Jurnal Online Universitas Islam Nusantara
Not a member yet
1021 research outputs found
Sort by
HUMAS SEKOLAH SEBAGAI SALAH SATU PERWUJUDAN INOVASI DALAM PENDIDIKAN
Full text linkLembaga pendidikan berkeharusan melakukan inovasi agar eksistensinya selalu terjaga dan bertumbuh sehat melalui kemampuan daya saing tinggi. Inovasi tidak hanya pada aspek yang secara langsung berkaitan dengan pembelajaran, namun pada perangkat atau fungsi tertentu dalam institusi/organisasi yang berkontribusi pada meningkatnya kualitas layanan pendidikan. Salah satu di antaranya adalah pada fungsi hubungan masyarakat (humas) pendidikan yang sekarang ini umum yang telah dilembagakan secara formal. Fungsi utama humas pendidikan adalah mengupayakan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendididikan suatu lembaga secara optimum. Fakta dan opini yang berkembang sejak beberapa tahun terakhir ini adalah keyakinan bahwa ada keterkaitan antara invovasi pendidikan dan humas pendidikan, namun selalu ada kendala yang muncul dalam inovasi yang intinya adalah perubahan dan pembaruan dalam pendidikan, namun pelaksanaan humas pendidikan merupakan keniscayaan untuk dikembangkan
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubugan Dengan Tindak Pidana Pencurian
Full text linkTindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena data penelitiannya merupakan data sekunder yang merupakan uraian kata-kata. Pendekatan penelitian yang dapat dilakukan terhadap sebuah penelitian normatif kualitatif ada beberapa macam, khusus untuk penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah : (1) Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena pendahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disni menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan. Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP; (2) Adapun strategi aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemi COVID-19 berupa: Salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona sebagai langkah preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, Polisi mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu : (1) Aspek hukum yang mengatur tindak pidana penadahan di Indonesia adalah Pasal 480 KUHP. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penadahan, untuk mempermudah hakim membuat keputusan di Indonesia yaitu dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 480 KUHP; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media). Adapun dalam perspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis korban, dan situasi. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 yang telah dilakukan di POLRI cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan represif
Kajian Hukum Terkait Pelanggaran Prosedur Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulan Dampak Penularan Covid-19
Full text linkHealth development as an effort to achieve optimal health status is not only theresponsibility of the health sector, but also other related sectors. Development efforts in thehealth sector are reflected in health programs through promotional, preventive, curative,and rehabilitative activities, the main target of which is the community. Identification of theproblem What is the legal violation of health procedures during the COVID-19 pandemicand the legal accountability of the parties in the law for violating health procedures duringthe COVID-19 pandemic. The issuance of regulations in the context of handling the spreadof COVID-19 is an effort to support the existence of Law Number 24 of 2007, which definesdisease outbreaks as one of the non-natural disasters that need to be managed with potentialthreats. The efforts currently being made by the government to implement these regulationsare the Social Distancing/Physical Distancing Policies. Protection for health workers asFront Guard and Large-Scale Social Restrictions, as well as providing vaccines. Article 34paragraph (3) states that the state is responsible for the provision of proper health servicefacilities and public service facilities. One form of protection for the community is theimplementation of PSBB in each region of Indonesia. Of course, it is different, and this canbe viewed from several angles. In terms of the mechanism for implementing PSBBrequirements, it is stated in Government Regulation Number 21 of 2020 in Article 2. In apandemic situation like this, it is hoped that we can all implement health protocols very welland with discipline, and, of course, it is hoped that the government can handle the COVID-19 pandemic very well, both with national and international legal instruments that have beenratified by the government. There must be an active supervisory function. The governmentmust treat COVID-19 as a public health emergency and resolve it with a health and medicalapproach, appropriate and effective social safety net support, making it easily accessible,providing appropriate information, providing support and protection for all medicalpersonnel, and giving priority to health facility support for both hospitals and the communityin fighting COVID-19. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pencapaian derajatkesehatan yang optimal tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapijuga sektor lainnya yang terkait. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalamprogram kesehatan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yangsasaran utamanya merupakan masyarakat. Identifikasi masalah Bagaimanakah hukumpelanggaran terhadap prosedur kesehatan pada masa pandemi Covid 19 danpertanggungjawaban hukum para pihak dalam hukum pelanggaran prosedur kesehatan padamasa pandemi Covid 19. Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran Covid19 merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya. Atas regulasi-regulasi tersebut maka upaya-upaya yang saat inidilakukan oleh pemerintah adalah Kebijakan Social Distancing/Physical Distancing.Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan sebagai Garda Depan dan Pembatasan Sosial BerskalaBesar, serta memberikan vaksin. Pasal 34 ayat (3) ditegaskan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yanglayak. Salah satu bentuk perlidungan bagi masyarakat adalah dengan penerapan PSBB dimasing-masing daerah yang ada di Indonesia tentu berbeda-beda dan hal tersebut dapatditinjau dari beberapa sisi. Dari sisi mekanisme syarat penerapan PSBB, tercantum dalamPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 2. Dalam keadaan pandemic sepertisekarang ini diharapkan kita semua dapat melaksanakan protocol kesehatan dengan sangatbaik dan disiplin, dan tentunya diharapkan pemerintah dapat menangani pandemic COVID-19 dengan sangat baik dengan instrument hukum nasional dan internasional yang telahdiratifikasi pemerintah, harus adanya menjalankan fungsi pengawasan secara aktif.Pemerintah harus menempatkan penanganan COVID-19 sebagai persoalan daruratkesehatan masyarakat; diselesaikan dengan pendekatan kesehatan dan medis, dukunganjaring pengaman sosial yang tepat dan efektif, mudah diakses; penyedian informasi yangtepat, memberikan dukungan dan perlindungan bagi seluruh tenaga medis, memberikanprioritas dukungan fasilitas kesehatan baik bagi rumah sakit maupun masyarakat dalammemerangi COVID-19
Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Berdasarkan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Yang Kemudian Dirubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Nomor Perkara 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg)
Full text linkIndonesia is a state of law, and thus all citizens are equal before the law and government are obliged to uphold the law and government with no exception. However, in fact, the state civil apparatus must submit to and obey more laws and regulations. That is because the state civil apparatus are special people who should not be tempted to try to commit criminal acts of corruption. The fact is, according to data on criminal acts based on agencies issued by the Corruption Eradication Commission, from 2004–2015, the majority of perpetrators of criminal acts of corruption are civilians. In general, a criminal act of corruption committed by civil servants is always associated with welfare issues, but in reality, during this period, the welfare of civil servants was increased sufficiently. Purposes : can find out the causes of corruption committed by the civil servants in the Garut Regency Regional Personnel and Training Agency and be able to find out in a way how the criminal acts of corruption committed by the civil servants in the Garut District Civil Service and Training Agency can be prevented and dealt with based on the law on the eradication of corruption and laws related to the State Civil Apparatus. Method: This research is normative legal research using a case study approach, and the results : may be in accordance with the research objectives. Conclution : cause of the criminal acts of corruption committed by the civil servants in the Garut Regency Regional Staffing and Training Agency is that the administrative process is still done manually.Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Meskipun demikian, pada kenyataannya, Aparatur Sipil Negara harus tunduk dan patuh kepada lebih banyak peraturan perundangundangan. Hal tersebut disebabkan karena Aparatur Sipil Negara merupakan orang-orang istimewa yang sudah seharusnya dan sepantasnya tidak tergoda untuk mencoba melakukan tindak pidana korupsi. Faktanya; menurut data tindak pidana korupsi berdasarkan instansi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dari tahun 2004 – 2015, mayoritas pelaku tindak pidana korupsi adalah Pagawai Negari Sipil. Pada umumnya suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil selalu dikaitkan dengan masalah kesejahteraan, tetapi kenyataannya, pada kurun waktu tersebut, kesejahteraa Pegawai Negeri Sipil ditingkatkan secara cukup memadai. Tujuan: Dapat mengetahui penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Garut, dan dapat mengetahui dengan cara bagaimana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Garut tersebut dapat dicegah dan ditindak berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang terkait Aparatur Sipil Negara. metode: penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan hasil: dapat sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri. Kesimpulan: penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Garut adalah karena proses administrasi masih dilakukan secara manual
Kegiatan Seleksi Bahan Pustaka di Perpustakaan Perguruan Tinggi
Full text linkThis study aims to determine the activities of selection of library materials in university libraries. The research location is in the Library of the Faculty of Arts and Letters (FISS) Pasundan University. The research method used is through qualitative methods. Collecting data through observation, interviews and documentation. The informants in this study were the head of the library and two librarians. The results showed that in selecting library materials, the Faculty of Arts and Letters (FISS) Pasundan University had identified the characteristics of the use of the library. In addition, it has paid attention to the criteria and stages of implementing the selection of library materials which are usually applied to university libraries. The obstacles faced in the selection process were the difficulty of obtaining a selector team from librarians, curriculum changes, limited selection tools often used by librarians, the large number of collections with art subjects that had to be given from abroad which tended to be expensive, and the Covid-19 pandemic which create a library must provide electronic collections. In dealing with the various obstacles above, the library involves lecturers, experts and deans as a selector team. In addition, it cooperates with various other libraries and informs its users of various electronic reference sources that are easily accessible and free of charge. Thus, the Library of the Faculty of Arts and Letters (FISS) of Pasundan University can still provide collection materials that are in accordance with the needs of its users that support the Tri Dharma of Higher Education can be achieved.Keyword: selection of library materials, college librariesABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan seleksi bahan pustaka di perpustakaan perguruan tinggi. Adapun lokasi penelitian di Pepustakaan Fakultas Ilmu Seni dan Sastra (FISS) Universitas Pasundan. Metode penelitian yang digunakan melalui metode kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Perpustakaan dan dua orang pustakawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan seleksi bahan pustaka Perpustakaan Fakultas Ilmu Seni dan Sastra (FISS) Universitas Pasundan sudah melakukan identifikasi mengenai karakteristik penggunaan perpustakaannya. Selain itu, sudah memperhatikan kriteria dan tahapan pelaksanaan seleksi bahan perpustakaan yang biasanya diterapkan pada perpustakaan perguruan tinggi. Adapun hambatan yang dihadapi dalam proses seleksi adalah sulitnya memperoleh tim selektor dari pustakawan, adanya perubahan kurikulum, terbatasnya alat bantu seleksi yang sering digunakan oleh pustakawan, banyaknya koleksi dengan subjek seni yang harus diberi dari luar negeri yang cenderung mahal dan adanya Pandemi Covid-19 yang membuat perpustakaan harus menyediakan koleksi elektronik. Dalam menghadapi berbagai hambatan di atas maka perpustakaan melibatkan dosen, kepakaran dan dekan sebagai tim selektor. Selain itu, melakukan kerjasama dengan berbagai perpustakaan lain serta menginformasikan berbagai sumber refrensi elektronik yang mudah diakses dan gratis kepada pada penggunanya. Dengan demikian, Perpustakaan Fakultas Ilmu Seni dan Sastra (FISS) Universitas Pasundan tetap dapat menyediakan bahan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan penggunannya yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat tecapai
Peningkatan Kompetensi Guru Taman Kanak-kanak dalam Pendampingan Belajar Anak Usia Dini melalui Penerapan Pembelajaran Daring
Full text linkCurrently, all elements of society are aware of the Covid-19 virus. One aspect that is significantly affected is education. The online learning method has been done to prevent the spread of the virus in schools during the pandemic era. The implementation of online learning for all levels of education, especially in kindergarten, raises many problems such as the difficulty of teachers in teaching, the low capacity of teachers in mastering technology-based learning methods and media, and the limitation of parents accompanying their children while studying. One of the most effective media to improve student learning online is video. Through this training program, kindergarten teachers in Arga Makmur City were trained to enhance competence, insight, and knowledge. This training activity has a positive impact on the target partners. The post-test results show that 92% of teachers can operate the Kinemaster application while 60% of them can create video-based learning content
Pemanfaatan Limbah Organik Pada Budidaya Tanaman Sayuran Menuju Pertanian Yang Ramah Lingkungan di Kabupaten Polewali Mandar
Full text linkThe vegetable crop cultivation in Polewali Mandar Regency has a great opportunity due to the high market demand for vegetable products. Environmental issues are a global concern for the competitiveness of agricultural products. The quality of organic agriculture or environmentally friendly product has become a concern for consumers regarding food safety, health, and long-life habituation. The farming community in Galung Lombok village, Tinambung District, Polewali Mandar Regency depends highly on the use of synthetic chemical fertilizers and pesticides. On the other hand, harvest waste, household waste and coconut water as a byproduct of coconut processing have not been utilised effectively. Thus, this community service program aimed to utilise household organic waste as organic fertiliser and utilise coconut water as plant growth hormone; as well as educate farmers in implementing environmentally-friendly agricultural businesses. The method used were counselling, training, discussion and demonstration to 25 farmers. The program was able to increase the motivation and knowledge of farmers to implement the cultivation of environmentally friendly vegetable crops by using organic fertilizer from household waste and ZPT from coconut water.The vegetable crop cultivation in Polewali Mandar Regency has a great opportunity due to the high market demand for vegetable products. Environmental issues are a global concern for the competitiveness of agricultural products. The quality of organic agriculture or environmentally friendly product has become a concern for consumers regarding food safety, health and long-life habituation. The farming community in Galung Lombok village, Tinambung District, Polewali Mandar Regency depends highly on the use of synthetic chemical fertilizers and pesticides. On the other hand, harvest waste, household waste and coconut water as a byproduct of coconut processing have not been utilised effectively. Thus, this community service program aimed to utilise household organic waste as organic fertiliser and utilise coconut water as plant growth hormone; as well as educate farmers in implementing environmentally-friendly agricultural businesses. The method used were counselling, training, discussion and demonstration to 25 farmers. The program was able to increase the motivation and knowledge of farmers to implement the cultivation of environmentally friendly vegetable crops by using organic fertilizer from household waste and ZPT from coconut water
PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS PESERTA DIDIK DENGAN MODEL KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY BERBANTUAN GEOGEBRA
Full text linkThis study aims to determine the increase in mathematical communication skills of students who get Two Stay Two Stray (TS-TS) cooperative learning model assisted by Geogebra and students who get Teams Games Tournament (TGT) cooperative learning type. The methodology used in this research is the quasi-experimental method with the Nonequivalent Pretest-posttest Control Group Design design. The research is conducted in one of the public high schools in Bandung. The population of this research are all students of X IPA, while the sample of this research are X IPA-4 as a class TS-TS and X IPA-5 as a TGT class. The instrument used in this research is amathematical communication skills test. Based on the results of the Mann Whitney test analysis, it can be concluded that the increase in mathematical communication skills of students who Geogebra-assisted TS-TS cooperative learning model is neither better nor the same as students who received TGT type cooperative learning
DISKRIMINASI MUSLIM DALAM FILM BULAN TERBELAH DI LANGIT AMERIKA 2015
Full text linkFilm, as a mass communication media, has a main function as a means of delivering messages which related with science, culture, morals, social and religion to audiences. The message is visually presented, as well as delivers a meaningful message for the audience, such as discrimination cases. Discrimination might occur in the community with minority religions; in America for example, Muslims are considered as a minority religion. Discrimination against Muslims in America after the bomb attacks on WTC was then represented in the film of Bulan Terbelah di Langit Amerika (Moon splitted out in the sky of America). The method used in this research is contents analysis of semiotics by John Fiske. This study aims to determine how the discrimination experienced by Muslims in the film of Bulan Terbelah di Langit Amerika. To achieve the objectives of the study, researchers used qualitative descriptive method. The results of this study concluded that in the film of Bulan Terbelah di Langit Amerika occurs both direct and indirect discrimination shown through the gesture and dialogue between the characters in the film
Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Dalam Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Full text linkMenurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Jawa Barat secara umum cukup kondusif, akan tetapi masih diwarnai banyak keluhan masyarakat terhadap adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, masih tingginya tindakan pelanggaran hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan intoleransi, masih tingginya perilaku tidak tertib di tengah masyarakat dalam bentuk pelanggaran Peraturan Daerah maupun norma-norma kehidupan bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif, dan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sangat penting dan strategis dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketetiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi yang nyata bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif, efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum belum optimal. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat agar dipenuhi sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya, sarana dan prasarana, perlengkapan operasional dan pendanaan, disesuaikan struktur dan uraian tugas kelembagaan dan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum