Sao Jurnal IAIN Parepare
Not a member yet
2676 research outputs found
Sort by
Comparison of Regulation and Legal Compliance in Islamic Banking Amid the Trend of Financial Globalization: PERBANDINGAN REGULASI DAN KEPATUHAN HUKUM DALAM PERBANKAN SYARIAH DI TENGAH TREN GLOBALISASI KEUANGAN
No full textArtikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan regulasi serta kepatuhan hukum dalam sistem perbankan syariah di berbagai negara, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi keuangan. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana sistem regulasi dan praktik kepatuhan syariah dikembangkan di tengah arus global yang mendorong inovasi dan integrasi pasar keuangan lintas negara. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah Systematic Literature Review (SLR), dengan menelaah 30 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu tertentu dan relevan dengan tema perbankan syariah, regulasi, serta globalisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam pendekatan regulasi perbankan syariah antara negara-negara yang menjadi objek kajian, terutama dalam aspek otoritas pengawasan syariah, harmonisasi hukum nasional dengan prinsip syariah, serta kesiapan regulasi menghadapi digitalisasi dan globalisasi. Negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi menunjukkan kerangka regulasi yang lebih terintegrasi dan kuat dibandingkan Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dalam konsistensi penerapan prinsip syariah di tingkat operasional perbankan.Rekomendasi dari kajian ini adalah pentingnya penguatan sinergi antara otoritas regulasi nasional dan lembaga keuangan syariah dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap perkembangan global, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Implikasi praktis dari artikel ini adalah memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi keuangan syariah untuk menyusun strategi regulatif yang adaptif dan berbasis nilai. Secara teoritis, artikel ini juga memperkaya literatur mengenai dualisme hukum dalam perbankan syariah serta pentingnya pendekatan perbandingan hukum dalam memahami efektivitas regulasi lintas negara.This article aims to analyze and compare regulations and legal compliance in Islamic banking systems across various countries, particularly in the context of financial globalization. The main focus of this study is on how regulatory systems and Shariah compliance practices are developed amidst global currents that drive innovation and cross-border financial market integration. The methodology employed in this article is a Systematic Literature Review (SLR), examining 30 scholarly articles published within a specific time frame that are relevant to the themes of Islamic banking, regulation, and globalization. The findings reveal significant variations in regulatory approaches to Islamic banking among the countries studied, especially in terms of Shariah supervisory authority, the harmonization of national laws with Shariah principles, and the regulatory readiness to address digitalization and globalization. Countries such as Malaysia and Saudi Arabia demonstrate more integrated and robust regulatory frameworks compared to Indonesia, which still faces challenges in the consistent implementation of Shariah principles at the operational level of banking. The study recommends strengthening synergy between national regulatory authorities and Islamic financial institutions in formulating policies that are responsive to global developments without compromising the core principles of Shariah. The practical implication of this article is to provide insights for policymakers, regulators, and Islamic finance practitioners in developing adaptive, value-based regulatory strategies. Theoretically, this article also contributes to the literature on legal dualism in Islamic banking and emphasizes the importance of comparative legal approaches in understanding the effectiveness of cross-country regulations
DINAMIKA EVALUASI TINGKAT KEPUASAN NASABAH TERHADAP LAYANAN BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF GLOBAL DAN REGIONAL
Get PDFThis study aims to examine the relationship between service quality, customer satisfaction, and loyalty in the context of Islamic banking through a Systematic Literature Review (SLR) approach. A total of 30 peer-reviewed articles from SINTA-accredited journals (levels 2 to 5) published between 2014 and 2024 were analyzed in depth. The findings reveal that service quality is the most dominant factor directly affecting customer satisfaction and loyalty. Service dimensions such as assurance, empathy, responsiveness, and the ease of digital banking positively influence customer perception. Moreover, customer satisfaction serves as a mediating variable between service quality and loyalty, highlighting the crucial role of excellent service in building long-term loyalty. Non-service factors such as religiosity, financial literacy, and public trust also contribute to customer loyalty. The study recommends improving digital-based services, integrating spiritual values in customer service, and expanding Islamic financial literacy education. These findings are expected to serve as strategic guidance for enhancing the competitiveness of Islamic banking in Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kualitas layanan, kepuasan, dan loyalitas nasabah dalam konteks perbankan syariah melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak 30 artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi SINTA 2 hingga SINTA 5 yang diterbitkan dalam kurun waktu 2014–2024 dianalisis secara mendalam. Hasil studi menunjukkan bahwa kualitas layanan merupakan faktor dominan yang secara langsung memengaruhi kepuasan dan loyalitas nasabah. Dimensi layanan seperti assurance, empathy, responsiveness, serta kemudahan digital banking terbukti memiliki kontribusi positif terhadap persepsi nasabah. Selain itu, kepuasan nasabah ditemukan berperan sebagai variabel mediasi antara kualitas layanan dan loyalitas, memperkuat posisi pentingnya pelayanan prima dalam membentuk loyalitas jangka panjang. Aspek non-layanan seperti nilai religiusitas, literasi keuangan, dan kepercayaan masyarakat juga turut berkontribusi terhadap loyalitas nasabah. Studi ini merekomendasikan peningkatan layanan berbasis digital, penguatan nilai-nilai spiritual dalam pelayanan, serta perluasan edukasi literasi keuangan syariah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah di Indonesia.
 
TRANSFORMING ETHICAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ISLAMIC BANKING: A MAQASHID SHARIAH PERSPECTIVE IN THE DIGITAL ERA: TrTansformasi Regulasi Etis Kecerdasan Buatan dalam Perbankan Syariah: Perspektif Maqashid Syariah di Era Digital
Get PDFPerkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap transformasi sistem keuangan global, termasuk dalam sektor perbankan syariah. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai layanan, seperti analisis risiko, pelayanan nasabah, dan pengelolaan keuangan. Meski AI menawarkan efisiensi dan akurasi yang tinggi, penerapannya menimbulkan tantangan baru dalam aspek etika dan regulasi, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Artikel ini membahas bagaimana regulasi etika perlu mengalami transformasi agar mampu menjawab perkembangan teknologi AI secara adil dan proporsional di lingkungan perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan, dengan menelaah literatur mengenai etika teknologi, regulasi AI, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menjangkau kompleksitas AI dalam konteks syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang mengintegrasikan prinsip maqashid syariah (tujuan hukum Islam), seperti keadilan, perlindungan data, transparansi algoritma, dan tanggung jawab sosial, ke dalam kerangka etika dan hukum AI. Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan, otoritas regulasi, pakar teknologi, dan ulama sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan syariah-compliant. Kesimpulannya, transformasi regulasi etika dalam menghadapi AI harus bersifat dinamis, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai Islam demi menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem perbankan syariah di era digital.
