Jurnal Online Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin
Not a member yet
3956 research outputs found
Sort by
Sufism and Politics in Modern Egypt: A Study of Azmiyyah Sufi Order in Alexandria
No full textThe Azmiyyah Sufi Order, also known as the Azmiyyah Tariqa, has played a significant role in the spiritual and social landscape of Egypt, particularly during the Ottoman and modern periods. Emerging from the rich tapestry of Sufi traditions, the Azmiyyah Order is characterized by its unique practices, teachings, and its relationship with the socio-political dynamics of Egypt. This synthesis will explore the historical development, key figures, and contemporary relevance of the Azmiyyah Sufi Order in Egypt, drawing on a variety of scholarly sources. Throughout the Ottoman period, the Azmiyyah Order, like other Sufi orders, navigated the complex interplay between spirituality and politics. The political elite often sponsored Sufi rituals and gatherings as a means of consolidating power and countering the influence of more radical Islamist movements. This relationship between Sufism and the state was particularly evident during the 19th century, when Sufi orders, including the Azmiyyah, became involved in the socio-political fabric of Egypt, often aligning themselves with the ruling authorities to maintain their status and influence. The Azmiyyah Order's ability to adapt to changing political landscapes has been a key factor in its longevity and relevance
RESILIENSI KOMUNITAS PETANI TIMUN APEL DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KERAWANAN PANGAN (KASUS DESA TANJUNGPAKIS, KABUPATEN KARAWANG)
No full textClimate change affects the yield of timun apel plants, reducing the income of the timun apel farming community in Tanjung Pakis Village. The decline in income from timun apelproduction has resulted in the community's ability to meet food needs being disrupted, resulting in the threat of food insecurity. This research aims to determine the resilience of the apple-cucumber farming community in facing the threat of food insecurity due to climate change. This research was conducted using a case study method in the timun apel farming community in Tanjungpakis Village, Pakis Jaya District, Karawang Regency, because in this village, there is a community of timun apel farmers that has good natural resource potential, but there are ecological problems such as threats to production due to climate change. This research uses qualitative data with descriptive analysis. The research results show that the community of timun apel farmers in Tanjung Pakis Village already has reasonably good resources but still needs more adaptive capacity. Communities must utilize their resources as optimally as possible and increase adaptive capacity so that communities can be resilient in facing the threat of food insecurity due to climate change
TINJAUAN BIMBINGAN DAN KONSELING TERHADAP PERILAKU TAWURAN PELAJAR SMK DI JAKARTA PUSAT
No full textThe general aim of this study is to examine the fighting behavior of vocational high school students in Jakarta from the perspective of Guidance and Counseling. The specific aim of this study is to provide education and recommendations, particularly to schools, on how to handle cases of student fights in vocational high schools. The research method used is qualitative, with data collection techniques including observation, document studies, and audiovisual information. The data analysis employed several procedures, namely verifying data validity through triangulation techniques, synthesizing, analyzing, interpreting data, and drawing final conclusions in the form of propositions. The results and discussion of the study are: 1) brawls are caused by the immature psychological and mental condition of vocational high school students; 2) students have difficulty finding their own identity, ultimately choosing brawls as a form of self-expression; 3) strong friendship solidarity, where solidarity serves as a sense of strong unity; 4) social environment validation, where students need recognition to be well accepted within their peer group; 5) parenting patterns, where parents have great difficulty controlling and supervising their children's activities
Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemisikinan Pada Kab. Serang, Kab. Tangerang Dan Kota Cilegon Tahun 2018-2024
