Jurnal Online Universitas Islam Nusantara
Not a member yet
1021 research outputs found
Sort by
KEGIATAN PERSONAL SELLING DALAM MEMASARKAN INDIHOME
Get PDFIn fact human beings will not be detached from communications, because it is necessary interaction between someone with others. Likewise with personal selling, personal selling communication is doing face to face with the customers, a good communications will facilitate personal selling in presenting a product to the customers. The purpose of this research is to determining how the salesman using the personal selling to sell the product in Plasa Telkom Group Ujungberung, how about the process that the salesman used to selling indihome’s product. The method that used in the study of qualitative with study descriptive aimed at gaining a deep understanding of how the company carries out personal selling. The results of this study indicate that forms of personal selling used by Plasa Telkom Group Ujungberung in conducting marketing activities are fild selling because the salesman is going to the customer’s home directly, open table, and open table car. The personal selling communication process carried out by Plasa Telkom Group Ujungberung because there is very important to marketing the product and doing promotion to increase the customer’s attention
KOMUNIKASI TERAPEUTIK BIDAN DAN PASIEN DALAM MENGHADAPI RISIKO PERSALINAN
Get PDFKesehatan adalah hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan untuk seorang calon ibu. Bidan mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan meliputi pelayanan antenatal (sebelum persalinan), pelayanan intranatal (persalinan) dan pelayanan nifas secara normal. Dalam melaksanakan tugasnya bidan harus memiliki keterampilan, keahlian dan kewenangan. Apabila bidan tidak menjalankan tugas sesuai dengan kode etiknya, kemungkinan terjadinya risiko adalah sangat besar. Bahkan untuk bidan yang telah mentaati kode etik profesinya, risiko masih dapat terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya komunikasi antara bidan dan pasien yang terjalin dengan baik. Untuk lebih mengetahui tentang risiko persalinan, komunikasi terapeutik yang terjalin dalam pelayanan persalinan dan bagaimana komunikasi terapeutik menghadapi risiko persalinan maka penulis melakukan penelitian mengenai Komunikasi terapeutik Bidan dan Pasien dalam menghadapi risiko persalinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat deksriptif analitis mengutamakan penelitian terhadap data sekunder dengan ditunjang oleh hasil penelitian lapangan. Analitis data Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa hubungan yang terjadi antara bidan dan pasien adalah suatu perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban di masing- masing pihak. Kewajiban bidan adalah memberikan pelayanan kebidanan, hal ini adalah hak dari pasien. Sedangkan hak bidan yang merupakan kewajiban pasien adalah memberikan imbalan jasa. Apabila dalam hubungan tersebut terjadi risiko persalinan maka bidan harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam hubungan yang terjadi diantara bidan dan pasien ada komunikasi terapeutik yang terjalin agar proses persalinan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi terapeutik yang dapat berjalan dengan baik antara Bidan dan Pasien diharapkan pelayanan kebidanan dapat meningkat dan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat tercapai secara optimal
SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK PRAKTISDI ERA DISRUPSI KAUM MILENIAL KOTA SEMARANG
Get PDFIndonesia merupakan negara demokrasi partisipasi politik warganegara berawal dari pemahaman bahwa kedaulatan negara berasal dari rakyat. Karena itu dalam pelaksanaannya semua pengambilan keputusan politik harus melibatkan peran serta rakyat.Hal tersebut bertujuan agar setiap kebijakan politik yang nanti dihasilkan benar- benarmemprioritaskan kepentingan rakyat. Segala praktik penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berpijak pada aspirasi rakyat. Secara eksplisit landasan konstitusional penyelenggaraan kekuasan negara secara demokratis tertuang dalam Pasal1ayat (2) UUD 1945 Amandemen, bahwa kedaulatan negara berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Metode kajian menggunakan pendekatan kualitatif. Pasal 28 UUD 1945 Amandemen menjelaskan, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang.Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Semarang, yaitusosialisasi pendidikan politik praktis secara berkala dan berkelanjutan ke kampung- kampung, desa-desa/kelurahan di Kota Semarang dengan tujuan agar generasi milenial di era disrupsi di mana mereka dapat memberikan kontribusi suara dan sikap berpolitik praktis yang berkarakter di media-media sosial sehingga mereka berkesempatan dan bertanggung-jawab dalam kehidupan politik praktis sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi itu menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warganegara, di mana hak warganegara itu melekat dalam diri tiap-tiap individu (perorangan), akan tetapi juga ia harus faham tentang kewajibannya sebagai warganegara Indonesia yang baik yang berpijak pada ideologi Pancasila dan UUD 1945
Proses Penertiban Rumah Dinas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Berdasarkan Surat Edaran No. : 14/JB.312/KA- 2013 Kaitannya Dengan Kepastian Dan Penegakan Hukum Di Indonesia
