Jurnal Online Universitas Islam Nusantara
Not a member yet
1021 research outputs found
Sort by
KAPITA SELEKTA PENYITAAN BIDANG HUKUM PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
Get PDFPeningkatan kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya harus ditunjang dengan iklim yang baik. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dengan berjalannya waktu menunjukkan peningkatan oleh karena itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya dapat dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak untuk dijadikan jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan penyitaan adalah alat paksa oleh fiskus untuk memaksa wajib pajak agar melunasi utang pajaknya dengan maksud wajib pajak akan berpikir dua kali apabila ingin menghindari pelunasan pajak. Penyitaan dapat diterapkan terhadap seluruh barang wajib pajak dan dikumpulkan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penyitaan harus dapat mengira-ngira nilai barang yang disita agar tidak melakukan penyitaan secara berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaj i bagaiiuanakah tindakan hukum penyitaan yang bersifat memaksa terhadap wajib pajak dikaitkan dengan hak wajib pajak dalam ruang lingkup hukum perdata dan seberapajauhkah kekuataan hukum penyitaan dalam hukum perpajakan dihubungkan dengan aspek hukum acara pidana.Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif anal isis untuk menganalisis data hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan lain-lain. Penelitian yuridis normatif juga digunakan untuk irenel iti sikronisasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan yang ada dengan maksud untuk mempertajam kajian terhadap penyitaan Bidang Hukriin Perpajakan Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.Penelitian menemukan tindakan penyitaan dalam ruang lingkup perpajakan memiliki kesamaan dalam penyitaan pada HIR dalam hal seperti sebagai jaminan pembayaran terhadap pihak yang memiliki kepentingan obyek sita, mengainankan obyek sita tersebut dan penguasaan serta kepemilikan atas obyek sita tersebut. Perbedaannya dalam hal subyek hukum yang memiliki kewenangan untuk dilakukan penyitaan dan pencabutan/pengangkatan obyek sita dan tu| uan pada pajak adalah pembayaran pajak dan pada HI R adalah kemenangan berdasarkan pritusan pengadilan dapat dinikmati. Penyitaan dalam ran•qka penegakan hukum bidang perpajakan cukup kuat diterapkan dengan maksud waj ib pajak lnemenuhi kewajiban perpajakannya yang mana terdapat perbedaan mendasar dengan hukum acara pidana terhadap pengtiasaan/status barang yang disita.Peningkatan kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya harus ditunjang dengan iklim yang baik. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dengan berjalannya waktu menunjukkan peningkatan oleh karena itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya dapat dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak untuk dijadikan jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan penyitaan adalah alat paksa oleh fiskus untuk memaksa wajib pajak agar melunasi utang pajaknya dengan maksud wajib pajak akan berpikir dua kali apabila ingin menghindari pelunasan pajak. Penyitaan dapat diterapkan terhadap seluruh barang wajib pajak dan dikumpulkan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penyitaan harus dapat mengira-ngira nilai barang yang disita agar tidak melakukan penyitaan secara berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaj i bagaiiuanakah tindakan hukum penyitaan yang bersifat memaksa terhadap wajib pajak dikaitkan dengan hak wajib pajak dalam ruang lingkup hukum perdata dan seberapajauhkah kekuataan hukum penyitaan dalam hukum perpajakan dihubungkan dengan aspek hukum acara pidana.Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif anal isis untuk menganalisis data hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan lain-lain. Penelitian yuridis normatif juga digunakan untuk irenel iti sikronisasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan yang ada dengan maksud untuk mempertajam kajian terhadap penyitaan Bidang Hukriin Perpajakan Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.Penelitian menemukan tindakan penyitaan dalam ruang lingkup perpajakan memiliki kesamaan dalam penyitaan pada HIR dalam hal seperti sebagai jaminan pembayaran terhadap pihak yang memiliki kepentingan obyek sita, mengainankan obyek sita tersebut dan penguasaan serta kepemilikan atas obyek sita tersebut. Perbedaannya dalam hal subyek hukum yang memiliki kewenangan untuk dilakukan penyitaan dan pencabutan/pengangkatan obyek sita dan tu| uan pada pajak adalah pembayaran pajak dan pada HI R adalah kemenangan berdasarkan pritusan pengadilan dapat dinikmati. Penyitaan dalam ran•qka penegakan hukum bidang perpajakan cukup kuat diterapkan dengan maksud waj ib pajak lnemenuhi kewajiban perpajakannya yang mana terdapat perbedaan mendasar dengan hukum acara pidana terhadap pengtiasaan/status barang yang disita
