IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Manado Open Journal Systems
Not a member yet
878 research outputs found
Sort by
PERADILAN MASA BANI ABBASIYAH
Get PDFThe judiciary (al-Qadha) is well-known from time immemorial up to the present time. Driven by the need and the welfare of human life, judiciary is something inevitable to exist. It is one of the prerequisites to the establishment of a government in order to resolve disputes between citizens. No political sovereignty in the world, whatever its form, will stand without justice enforcement. Keyword: Al-Qadha, Abbasiya
MEMBUMIKAN AL- QURAN (Membedah Gaya Penafsiran al-Qur'an Quraish Shihab)
Get PDFAl-Qur'an yang berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam dalam perjalanan penafsiran mengalami variasi dan dinamika. Pada awalnya penafsiran al-Qur'an lebih bersifat penafsiran lafal, yaitu memaknai lafal berdasarkan makna lahirnya yang tampak jelas. Setelah memasuki masa kemajuan ilmu pe-ngetahuan dan teknologi penafsiran al-Qur'an lebih bersifat penangkapan makna lafal, sebagaimana jiwa ayat Berdasarkan kemampuan analisis rasio. Quraish Shihab, pakar tafsir Indonesia dewasa ini kemudian mempopulerkan gaya-gaya penafsiran al-Qur'an lebih bersifat mengkombinasikan kedua penekanan gaya tadi. Dipopuler-kannya penafsiran, misalnya Tah'lili dan pakar tafsir maudhu’i. Dalam tulisan ini akan dibahas Bagaimana gaya penafsiran Quraish Shihab tersebut dalam upaya pembumian (pemasyarakat) al-Qur'an
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JASA PROFESI TUKANG PARKIR (Studi kasus Pasar 45 Kota Manado)
Get PDFTukang parker memegang peranan penting dalam membantu terciptanya suasana nyaman dalam suatu wilayah. Namun banyak yang menganggap tukang parker tidak lebih dari citra kumuh sebuah kota. Dengan kata lain, tingkat ekonomi tukang parkir dinilai masih sangat rendah. Persoalannya adalah Akad apa yang digunakan dalam transaksi perpakiran para tukang parkir di areah taman Kesatuan Bangsa dan pasar 45 Kota Manado. Oleh karena itulah penulis memfokuskan diri pada permasalahan cara pandang ekonomi Islam terhadap jasa tukang pakir tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Akad apa yang digunakan dalam transaksi perparkiran dan mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap profesi jasa tukang parkir. Selain itu, berguna untuk menambah wawasan penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan kususnya di bidang ekonomi Islam, serta bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi para pembaca. Setelah melalui proses penelitian, peneliti mendapat fakta bahwa akad yang digunakan dalam transaksi perparkiran di taman Kesatuan Bangsa dan pasar 45 Akad Antara tukang Parkir dan UPT Perparkiran, secara Islam, transaksi ini disebut dengan transaksi wadiyah dan jika dikaitkan dengan transaksi dalam Islam, akad yang akan dan bisa digunakan antara Unit Penaksana Terpadu Perparkiran dan tukang parkir adalha ijarah, sedangkan dari cara pandang ekonomi islam dapat diketahui bahwa profesi tukang parkir pada dasarknya sudah mengikuti prosedur yang ada, namun ada beberapa persoalan seperti pengupahan masih terdapat ketidak jelasan
MARKETING VALUE: REDEFINISI FUNGSI DAN MAKNA BRAND
Get PDFBrand in this time in global economic environment non again just a name. At marketing company, brand do not simply soul have to all product, but more than that. When branding have become the spirit company, hence each every product will be saleable by it self. That's one of the 'core' a marketing company in improving its customer bas
KEDUDUKAN ALAT BUKTI TULISAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN
Get PDFPembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat penting didatangkan dan disiapkan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum. Ada bermacam-macam alat bukti yang ada pada proses pembuktian dalam hukum acara perdata yang salah satu di antaranya adalah alat bukti tulisan/surat. Alat bukti ini menempati posisi yang pertama bagi hakim dalam menilai suatu peristiwa hukum yang terjadi di antara para pihak. Alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika akta tersebut memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Jika persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang itu dipenuhi oleh para pihak maka kekuatan hukum pembuktian itu (alat bukti tulisan) sangat menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan
INDONESIA BARU DALAM PERSPEKTIF AGAMA
Get PDFSelama 32 tahun, mulai 1966 sampai 1998, Indonesia diperintah sebuah rezim yang bernama orde baru dengan one manusia show, Soeharto. Orde mana star awal dengan komit-men dan kinerja akan membangun demokrasi dan kesejahteraan rakyat, tetapi kemudian berkembang menjadi otoriter (dictator konstitusional, istilah Prof. Dr. Ismail Sunny, SH. LLM) dan berbudaya KKN yang menyengsara-kan rakyat pinggiran. Akibat dari performance orde baru tersebut, akhir paru 1998 muncul gerakan reformasi yang dipelopori kala-ngan Perguruan Tinggi, yang akhirnya hanya dalam waktu empat pekan berhasil ditumbangnya, seraya melahirkan orde reformasi. Orde ini hingga kini telah dipresideni tiga orang, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Dari rentang ketiga presiden ini, mengawali esensi orde reformasi itu. Yang mencolok malah aksi unjuk rasa yang berstandar ganda. Tulisan ini akan menyorot bagai-mana Kontribusi perspektif agama (baca Islam) dengan melalui pemahaman refor-masi yang benar dapat mengantar Indonesia ke suatu wajah Indonesia baru. Kata Kunci : Refonnasi, Hak Asasi dan al-Qur'an
REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM (Telaah Pemikiran Fiqih Indonesia)
No full textIndonesia dengan setting objektif yang bukan negara agama pluralik selalu berhadapan sebuah kebutuhan adanya rekonstruksi Hukum Islam, yakni mencerdasi eksistensi hukum Islam agar senantiasa fungsional. Dalam rentang yang cukup lama hukum Islam di Indonesia dibingkai oleh pemahaman dan keyakinan dari umat Islam yang menempatkan rumusan fiqih ulama-ulama terdahulu, terutama Imam Mazhab empat scbagai rumusan yang bersilat mutlak untuk diikuti dan tidak perlu digugat, karena itu rumusan ini jadi sebuah teologi Umat Islam. Akan tetapi dengan munculnya ulama-ulama mujaddid seperti Muhammad Bin Abdul wahab, Ibnu Taimiyah, Muhamad lqbal, KH. Ahmad Dahlan Hukum Islam (Baca perumusan fiqih) menjadi dinamis, is selalu di rekonstruksi hingga sampai kepada taraf suatu kebutuhan."Tulisan ini mendeskripsikan kondisi Objektif Indonesia yang mutlak mernerlukan upaya rekonstruksi hukum Islam
PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK RAHN DI CABANG PEGADAIAN SYARIAH ISTIQLAL MANADO
Get PDFProduct practices in Islamic Financial Institutions (LKS) have so far attracted specialattention, especially on the application of the contract. The fundamental differencesbetween the LKS and the conventional financial institutions are contracts/agreementsbefore making financial transactions. Many conducted research on the application ofthe LKS contracts. Some contracts madeby LKS on its products so farhave notcomplied withthesharia provisions. The basic rule refers to thefatwa (religiousadvisory opinions) of the National Sharia Board and the Council of IndonesianUlema (DSN-MUI). One of them is DSN-MUI fatwa No. 25 of 2002 concerningrahn. In addition to rahn, this fatwa also explains rules concerning the contract ofijara. Pawnshopsthat apply sharia principles in their products haveintroducedrahnproducts based on this the fatwa. Therefore, systematic research on the application ofthe ijara contract onrahn products is necessary.Keywords: ijara , rahn, DSN-MUI, sharia pawhshop
REAKTUALISASI PERAN WAKAF DALAM MEMBANGKITKAN EKONOMI RAKYAT
Get PDFWakaf sebagai suatu instrumen lembaga ekonomi dan sosial, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekonomi islam yang integral dan merupakan inovasi tunggal milik konsep islam. Kehidupan masyarakat yang cendrung memiliki gaya hidup yang sekuler yang melahirkan para borjuis, sudah barang tentu kita tidak akan menemukan sebuah konsep ekonomi yang murni sosial dalam tatanam ideologi manapun selain islam. Namun realita wakaf di indonesia kurang mendapat perhatian dan pengelolaan yang serius, akibat konsep pemahaman yang terbelenggu oleh hanya satu mazhab. Hal ini, mengakibatkan wakaf kurang memberikan konstribusi kesejahteraan ekonomi
EKSISTENSI SISTEM EKONOMI KAPITALIS di INDONESIA
No full textSistem ekonomi kapitalis di Indonesia dilatarbelakangi oleh perseteruan politik antara negara-negara barat yang dikenal dengan sebutan blok barat dan negara-negara timur atau yang dikenal sebutan blok timur. Blok barat dalam mengembangkan perekonomian menggunakan konsep sistem ekonomi kapitalis sedangkan blok timur mengembangkan sistem ekonomi sosialis. Namun, dengan berbagai kekuatan propaganda yang dimiliki oleh negara-negara barat tentang penerapan sistem ekonomi kapitalis maka pandangan masyarakat dunia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sistem ekonomi sosialis. Walaupun Indonesia sebagai anggota negara Non Blok (tidak memihak salah satu) Blok,namun pemerintah kita dalam menerapkan sistem ekonomi masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Hal ini dapat dilihat beberapa indikator yang tetap digunakan pemerintah, yaitu: pertama,dihapuskannya berbagai subsidi dari pemerintah secara bertahap. Berarti, harga dari barang-barang strategis yang selama ini penentuannya ditetapkan oleh pemerintah, selanjutnya secara berangsur diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. kedua,nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas (floating rate). Sesuai dengan kesepakatan dalam LoI dengan pihak IMF, penentuan nilai kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap (fix rate). Dengan kata lain, besarnya nilai kurs rupiah harus dikembalikan pada mekanisme pasar. ketiga, privatisasi BUMN. Salah satu ciri ekonomi yang liberal adalah semakin kecilnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk didalamnya adalah kepemilikan asset-asset produksi. Dengan dijualnya BUMN kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing, berarti perekonomian Indonesia semakin liberal. keempat, peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT. Dengan masuknya Indonesia dalam tata perdagangan dunia tersebut, semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk kubangan libelarisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global