Universitas Islam Majapahit Journals System
Not a member yet
1541 research outputs found
Sort by
ETIKA PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BAIK (GOOD GAVERNANCE) (Studi Kasus Di OPD Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto): Studi Kasus Di OPD Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto
No full textABSTRACT : In providing services to the public, the government is expected to be able to carry out its duties and authorities properly and not abuse its position and is expected to uphold the values ??and norms that exist in the community, which is commonly referred to as ethics. Discipline of the apparatus/employees is a benchmark in the realization of a good bureaucracy (Good Gavernance), because the main function of the apparatus/employees is to serve the public and is also more concerned with the public interest than their own interests. With the ethics and code of ethics for Civil Servants, it can make the apparatus/employees more efficient and responsible for the duties and authorities given to them, the government administration process will also be able to run smoothly if the behavior of the apparatus follows ethical values.Based on the results of research that has been obtained through several informants that government ethics can be seen in the implementation of the code of ethics for Civil Servants (PNS) with program efforts that can create good conditions. The results of the study prove that the quality and quantity of human resources of the apparatus/employees is still low and is also hampered by several other factors. With the programs that are run, it is expected to provide an increase in the quality of human resources in the future so that the services provided will be able to run well and the community can feel satisfied with the services provided.ABSTRAK : Dalam memberikan pelayanan kepada publik, pemerintah diharapkan dapat menjalankan/melaksanakan tugas dan wewenangannya secara baik dan tidak menyalahgunakan kedudukannya serta diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang ada di lingkungan masyarakat, yang biasa disebut dengan etika. Disiplin aparatur/pegawai menjadi patokan dalam terwujudnya birokrasi yang baik (Good Gavernance), karena fungsi utama aparatur/pegawai adalah mengabdi kepada publik dan juga lebih mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan dirinya sendiri. Dengan adanya etika dan kode etik Pegawai Negri Sipil dapat menjadikan aparatur/pegawai lebih effisien serta tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan padanya, proses penyelenggaraan pemerintah juga akan dapat berjalan dengan lancar apabila perilaku aparaturnya mengikuti nilai-nilai etika.
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh dengan melalui beberapa informan bahwa etika pemerintahan dapat terlihat dalam pelaksanaan kode etik Pegawai Negri Sipil (PNS) dengan upaya-upaya program yang dapat menciptakan kondisi yang baik. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa kualitas dan kuantitas yang dimiliki Sumber Daya Manusia aparatur/pegawai masih rendah dan juga dihambat oleh beberapa faktor lainnya. Dengan adanya program-program yang dijalankan diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas SDM dalam jangka waktu kedepannya supaya pelayanan yang diberikan akan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat bisa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.2 TAHUN 2016 TENTANG KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
Get PDFSo far, proof of a child's identity is only limited to a birth certificate, then through the Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2016the government issued a policy on KIA (Child Identity Card). Where through the KIA (Child Identity Card) the government hopes that there will beincreasing data collection, protection and public services to realize the best rights for children. Not only for data collection purposes, KIA (CardChild Identity) together with the birth certificate are expected to provide legal certainty and guarantee for the recognition of rights along with:his protection. With the formulation of the problem how to implement Permendagri No. 2 of 2016 concerning KIA (Child Identity Card) in the ServicePopulation and Civil Registration of Mojokerto Regency. This study aims to determine the implementation of Permendagri No. 2 of 2016About KIA (Child Identity Card) at the Population and Civil Registration Office of Mojokerto Regency.The theory used is the theory of Policy Implementation from Edward III which consists of 4 indicators, namely: Bureaucratic Structure, Resources,Disposition and Communication. The research method used in this study is a qualitative descriptive method that describes the phenomenonactually from events in the field. Data collection techniques using interviews, observations and documents related to research.The results of the study indicate that the community is the object of implementing the policies contained in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2The year 2016 regarding Identity Cards is of