PERAN KOMUNIKASI DAN PERILAKU PUSTAKAWAN TERHADAP PEMUSTAKA UNTUK MENINGKATKAN ENGAGEMENT
Get PDFThis article discusses the role of librarian communication and behavior towards users to increase engagement. In the library the attitude of the librarian's behavior greatly influences the development of the library, especially to the users. Good and positive behavior certainly gives a good impression to the user. Good communication and behavior to the user will provide an attachment between the user and the library. Friendly and good behavior will change the bad image of librarians who have often said that librarians have very low temperaments. The role and attitude of a professional librarian will have a good impact on the library so that it is more advanced and developed and also has an impact on the interest of users as users of information in the library. The research method used in this article uses a qualitative method by collecting research results using primary sources, namely through research results in library research. The results of this study indicate that a librarian is expected to be able to improve his services, the librarian as well as an icon of a library is expected to change the image of a librarian who is usually considered unfavorable to a good image. Because the good image displayed by the librarian is also a benchmark in improving the quality of the library and the interest in visiting the library itself. ABSTRAK Artikel ini membahas tentang Peran Komunikasi dan Perilaku Pustakawan Terhadap Pemustaka Untuk Meningkatkan Engagement. Dalam perpustakaan sikap perilaku pustakawan sangat mempengaruhi terhadap perkembangan perpustakaan terutama terhadap pemustaka. perilaku yang baik dan positif tentu saja memberikan kesan baik kepada pemustaka. Komunikasi dan perilaku yang baik kepada pemustaka akan memberikan keterikatan antara pemustaka terhadap perpustakaan. Perilaku yang ramah dan baik akan menguubah citra buruk pustakawan yang selama ini sering dikatakan bahwa pustakawan memiliki Tempramen yang sangat kurang. Peran dan sikap pustakawan yang profesional akan memberikan dampak yang baik terhadap perpustakaan agar semakin maju dan berkembang dan juga berdampak kepada minat pemustaka selaku pengguna informasi yang ada di perpustakaan. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini menggunakan Metode Kualitatif dengan pengumpulan hasil penelitian menggunakan jenis sumber primer yaitu melalui hasil penelitian pada studi pustaka. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa seorang pustakawan diharapkan dapat meningkatkan pelayanannya, pustakawan juga sebagai ikon dari sebuah perpustakaan diharapkan dapat mengubah citra dari pustakawan yang biasanya dinilai kurang baik menjadi citra yang baik. Karena citra baik yang ditampilkan pustakawan juga menjadi tolok ukur dalm peningkatan mutu perpustakaan dan minat kunjung pada perpustakan itu sendiri
Konsep Jenis Lembaga Jaminan Utang Pada koperasi
Get PDFIn the practice of binding debt guarantees in the Rukun Mekar Savings and Loans Cooperative, there is a conflict between das sollen and das sein, or there is an imbalance between reality/empirical and ideal conditions, namely, regarding the provision of loans with collateral without being encumbered by mortgage or fiduciary rights. The reason for this is that the process of imposing mortgage rights, or fiduciary, is not a simple process, takes a long time and costs a lot of money. Based on these problems, this study aims to find out about the concept of types of debt guarantee institutions in cooperatives, which are different from mortgages, fiduciaries, pledges, mortgages, and warehouse receipts. The research specification is descriptive analytical, with a normative juridical approach, using the main source of secondary data, and the research is carried out in one stage, namely, library research, which is supported by interviews using data collection techniques consisting of library research and interviews, then secondary data and interviews. The results of the interviews inventoried were analyzed qualitatively normatively. This study found the results: the concept of a type of debt guarantee institution in cooperatives, is a concept that offers debt guarantee institutions that apply specifically to cooperatives that are different from mortgage, fiduciary, mortgage, mortgage, and warehouse receipt institutions, the agreement is made in the form of a deed. under a binding hand, the object of the guarantee is all objects, whether movable or immovable, tangible or intangible, whether existing or will be owned by the borrower, which gives a preferred position to the cooperative, the process is simple, fast, low cost, and also has the executive power of slag, namely the object of debt guarantees can be executed by force by the cooperative, if the borrower defaults, without the need for a civil court process, so as to provide legal certainty, justice, and benefit to the parties, especially the cooperatives