Get PDFIndonesia adalah negara hukum yang menyelenggarakan kesejahtaraan masyarakatnya. Sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah negara Indonesia adalah menggunakan bentuk welfare state, dimana negara sepenuhnya mengambil tanggungjawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Dengan menggunakan pemikiran welfare state, peranan swasta atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia harus dilihat sebagai bantuan terhadap tugas yang menjadi beban tanggungjawab pemerintah. Hibah dalam bidang keagamaan dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi negara kesejahteraan pada prinsipnya dilaksanakan oleh pemerintah. Pada umumnya hibah dalam bidang keagamaan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sejumlah uang untuk suatu kepentingan atau kegiatan keagamaan tertentu. Anggaran bantuan untuk hibah dalam bidang keagamaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah. Tujuan: untuk mengetahui penyebab lemahnya fungsi pengawasan pelaksanaan hibah bidang keagamaan dan mengetahui langkah- langkah yang dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan hibah bidang keagamaan. metode: penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan hasil: tercapainya tujuan penelitian ini. Kesimpulan: Penyebab lemahnya fungsi pengawasan pelaksanaan hibah di bidang keagamaan yang diselenggarakan di Kabupaten Tasikmalaya adalah karena tidak adanya petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan hibah yang dimaksud, yang seharusnya dibuat oleh pejabat teknis yang terkait
Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan
Get PDFThe corruption that is rampant in this country is not only detrimental to the state finances but has been a violation of the rights of a large social and economic society. Corruption is no longer a national problem. One effort that can prevent corruption due to the slump in Indonesia is making efforts to confiscate assets and return proceeds of corruption based on the legislation in force in the Indonesian legal system. Problem Identification First, obstacles that occur in the asset confiscation process are the result of corruption in Indonesia's legal system. Second, consider what we should do to reintroduce asset confiscation as a result of corruption in the Indonesian legal system. The method in this study was conducted using a normative juridical approach, which put emphasis on the use of secondary data in the form of regulations and scientific writings relating to the object of research, tailored to the specifications of descriptive analytical research and data analysis using qualitative juridical. First, the obstacles that arise in the confiscation of assets are the construction and instruments of the Indonesian legal system, which are inadequate and still weak, especially in criminal law, civil law, administrative law, criminal procedure law, civil procedural law, and bilateral and multilateral agreements both in mutual legal assistance and extradition with other countries regarding the seizure and return of assets resulting from corruption that have not been able to be carried out comprehensively and effectively based on national law and international law so that it cannot be carried out properly, other than that the infrastructure and facilities owned by law enforcement officials in uncovering, confiscating, and returning assets resulting from criminal acts of corruption have not been specifically regulated in legislation and implementing regulations. Second, the efforts made to improve and renew the Indonesian legal system in the substance of the law, legal construction and legal instruments regarding the seizure and return of assets, make and ratify legislation relating to the seizure of assets, and the existence of special rules as a legal basis and basis for law enforcement in confiscating and returning assets. Establish relations with other countries through an agreement or cooperation both in mutual legal assistance and extradition regarding the seizure and return of assets as an effort to eradicate and prevent corruption in Indonesia. Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah melakukan upaya perampasan dan pengembalian terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku dalam sistem hukum indonesia. Identifikasi Masalah, Pertama Kendala Yang Timbul dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia. Kedua Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui Perampasaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia. Metode dalam Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dititik beratkan pada penggunaan data sekunder berupa peraturanperaturan dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian disesuaikan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis data dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Kesimpulan: Pertama, Kendala yang timbul dalam perampasan aset adalah konstruksi dan intrumen sistem hukum Indonesia yang belum memadai dan masih lemah terutama dalam hukum pidana, hukum perdata, hukum administratif, hukum acara pidana, hukum acara perdata dan perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral baik dalam mutual legal assistance dan ektradisi dengan negara lain mengenai perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang belum dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif yang didasarkan kepada hukum nasional dan hukum internasional sehingga belum dapat dilaksanakan dengan baik, selain itu prasarana dan sarana yang di miliki oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap dan melakukan perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana. Kedua, Upaya yang dilakukan memperbaiki dan memperbaharui sistem hukum indonesia dalam subtansi hukum, kontruksi hukum dan isntrumen hukum tentang perampasan dan pengembalian aset, membuat dan mengesahkan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perampasan aset, adanya aturan khusus sebagai landasan dan dasar hukum kepada penegak hukum dalam melakukan perampasan dan pengembalian aset. Menjalin hubungan dengan Negara lain melalui suatu perjanjian atau kerjasama baik dalam mutual legal assistance dan ektradisi mengenai perampasaan dan pengembalian aset sebagai upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia
ANALISA FINANCIAL TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON PERFORMING FINANCIAL (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI EMPIRIS PEMBIAYAAN
Get PDFAbstrakPenelitian ini bertujuan menguji pengaruh simultan dan parsial Financial To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financial (NPF) terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Equity (ROE) dengan mengambil studi empiris pada Pembiayaan Mikro BRI Syariah cabang Citarum, Bandung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memverifikasi hipotesa yang diajukan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah. Jenis data penelitian berbentuk data panel, dan setelah dilakukan prosedur pemilihan model regresi yang tepat maka model regresi terpilih untuk penelitian ini random effect model. Berdasarkan analisa data diperoleh hasil bahwa baik secara parsial maupun simultan, variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE Pembiayaan Mikro BRI Syariah Cabang Citarum, Bandung. Hasil ini diperkuat dengan koefisien determinasi yang sangat rendah di mana variasi perubahan ROE pada divisi tersebut hanya dipengaruhi oleh variabel FDR dan NPF sekitar tiga persen sehingga untuk meningkatkan profitabilitas pada Pembiayaan Mikro tersebut perlu dipertimbangkan kontribusi dari variabel lain yaitu Net Iterest Margin, suku bunga BI (BI rate), Dana Pihak Ketiga, dan efisiensi biayanya.Kata Kunci : FDR, NPF, ROE, profitabilitas, perbanka
Strategi Lanjut Usia Mengurangi Ketidakpastian Komunikasi Dalam Menjalin Hubungan Pertemanan (Studi Kasus di Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay)
Get PDFEvery elderly person who comes to the nursing home must adjust so that they can hang out with their friends. However, the elderly often feel afraid to start communication because uncertainty arises in him. In general, this study aims to know the strategy of the elderly to reduce uncertainty in making friendships, to know the efforts of the elderly in adapting in the nursing home environment, and to know the obstacles faced by the elderly in establishing friendship relationships. The method used is qualitative method with case study approach inelderly living in Balai Perilindungan Tresna Werdha. Data collection is done by conducting observations, interviews, and library studies. From the results of the study revealed that the elderly strategy reduces uncertainty in establishing friendship relationships, namely conducting passive strategies where the elderly secretly observe other elderly and active strategies where the elderly observe the target by digging information about the target from other seniors. Furthermore, the efforts of the elderly in adapting in the nursing home environment are done by being friendly and polite, being quiet and indifferent, finding suitable friends, and understanding the character of the elderly. While the obstacles faced by the elderly are language barriers, habitual living constraints, the background of elderly life, and elderly characters. This study concluded that the elderly need a strategy to reduce uncertainty so that they canadjust, have good friends, and survive in the nursing home
Peningkatan Literasi Teknologi bagi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor
Get PDFMedia pembelajaran berbasis teknologi mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas guru untuk memenuhi berbagai peran dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan menjadi seorang pendidik. Media pembelajaran berbasis teknologi tersebut sebaiknya memberikan ruang gerak guru pada era digital untuk merencanakan dan menyediakan pembelajaran interaktif ketika berpartisipasi di dalam komunitas atau kelompok kerja guru dan praktik secara umum dengan sesama rekan pendidik. Kompetensi pedagogi merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi. Kompetensi pedagogi yang hendak ditingkatkan dalam kegiatan ini adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Target yang telah dicapai pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Gugus Kecamatan Cigombong secara umum adalah meningkatnya kemampuan pedagogi guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Target khusus yang telah dicapai dalam kegiatan ini di antaranya: (1) meningkatnya pengetahuan guru terkait media pembelajaran berbasis teknologi, (2) meningkatnya literasi teknologi guru, dan (3) meningkatnya kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran berbasis teknologi. Metode yang dilakukan, yaitu pertama kali menetapkan daerah tujuan dan mengajukan izin terkait pelaksanaan kegiatan kepada institusi yang berwenang. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Ketua Gugus Kecamatan Cigombong dan menyusun materi yang akan diberikan dalam pelatihan. Materi yang telah diberikan, yaitu (1) pengenalan literasi teknologi, (2) pengenalan dan praktik TIK dasar, dan (3) membuat media pembelajaran menggunakan ms. power point. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan, metode yang tim gunakan, yaitu dengan metode ceramah, demonstrasi, diskusi, dan tugas
Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam
Get PDFThis research departs from an idea about the principal's democratic leadership style that can develop the professionalism of PAI teachers at SMAN 30 Garut. However, even though the principal in his leadership applies a democratic leadership style, there are still PAI teachers who are not yet professional in carrying out their duties as learners. This shows that there is a problem in it. The purpose of the study was to find out about the planning, implementation of the concept and assessment policies and the steps taken by the principal, the inhibiting and supporting factors as well as the solutions and follow-up of the principal in implementing a democratic leadership style to develop PAI teachers. The theological foundations are the Al-Quran and Al-Hadith, the philosophical foundations that form the basis of leadership in accordance with theory. The research method used is a qualitative research method. The data collection techniques were carried out by means of interviews, observations, documentation studies and literature studies. Analysis of the data used in this study using inductive data analysis. From the research, it was concluded that the democratic leadership of the head of SMAN 30 Garut showed a democratic leadership style, (1) Planning by implementing high school curriculum by adopting some of the MA curriculum and creating a school that was in accordance with the declared Vision, Mission and Goals; (2) The implementation is carried out by the principal's efforts to involve and involve all school members (Teachers, Employees and School Committees) to take part in the implementation of school programs in accordance with their respective main tasks and functions; (3) The assessment is carried out by the principal, namely providing control over teacher activities, supervision, seeing teacher preparation and readiness before carrying out the learning process, praise and criticism; (4) Inhibiting factors (teachers, environment, costs, students, learning resources and government policies that do not favor Islamic religious education) and supporting factors (welfare, allowances, certification and rewards); (5) The solution and follow-up are to socialize the rules of the game that apply in schools, control, involve teachers in various scientific activities, seminars and workshops, PAI extracurricular programs, provide welfare, reward and punishment, provide motivation, guidance and direction to students. teachers to achieve maximum educational goals. The researcher conveys a suggestion that the principal should always be dissatisfied with the success that has been achieved, in order to always make innovations and new breakthroughs in developing the professionalism of PAI teachers
Perlindungan Anak Sebagai Fungsi Negara Hukum Kesejahteraan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 177/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dan Putusan No. 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Get PDFThe term KKN (Collusion, Corruption, and Nepotism) which was popular in the early days of the reform era, has raised concerns about the dangers of corruption. In fact, awareness about the dangers of corruption has existed at least in four different periods of government. Laws related to eradicating these criminal acts of corruption already existed during the reign of the old order (signed by Acting President Djuanda), the administration of President Soeharto, President Bacharuddin Jusuf Habibie, and during the administration of President Megawati Sukarnoputri. In its development, corruption is not only a problem within a country, but has become a problem between nations in the world. This is certainly influenced by the process of globalization that is happening right now in the world. It can be understood that a criminal act of corruption not only disrupts a country's economy, but can also disrupt the global economy. Purpose: to explain and elaborate on how the law enforcement of criminal acts of corruption can be part of the implementation of the welfare state function and can provide protection to children who commit criminal acts of corruption, method: this legal research is a normative legal research with a case study approach and results: the achievement of research objectives already formulated. Conclusion: Law enforcement of criminal acts of corruption can be part of the implementation of the welfare state's function in the context of the welfare of its people if: The defendant returns state losses to the state treasury to implement programs that can directly improve the welfare of the community. Istilah KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang popular pada masa awal era reformasi telah meningkatkan kekhawatiran terhadap bahaya dari tindak pidana korupsi. Pada kenyataannya kesadaran tentang bahaya tindak pidana korupsi tersebut telah ada setidaknya pada empat masa pemerintahan yang berbeda. Undang-undang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut sudah ada pada masa pemerintahan orde lama (ditandatangani oleh Pejabat Presiden Djuanda), pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, dan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri. Di dalam perkembangnnya, tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi masalah suatu negara saja, tetapi sudah menjadi masalah antar bangsa di dunia. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh proses globalisasi dunia yang sedang terjadi saat ini. Dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana korupsi tidak hanya mengganggu perekonomian suatu negara, tetapi dapat mengganggu perekonomian secara global. Tujuan: untuk menjelaskan dan menguraikan penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi negara kesejahteraan dapat memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana korupsi, metode: penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan hasil: tercapainya tujuan penelitian yang sudah dirumuskan. Kesimpulan: Penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi negara kesejahteraan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya apabila: Terdakwa mengembalikan kerugian negara kepada kas negara untuk melaksanakan program yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat