al-Haytham dan utamanya difokuskan pada klasifikasi ilmu pengetahuan. Studi perbandingan antara klasifikasi ilmu Ibn al-Haytham dengan al-Fārābī‘s, Ibn Ḥazm’s, Ṭūsī’s, and al-Ghāzālī juga dihadirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn al-Haytham memiliki dua cara klasifikasi ilmu pengetahuan. Juga sangat nampak bahwa Ibn al-Haytham mencoba memadukan filsafat dan sains Yunani dalam pandangan alam Islam. Kajian ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang jelas antara konsep klasifikasi ilmu pengetahuan dengan konsep manusia sempurna (al-insān al-tāmm)
The Political Thought of Mawdudi as a Template for Democratic Sustainability in Nigeria
Get PDFThe inseparability of religion and politics is demonstrated in the involvement of prominent ulama (religious scholars) in politics directly or indirectly. Being an important stakeholder in politics, such scholars have been raising their voices on political matters and influencing political decisions in their respective countries. In some cases, such religious scholars performed oppositional role with a view to forcing the ruling government to check their actions which were contradictory to the dictate of their religion. The Islamic revolution in Iran is a living testimony to the fact that religious scholars are relevant to effect new sociological and religio-political paradigms for their countries. It is on this basis that this paper shall explore the political thought of a seasoned reforming Mogul whose thought is significant to democratic sustenance in Nigeria, Maulana Abul A’la Mawdudi (1903 -1979). This sage enunciated some political principles which if strictly studied and adhered to, will help in no small measure in ensuring sustainable democratic governance whose leadership will not regret leading its people and the populace will not eventually curse such a leader. [Agama dan politik dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh keterlibatan ulama dalam politik, langsung atau tidak. Menjadi bagian dari sistem politik, ulama dapat menyuarakan pandangan mereka dan mempengaruhi keputusan politik di negara masing-masing. Dalam beberapa kasus, para ulama juga melakukan oposisi untuk memaksa pemerintah melihat kebijakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Revolusi Islam di Iran adalah contoh nyata dengan fakta bahwa ulama memiliki peran yang erat terkait dengan paradigma sosiologis dan religio-politik baru bagi negara. Makalah ini akan mengeksplorasi pandangan Maulana Abul A’la Maududi (1903 -1979), tokoh reformist yang pemikirannya sangat penting untuk pengembangan demokrasi di Nigeria. Beberapa prinsip politik akan membantu dalam memastikan pemerintahan yang demokratis berkelanjutan, jika dipelajari dan diikuti dengan benar.
Islamic Party and Pluralism: The View and Attitude of Masyumi towards Pluralism in Politics (1945-1960)
Get PDFThis article discusses Masyumi’s response towards pluralism, particularly about the political diversity in the first fifteen years of Indonesia independent era. As the largest Islamic party in Indonesian history, Masyumi was well known by many as the champion of democracy and one of the essential elements in the nationalist movement. However, regarding pluralism, for some, Masyumi positive attitude on this matter has been doubtful, regarding this party as the guru of intolerance for some contemporary Islamic organisations. By exploring the ideals and practical aspects of this party, this article wants to show the nature of Masyumi’s view and attitude in answering political diversity that in the long run indicates the real position of this party in pluralism in politics. The discussion indicates that despite some weaknesses in undergoing the spirit of honouring diversity, in particular when dealing with the communists, Masyumi, in general, had proven its position as one of the essential elements in Indonesian political history that in many ways eager to develop and maintain the spirit of pluralism.[Tulisan ini mendiskusikan perihal respons Masyumi terhadap pluralisme, khususnya terkait dengan politik keragaman dalam rentang limabelas tahun setelah Indonesia merdeka. Sebagai partai Islam terbesar dalam sejarah Indonesia, Masyumi dikenal luas sebagai terdepan dalam praktik demokrasi dan pemain penting dalam gerakan nasionalisme. Meskipun demikian, bagi sebagian orang, respons positif Masyumi terhadap isu pluralisme tetap diragukan mengingat partai ini dianggap sebagai model intoleransi bagi organisasi Islam dewasa ini. Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa pandangan dan sikap Masyumi dalam menjawab keragaman politik mengindikasikan posisinya yang jelas dalam pluralisme politik. Walaupun ada dukungan lemah terhadap semangat keragaman, khususnya terkait dengan kelompok komunis, secara umum Masyumi membuktikan dirinya sebagai elemen penting dalam sejarah politik Indonesia dengan berbagai cara dalam membangun dan mempertahankan semangat pluralisme.
Polygamous Marriages in Indonesia and Their Impacts on Women’s Access to Income and Property
Get PDFMost studies on polygamy mainly focus on the male normative interpretation of the Quran. This paper, however, will focus on the practices of polygamy. It will mainly explore whether the practices of polygamy are legal or illegal (unregistered for not following the procedure and requirements stated in the 1974 Marriage Law). This paper argues that most polygamous marriages in Indonesia are illegal. This practice can be considered a form of resistance to the Law which requires a husband to ask the permission from the Religious Court before entering polygamous marriages. This paper will also elaborate various living arrangements of legal and illegal polygamous marriages with various consequences on maintenance and property ownership among wives. [Kebanyakan studi tentang poligami berfokus pada interpretasi laki-laki terhadap al-Quran yang bersifat normatif. Akan tetapi, artikel ini akan berfokus pada praktik poligami. Artikel ini terutama akan menerangkan apakah praktik poligami itu legal atau tidak legal (tidak dicatatkan karena tidak mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan/UUP 1974). Artikel ini berargumen bahwa kebanyakan perkawinan poligami itu dipraktikan secara illegal. Praktik ini merupakan bentuk dari penentangan terhadap UUP yang mengharuskan seorang suami memohon izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama sebelum berpoligami. Makalah ini juga akan menjelaskan berbagai pengaturan hidup dalam perkawinan poligami baik yang legal ataupun yang tidak legal dengan berbagai konsekuensinya terhadap nafkah dan kepemilikan harta di antara para istri.
Expanding the Indonesian Tarbiyah Movement through Ta‘āruf and Marriage
Get PDFThis paper will shed light into the most current phenomena of how Islamist groups create and expand their influence and membership. In view of the Islamists like the Indonesian Tarbiyah movement, Islamisation of society and the state is the ultimate goal to be achieved. Families become the most important means of Islamisation. If all families have been successfully made “Islamic”, people and the country will follow suit. Preparing the family as the basis of making up society and the establishment of an Islamic state is, therefore, urgent. One of the ways is to match young men and women to get married through taʻāruf or “Islamic introduction”, which goes against the very popular trend of dating among youths nowadays. In addition to be practiced within Tarbiyah members, marriage is also promoted to the larger public. This group of Islamists use most contemporary modern media to expand their influence. By doing so, this kind of movement will have a tremendous and strong socio-political implication in the long run of Indonesian politics.[Tulisan ini mengkaji fenomena kontemporer tentang bagaimana sebuah kelompok (Gerakan Tarbiyah) membentuk dan meluaskan pengaruh serta keanggotaannya. Kelompok Islam tersebut melihat bahwa Islamisasi masyarakat dan Negara merupakan tujuan utama yang harus dicapai termasuk yang terpenting adalah keluarga. Mereka menganggap bahwa jika unit keluarga sudah menjadi ‘Islam’ maka masyarakat dan Negara secara otomatis akan mengikutinya. Oleh karena itu keluarga perlu disiapkan sebagai pondasi menuju masyarakat dan Negara yang Islamis. Salah satu cara paling awal adalah dengan memperkenalkan konsep Taʻāruf bagi muda mudi yang ingin menikah, sekaligus sebagai tandingan terhadap konsep ‘pacaran’ yang saat ini populer. Untuk mempromosikan konsep tersebut ke khalayak yang lebih luas, mereka pun menggunakan media yang paling modern dan masif. Sehingga gerakan mereka tampak kuat implikasinya dalam peta perpolitikan di Indonesia. ]
Delivering Islamic Studies and Teaching Diversity in Southern Thai Islamic Schools
Get PDFTeaching religious and cultural diversities would possibly be one of the greatest challenges to teachers of Islamic in Southern Thai Islamic schools due to the strong Islamic ideology they hold, lack of proper training for their professional growth, and the ongoing ethno-political conflict in the area. This paper explores how such a challenge has been faced. It particularly describes the teaching process of Islamic studies in Thai Islamic schools and explores opportunities within it for promoting religious and cultural diversities. We also look into possible opportunities for Islamic teachers to teach and students to learn about the diverse reality of society. We found that the deliveries of Islamic fell squarely within the concept of teaching into religion using a heavy confessional approach. Indoctrination with a little encouragement of critical thinking was common in Islamic classes. The presentation of other faiths and cultures was designed to explore their weaknesses and fallacies from a single believed-Islamic perspective.[Pengajaran keragaman budaya dan agama merupakan sebuah tantangan besar bagi guru pendidikan keislaman pada sekolah di Thailand Selatan, seiring dengan pemahaman keislaman mereka yang kuat, kesenjangan tingkat perkembangan profesionalitas, dan konflik politik etnik di daerah tersebut. Tulisan ini mengetengahkan persoalan yang mereka hadapi, khususnya deskripsi proses pengajaran studi keislaman di sekolah Islam lokal dan peluang dalam promosi keragaman budaya dan agama. Tulisan ini juga melihat kemungkinan peluang bagi guru agama Islam dan anak didiknya untuk saling belajar dari realitas keragaman dalam masyarakat. Kami menemukan bahwa menyampaikan pengetahuan keislaman harus tepat dengan konsep pengajaran bagi pemeluk agamanya menggunakan pendekatan keyakinan yang lurus. Indoktrinasi dengan sedikit dorongan pemikiran kritis merupakan kewajaran dalam kelas agama. Presentasi agama dan budaya lain didesain untuk eksplorasi kekurangan dan kesalahan dari perspektif yang monolitik.