EKSPLORASI PERAN MEDIA DALAM PEMAHAMAN KEAGAMAAN GENERASI MUDA
Get PDFPenulisan ini bertujuan untuk memberikan critical review terhadap artikel penelitian yang berjudul: “Religion, Twice Removed: Exploring the Role of media in Religious Understanding among “Secular” Young People” yang dimuat dalam buku Everyday Religion “Observing Modern Religious Lives” Edited by Nancy T. Ammerman tahun 2007. Penelitian yang dilakukan oleh Lynn Schofield Clark, ini melalui risetnya menyatakan bahwa saat ini para remaja secara tidak sengaja menggunakan banyak sumber untuk mengetahui bentuk, memahami ranah-ranah agama dan hubungannya dengan mereka. Hasil review terhadap artikel ini adalah: (1) review aspek teoritis, menghasilkan: Teori yang mendukung konsep yang, yaitu: Teori konstruksi realitas sosial dari Peter Berger dan Thomas Luckman. Teori ini menjadi sebuah pemikiran terkenal dan disegani dalam ilmu sosial karena berhasil mengembangkan model bagaimana dunia sosial terbentuk. Realitas sosial dianggap eksis dengan sendirinnya dan dibantu struktur dunia sosial bergantung kepada manusia yang menjadi subjeknya. (2) review aspek metodologis menghasilkan: Penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif dari 71 remaja antara usia 11-20 yang “not-so-religious”, memiliki tujuan untuk menggambarkan. Mendeskriptifkan, melukiskan secara sistematik, faktual serta akurat tentang fakta, sifat yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. 3) review atas hasil menyatakan bahwa saat ini para remaja menggunakan media entertainment untuk memahami agama dan berhubungan dengannya.Kata kunci: Media Entertainment, Remaja, Agam
SETYA NOVANTO DALAM PERSIDANGAN KASUS KTP ELEKTRONIK ANALISIS SEMIOTIKA FOTO JURNALISTIK
Get PDFMany media reported the figure of Setya Novanto. But the media were not highlighting the achievements of the politician from the Golkar Party as chairman of MPR, his name is often associated with various legal cases. The e-KTP corruption case has frustrated his political career and had to spend 15 years in prison. Following news Novanto trial in the case of e-KTP in the media which is equipped with photographs of the trial, makes the author tick for analyzing using semiotics. The author analyzes 3 (three) photos that can represent the entire trial photos, the photos titled news “Setya Novanto Didakwa Intervensi Proyek e-KTP dan Rugikan Negara Rp 2,3 Triliun” Garry Andrew Lotulung’s work on kompas.com December 13, 2017, “Setya Novanto Terima Hakim Lanjutkan Sidang Korupsi e-KTP” Andry Novelino’s work on cnnindonesia.com, and “Setya Novanto Ditinggalkan” by Alif Ichwan, which was the headline of Kompas Daily on May 1, 2018. The author used Charles Sander Peirce’s semiotic analysis method to obtain meaning through the disclosure of signs in Setya Novanto’s photographs in the trial’s report. From the analysis it was concluded that the media recorded the figure of Setya Novanto in the trial of the e-KTP case as a figure full of lies, full of intrigues to fight the law in his own favor. But at the end of the trial the media caught the sadness and disappointment on Setya Novanto’s face. While the meaning through the expression of signs in Setya Novanto’s photographs during the trial was seen from facial expressions, body gestures, and eye gazes
PENGEMBANGAN MOTIVASI BELAJAR SISWA MATA PEAJARAN PAI DENGAN METODE CARD SORT TAHUN PELAJARAN 2022/2023 (Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di Kelas VIII B SMP Yamisa Bandung)
No full textPenelitian ini dilakukan karena masih banyaknya siswa kelas VIII B SMP Yamisa Soreang Bandung yangbelum mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada materi beriman kepada kitab-kitabAllah, dimana salah satu penyebabnya adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru belum tepat.Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalampembelajaran Pendidikan Agama Islam materi beriman kepada kitab-kitab Allah di kelas VIII B SMP Yamisa Soreang Bandung menggunakan metode sortir kartu. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahuipenggunaan metode sortir kartu sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaranPendidikan Agama Islam materi beriman kepada kitab-kitab Allah di kelas VIII B SMP Yamisa Soreang Bandung.Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dengan dua siklus untukmengukur nilai dan hasil belajar siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakanmetode sortir kartu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islamdi Kelas VIII B SMP Yamisa Soreang Bandung tahun pelajaran 2022/2023
PENGEMBANGAN MODUL AJAR OPERASI VEKTOR TERKAIT KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING
No full textThis research is motivated by the regulation of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia which has issued a driving school program. The needs in the driving school program are the existence of teaching devices in the form of teaching modules to realize the profile of Pancasila students. In learning activities, students' mathematical problem solving skills are still low, one of the learning models to improve problem solving skills is the Problem-Based Learning model and students are still having difficulty solving vector material in vector sub operations, so it is necessary to develop a Vector Operations Teaching Module Related to Mathematical Problem Solving Ability Problem-Based Learning. The purpose of this study was to determine the validity of the teaching module, the effectiveness and practicality of the developed teaching module. The research method used in this study, namely Design Based Research with the Plomp model. Sources of data in this study are validators of material experts, media experts, and respondents. The instruments used are material expert validation sheets, media experts, ability tests, affective questionnaires, affective observations, psychomotor observations and educator response questionnaires. The data were analyzed using percentages which were interpreted according to their qualifications. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the teaching module developed is very valid, effective, and practical. It is recommended that further research be carried out for large-scale trials, different materials or other mathematical abilities.
KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM MEDIA MASSA (Tinjauan Aspek Kemerdekaan Pers dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers)
Get PDFAn unhealthy competition phenomenon among national mass media actors in reform era to be more transparence even it has been implemented by dishonesty and damaging public. The situation results inany problems and concern between press idealism and commercial aspects. An implementation of press independency is harmful. It is a consequence of application Act No. 40 of1999 on press introducing mass media serving as the economic institution. It expected that the concerned parties in media business, press idealism and independency must consider an equal principle and fairness. Because the economic function could be a boomerang to the press. When the capital owner has much intervention to the editorial staff, it has been mad press partiality. Whereas it is represent the press independency, especially in upright the justice and truth
HAK SISTEM PEMILIKAN TANAH BANGSA INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HAK-HAK DERIVATIF DALAM RANGKA AGUNAN UTANG-PIUTANG
Get PDFLaw No.4 of 1996 is the mandate of Article 51 of Law No. 5 of 1960, which regulates the only institution security rights over the landknown as Mortgage. The law completes the realization of law unification in the field of national land management .The existance of the law bring fresh air for business development in Indonesia. Land and buildings located on it can be used as collateral either by the individual or legal berau. As it can raise fund sasinitial capitalin doing business (business activity) to sustain the economy and national development
Legal Remedies for Preventing Uncertified Vessels: Following Their Expertise for Shipping Safety
Get PDFShipping safety is very important and occupies a central position in all aspects of the shipping world. Aspects inherent in shipping safety include characteristics, attitudes, values, and activities regarding how important it is to meet safety and security requirements related to transportation in waters and ports. Shipping safety in Indonesia, especially when many crew members do not have certificates according to their expertise or are fake affects the safety of the skipper, the crew, and the passengers or goods they carry because it will have a negative impact. This research method was carried out using a Normative Juridical approach because in this study the source of legal material for laws and regulations. The method used is a method of approaching laws that are carried out by reviewing the laws and regulations handled. This study takes the example of a case regarding the forgery of a Level IV Nautical Expert Certificate based on the decision of the Subang District Court Number: 246/Pid.B/ 2020/ PN.Sng by a defendant named Sakban (57) who was proven to have forged a Level IV Nautical Expert Certificate in 2016 and was caught in 2020. The results of his research are the consequences caused by ship crews who do not have a certificate of expertise under their expertise can affect the safety of their voyages themselves if there are many crew members and ship captains who are not competent in their fields. There is also still weak supervision carried out by law enforcement officials and kesyahbandar to prevent the rampant forgery of expertise certificates, especially for the crew and the skipper, so there are many loopholes for perpetrators of forgery of expertise certificates, especially in the shipping world