Jurnal Online Universitas Islam Nusantara
Not a member yet
1021 research outputs found
Sort by
EFEKTIVITAS METODE TALAQI PADA ANAK USIA DINI DALAM MENGHAFAL AL QUR’AN
Full text linkDalam pelaksanaan pembelajaran tahfidz terhadap anak usia dini sering didapatkan kendala-kendala ataupun masalah-masalah dalam diri siswa yang dapat menghambat berlangsungnya pembelajaran, seperti cara pengucapan lafadz yang salah, penggunaan kaidah-kaidah tajwid yang belum benar, belum bisa mengucapkan makhorijul huruf secara benar, dan pengulangan lafadz. Agar pembelajaran menghafal Al Qur’an bisa diajarkan dan diterima dengan baik oleh siswa, maka guru memerlukan metode yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran menghafal Al Qur’an bagi anak-anak Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh guru dalam proses menghafal Al Qur’an, salah satu metode yang diterapkan dalam pembelajaran menghafal Al Qur’an adalah dengan metode talaqqi. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui bagaimana penerapan metode talaqi pada anak usia dini dalam menghafal Al Qur’an di TPQ Miftahul Jannah Bandung, 2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari penerapan metode talaqi, 3) untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan menghafal Al Qur’an siswa di TPQ tersebut, 4) untuk mengetahui efektivitas metode talaqqi pada anak usia dini dalam menghafa Al Qur’an di TPQ Miftahul Jannah Bandung. Penelitian ini menggunakan metode mixed mettod. Sebuah metode yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Sumber data didapat dari sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) penerapan metode talaqi pada anak usia dini dalam menghafal Al Qur’an di TPQ Miftahul Jannah Bandung terdapat tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. 2) faktor pendukung dari penerapan metode talaqi pada anak usia dini ialah: Bersemangat tinggi, Mendapat motivasi dan dukungan dari orang tua, Sering muroja’ah hafalan dan. Intelegensi tinggi. Adapun faktor penghambatnya adalah Malas dan jarang sekolah, Tidak ada motivasi dan dukungan dari orang tua, Jarang muroja’ah hafalan.3) Berdasarkan hasil angket sebagian besar siswa yaitu sebanyak 85% memiliki minat dan semangat terhadap pelajaran menghafal Al Qur’an dan sebanyak 70% siswa berhasil menghafal surat-surat yang telah diajarkan oleh guru dalam waktu yang telah ditentukan. 4) Sedangkan hasil penelitian dari tes hafalan siswa dengan menggunakan t test one sample menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 56,80 t tabel 1,729, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat efektivitas metode talaqqi pada anak usia dini dalam menghafal Al Qur’an di TPQ Miftahul Jannah Bandung
STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PADA INSTAGRAM @ HIJABSTORY_INDONESIA DALAM MENCAPAI PANGSA PASAR MILLENNIALS MUSLIM
Full text linkThe purpose of this study was conducted is to find out how the marketing communication strategy on Instagram @ Hijabstory_Indonesia in reaching the market share of Millennials Muslim. This research uses qualitative method with qualitative descriptive research type and with post-positivism paradigm. There are four informants in this study which is divided into three types namely one main informant as manager of Hijabstory, two informants supporting the generation of Millennials Muslims who are consumers and followers Instagram @ Hijabstory_Indonesia, and one expert informant who understand about marketing communication strategy and generation of Millennials muslim. Based on the results of this study, obtained marketing communication strategy on Instagram @ Hijabstory_Indonesia is about the message. Messages delivered include product information, stores, and promos. Promo information is preferred for generations of Millennials Muslims have purchasing power. In addition, the message delivered is packed with flexible feeds, design, color and Language to match the millennials of Muslim generation. Display feeds, designs, products favored by the current generation of Millennials Muslims are pastels. Interactivity built with Millennials generation is horizontal, friendly and responsive. The conclusion of this research is to reach market share of Muslim Millennials Instagram @Hijabstory_Indonesia using message strategy. The messaging strategy in using Instagram as the medium is a message packaged with feeds, design, colors and Languages that can attract the generation of Millennials Muslim
Kajian Hukum Penataan Wilayah Sekitar Kawasan Bendungan Jatigede Dalam Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Kaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang
Full text linkThe current legislation (positive law) does not reflect the implementation of the existing constitution. Distribution of authority between the centre and the regions in the management of economic resources in the laws and regulations and government regulations. At the level of implementation of Law No. 32 of 2004 and Government Regulations it has not accommodated some of the needs of the government management system and the needs of government management systems in the era of regional autonomy. This model of cooperation between regions initiated by several district / city regional groups certainly needs to be accompanied by the establishment of clear authority in facilitating, coordinating and mediating from the Central or Provincial Governments. Based on the objectives, principles, and norms and rules contained in the Law, coupled with applicative and democratic conditions, the distribution of the weight of authority at every level of government and between regions. The administrative decentralization approach in the formulation of the Law on Regional Government in Indonesia and also political decentralization which gives authority and strength to the regions is