Islamisation as Legal Intolerance: The Case of GARIS in Cianjur, West Java
Get PDFIn its endeavour, Islamization projects done by some Muslim organisations in Indonesia can lead to certain treats of intolerance, especially to those rejecting the missions wrought about in the movements. Using qualitative approach, this paper tries to analyse the legal Islamization programs undertaken by Gerakan Reformis Islam (GARIS) in Cianjur, West Java, since their inception in early 2001 and its inclination to various intolerant attitudes towards others. The movement of Islamization is probed on the basis of the three main GARIS projects, namely, reviewing the draft of Indonesian penal law, engaging contra-Christianization movements and the struggle against Ahmadiyah. Describing the movement, one will see how the idea of legal Islamization is carefully and persistently moulded in the field to make it so fluid and adequate to accomplish a purpose. What seems appearing in this phenomenon is not a theoretical legal quandary but more a political one, as legal Islamization is in its practice more sensed as a political movement than that of law.[Dalam praktiknya, gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh beberapa organisasi Islam di Indonesia dapat memunculkan tindakan intoleransi, utamanya hal itu menimpa mereka yang menolak gerakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, paper ini berusaha untuk menganalisis program-program Islamisasi hukum yang dilakukan oleh Gerakan Reformis Islam (GARIS) di Cianjur, Jawa Barat sejak mula berdirinya organisasi ini di awal 2001 dan kecenderungannya kepada perilaku intoleransi kepada kelompok lain. Gerakan Islamisasi dari GARIS ini dikaji berdasarkan pada tiga program mereka yang paling utama yaitu: usulan perbaikan terhadap draf amandemen hukum pidana Indonesia, gerakan perlawanan terhadap kristenisasi, dan perlawanan terhadap kelompok Ahmadiyah. Melalui kajian yang mendalam terhadap organisasi ini, kita dapat melihat bagaimana program Islamisasi hukum tersebut dilakukan dengan kesungguhan di lapangan sehingga dapat meraih hasil sesuai dengan yang dicanangkan. Apa yang dapat kita lihat dari fenomena ini sejatinya bukanlah pergumulan teori hukum namun lebih sebagai perhelatan politik, karena pada praktiknya gerakan Islamisasi hukum itu lebih menonjol sisi gerakan politiknya ketimbang hukumnya.
The Implementation of Temporary Endowment in Kuwait
Get PDFTemporary waqf is a restricted endowment for a specific duration. This paper examines Kuwait Law of Waqf and the contemporary implementation of temporary waqf in Kuwait. The research shows that Kuwait law of waqf allowed the application of all types of waqf as temporary, the duration of waqf should not exceed sixty years and no more than two layers of generations. This paper proposes to encourage other Islamic countries to implement this concept of temporary waqf as an alternative benefit.[Konsep wakaf sementara adalah wakaf yang dibatasi masa berlakunya selama periode waktu tertentu. Makalah ini mendiskusikan Undang-Undang Wakaf Kuwait dan implementasi wakaf sementara di Kuwait. Penelitian ini menunjukkan bahwa perundang-undangan di Kuwait membolehkan penerapan wakaf sementara ini dalam semua jenis wakaf, dengan batasan tidak boleh melebihi 60 tahun dan melewati dua generasi. negara-negara Islam lainnya disarankan dapat menerapkan konsep wakaf sementara ini sebagai alternatif perluasan manfaat wakaf.