Jurnal Online Universitas Pekalongan
Not a member yet
3388 research outputs found
Sort by
PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA MELALUI PENINGKATAN LOYALITAS TENAGA KEPENDIDIKAN
Get PDFThis study aims to analyze the influence of transformational leadership and organizational climate on the performance of education personnel, focusing on the role of loyalty as a mediating variable. The research method used was a survey through a questionnaire of 30 education personnel who were randomly sampling, while the data analysis used SEM-PLS which was processed using the Smart PLS application. The results of the study show that: 1) transformational leadership variables have a positive and significant effect on the performance of education personnel, 2) organizational climate variables have a positive and significant effect on the performance of education personnel, 3) transformational leadership has a positive but insignificant effect on loyalty, 4) organizational climate shows a positive and significant influence on loyalty, 5) employee loyalty has a negative and significant effect on performance, 6) transformational leadership and organizational climate have a direct effect on employee performance, and 7) loyalty does not play a role in mediating the relationship between transformational leadership and organizational climate on performance.
Keywords: transformational leadership, organizational climate, loyalty, performance.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional dan iklim organisasi terhadap kinerja tenaga kependidikan, dengan fokus pada peran loyalitas sebagai variabel mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei melalui kuesioner terhadap 30 orang tenaga kependidikan yang diambil secara accidental sampling, sedangkan untuk analisis data menggunakan SEM-PLS yang diolah menggunakan aplikasi Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) variabel kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga kependidikan, 2) variabel iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga kependidikan, 3) kepemimpinan transformasional berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap loyalitas, 4) iklim organisasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas, 5) loyalitas pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja, 6) kepemimpinan transformasional dan iklim organisasi berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai, dan 7) loyalitas tidak berperan dalam memediasi hubungan kepemimpinan transformasional dan iklim organisasi terhadap kinerja.
Kata kunci : kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, loyalitas, kinerja
The The Relationship between Premarital Free Sex knowledge and Attitude in Preventing Free Sex in Teenagers of SMA N 1 Sragi: Hubungan Pengetahuan Mengenai Seks Bebas Pranikah Dengan Sikap Dalam Mencegah Seks Bebas Pada Remaja Di SMA N 1 Sragi
No full textABSTRACT
Devita Rachmawati1, Emi Nurlaela2
The Relationship between Premarital Free Sex knowledge and Attitude in Preventing Free Sex in Teenagers of SMA N 1 Sragi
Background: Premarital sex cases are common among teenagers. This condition is against the norms of society, morality, and religion. This study aims to determine the relationship between knowledge about premarital free sex and attitudes in preventing free sex in adolescents.
Methods: Correlational design quantitative research with a cross-sectional approach. The location of the research was SMA Negeri 1 Sragi. The sample was taken by cluster random sampling as many as 62 respondents in classes X, XI, and
XII. The research instrument is a knowledge and attitude questionnaire that has been tested for validity and reliability. The results of the validity test of the knowledge questionnaire with a Cronbach\u27s alpha value of 0.790 and an attitude with a Cronbach\u27s alpha value of 0.873.
Results: The results showed that the knowledge was unfavourable as many as 50 respondents (80.6%) and the attitude of adolescents was unfavourable as many as 31 respondents (50%). The Chi Square test shows a p value of 0.748> α (0.05), meaning that there is no relationship between knowledge about premarital free sex and attitudes in preventing free sex in adolescents.
Conclusion: There is no correlation between the knowledge of premarital free sex and attitudes in preventing free sex on adolescents at SMA N 1 Sragi. It is being suggest that schools are encouraged to conduct socialization about reproductive health and the impact of premarital free sex during the learning process to prevent cases of premarital promiscuous sex in adolescents from increasing.
Keywords: Knowledge, Attitude, Free Sex
References: 63 (2015-2024)ABSTRAK
Devita Rachmawati1, Emi Nurlaela2
Hubungan Pengetahuan Mengenai Seks Bebas Pranikah Dengan Sikap Dalam Mencegah Seks Bebas Pada Remaja Di SMA N 1 Sragi
Latar Belakang: Kasus seks pranikah banyak ditemukan di kalangan remaja. Kondisi tersebut bertentangan dengan norma masyarakat, kesusilaan, dan agama. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan pengetahuan mengenai seks bebas pranikah dengan sikap dalam mencegah seks bebas pada remaja.
Metode: Penelitian kuantitatif desain korelasi dengan pendekatan cross sectional. Tempat penelitian di SMA Negeri 1 Sragi. Sampel diambil dengan cara cluster random sampling sebanyak 62 responden kelas X, XI, dan XII. Intrumen penelitian berupa kuesioner pengetahuan dan sikap yang telah di uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas kuesioner pengetahuan dengan nilai cronbach’s alpha 0,790 dan sikap dengan nilai cronbach’s alpha 0,873.