course urged to realize that current population administration documents are very important andsupport its implementation. of this policy. The government – ??in this case the Department of Population and Civil Registry – has not made enough effortsto raise public awareness effectively.Selama ini bukti identitas anak hanya terbatas dengan akta kelahiran kemudian melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang KIA (Kartu Identitas Anak). Dimana melalui KIA (Kartu Identitas Anak) ini pemerintah berharap adanya peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Bukan hanya untuk tujuan pendataan, KIA (KartuIdentitas Anak) bersama dengan akta kelahiran diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya. Dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang KIA (Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang KIA (Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yang terdiri dari 4 indikator yaitu: Struktur Birokrasi, Sumberdaya, Disposisi dan Komunikasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan fenomena sebenarnya dari kejadian di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumen yang terkait dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sebagai objek pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk tentunya didesak untuk menyadari bahwa dokumen administrasi kependudukan saat ini sangat penting dan mendukung pelaksanaannya. dari kebijakan ini. Pemerintah – dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil – belum melakukan upaya yang cukup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara efektif
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERTIBKAN ADMINISTRASI PENDUDUK PINDAH DATANG DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH
Get PDFThis study aims to determine and analyze the Regional Government Strategy in Ordering the Administration of Moving PopulationsCome, to find out and analyze the supporting and inhibiting factors of the Regional Government Strategy in Ordering Population AdministrationMoving and Coming, as well as to find out and analyze the efforts made in overcoming the inhibiting factors of the Regional Government Strategy inControlling the Administration of Migratory Residents in Palu City, Central Sulawesi Province. This research uses Strategy Theory from Hunger DanWhelen (2003) as an analytical knife where in the theory of Hunger and Whelen Strategy includes 4 (four) indicators namely Environmental Observation,Strategy Formulation, Strategy Implementation, and Evaluation and Control. The research method used is descriptive qualitative methodwith an inductive approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation, and documentation. Interviewed informantsnamely the Head of the Population and Civil Registration Service, the Head of the Population Registration Service Division, the Head of the Population Migration Section,Head of Mantikulore sub-district, Tawaeli sub-district head, and the community which includes community leaders and youth leaders. Based on the results of research that hascarried out, in overcoming the problem of relocating residents, the local government through the Department of Population and Civil Registration of the City of Paluimplementing strategies that are already quite good, but public awareness still needs to be improved.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi Penduduk PindahDatang, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi PendudukPindah Datang, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalamMenertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan Teori Strategi Dari Hunger Dan Whelen (2003) sebagai pisau analisis dimana dalam teori Hunger dan Whelen Strategi meliputi 4 (empat) indikator yakni Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, serta Evaluasi dan Pengendalian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang diwawancaraiyaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk, Camat Mantikulore, Camat Tawaeli, dan masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Berdasarkan hasil penelitian yang telahdilakukan, dalam mengatasi permasalahan pindah datang penduduk, pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palumelakukan strategi-strategi yang sudah cukup baik, namun kesadaran masyarakat masih pelu ditingkatkan
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Watesprojo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
