Jurnal Online Universitas Islam Nusantara
Not a member yet
1021 research outputs found
Sort by
Penerapan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Get PDFA traffic accident is an unexpected and accidental road event involving a vehicle with or without another road user that results in human casualities and / or los of property.A single traffic accident that befalls a family in the category of moderate and severe accidents, so the position of the suspectat the stage of investigation after obtaining a decision from the court to carry out the criminal justice process is the final ultimate (ultimum remedium). Only memory explanation (memorie toelicthing) says that negligence (culpa) lies betwen intentional and accidental. After all the culpa is as long as lighter than semana (dolus) therefore, the culpa delicacy is quasidelict so that criminal reductions are made. The research method is descriptive analysis, with a normative juridical approach which uses data sourees, is secondary data abtained through documen studies. This study finds the answers, namely as follows: restorative the application has been regulated in the law of theRepublic of Indonesia number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation, in pascal 229 paragraph (2) namely minor traffic accidents as referred to in paragraph (1) letter (a) while traffic accidents. moderate and severe through the criminal justice process. but in the investigation process, the investigator has legal considerations to give a sense of justice and its use so that the case is stopped (sp3) the order to terminate the investigation. According to the theory of forgiveness, it has one of the following elements : If the offender repents before being executed, the sentence is forgiven; The penalty which is killed by repentance is the punishment concerning the haq of Allah. While justice : Imagine a group of people are choosing principles for evalnating the basic structure justice of their society. What is clear, if the principle must be fair, they must be chosen in a situation that is fair in itself. That is, no one is allowed to dominate choices or take advantage of unfair opportunities such as the advantages of natural gifts or social position. the repare the principle of justice is the result of a choice equivalent to “justice as equality”.Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tunggal yang menimpa suatu keluarga kategori golongan kecelakaan sedang dan berat, jadi kedudukan tersangka pada tahap penyidikan setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk dilakukan. Proses peradilan pidana merupakan pemungkas terakhir (ultimum remedium). Hanya memori penjelasan (memorie Toelicthing) mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja (dolus). Oleh karena itu, bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (quasidelict) sehingga diadakan pengurangan pidana. Metode penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif, yang menggunakan sumber data, adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Penelitian ini menemukan jawaban, yakni sebagai berikut: penerapan restoratif (Restorative Justice) telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 229 ayat (2) yaitu kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup (a) sedangkan kecelakaan lalu lintas sedang dan berat melalui proses peradilan pidana. Namun dalam proses Penyidikan, penyidik mempunyai pertimbangan hukum untuk memberikan rasa keadilan dan pemanfaatannya sehingga perkaranya dihentikan (SP3) Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Menurut teori pemaafan memiliki salah satu unsur sebagai berikut: kalau pelaku kejahatan bertobat sebelum dieksekusi, hukuman dimaafkan; Hukuman yang gugur dengan tobat adalah hukuman yang berkenaan dengan Haq Allah;. Sedangkan keadilan : bayangkan sekelompok orang sedang memilih prinsip-prinsip untuk mengepaluasi keadilan struktur dasar masyarakatnya. Yang jelas, jika prinsip tersebut harus adil, mereka harus dipilih di suatu situasi yang dalam dirinya adil. Artinya, tak seorang pun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya. Karena itu, prinsip keadilan merupakan hasil dari pilihan yang setara “keadilan sebagai kesetaraan
Problematika Pemotongan Gaji Karyawan Untuk Pihak Ke III, Antara Tanggungjawab Pidana Korporasi Dan Individu Pejabat Perusahaan Daerah Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Get PDFPenamaan “Perusahaan Daerah” berasal dari UURI No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, sedangkan “Badan Usaha Milik Negara” berasal dari PPRI No. 54 Tahun 2017 dengan maksud yang sama. Yang termasuk BUMD tersebut adalah perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan perseroan daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah untuk memperoleh laba dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dipergunakan untuk melakukan pembangunan di daerah. Berdasarkan hal tersebut posisi BUMD memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Tujuan: Untuk merumuskan pertanggungjawaban pemberi kerja (BUMD) terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak disertai dengan pembayaran hak-hak pekerja/buruh, iuran BPJS yang tidak disetorkan, dan pembayaran cicilan pinjaman yang tidak dibayarkan tersebut harus dilakukan, apakah secara administrasi, keperdataan atau pidana metode: ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, dan hasil: tercapainya tujuan penelitian ini. Kesimpulan: Pertanggungjawaban secara administratif berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang ketenagakerjaan diselesaikan dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, yang sangat mungkin berlanjut menjadi sengketa hubungan industrial yang harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia
Get PDFAn Itsbat marriage is a marriage determination that is not registered at the Office of Religious Affairs. Itsbat marriage is an effort to protect women and children from marriage. Islamic Law in the Compilation of Islamic Law opens the opportunity for them to submit their marriage request to the Religious Court so that in the future they will have legal power in their marriage. The identification of the problem in this study is What is the legal effect of the rejection of marriage law on marital status and child status according to positive law in Indonesia? And how is the concept of Itsbat Nikah related to the Compilation of Islamic Law in Indonesia? This thesis uses library research. The data used is primary data obtained with the results of the interview. Secondary data from various literature and documents relating to the author's research object, namely the Tasikmalaya Religious Court, Data processing techniques include interviews, literature reviews, and documentation. The data analysis method used is a qualitative approach in the method of inductive thinking. Based on the results of the study, the reasons for judges' rejecting the application of marriage law by Firmansyah bin Said and Kokom Komalasari bint Dirman are that marriage marriages that have not reached 19 men and 16 years old women are resolved by marriage remuneration, but this is not done and forced to be married while Naib /Lebe who take care of it, is there and present. If a marriage that does not meet the minimum age limit for marriage is not fulfilled, then the marriage should first be submitted. If the marriage dispensation is not given to the Religious Courts in the area, then the marriage cannot be carried out (according to Article 7 and Article 21 of Law Number 1 of 1974 jo 15 Islamic Law Compilation). Due to the lack of a minimum age limit for the bride and groom, it cannot be carried out according to the applicable legal rules. Therefore, the marriage cannot be carried out, therefore the petition of the petitioners is worth rejecting. As a conclusion, due to the legal rejection of the marriage law by the religious courts on marriages, marital status does not have legal power that gives rights to wives and children born from such marriages. Itsbat marriage policy is taken from the Religious Courts in the provisions of Article 7 of the Compilation of Islamic Law (KHI) due to the maslahah considerations for Muslims to administer and obtain their rights. Itsbat nikah adalah penetapan nikah yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Itsbat nikah menjadi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari perkawinan. Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sehingga kedepannya mempunyai kekuatan hukum dalam pernikahannya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap status perkawinan dan status anak menurut hukum positif di Indonesia? Dan Bagaimanakah konsep Itsbat Nikah dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia? Tesis ini menggunakan penelitian pustaka (Library research). Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan hasil wawancara. Data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian penulis yaitu di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Tekhnik pengolahan data dilakukan dengan cara wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa alasan hakim Hakim menolak permohonan itsbat nikah dari Firmansyah bin Said dan Kokom Komalasari binti Dirman karena pernikahan usia nikah yang belum mencapai laki-laki 19 dan perempuan 16 tahun penyelesaiannya dengan Dispennasi nikah, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya dan dipaksakan dinikahkan sedangkan Naib/Lebe yang mengurusnya ada dan hadir. Perkawinan yang tidak memenuhi batas minimal usia untuk perkawinan, tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut seharusnya terlebih dahulu diajukan dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama di wilayah daerah tersebut, apabila itu tidak dilaksanakan maka perkawinanya tidak dapat dilaksanakan (sesuai Pasal 7 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 15 Kompilasi Hukum Islam). Dari awal pernikahan karena kekurangan batas minimal umur calon mempelai wanita, maka tidak dapat dilaksanakan sebagaimana aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya untuk di Isbatkan pernikahan pun tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk di tolak. Sebagai kesimpulan bahwa akibat hukum penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan maka status perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang memberikan hak terhadap isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kebijakan itsbat nikah diambil dari Pengadilan Agama dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena pertimbangan maslahah bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hakhaknya
Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Alternative Dispute Resolution Terhadap Kasus Penipuan Dan Atau Penggelapan Pada Tingkat Penyidikan
Get PDFSebagai bentuk problem solving terhadap berbagai permasalahan yang terjadidiseputar tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, maka ADR sebagai bentukrestorative justice dapat diimplementasikan oleh penyidik Polri dimana penyidik sebagaipintu gerbang awal proses pemidanaan yang tergabung dalam criminal justice system dapatmenjadi mediator, dimana mediasi merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan ADRtersebut. Proses penyidikan yang saat ini dilakukan dengan lebih Adanya anggapan bahwadisaat Polri melakukan proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan melalui proses mediasi dengan dapat diselesaikannya perkara melalui ganti rugidari pihak pelaku seolah-olah penyidik sebagai “Penagih Utang” tidak lagi harus menjadimindset penyidik dimana hal ini tentunya harus didasari dengan adanya kesepakatan parapihak (korban dan pelaku) sehingga perkara yang dilaporkan dapat sesegara mungkindilakukan tindakan penyelesaian sesuai dengan kebutuhan tahapan proses penyidikan yangsedang berlangsung. Penelitian ini bertujuan: pertama menguraikan gambaran tentangpenegakan hukum normatif terhadap tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaibahan kajian. Kedua menganalisis penegakan hukum yang dilakukan melalui pendekatanrestorative justice dengan penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalampenyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di tingkat penyidik.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, atau library research (penelitiankepustakaan). Dalam penelitian hukum normative, hukum dikonsepkan semata-matasebagai apa yang tertulis di dalam perundang-undangan (law in book). Data Sekunderdigunakan dalam penelitian hukum normatif yang sebaian besarnya berasal dari buku-bukureferensi maupun jurnal-jurnal hasil penelitian lainnya. Hasil sementara dari penelitian iniadalah: pertama sanksi pidana tersebut dinilai masih sangat rendah. Sanksi pidana yangsangat rendah belum memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana penipuan danpenggelapan. Salah satu faktor penghambat penegakan hukum dalam penanganan tindakpidana penipuan dan penggelapan dapat dilihat dari undang-undang yang mengatur tindakpidana penipuan dan penggelapan sanksinya belum cukup untuk memberikan efek jera yaknidengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyaksembilan ratus rupiah. Kedua penyidik dapat menggunakan wewenang diskresi yangdimiliki oleh Kepolisian untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian perkara di luar sistemperadilan pidana yaitu dengan melakukan mediasi dan mengedepankan peran para pihakuntuk bisa menyelesaikan perkaranya sendiri dan setelah bisa diselesaikan dengan carakekeluargaan maka proses penyidikan tidak dilanjutkan
46-52 MENINGKATKAN EKONOMI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN POTENSI DI DESA JELEGONG DENGAN MEMODERNISASI BISNIS MIKRO SETEMPAT
No full textJelegong Village is one of the areas in the Rancaekek sub-district, Bandung Regency, where the average population is farming, labor and entrepreneurship. However, the technology used is still traditional, such as marketing of finished products which only sell to other traders, not online through the marketplace so that the target market can be wider. Seeing the condition of Jelegong Village, there is still a lot to be developed, we decided to carry out PkM activities in the village. The formulation of the problem, among others, is that the economy of Jelegong Village is declining due to the Covid-19 Pandemic. The results obtained from solving the problems of partners or the target community of the program using the applied method. With soap training, people know how to make liquid soap, know the ingredients that can be used to make soap, and are expected to be able to make their own soap at home. So that it can save costs for purchasing soap because if you make it yourself you can produce a lot of liquid soap at an economical price, or even if the community wants to be an entrepreneur, the community can produce and market the liquid soap product.Keywords: Economy, HR, Village potentia
ANALISIS HASIL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA PADA PEMBELAJARAN DI ERA COVID-19
Get PDFThis study aims to describe the students’ mathematical critical thinking skills in online learning. This type of research is a case study with a qualitative approach and descriptive qualitative research design and data collection techniques in the form of testing and interviews. The subjects in this study were three students 7 grade students of Junior High School 1 Sukaraja, taking the subject in this study using purposive sampling. Based on the results of the study, that students who have the ability to think critically mathematically high category that is collecting and compiling information needed, find ways that can be used to solve problems, analyze data and draw conclusions and similarities needed. Students who have the ability to think critically mathematically categories are fulfilling one to two components of mathematical critical thinking that is finding ways that can be used to solve problems analyze data. Students who have low category mathematical critical thinking skills do not meet the four components of mathematical critical thinking ability
Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pucak dalam Pemanfaatan Tanaman Herbal Sebagai Gel Antiseptik
Get PDFMaintaining hand hygiene is one of the most important steps to minimize the spread of disease from viruses and bacteria. But in reality there are still many people who are lazy to do it. In fact, the hands are one of the entrances for germs to enter the body. The use of antiseptics is an effort made to prevent disease transmission other than washing with soap. The practical use of hand sanitizer is a solution to keep hands clean anytime and anywhere. Natural ingredients are one of the right choices in making antiseptics because of the active chemical components that can fight bacteria or viruses, including piper betel leaf and orange peel. The chemical content of piper betel leaf and orange peel has anti-bacterial activity. This service activity aims to provide knowledge about training in making antiseptic gels from herbs, namely with the main ingredients of piper betel leaf and orange peel in partner groups in Pucak village, Bontonompo sub-district, Maros district. The community service activity was carried out in the form of training by providing materials and practices for the use of natural basic ingredients as an effort to make antiseptic gels made from herb
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Bagi Prajurit TNI Yang Terlibat Perkara LGBT Di Pengadilan Militer II-09 Bandung
Get PDFThe Criminal Code does not specifically regulate LGBT crimes, which results ina legal vacuum and causes polemics when imposing crimes against LGBT perpetrators. Inthis case, the perpetrator is a TNI soldier based on this background, the issue raised to beinvestigated and discussed in this thesis is: what is the basis for the judge's consideration inimposing an additional penalty in the form of dismissal of TNI soldiers related to LGBTcases? The specification of this research is descriptive analysis with a normative juridicalapproach, which is a method in normative legal research using primary sources ofsecondary data or library materials and research conducted in one stage, namely libraryresearch using data collection techniques consisting of library research, after the secondarydata is inventoried, including other supporting data, then it is analyzed qualitativelyjuridically. This study concludes that the additional basis for imposing a penalty is in theform of dismissal in LGBT crimes against TNI soldiers. Even though there is no legalregulation on LGBT cases that explicitly regulates this matter, the Panel of Judges ensnaresLGBT perpetrators of TNI soldiers with Article 281:1 of the Criminal Code and Article 103:Paragraph 1 of the Military Criminal Code. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara khusustentang tindak pidana LGBT yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum danmenimbulkan polemik dalam penjatuhan pidana kepada pelaku LGBT dalam hal ini yangpelakunya adalah Prajurit TNI, gerdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yangdiangkat untuk diteliti dan dibahas dalam Tesis ini adalah apa yang menjadi dasarpertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pemecatan kepadaPrajurit TNI yang terkait perkara LGBT? Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analistis,dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukumnormatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan Pustaka danpenelitian dilakukan dalam satu tahap, yaitu penelitian kepustakaan, dengan menggunakantekhnik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, selanjutnya setelah data sekunderdiinventarisir termasuk data pendukung lainnya, kemudian dianalisis secara yuridiskualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, yaitu bahwa Dasar Penjatuhan PidanaTambahan berupa pemecatan dalam tindak pidana LGBT terhadap Prajurit TNI walaupunsecara Hukum Pidana Perkara LGBT belum ada aturan Hukum yang mengatur dengan tegastentang hal tersebut, maka Majelis Hakim menjerat pelaku LGBT bagi Prajurit TNI denganPasal 281 ke-1 KUHP, dan Pasal 103 ayat 1 KUHP Militer