Hasil: Hasil penelitian didapatkan pengetahuan kurang baik sebanyak 50 responden (80,6%) dan sikap remaja kurang baik sebanyak 31 responden (50%). Uji Chi Square menunjukkan nilai p value 0,748 > α (0,05) artinya tidak ada hubungan pengetahuan mengenai seks bebas pranikah dengan sikap dalam mencegah seks bebas pada remaja.
Simpulan : Pengetahuan mengenai seks bebas pranikah tidak berhubungan dengan sikap dalam mencegah seks bebas pada remaja di SMA N 1 Sragi. Saran sekolah diharapkan untuk mengadakan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan dampak dari seks bebas pranikah pada sela waktu proses pembelajaran agar kasus seks bebas pranikah pada remaja tidak meningkat.
Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Seks Bebas
Daftar Pustaka: 63 (2015-2024
The Concept of Justice in Compensation Arrangements to Realize the Establishment of National Law
Get PDFProviding compensation is an effort to achieve justice for parties who experience losses in various legal contexts, including in data defense, criminal and administrative matters. The concept of justice in providing compensation in Indonesia needs to be understood as part of efforts to establish national law that reflects community values and national interests. Justice is not only limited to providing rights to the injured party, but also includes providing balanced sanctions to the party who caused the loss. The existence of clear and consistent regulations regarding compensation will increase public confidence in the national legal system and prevent legal violations. The formation of national law based on the concept of justice in providing compensation also needs to take into account universal principles and relevant norms. This effort includes synchronizing regulations between legal sectors and strengthening the role of judicial institutions in providing fair compensation. Thus, it is hoped that regulations regarding fair compensation can support the formation of national laws that are responsive, progressive and fair for all Indonesian peopl
Optimalisasi Investasi Pemberdayaan Sosial Untuk Mendukung Sukses Berwirausaha Masyarakat Tani Desa Tawang Rejeni Turen Malang
Get PDFPengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan investasi pemberdayaan sosial guna mendukung keberhasilan berwirausaha masyarakat tani di Desa Tawang Rejeni, Turen, Malang. Melalui pendekatan Community-Based Research (CBR), program ini melibatkan empat tahapan utama: laying the foundation, perencanaan, pengumpulan dan analisis informasi, serta implementasi program berbasis hasil analisis. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan kapasitas masyarakat tani dalam kewirausahaan, pengolahan produk lokal, serta penguatan kelembagaan sosial melalui pembentukan kelompok tani. Perubahan signifikan terjadi pada kesadaran masyarakat akan pentingnya kolaborasi sosial dan penerapan praktik usaha profesional. Kendala utama yang dihadapi adalah akses modal dan pemasaran, yang diatasi melalui penguatan jaringan dengan lembaga keuangan dan mitra strategis. Temuan ini mempertegas pentingnya sinergi antara modal sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kelembagaan dalam mencapai transformasi sosial yang berkelanjutan. Rekomendasi difokuskan pada perluasan pelatihan, digitalisasi pemasaran, dan pendampingan berkelanjutan
Kesiapan Implementasi Blended Learning Di Universitas Pekalongan
Get PDFAbstract.Penelitian ini berjudul Kesiapan Implementasi Blended Learning di Universitas Pekalongan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) mendeskripsikan kesiapan mahasiswa dan dosen Unikal dalam pelaksanaan blended learning, dan (2) mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan blended learning di kampus Unikal. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Dosen -dosen di Universitas telah siap dalam melaksanakan blended leaning (2) Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk pembelajaran blended learning (3) Faktor penghambat utama dalam online learning adalah sinyal
Meninjau Kembali Pengimplementasian Apostille di Indonesia: Apakah Notaris Harus Diberi Kewenangan Apostille?