very necessary so that a balance occurs in the formulation or structuring of central and regional authorities. The method of approach used in this study is a normative juridical approach discussing the doctrine of the doctrine of principle of law in law. In general research is distinguished between data directly from the community called primary data or basic data where as those obtained from library materials commonly called secondary data. The legal study of the arrangement of Special Economic Zones in the Jatigede Dam buffer zone is expected to be able to increase the Sumedang District's Original Revenue. With the enactment of the regional autonomy policy, the regional government is expected to be able to develop the potential that exists in Sumedang district, tackling any existing problems by conducting planning, management and supervisory functions. Programs that can increase the original income of the Sumedang Regency need to get support and facilitation between the central and regional governments and there is a need to make clear legal rules so that a positive impact on the economic capacity of a region can be realized. Perundang-undangan yang ada saat ini (hukum positif) belum mencerminkan implementasi dari konstitusi yang ada. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Pada tataran pelaksanaan Undang-undang No 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah belum menampung beberapa kebutuhan sistem manajemen pemerintah dan kebutuhan sistem manajemen pemerintahan di era otonomi daerah. Model kerjasama antar daerah yang diprakarsai oleh beberapa kelompok daerah kabupaten/kota ini tentu perlu diiringi dengan penetapan kewenangan yang jelas dalam memfasilitasi, mengkoordinasi dan memediasi dari Pemerintah Pusat atau Provinsi. Dengan berpatokan pada tujuan, azas-azas, dan norma serta aturan yang ada dalam Undang-undang, ditambah dengan syarat aplikatif dan demokratis, distribusi bobot kewenangan di setiap jenjang pemerintahan dan antar daerah. Pendekatan desentralisasi administratif dalam perumusan Undang-undang Pemerintahan daerah di Indonesia dan juga desentralisasi politik yang memberikan otoritas dan kekuatan kepada daerah sangat diperlukan sehingga terjadi keseimbangan dalam perumusan atau penataan kewenangan pusat dan daerah. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Kajian hukum penataan Kawasan Ekonomi Khusus pada kawasan penyangga (buffer zone) Bendungan Jatigede diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang. Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah maka pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada Kabupaten Sumedang, menanggulangi setiap permasalahan yang ada dengan cara melakukan perencanaan, pengelolaan dan fungsi-fungsi pengawasan. Program yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang perlu mendapatkan dukungan serta fasilitasi antara pemerintah pusat dan daerah dan perlunya membuat suatu aturan hukum yang jelas sehingga berdampak positif terhadap kemampuan ekonomi suatu daerah dapat terwujud
Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice
Full text linkPenelitian ini dilatarbelakangi oleh peran kepolisian di dalam stuktur masyarakat dituntut untuk dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan jaman, sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu keadaan yang aman dan tentram di dalam masyarakat. Permasalahan pokok yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: (1) Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dikaitkan dengan pemberian rasa aman bagi masyarakat?; (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak/pelaku di bawah umur yang berhadapan dengan hukum dikaitkan dengan pemberian rasa aman bagi masyarakat?. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena data penelitiannya merupakan data sekunder yang merupakan uraian kata-kata. Pendekatan penelitian yang dapat dilakukan terhadap sebuah penelitian normatif kualitatif ada beberapa macam, khusus untuk penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah : (1) Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan sanksi perdamaian terhadap anak pelaku tindak pidana dengan korban dalam rangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Upaya penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Republik Indonesia oleh penyidik kepolisian belum terlaksana secara efektif; (2) Pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan proses dan penanganannya sebagai upaya penyelamatan masa depan dan sebagai tanggungjawab negara yang menjamin hak-hak anak agar dapat terpenuhi untuk tumbuh dan berkembang. Upaya penanggulangan kenakalan anak oleh Kepolisian harus dilakukan secara terpadu. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu : (1) Pelaksanaan restorative justice di Kepolisian terhadap anak/pelaku di bawah umur yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Pelaksanaan Diversi; (2) Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi suatu kajian yang tiada hentinya dilakukan dengan berbagai upaya, mulai dari mengadopsi Konvensi Hak Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga merubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku efektif Agustus 2014
Kajian Yuridis Tentang Penggantian Antar Waktu Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hubungannya Dengan Kepastian Hukum Dalam Negara Kesejahteraan