The development of digital technology has had a significant impact on the transformation of the global financial system, including in the Islamic banking sector. One of the most prominent innovations is the use of Artificial Intelligence (AI) in various services, such as risk analysis, customer service, and financial management. Although AI offers high efficiency and accuracy, its application raises new challenges in terms of ethics and regulation, especially in the context of compliance with sharia principles. This article discusses how ethical regulations need to undergo a transformation in order to be able to respond to the development of AI technology fairly and proportionally in the Islamic banking environment. The method used in this study is a literature study, by reviewing literature on technology ethics, AI regulation, and Islamic legal principles. The results of the study show that current regulations are still general and have not fully covered the complexity of AI in the context of sharia. Therefore, a new approach is needed that integrates the principles of maqashid sharia (the objectives of Islamic law), such as justice, data protection, algorithm transparency, and social responsibility, into the AI ethical and legal framework. In addition, collaboration between financial institutions, regulatory authorities, technology experts, and scholars is essential in formulating adaptive and sharia-compliant policies. In conclusion, the transformation of ethical regulations in dealing with AI must be dynamic, contextual, and rooted in Islamic values in order to maintain integrity and trust in the Islamic banking system in the digital era
Bahasa Inggris: bahasa indonesia
No full textABSTRACT
The increasingly dynamic development of Islamic economics demands innovation in Islamic banking products that remain based on Islamic principles. In the innovation process, fatwas have a very important position as normative and legal references for every product that will be launched by Islamic financial institutions. Therefore, the preparation of fatwas should not be done carelessly, but must prioritize the principles of legal ethics, namely a combination of compliance with Islamic law (sharia), positive law (national legislation), and professional scientific ethics. Legal ethics in this context includes the moral and legal responsibilities of scholars and Islamic financial authorities in ensuring that the products issued fatwas are not only halal according to fiqh, but also fair, transparent, and do not harm the community. This study aims to examine how legal ethics are applied in the process of preparing fatwas on Islamic banking products, as well as how the dynamics of Islamic economics influence the process. Using a descriptive qualitative approach and literature review, it was found that the existence of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) as an authoritative institution has an important role in balancing the idealism of Islamic law and the reality of contemporary economic needs. However, challenges remain, especially in facing market pressures, industry interests, and the development of digital financial technology that demands a quick response. The results of the study show that the preparation of fatwas that are carried out carefully, accountably, and based on the principles of maqashid sharia and positive law can strengthen the legitimacy of Islamic banking products. Thus, legal ethics not only function as normative safeguards, but also as a bridge between the transcendental values of Islam and the pragmatic needs of modern society. Awareness of the importance of this legal ethics is very crucial in maintaining public trust and the sustainability of the Islamic economic system on a national and global scale.
ABSTRAK
Perkembangan ekonomi Islam yang semakin dinamis menuntut adanya inovasi produk perbankan syariah yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam proses inovasi tersebut, fatwa memiliki posisi yang sangat penting sebagai rujukan normatif dan legal bagi setiap produk yang akan diluncurkan oleh institusi keuangan syariah. Oleh karena itu, penyusunan fatwa tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mengedepankan prinsip etika yuridis, yaitu perpaduan antara kepatuhan terhadap hukum Islam (syariah), hukum positif (perundang-undangan nasional), dan etika profesional keilmuan. Etika yuridis dalam konteks ini mencakup tanggung jawab moral dan hukum para ulama serta otoritas keuangan syariah dalam memastikan bahwa produk yang difatwakan tidak hanya halal secara fiqh, tetapi juga adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan etika yuridis dalam proses penyusunan fatwa terhadap produk perbankan syariah, serta bagaimana dinamika ekonomi Islam turut memengaruhi proses tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kajian literatur, ditemukan bahwa keberadaan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga otoritatif memiliki peran penting dalam menyeimbangkan antara idealisme hukum Islam dan realitas kebutuhan ekonomi kontemporer. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi tekanan pasar, kepentingan industri, dan perkembangan teknologi keuangan digital yang menuntut respons cepat. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyusunan fatwa yang dilakukan secara hati-hati, akuntabel, serta berdasarkan prinsip maqashid syariah dan hukum positif dapat memperkuat legitimasi produk perbankan syariah. Dengan demikian, etika yuridis tidak hanya berfungsi sebagai pengaman normatif, tetapi juga sebagai jembatan antara nilai-nilai transendental Islam dan kebutuhan pragmatis masyarakat modern. Kesadaran terhadap pentingnya etika yuridis ini menjadi sangat krusial dalam menjaga kepercayaan publik serta keberlanjutan sistem ekonomi Islam dalam skala nasional maupun global
Kritik Terhadap Konsep Sekufu’ Dalam Pernikahan: Analisis Pemikiran Syeikh Zainuddin Al-Malibari Dan Relevansinya Dalam Konteks Kontemporer
Get PDFKonsep sekufu’ dalam pernikahan adalah salah satu elemen krusial dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya kesetaraan antara calon suami dan istri demi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fath al-Mu’in menjelaskan bahwa sekufu’ bukanlah syarat sah pernikahan, tetapi merupakan hak bagi perempuan dan walinya dalam mempertimbangkan kelayakan pasangan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sekufu’ yang dikemukakan oleh Syeikh Zainuddin Al-Malibari serta mengkritisi relevansinya dalam konteks sosial dan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data primer diperoleh dari kitab Fath al-Mu’in dan kitab-kitab fikih perbandingan mazhab, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang membahas sekufu’ dalam pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syeikh Zainuddin menekankan enam aspek sekufu’, yaitu agama, kehormatan diri (‘iffah), nasab, kemerdekaan (hurriyah), pekerjaan/status sosial, dan kesehatan/kesempurnaan fisik. Analisis kritis terhadap konsep ini menunjukkan bahwa beberapa aspek sekufu’, seperti kemerdekaan dan nasab, sudah tidak relevan dalam konteks modern, di mana prinsip kesetaraan dan keadilan lebih diutamakan. Sementara itu, aspek agama dan akhlak masih tetap menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan pasangan. Dengan demikian, reinterpretasi konsep sekufu’ diperlukan agar sesuai dengan perkembangan sosial dan hukum Islam saat ini tanpa menghilangkan prinsip dasar yang diajarkan dalam syariat Islam
Pengaruh Bahasa Pertama dan Kedua dalam Pembelajaran Bahasa Arab
Get PDFBackground: Bahasa adalah alat yang digunakan manusia sebagai makhluk sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, pengembangan bahasa merupakan salah satu aspek kognitif yang paling kompleks dalam perkembangan manusia. Penelitian ini akan membahas psikolinguistik, khususnya posisi B1 dan B2 dan peranannya dalam pembelajaran bahasa.
Research Objectives: objek dari penelitian ini adalah psikolinguistik yang akan membahas secara khusus terkait pengaruh Bahasa pertama dan kedua dalam pembelajaran bahasa.
Methods: penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka. Data diambil dari teori-teori yang berkaitan dengan topik ini, dan teori-teori ini diambil dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang membahas topik serupa
Conclusions: Bahasa pertama adalah bahasa yang dipelajari atau diterima oleh semua orang sejak kecil, faktor lingkungan dan sosial seperti keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar mereka mempengaruhi hal ini. Karena pemahaman yang kuat tentang Bahasa pertama, orang yang mempelajari Bahasa kedua biasanya menggunakan Bahasa pertama secara tidak sadar untuk membantu mereka memahami Bahasa kedu
Building Legal Identity: MUI South Tapanuli’s Advocacy for the Growth of Islamic Criminal Law in Indonesia
Get PDFThe discourse on the implementation of Islamic Criminal Law in Indonesia has been a subject of dynamic development, particularly as Islamic values gradually influence national legal frameworks. Against this background, this study aims to explore the perspectives of the Indonesian Ulama Council (MUI) in South Tapanuli regarding the application of Islamic Criminal Law and its relevance to the Islamic Criminal Law academic program. Employing a descriptive qualitative approach, the research captures and analyzes the views of MUI administrators across four regencies and one city in South Tapanuli, using interviews and documentation studies to reveal their perceptions. The findings demonstrate that although Islamic Criminal Law has not yet been fully codified into Indonesia’s positive law, it increasingly serves as a foundational reference in the evolution of the country's criminal legal system. The MUI of South Tapanuli unanimously supports the continuation and strengthening of the Islamic Criminal Law study program, emphasizing its strategic role in bridging Islamic legal principles with societal legal awareness. The study implies that academic institutions and policymakers must collaboratively promote integrative models that harmonize Islamic legal education with national legal development. The novelty of this research lies in its empirical focus on regional ulama perspectives as a grassroots reflection of the socio-legal integration process, offering a rare insight into the localized dynamics of Islamic law adaptation in Indonesi
Pre-Prosecution Efficiency and Islamic Justice: Revisiting the Role of Public Prosecutors in Indonesia
No full textThis study examines the optimization of the pre-prosecution process in handling criminal cases by the Public Prosecutor at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Using normative legal research methods supported by interviews and direct observation, this study aims to identify obstacles in the pre-prosecution process and formulate efforts to resolve them. The results of the study indicate that there are seven main obstacles in the pre-prosecution process, namely: limited coordination between law enforcement agencies, limited time stipulated in the Criminal Procedure Code, incomplete case files, inability of investigators to fulfill the instructions of the public prosecutor, legal uncertainty in the process period, differences in legal interpretation between investigators and public prosecutors, and workload and limited human resources. This phenomenon is illustrated through a case study of the sea fence in the coastal area of Tangerang which shows the complexity of the problems of coordination and legal interpretation in the criminal justice system. As an effort to resolve, this study identifies four main strategies that have been and need to be implemented, namely: the formation of an integrated coordination team, the implementation of joint case titles, the preparation of technical administrative guidelines, and periodic monitoring and evaluation. This study recommends strengthening inter-agency coordination mechanisms, revising criminal procedure law provisions related to time limits, increasing human resource capacity, developing information technology in case handling management, and strengthening internal and external supervision to optimize the pre-prosecution process in the Indonesian criminal justice system
Household Disintegration: Divorce Factors in a Systematic Review of Contemporary Marital Crisis: Disintegrasi Rumah Tangga: Faktor Perceraian dalam Tinjauan Sistematik terhadap Krisis Perkawinan Kontemporer
Get PDFThis journal aims to determine the factors that cause divorce. By using the literature review method or literature review, the author writes down several factors that greatly dominate the occurrence of divorce. The data sources used in this writing are from various reputable articles totaling 3029 articles that are relevant to the topic to be discussed. This journal concludes that first; The moral factor is a form of emotion whose embodiment is jealousy, hurt, anger, revenge and hatred towards other people because they think that other people get what they don't get. Second; The factor of the existence of a third person or environment, in which this actor can originate from a lack of attention between husband and wife, can also be from a lack of inner connection between the two such as a lack of feelings of happiness both physically and mentally for both of them. Third; Economic factors, in which the economic balance in the family has a relationship with family happiness as well as success in business and income of the heads of the household. Fourth; Factors of persecution (domestic violence) which is violent behavior or violent procedures that can injure or abuse. Regarding violence, we often hear the language of domestic violence or domestic violence, where husbands abuse their wives. Fifth; Social and cultural factors, which are also social and cultural factors that cause divorce. Because of the different opinions between the husband and the wife that causes disputes and results in divorce
Reconceptualizing Qiwamah in the Dynamics of Contemporary Muslim Families: A Phenomenological Approach: Rekonseptualisasi Qiwamah dalam Dinamika Keluarga Islam Kontemporer: Suatu Pendekatan Fenomenologi
Get PDFKepemimpinan keluarga dalam islam perspektif fenomenologi dipahami sebagai satu pendekatan bahwa kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt. Tujuan dari penelitain ini ialah ingin memahami lebih jauh konsepsi kepemimpinan dalam keluarga islam perspektif fenomenolgi. Metode penelitian ini adalah kajian Pustaka (library research) dengan Teknik analisis data, dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Kepemimpinan keluarga dalam islam dikenal dengan istilah qiwamah. yang merujuk kepada ayat al-Qur’an surat an-nis’ ayat 34 menyebutkan bahwa sebuah keluarga harus ada kepemimpinan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni penuh dengan keridhaan Allah swt. 2. dalam pendekatan fenemenologi dapat di uraikan berdasarkat tiga tahapan yakni Reduksi fenomenologis, reduksi eiditis, dan reduksi transendental. 3. kepemimpinan keluarga perspektif fenomenologi harus terintegrasi dan kolaboratif antara suami-istri demi mencapai keluarga Sakinnah mawadah warahma