Jurnal Universitas Muhammadiyah Bengkulu (Jurnal UMB)
Not a member yet
234 research outputs found
Sort by
Desain Atena Mikrostrip Bentuk Lingkaran Menggunakan Metode Pencatuan Langsung dan Slot Untuk Antena 5G
Get PDFPaper ini adalah merancang antena mikrostrip bentuk lingkaran dengan menggunakan metode slot untuk aplikasi antena 5G yang bekerja pada frekuensi resonansi 28 GHz. Dari hasil penelitian antena yang didesain didapatkan lebar bandwidth 1,044 GHz, nilai return loss-36,871 dB, VSWR 1,0865, Impedansi 43 Ohm dan HPBW 18,20 dengan pancaran utama 10 dBi. Metode slot yang digunakan dalam perancangan antena pada penelitian ini berfungsi untuk melebarkan bandwidth dan memperkecil nilai return loss antena. Berdasarkan parameter antena yang didapat saat perancangan dan simulasi antena, maka perancangan antena yang dibuat bentuk lingkaran untuk apalikasi 5G pada frekuensi 28 GHz telah memenuhi standar antena. Dengan demikian hasil perancangan yang telah dilakukan telah bisa dibuat atau dipabrikasi untuk digunakan sebagai antena 5G
RANCANG BANGUN APLIKASI MONITORING PEMBERIAN OBAT BAGI PASIEN
Get PDFDalam melakukan pengontrolan obat secara langsung pada tiap pasien, perawat akan menghabiskan banyak waktu. Selain itu, kemungkinan terjadi kesalahan umumnya sering terjadi. Untuk menghindari terjadinya kesalahan tersebut telah dirancang dan dibuat perangkat yang digunakan untuk mengatur dan melakukan monitoring pemberian obat pada pasien. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 3 (tiga) cara yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah metode Rapid Application Development (RAD). Sebagai hasil, aplikasi ini terdiri dari beberapa class dalam sistem antara lain, perawat, pasien, obat, resep dokter dan history. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu perawat dalam mengontrol pemberian obat pasien
Kajian Kebijakan Keamanan Sistem Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Kerahasiaan Pribadi Karyawan Perusahaan XYZ
Get PDFTeknologi yang saling menghubungkan komputer didunia memungkinkan untuk dapat saling bertukar informasi dan data bahkan saling berkomunikasi berupa gambar dan video. Semakin berharga sebuah informasi maka diperlukan sebuah standar kemanan untuk menjaga informasi tersebut. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan terhadap informasi. Semakin tinggi standar keamanan yang diberikan semakin tinggi pula perlindungan privasi terhadap sebuah informasi. Perlindungan privasi karyawan dalam suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem informasi. Kebijakan keamanan sistem informasi meliputi: Pemeliharaan sistem, penanganan resiko, pengaturan hak akses dan sumber daya manusia, keamanan dan pengendalian asset informasi dan kebijakan keamanan server. Kebijakan-kebijakan yang telah dikaji tidak hanya akan menjadi bentuk perlindungan terhadap informasi perusahaan, tetapi juga menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan pribadi karyawan Perusahaan XYZ
Implementasi Linear Congruent Method Untuk Pengacakan Soal Pada Game Perhitungan Jarimatika Berbasis Android
Get PDFPerjalanan teknologi telah mengalami langkah maju yang sangat menakjubkan, terutama bidang komputer pada khususnya. Kecanggihan komputer terletak pada banyaknya data penyampaian informasi. SDIT baitul izzah merupakan sekolah dasar yang memiliki basis agama yang kuat, sistem pembelajaran pada SDIT baitul izzah berbeda dengan sekolah dasar yang konvensional. Metode linear congruent method (LCM) merupakan proses menurunkan secara acak nilai variabel tidak pasti secara berulang-ulang untuk mensimulasikan model. Bermain sambil belajar dan merasa tertantang dengan teknik jarimatika tidak membebani memori otak peserta didik. Teknik berhitung jarimatika mampu menyeimbangkan kerja otak kanan dan kiri, hal itu dapat ditunjukkan pada waktu berhitung mereka akan mengotak-atik jari-jari tangan kanan dan kirinya secara seimbang. bagaimana membuat perhitungan jarimatika berbasis smartphone android menggunakan metode Linear Congruent Method. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat perhitungan jarimatika berbasis androidKata Kunci : Jarimatika, LCM, Androi
Arsitektur Three Tier (Client Server Programing) Pada Aplikasi Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Get PDFAbstrak—Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah salah satu penunjang proses pembelajaran civitas akademika mahasiswa, dosen dan semua yang membutuhkan peningkatan pembelajarannya. Namun kadang kala mahasiswa masih sulit memperoleh informasi buku-buku seperti ketersediaan buku serta letak buku yang di cari pada perpustakaan. Untuk itu perlunya membangun suatu sistem layanan informasi yang dapat diakses oleh banyak orang sekaligus tanpa harus mengantri dan mendatangi pusat pelayanan informasi. Yaitu membangun terdistirbusi. Membangun terdistribusi dengan konsep client server model three tier merupakan inovasi dari model tier sebelum nya, yaitu one tier dan two tier. Konsep client server model three tier adalah model yang membagi fungsionalitas ke dalam lapisan-lapisan, lapisan client, lapisan application server, dan lapisan database server. memusatkan logika pada server application atau middle tier, dapat mendistribusikan beban data pada beberapa mesin, meningkatkan keamanan dan kemampuan menyembunyikan data, cepatnya perawatan dengan tanpa instalasi database server pada setiap client. Dengan demikian pembangunan perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan model arsitektur three tier sangat aman diterapkan pada jaringan yang luas atau pada internet, serta mahasiswa atau masyarakat dapat dengan mudah mencari buku-buku diperpustakaan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu setelah mendapatkan informasi buku yang dicari Kata kunci : Three Tier, client server, perpustakaa
Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
Get PDFKebebasan beroganisasi sendiri secara normatif diatur dan dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kebebasan berdemokrasi yang diwujudkan dengan banyak bermunculannya Organisasi Masyarakat, ternyata banyak menimbulkan fenomena dan permasalahan terkait dengan eksistensi, aksi dan tanggungjawab yang dimiliki oleh organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentu harus di bubarkan. Pembubaran organisasi masyarakat tentu saja harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian dijelaskan ini Ormas HTI terindekasi bertentangan Pancasila dan UUD 1945, tentu saja harus di buktikan terlebih dahulu. Namun pemerintah pusat dalam hal ini di wakili oleh Menko Polhukam mengumumkan untuk membubarkan Ormas HTI tersebut. Dalam hal ini pembubaran organisasi masyarakat harus sesuai dengan prosedur dan siapa yang memiliki kewenangan dalam membubarkan organisasi masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah prosedur yang sah dalam pembubaran organisasi masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2013 dan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah kewenangan pemerintah pusat dalam pembubaran organisasi masyarakat hizbut tahrir indonesia berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian normatif mengingat ingin mengetahui kewenangan pemerintah pusat dalam pembubaran organisasi masyarakat hizbut tahrir indonesia berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2013. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari pendapat para ahli hukum yang membahas asal mula hukum, hierarki norma hukum, hubungan norma yang diatas dengan norma yang dibawahnya melalui kepustakaan maupun PeraturanPerundang-undangan. Kata Kunci : Kewenangan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 201
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun -2001 Tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi
Get PDFMenurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan keuangan negara. Dengan adanya unsur ini maka setiap terjadi suatu korupsi pasti merugikan negara.. selain terdakwa harus menjalani pidana badan terdakwa juga harus mengembalikan kerugian keuangan negara, karena roh dari tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian keuangan negara sebanyak-banyak. Karena itu timbul suatu permasalahan, apakah pelaku tindak pidana korupsi dilingkungan Peradilan Tipikor Bengkulu selalu mengembalikan kerugian keuangan negara dan apakah pengembalian kerugian keuangan negara dijadikan dasar terhadap berat ringannya vonis yang diberikan oleh hakim. Hasil penelitian terjawab pengembalian kerugian keuangan negara yang ditangani oleh lembaga peradilan dan Kejaksaan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 18. Orang yang mengembalikan vonisnya lebih ringan daripada yang tidak mengembalikan kerugian negara. Untuk itu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara daripada pemidanaan. Dan lembaga yang terkait harus berjibaku dalam memberantas korupsi agar dalam implementasinya di lapangan dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi. Kata Kunci : korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara, pengembalian kerugian keuangan negar
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Get PDFAdvokat adalah profesi hukum yang terhormat (officium mobile) dimana tatacara pekerjaannya diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-Undang tersebut, Advokat memiliki hak-hak hukum yang menjadikan dirinya imun dari upaya hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Advokatnya. Hak imunitas ini penting berkaitan atas perannya dalam proses penegakan hukum dan hak entitasnya yang secara mandiri terpisah dari klien. Untuk menjaga Hak Imunitas terhadap advokat berdasarkan Undang-Undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013 agar bebas menjalankan profesinya sebagai penegak hukum di Indonesia demi kepentingan klien dengan itikad baik. Kata Kunci: Advokat, Hak Imunitas, Penegakan Hukum Pidan
Korelasi Kewenangan Antara Aparatur Pengawas Intern Pemerintah dan Penyidik dalam Penanganan Perkara Korupsi
Get PDFAdanya kegalauan dan keresahan dari pengelola keuangan negara atas kondisi ketidakpastian hukum akibat duplikasi kewenangan antara APIP dan Penyidik dalam penanganan korupsi yang disebabkan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, perlu mendapat penegasan batasan yurisdiksi antara APIP dan Penyidik. Melalui tulisan ini dilakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, korelasi kewenangan APIP dan Penyidik sangat erat. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada APIP untuk memeriksa dan menilai ada tidaknya unsur “penyalahgunaan wewenang” oleh pejabat pemerintahan. Di sisi lain, Penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi yang disebabkan oleh adanya unsur “penyalahgunaan wewenang” yang menimbulkan kerugian negara. Seharusnya hasil pemeriksaan APIP menjadi dasar Penyidik melakukan penyidikan, karena kewenangan Penyidik dependen kepada hasil pelaksanaan kewenangan APIP dan Hukum pidana bersifat ultimum remedium terhadap hukum administrasi. Namun adanya antinomi normen antara Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang PTPK mengakibatkan duplikasi kewenangan APIP dan Penyidik sehingga berjalan sendiri-sendiri. Agar tercipta sinergitas APIP dan Penyidik maka perlu adanya judicial review atau legislative review terhadap Undang-Undang PTPK.Keywords: APIP, Penyidik, Korupsi, Ultimum Remedium