No full textIndonesia’s accession to the Apostille Convention, through Presidential Regulation No. 2 of 2021, represents a significant step toward simplifying the legalization process for documents intended for cross-border use. However, the implementation of the Apostille in Indonesia continues to face legal challenges, particularly concerning the verification period, which often exceeds the time limits stipulated in Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 6 of 2022. This issue has prompted discussions about transferring Apostille authority to notaries, by leveraging cyber notary systems to support notarial tasks related to Apostille issuance. This study employs a normative juridical approach combined with comparative legal analysis. This findings indicate that delegating Apostille authority to notaries may enhance the flexibility and efficiency of the Apostille process, given that notary are widely distributed across Indonesia and are bound by professional code of ethics and ethical accountability in performing their duties. A cyber notary system, particularly in the form of digitally authenticated official signatures managed by the Ministry of Law in coordination with the Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia), could significantly support notaries in the issuance of Apostille certification
english
No full textThe pervasive influence of social media has elevated Instagram food selfies to a cultural phenomenon among Bandung\u27s Generation Z, yet a significant gap persists between the ideality of authentic culinary documentation/inclusive sharing and the reality dominated by social validation (likes/comments), FOMO-driven trends, and socioeconomic disparities via exclusive "instagrammable" consumption. This qualitative study employs Alfred Schutz’s social phenomenology, collecting data through in-depth interviews, observation, and documentation. Analysis followed Moustakas’ (1994) approach (epoche, thematic reduction, textural-structural synthesis), validated via bracketing, expert consultation, and consistency checks. Findings reveal five Schutzian motives: (1) visual documentation as personal archiving, (2) habitual automation, (3) self-expression of identity/lifestyle, (4) social validation, and (5) FOMO. Within Mead’s symbolic interactionism, three-layered meanings emerged: mind (digital aesthetic awareness, audience deliberation), self (values representation, emotional documentation, social bonding), and society (norm conformity, recognition pursuit, interaction catalysis). Food selfies transmute from private records into public performances, reconfiguring culinary culture. Recommendations include multidisciplinary frameworks (social psychology/digital sociology) for future research and practical interventions: digital literacy programs and culinary business collaborations to mitigate consumerism and social disparities.  
An Analytical Study of the Lex Favor Reo Principle in the Context of Corruption Case Resolution under the Third Amendment to the State Owned Enterprises Law in Indonesia
No full textThis study analyzes the implications of Law No. 1 of 2025—the Third Amendment to the SOE Law—on the application of the lex favor reo principle in corruption cases involving State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia. Using a normative juridical approach with analytical and conceptual methods, the research reveals that the amendment redefines SOEs, limits the auditing authority of the Supreme Audit Agency, and removes the automatic classification of SOE losses as state losses. As a result, the legal interpretation of “state financial loss” in corruption cases has shifted significantly, potentially narrowing the scope of criminal liability for SOE officials. This change may lead to the re-evaluation of ongoing corruption prosecutions, including possible sentence reductions or acquittals. The study highlights the complex interaction between corporate reform and criminal accountability, emphasizing the need for doctrinal coherence, legal certainty, and the protection of substantive justice within Indonesia’s evolving post-reform legal framework.
Legal Status of Land Rights Certificates due to Neglect by Rights Holders and Decades of Occupation: A Normative Legal Study
No full textThis study analyses the legal status of land title certificates when their holders neglect the land, allowing it to be occupied by the community for decades. Based on a normative legal approach, this study examines primary legal materials (laws and regulations and court decisions) and secondary materials (scientific literature) to examine the relationship between legal certainty, the social function of land, and administrative corrective mechanisms. The results show that certificates are strong evidence but not absolute because their validity is conditional on the accuracy of physical-legal data and the holder\u27s compliance with social functions. Neglect (land not used/utilised/maintained) opens up the possibility of land being declared abandoned and rights revoked through administrative procedures, while long-term occupation by the community gives rise to the need for normative-factual assessments that balance formal certainty and substantive justice. This study identifies misunderstandings about the certainty of certificates as triggers for abandonment and escalation of disputes when rights holders seek to restore physical control. It recommends prevention based on utilisation plans, boundary and data validation (title validation), collaborative mapping, and transparent and standardised administrative enforcement. Policy implications emphasise education on social functions, modernisation of land administration, and compensation/guarantee mechanisms that maintain public trust without neglecting rights protection. The findings enrich the land reform discourse with an operational testing framework
A Bibliometric Analysis and Mapping of The Global Research Landscape on Public Distrust Toward The Police: Implications for The Indonesian National Police
No full textThis study aims to analyze the global research landscape regarding public distrust toward the police and its implications for strengthening the legitimacy of the National Police of the Republic of Indonesia. This study uses a bibliometric method with a quantitative-descriptive approach to analyze the global landscape of research on public distrust toward the police and its implications for strengthening the legitimacy of the National Police of the Republic of Indonesia. Data obtained from Crossref, Scopus, and Google Scholar for the 2020–2025 period using the keywords "police," "legitimacy," "trust," "distrust," and "public perception." The analysis was carried out through network analysis, co-occurrence mapping, and density visualization using VOSviewer. The results of the study show that global research is still focused on the issues of police legitimacy, public perception, and law enforcement, while public distrust has not been studied as an independent variable. Research representation in developing countries, including Indonesia, is still minimal, indicating a contextual gap and the dominance of developed countries\u27 perspectives. Implicitly, this study emphasizes the need to reposition public distrust as an independent conceptual construct and encourage police reform based on procedural fairness by design, transparency through accountability analytics, and strengthening citizen engagement to build public trust and strengthen the institutional legitimacy of the police