Get PDFCommunity participation really determines the success of planning or programs around the communityThe program also cannot be separated from community participation so that it can run well, community participation will be very much neededplanning or program, so that an activity can be carried out well and of course runs smoothly. This research aims tofind out the extent of community participation in development at the planning, implementation and monitoring stages of (physical) infrastructure inWatesprojo Village, Kemlagi District, Mojokerto Regency. The theory used is Yadav's Participation Theory which contains 1.) participationin Decision Making, 2.) Participation in Implementation of Activities, 3.) Participation in Monitoring and Evaluation, 4.) Participation inUtilization of Results. This research was conducted in a qualitative descriptive manner by collecting primary and secondary data. Selection of research informantsThis was done using purposive sampling, namely 6 people. The results of this research are 1.) The level of community participation seen from decision makingclassified as Low, because the community is only included in the Community Aspiration planning stage which is part of the Hamlet deliberation.Furthermore, at the Village Deliberation, the community is not involved, only the proposals come from the community. 2.) Level of community participationJudging from the implementation of development activities, it is considered good, because the community also took part in implementing the development welldonated in the form of skilled craftsmen or in the form of property (food consumption). 3.) The level of community participation can be seen from monitoringinfrastructure development is classified as Medium, because the community only criticizes verbally, not in writing to the Village LPM in the VillageWatersprojo.Partisipasi masyarakat sangat menentukan suatu perencanan atau program- program yang ada disekitar masyarakat, keberhasilan suatu program juga tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat agar bisa berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentunya berjalan dengan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan infrastruktur (fisik) di Desa Watesprojo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Teori yang digunakan yaitu Teori Partisipasi dari Yadav yang berisi tentang 1.) partisipasi dalam Pembuatan Keputusan, 2.) Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan, 3.) Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi, 4.) Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pemilihan informan penelitian ini dengan cara purposive sampling, yaitu 6 orang. Hasil penelitian ini adalah 1.) Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari pembuatan keputusan tergolong Rendah, karena masyarakat hanya di ikutkan di tahap perencanaan Aspirasi Masyarakat saja yang tergabung dengan musyawarah Dusun. Selanjutnya di musyawarah Desa masyarakat tidak dilibatkan hanya usulannya saja yang memang dari masyarakat.2.) Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan tergolong baik, karena masyarakat juga ikut andil dalam pelaksanaan pembangunannya baik yang disumbangkan berupa tenaga ahli tukang maupun berupa harta benda (konsumsi makanan). 3.) Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari pemantauan pembangunan infrastruktur tergolong Sedang, Karena masyarakat hanya mengkritik secara lisan tidak berupa tulisan kepada LPM Desa yang ada di Desa Watersprojo
PELAKSANAAN UU NO. 18 TAHUN 2019 DI KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO
Get PDFLaw Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools was passed by the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) in10th plenary meeting, September 24 2019. This law is a manifestation of the Indonesian state's efforts to regulate Islamic boarding schools for the purpose ofcreating shared justice, in line with the values of Pancasila. With the passing of this law, Islamic boarding schools received affirmation,legal recognition, and better facilitation, accelerate their growth and development. This law is part ofpublic policy to improve Islamic boarding school development towards a better direction, in accordance with the state's goal of educating the nation.Islamic boarding schools, as Islamic educational institutions, have an important role in spreading and developing the teachings of the Islamic religion, whileadapting to current developments by adding a general knowledge curriculum. Along with development, there are twotypes of Islamic boarding schools, namely modern and traditional, each with its own characteristics. Amanatul Ummah Islamic Boarding School is one of themeducational institutions that are under the influence of Law Number 18 of 2019, which has experienced rapid development withproviding quality education, both in religious and general aspects. With this law, it is hoped that the rights of the students will be guaranteedand Islamic boarding school caregivers are increasingly guaranteed, and the implementation of this law can run well to achieve educational goalsbetter.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada rapat paripurna ke-10, tanggal 24 September 2019. Undang-undang ini merupakan wujud dari upaya negara Indonesia dalam mengatur pesantren guna menciptakan keadilan bersama, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan disahkannya undang-undang ini, pondok pesantren mendapatkan afirmasi, pengakuan hukum, dan fasilitasi yang lebih baik, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Undang-undang ini merupakan bagian dari kebijakan publik untuk meningkatkan pembinaan pesantren menuju arah yang lebih baik, sesuai dengan tujuan negara untuk mencerdaskan bangsa. Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam, memiliki peran penting dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam, sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan menambahkan kurikulum pengetahuan umum. Seiring dengan perkembangan, terdapat dua tipe pondok pesantren, yaitu modern dan tradisional, masing-masing dengan ciri khasnya. Pondok Pesantren Amanatul Ummah adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah pengaruh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, yang telah mengalami perkembangan pesat dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas, baik dalam aspek agama maupun umum. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan hak-hak para santri dan pengasuh pondok pesantren semakin terjamin, serta implementasi undang-undang ini dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik
ARAH PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN DESA WATESUMPAK DIDASARKAN PADA KESESUAIAN RPJMDES TAHUN 2015-2020
Get PDFThis research discusses the implementation of the RPJMDES in the field of development and empowerment in DeesaWatesumpak, Trowulan District, Mojokerto Regency. There is a problem formulation, namely regarding the process of preparing the RPJMDES,factors inhibiting and supporting the implementation of the RPJMDES and the implementation of the RPJMDES in the field of development andempowerment. This research uses 2 theories, namely development and empowerment theory by Edi Suharto. Deep goalsThis research is to find out how the written RPJMDES conforms to the immediate conditions found in itfield and inhibiting and supporting factors in the realization of RPJMDES in Watesumpak village.The method used is a qualitative case study method. This data collection technique uses observation, interviews, anddocumentation. Based on the results of this research, it is revealed that First, the process of preparing the RPJMDes was formulated bycommunity in MUSDES, then deposited with BPD to be determined by SEKDES, village officials carry out alignmentvillage data or comparing Watesumpak Village data with current village conditions. Village Secretary. Second, the inhibiting factor is the budgetand unexpected conditions, and the supporting factor is community involvement in conveying aspirations and participationsociety in development. Third, implementation in the development sector, there are 9 programs that have been agreed upon and have been implementedThere are programs underway and there is 1 development program that has not been implemented, namely in every rainy season through normalizationflood control channels in every rainy season through normalization of village irrigation channels, and in the field of empowermentthere are 13 programs that have been mutually agreed upon, there are 12 programs that have been implemented and there is 1 program that has not been implementednamely in empowering the conservation of underground water sourcesPenelitian ini membahas tentang keterlaksanaan RPJMDES dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan di Deesa Watesumpak Kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto. Terdapat rumusan masalah yakni tentang proses penyusunan RPJMDES, faktor-faktor penghambat dan pendukung berjalanya RPJMDES dan keterlaksanaan RPJMDES dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan. Penelitian ini menggunkan 2 teori yakni teori pembangunan dan pemberdayaan oleh Edi Suharto. Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana kesesuaian RPJMDES yang telah tertulis dengan kondisi langsung yang terdapat pada lapangan dan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam perealisasian RPJMDES di desa Watesumpak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pertama, proses penyusunan RPJMDes dirumuskan oleh masyarakat dalam MUSDES, kemudian disetorkan kepada BPD untuk ditetapkan SEKDES, perangkat desa melakukan penyelarasan data desa atau pembandingan data Desa Watesumpak dengan kondisi desa terkini. Sekdes. Kedua, faktor penghambat yakni anggaran dan kondisi tidak terduga, dan faktor pendukung adalah keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembagunan. Ketiga, keterlaksanaan dalam bidang pembangunan ada 9 program yang telah disepakati dan yang telah berjalan ada program dan yang belum terlaksana ada 1 program pembangunan yakni dalam setiap musim hujan melalui normalisasi saluran Pengendalian banjir dalam setiap musim hujan melalui normalisasi saluran irigasi desa, dan dalam bidang pemberdayaan terdapat 13 pogram yang telah disepakati bersama, terdapat 12 program yang telah berjalan dan terdapat 1 program yang tidak terlaksana yakni dalam pemberdayaan konservasi sumber-sumber air bawah tana
Perbandingan Integrasi Numerik Metode Simpson Tiga per Delapan dan Romberg Menggunakan Pemrograman Perl Hypertext Prepocessor
Get PDFDifficult integral problems that cannot be solved analytically often require numerical approaches. PHP (Perl Hypertexr Prepocessor) programming has become one of the tools that can be used to solve numerical problems. This research aims to develop a numerical integration program using the Simpson 3/8 method and Romberg method on polynomial, exponential, and trigonometric functions with PHP programming, as well as to compare the efficiency of both methods based on relative error and execution time. Based on the implementation of the algorithms of both methods in PHP programming, the research results show that the average error for the Simpson 3/8 method and Romberg method are 0,013787% and 0,001356%, respectively. The comparison of errors between these two methods indicates that the Romberg method is 9,89% more accurate than the Simpson 3/8 method. However, in terms of program execution time, the Simpson 3/8 method requires less time compared to the Romberg method. The average execution time for the Simpson 3/8 method and Romberg method are 0,00117 seconds and 1,77811 seconds, respectively, and the comparison of execution time between these two methods shows that the Simpson 3/8 method is shorter than the Romberg method when using the same number of iterations
Pengaruh Layer Height Dan Printing Speed Terhadap Tingkat Kekasaran Permukaan Hasil Additive Manufacturing
Get PDFKekasaran permukaan merupakan salah satu aspek kritis dalam hasil produksi dari teknologi pencetakan 3D Printing. Teknologi ini telah menjadi pusat perhatian dalam berbagai sektor manufaktur karena kemampuannya dalam menciptakan objek tiga dimensi dengan cepat dan akurat. Namun, kekasaran permukaan yang muncul pada produk 3D Printing dapat memengaruhi kualitas, fungsionalitas, dan estetika produk. Penelitian ini dilakukan melalui metode eksperimental untuk menguji dan mengamati fenomena yang relevan dengan lebih mendalam dan terperinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekasaran permukaan hasil produk 3D Printing tipe FDM dengan bahan filamen PLA. Variasi yang digunakan adalah printing speed 50; 75 ; 100 mm/s dan layer height: 0,1 ; 0,15 dan 0,20 mm. Hasil penilitian ini adalah, semakin besar nilai printing speed pada semua layer height maka semakin besar nilai kekasaran permukaan dan semakin besar nilai layer heigh pada semua printing speed maka semakin besar nilai kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan terkecil dengan nilai 8,364 ?m didapatkan pada printing speed dengan kecepatan 50 m/s dan pada layer height yang paling kecil yaitu 0,1 mm
Review Sistem Kendali Blowdown Boiler 21 Ton Di PT Indofood Suskes Makmur Tbk Divisi Noodle Semarang
Get PDFArtikel ini membahas tentang sistem kendali Blowdown pada Boiler Pipa Api 21 Ton di PT. Indofood Sukses Makmur TBK Divisi Noodle Semarang, sebagai upaya dalam memperpanjang umur drum Boiler. Blowdown merupakan proses pembuangan air Boiler yang terkontaminasi kerak atau endapan yang dapat mengganggu kinerja dan keamanan Boiler. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis literatur terkait serta observasi lapangan untuk memahami praktik terbaik dalam pengelolaan Blowdown. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi sistem otomatis pada Blowdown Boiler dapat memberikan manfaat signifikan dalam menjaga kebersihan drum Boiler dengan membuang kerak secara teratur, dengan demikian, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya sistem kendali Blowdown, dalam menjaga performa dan umur panjang drum Boiler, serta menyoroti manfaat dari pendekatan otomatisasi dalam pengelolaan Blowdown
Pengendalian Persediaan Kawat Las dengan Klasifikasi ABC-FSN dan Metode Min-Max
Get PDFThe economy is currently growing rapidly, so it requires a company to continue to improve its performance. One of the efficiency of maintenance activities depends on material control. PT XYZ is one of the oil processors that in the production process requires the material used. In this case, PT XYZ needs to know the top priorities needed in inventory control and needs to know the maximum limit and minimum limit of materials that must be owned. In this study, prioritization of inventory control was carried out with ABC-FSN classification. The results of the ABC-FSN classification will be taken material categorized as Fast-A for inventory control using the Min-Max Method. By applying the min-max method, the company will save expenses of Rp. 92,422,19,00Perekonomian yang saat ini semakin berkembang pesat sehingga menuntut sebuah perusahaan untuk terus meningkatkan performanya. Salah satu efisiensi aktivitas pemeliharaan bergantung pada pengendalian material. PT XYZ merupakan salah satu pengolah minyak yang dalam proses produksinya memerlukan material yang digunakan. Dalam hal ini, PT XYZ perlu mengetahui prioritas utama yang diperlukan dalam pengendalian persediaan dan perlu mengetahui jumlah batas maksimum dan batas minimum material yang harus dimiliki. Pada penelitian ini, penentuan prioritas pengendalian persediaan dilakukan dengan klasifikasi ABC-FSN. Hasil dari klasifikasi ABC-FSN tersebut akan diambil material yang berkategori Fast-A untuk dilakukan pengendalian persediaan menggunakan Metode Min-Max. Dengan menerapkan metode min-max perusahaan akan menghemat biaya pengeluaran sebesar Rp. 92.422,19,0