Full text linkMenurut sistem ketatanegaraan Indonesia, dikenal tiga lembaga negara, yaitu; (1) eksekutif, (2) legislatif, dan (3) yudikatif. Selain Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari lembaga eksekutif yang dipilih secara langsung oleh warga negara, hanya lembaga legislatif yang menjadi representasi warga negara Indonesia melalui pemilihan umum. Dengan demikian ke-bhinneka-an anggota legislatif menunjukan ke-bhinneka-an dan kedaulatan warga negara Indonesia. Selain sebagai wakil masyarakat, pada saat yang bersamaan anggota legislatif tersebut merupakan wakil dari partai politik yang mengusungnya. Dalam hal ini kekuasaan partai politik lebih superior dibandingkan dengan kedaulatan masyarakat karena partai politik dapat melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota legislatif tersebut apabila tidak mengikuti kehendak partai politik pengusungnya. Indonesia adalah negara hukum dengan tradisi hukum eropa kontinental (civil law). Secara ideal hukum ditempatkan sebagai norma dalam penyelenggaraan negara, termasuk dan tidak terbatas terhadap tindakan PAW kepada anggota DPR baik pusat maupun daerah. Penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk dapat memahami tindakan PAW sebagai tindakan yang berdasarkan hukum di negara Indonesia dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil dari penelitian tesis ini dapat menyimpulkan bahwa PAW tersebut tidak dapat dilakukan secara semena-mena oleh partai politik pengusung anggota legislatif yang dimaksud meskipun PAW yang dimaksud merupakan hak dari partai politik. PAW harus dilakukan sebagaimana hukum mengaturnya. Pelanggaran hukum pelaksanaan PAW merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini tindakan PAW terhadap anggota parlemen tersebut dianggap sebagai tindakan pejabat administrasi negara. Disisi lain tindakan PAW juga dapat dilihat sebagai tindakan privat berdasarkan hukum perdata apabila tindakan PAW tersebut didahului dengan adanya sebuah perjanjian diantara anggota parlemen tersebut dengan partai politik yang mengusungnya. Dalam hal ini hukum privat lebih superior dibandingkan dengan hukum administrasi negara (HAN) karena kehendak partai politik untuk mengganti “kadernya” di parleman tidak dapat dihalangi oleh parlemen sebagai lembaga negara yang tunduk kepada hukum administrasi negara.Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, dikenal tiga lembaga negara, yaitu; (1) eksekutif, (2) legislatif, dan (3) yudikatif. Selain Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari lembaga eksekutif yang dipilih secara langsung oleh warga negara, hanya lembaga legislatif yang menjadi representasi warga negara Indonesia melalui pemilihan umum. Dengan demikian ke-bhinneka-an anggota legislatif menunjukan ke-bhinneka-an dan kedaulatan warga negara Indonesia. Selain sebagai wakil masyarakat, pada saat yang bersamaan anggota legislatif tersebut merupakan wakil dari partai politik yang mengusungnya. Dalam hal ini kekuasaan partai politik lebih superior dibandingkan dengan kedaulatan masyarakat karena partai politik dapat melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota legislatif tersebut apabila tidak mengikuti kehendak partai politik pengusungnya. Indonesia adalah negara hukum dengan tradisi hukum eropa kontinental (civil law). Secara ideal hukum ditempatkan sebagai norma dalam penyelenggaraan negara, termasuk dan tidak terbatas terhadap tindakan PAW kepada anggota DPR baik pusat maupun daerah. Penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk dapat memahami tindakan PAW sebagai tindakan yang berdasarkan hukum di negara Indonesia dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil dari penelitian tesis ini dapat menyimpulkan bahwa PAW tersebut tidak dapat dilakukan secara semena-mena oleh partai politik pengusung anggota legislatif yang dimaksud meskipun PAW yang dimaksud merupakan hak dari partai politik. PAW harus dilakukan sebagaimana hukum mengaturnya. Pelanggaran hukum pelaksanaan PAW merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini tindakan PAW terhadap anggota parlemen tersebut dianggap sebagai tindakan pejabat administrasi negara. Disisi lain tindakan PAW juga dapat dilihat sebagai tindakan privat berdasarkan hukum perdata apabila tindakan PAW tersebut didahului dengan adanya sebuah perjanjian diantara anggota parlemen tersebut dengan partai politik yang mengusungnya. Dalam hal ini hukum privat lebih superior dibandingkan dengan hukum administrasi negara (HAN) karena kehendak partai politik untuk mengganti “kadernya” di parleman tidak dapat dihalangi oleh parlemen sebagai lembaga negara yang tunduk kepada hukum administrasi negara
Village Fund Management Towards Good Governance as An Effort to Realize Village Community Welfare
Full text linkVillage funds are given to the village to be managed properly so that the village can provide welfare for the village community and village development. The management of village funds must be carried out gradually and carefully in its use, besides that it must be adjusted to the existing legal rules so that there is no misuse of village funds. Harjowinangun Barat Village is one of the villages in Batang Regency, where the village community still needs village funds to achieve community welfare. The village head and other village officials need to manage village funds properly following the rules and principles of good governance. The problems in this service are: (1) What are the obstacles for Harjowinangun Barat Village, Batang Regency in managing village funds? (2) How is the application of Good Governance principles in the management of Village Fund Allocation in Harjowinangun Barat Village, Batang Regency? Service activities are carried out by analyzing the problems in Harjowinangun Barat Village. After that, the team carried out a service program to realize the management of village funds following the principles of good governance. The team’s final activities were conducting discussions and forums for problem-solving around village fund management. This program aims to help government officials carry out government bureaucracy and provide assistance in managing village funds following the principles of good governance. Assistance in the transparent management of village funds for the development and development of productive economic enterprises. The West Harjowinangun BUMDes business in Batang Regency, which had been pioneered and has failed due to the pandemic, has begun to be rebuilt using village funds. In addition, the Village Fund in West Harwowinangun is planned for the construction of sports facilities
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATERI POLA BILANGAN MODEL DISCOVERY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS PESERTA DIDIK SMP
Full text linkThis research is motivated by the low ability of mathematical connections and the unavailability of teaching materials to improve students' mathematical connection skills. The purpose of this study was to develop mathematics teaching materials to improve students' mathematical connection skills with good characteristics and quality of teaching materials. This research uses qualitative and quantitative approaches. The method used is research and development (RD), with a modified Tessmer model design. The research subjects were class VIII students and a mathematics educator at a private junior high school located in Bandung district as well as a mathematics education lecturer. The instruments used were validation sheets, student questionnaires, educator questionnaires, observation sheets, and a set of mathematical connection tests. Data were collected through: validation of teaching materials, limited trials, and field trials. Based on data processing and analysis, two characteristics of the teaching materials developed consist of: material according to the 2013 curriculum; discovery learning model teaching materials design; evaluation according to mathematical connection ability indicators. The results of data analysis related to the quality of teaching materials show that the teaching materials developed are valid, practical, and effective. Thus it can be concluded that the developed teaching materials have characteristics to improve mathematical connection abilities and have valid, practical, and effective qualities
INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS MELALUI GASTRO DIPLOMACY PROGRAM “INDONESIA SPICE UP THE WORLD”
Full text linkDiplomacy through food known as gastrodiplomacy. Indonesia as a multicultural country, has many food from each region. Through The Indonesian Spice Up The World Program which was launched by the govermant in June 2020. It aims to introduced Indonesian culinary delights to the foreign public in order to increase economic value in fields of tourism, trade and investment through the gastronomic industry. This program is a soft public diplomacy from Indonesian Government to foreign publics. The government as the implementing actor of the program can also be said as the international public relations of a country that have responsible for the success of the program
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN CUSTOMER SERVICE TERHADAP KEPUASAN NASABAH MENGGUNAKAN TABUNGAN WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP RANCAEKEK 1
Full text linkThis study focuses on the problem of customer satisfaction using wadiah savings at the Indonesian Islamic bank KCP Rancaekek 1. The objectives of this study are 1) To determine the quality of customer service provided by Bank Syariah Indonesia KCPRancaekek 1. 2) To determine customer satisfaction using wadiah savings at the Bank. Sharia Indonesia KCP Rancaekek 1. 3) To determine the quality of customer service on customer satisfaction using wadiah savings at Bank Syariah Indonesia KCP Rancaekek 1. This research approach uses a quantitative descriptive method. The data collection technique uses a google form questionnaire, the analysis technique uses the Classical Assumption Test, the population is 130 people and the sample is 26 respondents. The results of this study 1) according to the data obtained the most answers are agree with the average respondent's answer of 56.4%, 2) according to the data obtained the most answer is agree with the average respondent's answer of 46.16%. And 3) the quality of customer service has an effect on customer satisfaction
ANALISIS YURIDIS PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Full text linkPemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan daerahnva menurut asas otonorni dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Pemerintah daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan kinerja menguji suatu daerah nnelakukan sesuai dengan yang digariskan dalam rencana strategisnya dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan arah pembangunan daerahnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja dimana sistem anggaran berbasiskan kinerja menitikberatkan pada segi manajemen anggaran yang memperhatikan segi ekonomi dan keuangan, pelaksanaan anggaran maupun fisik yang telah dicapai. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat sehingga memungkinkan untuk dinilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan termasuk kinerja yang telah disepakati bersama.Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan daerahnva menurut asas otonorni dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Pemerintah daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan kinerja menguji suatu daerah nnelakukan sesuai dengan yang digariskan dalam rencana strategisnya dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan arah pembangunan daerahnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja dimana sistem anggaran berbasiskan kinerja menitikberatkan pada segi manajemen anggaran yang memperhatikan segi ekonomi dan keuangan, pelaksanaan anggaran maupun fisik yang telah dicapai. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat sehingga memungkinkan untuk dinilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan termasuk kinerja yang telah disepakati bersama