No full textPada periode 2018-2024 merupakan masa yang penuh dinamika sosial dan ekonomi, terutama akibat dampak pandemi covid-19 dan ketimpangan pembangunan regional. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguram Terbuka (TPT), dan Produk Domestik Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan secara parsial dan simultan pada tiga wilayah di Provinsi Banten: Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda dan data time series tahun 2018-2024. Hasil kajian ini menunjukan bahwa secara persial IPM dan PDRB berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara TPT tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variable ini berpengaruh signifikan sengan koefisien determinasi sebesar 77,7%. Berdasarkan hasil kajian, terdapat indikasi bahwa kemiskinan menjadi persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor pembangunan manusia, struktur ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan demikian, kebijakan kemiskinan perlu dirancang secara holistic dan inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat
KONTRUKSI MAHASISWI GEN Z SURABAYA TERHADAP REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM KONTEN FEMININE ENERGY DI TIKTOK
No full textPenelitian ini membahas pandangan mahasiswi Gen Z di Surabaya terhadap representasi perempuan melalui konten “feminine energy” di TikTok. Feminine energy adalah konsep yang menonjolkan sisi feminin seseorang, seperti kelembutan, keanggunan, dan kecerdasan emosional, yang dianggap sebagai kekuatan dalam menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Di TikTok, konsep ini menjadi tren populer karena menghadirkan panduan mengenai pengembangan sifat-sifat feminin, mulai dari perawatan diri hingga pengelolaan emosi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pemahaman dan makna yang diberikan mahasiswi terhadap konsep tersebut. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter Berger. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten “feminine energy” di TikTok menjadi sumber motivasi bagi mahasiswi dalam memahami dan mengembangkan karakter feminin mereka. Konten ini tidak hanya memberikan panduan praktis, seperti tips merawat diri dan berpakaian, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri, kesadaran diri, serta keseimbangan emosional. Namun, sebagian mahasiswi menyadari adanya risiko dari standar feminin yang terlalu kaku, yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Konsep feminine energy ini memiliki peluang besar untuk menjadi alat pemberdayaan perempuan jika diterapkan secara kritis dan fleksibel, tanpa mengabaikan keunikan dan identitas masing-masing individu. TikTok, sebagai media sosial yang sangat berpengaruh, memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman baru tentang feminitas di era digital
Analisis Kesalahan Penggunaan Kosakata Berbasis Gender dalam Tulisan Bahasa Inggris Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kesalahan penggunaan kosakata Bahasa Inggris berbasis gender dalam penulisan sebuah kalimat. Analisis yang digunakan adalah analisis leksikal yang merujuk kepada makna dari kosakata yang digunkan. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan analisis konten. Subjek penelitian adalah tulisan tulisan mahasiswa Sejarah Peradaban Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 2 yang mengambil kelas Bahasa Inggris sebanyak 60 mahasiswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat banyak mahasiswa yang melakukan kesalahan dalam pemilihan kosakata berdasarkan gender baik dari kategori verb, noun, adjective, atapun pronoun. Kesalahan pemilihan pronoun (Seperti: she, he, her, him, dan his, himself, herself) adalah kesalahan yang paling sering ditemukan, mahasiswa banyak melakukan kesalahan dalam menentukan penggunaan pronoun yang sesuai dengan gender subjek maupun objeknya. Tingkat kesalahan selanjutnya adalah dalam pemilihan noun terutama noun yang menunjukkan hubungan kekerabatan seperti nephew atau noun yang digunakan untuk penyebutan binatang seperti hen, roaster dan lainnya. Sementara itu hanya terdapat sedikit kesalahan yang dilakukan pada kategori adjective
Perempuan Berkarir dan Memangku Jabatan Publik Perspektif Abdul Karim Zaidan
No full textKajian ini membahas kerancuan hukum dan dialektika fikih mengenai perempuan sebagai pemangku jabatan publik dalam perspektif hukum Islam. Fenomena meningkatnya keterlibatan perempuan di ranah publik memunculkan persoalan antara tuntutan realitas sosial dan batasan syariat, khususnya terkait keseimbangan antara kewajiban domestik dan tanggung jawab publik serta dampaknya terhadap relasi keluarga muslim. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan analisis deskriptif, memfokuskan pada kajian kitab Al-Mufasshal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim karya Dr. Abdul Karim Zaidan, serta literatur relevan sebagai data pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara normatif memberikan ruang bagi perempuan untuk menjabat posisi publik selama memenuhi syarat kompetensi dan keseimbangan antara peran domestik dan publik tetap terjaga. Kebaruan penelitian terletak pada pendalaman sumber primer kitab klasik fuqaha salaf yang jarang digunakan dalam kajian sejenis, serta integrasi perspektif salaf dengan realitas sosial kontemporer—menghadirkan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam menempatkan perempuan di jabatan publik sesuai prinsip syariah dan maslahat umat
Dominasi Maskulinitas Dalam Kepemimpinan HIMANISRA Universitas Tidar: Analisis Perspektif Gender And Development (GAD)
No full textPenelitian ini menganalisis dominasi maskulinitas dalam kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himanisra) Universitas Tidar periode 2021–2025 melalui pendekatan Gender and Development (GAD). Meskipun perempuan mendominasi jumlah keanggotaan organisasi secara kuantitatif, posisi ketua himpunan secara konsisten dipegang oleh laki-laki selama lima periode berturut-turut, sementara perempuan hanya menempati posisi wakil ketua atau koordinator divisi pendukung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, memperoleh data primer melalui wawancara mendalam terhadap pengurus aktif Himanisra dan data sekunder dari dokumen struktur organisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan kepemimpinan disebabkan oleh tiga faktor utama menurut indikator GAD. Pertama, relasi gender yang tidak setara dalam distribusi kekuasaan organisasi, di mana laki-laki mendominasi posisi strategis. Kedua, hambatan struktural akibat konstruksi sosial dan stereotip gender yang menempatkan kepemimpinan sebagai ranah maskulin, sehingga perempuan sering kali tidak diberi kesempatan yang setara. Ketiga, upaya perubahan struktural melalui pelatihan dan workshop belum mampu mengeliminasi bias gender yang sudah sistemik, menunjukkan bahwa perubahan perlu dilakukan secara lebih mendasar. Hasil penelitian menegaskan bahwa dominasi maskulinitas dalam kepemimpinan bukan sekadar preferensi individu, melainkan produk dari relasi kekuasaan, konstruksi budaya patriarki, dan struktur organisasi yang bias gender. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan internal yang progresif, penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan secara berkelanjutan, serta transformasi budaya organisasi untuk mewujudkan kesetaraan substantif dalam pengambilan keputusan di tingkat tertinggi.
Keywords: Kepemimpinan, Maskulinitas, GAD, Kesetaraan Gender
TRADISI KAMPANA’A PADA PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT BUTON DI DESA PULAU HATTA TINJAUAN HUKUM ISLAM: TRADISI KAMPANA’A PADA PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT BUTON DI DESA PULAU HATTA TINJAUAN HUKUM ISLAM
No full textMarriage is a means permitted by religion to enjoy or have sexual intercourse with the opposite sex with the aim of continuing offspring in a happy and eternal household. The jurists generally discuss marriage in the chapter on muamalah, not in the discussion of worship. In the marriage process in various regions, it is wrapped in customs or traditions, just like marriage in the village of Pullau Hatta which preserves the kampana'a tradition, even those who are fanatical about customs make it one of the requirements for a valid marriage. Are all customs acceptable in Islamic law, or are there certain qualifications? The study raises the formulation of the problem How is the Islamic Law's View related to the implementation of the Kampana'a Tradition in the Buton Community marriage procession on Hatta Island. The research method uses field research to find primary data through observation, interviews and documentation. The data that has been prepared is analyzed qualitatively descriptively with easy-to-understand language. The results of the study Buton society recognizes three important things in life, namely birth, death and marriage. Marriage in the perspective of Buton society is legitimately segmented into two, namely legitimate in the optics of religion and legitimate in the optics of custom. The kampana'a tradition is one of the conditions for the validity of marriages carried out by the Butonese people. The kampana'a tradition, which is a legal requirement for marriage in Buton society, does not conflict with the values of Islamic teachings and is classified as a permissible custom/urf.Perkawinan sarana yang dihalalkan oleh agama untuk menikmati atau melakukan hubungan badan dengan lawan jenis dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan dalam bingkai rumah tangga yang bahagia dan kekal. Para fuqaha keumumannya membahas perkawinan dalam bab muamalah bukan dalam pembahasan Ibadah. Dalam proses perkawinan diberbagai daerah dibaluti dengan adat atau tradisi sama halnya dengan perkawinan di desa pullau hatta yang melestarikan tradisi kampana’a bahkan yang fanatik dengan adat menjadikan salah satu syarat sahnya perkawinan. Apakah semua adat dapat diterima dalam hukum islam, ataukah ada kualifikasi tertentu. Penelitian mengangkat rumusan masalah Bagaimana Pandangan Hukum Islam terkait pelaksanaan Tradisi kampana’a pada prosesi perkawinan Masyarakat Buton di Pulau Hatta. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) untuk menemukan data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentsi. Data yang telah diramu dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan bahasa yang mudah dipahami. Hasil dari penelitian Masyarakat buton mengenal tiga hal penting dalam kehidupan yakni kelahiran, kematian dan perkawinan. Perkawinan dalam prespektif Masyarakat buton sahnya tersegmentasi menjadi dua yakni sah dalam optik agama dan sah dalam optik adat. Tradisi kampana’a menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan yang dilakukan oleh masyarkat buton. Tradisi kampana’a yang menjadi sayart sahnya perkawinan dalam Masyarakat buton tidak bertentang dengan nilai-nilai ajaran Islam dan tergolong sebagai adat/ urf yang diperbolehka
ANALISIS NILAI MASHLAHAH MURSALAH MASA 6 BULAN PADA SEMA NO. 1 TAHUN 2022 SEBAGAI SYARAT DIKABULKANNYA PERCERAIAN
No full textThis article analyzes the value of mashlahah mursalah in the provision of a 6-month waiting period in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 1 of 2022 as a condition for granting divorce. Mashlahah mursalah is a concept in Islamic law that focuses on general welfare, which does not have a specific basis in the texts (nash) but remains relevant to achieving the objectives of sharia. SEMA No. 1 of 2022 stipulates that a divorce petition can only be granted after a 6-month period from the first filing, aiming to provide time for the couple to reconsider their decision and seek alternative solutions. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data is obtained through library research, which includes the analysis of legal documents, Islamic legal literature, and previous studies related to divorce and mashlahah mursalah. The data is then analyzed to identify and evaluate the welfare values contained in the 6-month waiting period provision. The analysis results show that the 6-month waiting period provision contains significant mashlahah values in protecting the psychological well-being of the couple, reducing the negative impact of divorce on children, enhancing social stability, and ensuring a fair legal process. However, this article also highlights the challenges and criticisms of this policy, including the potential for unnecessary delays and less flexible application in certain cases. The conclusion of this analysis affirms that the wise and fair application of the 6-month waiting period provision can support the objectives of sharia in creating welfare for all parties involved in the divorce process.Artikel ini menganalisis nilai mashlahah mursalah dalam ketentuan masa tunggu 6 bulan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 sebagai syarat dikabulkannya perceraian. Mashlahah mursalah merupakan konsep dalam hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umum yang tidak memiliki dasar khusus dalam nash, tetapi tetap relevan untuk mencapai tujuan syariah. SEMA No. 1 Tahun 2022 mengatur bahwa permohonan perceraian hanya dapat dikabulkan setelah melewati masa 6 bulan sejak pertama kali diajukan, dengan tujuan memberikan waktu bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan mencari solusi alternatif.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka (library research) yang mencakup analisis dokumen hukum, literatur hukum Islam, serta penelitian-penelitian sebelumnya terkait perceraian dan mashlahah mursalah. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam ketentuan masa tunggu 6 bulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan masa tunggu 6 bulan mengandung nilai mashlahah yang signifikan dalam melindungi kesejahteraan psikologis pasangan, mengurangi dampak negatif perceraian terhadap anak-anak, meningkatkan stabilitas sosial, dan memastikan proses hukum yang adil. Namun, artikel ini juga menyoroti tantangan dan kritik terhadap kebijakan ini, termasuk potensi penundaan yang tidak perlu dan penerapan yang kurang fleksibel dalam kasus-kasus tertentu. Kesimpulan dari analisis ini menegaskan bahwa penerapan yang bijaksana dan adil dari ketentuan masa tunggu 6 bulan dapat mendukung tujuan syariah dalam menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian