Open Journal System (OJS) Universitas Bengkulu
Open Journal System (OJS) Universitas BengkuluNot a member yet
14213 research outputs found
Sort by
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN BERPIKIR KRITIS DAN PRESTASI BELAJAR SISWA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dalam meningkatkan berpikir kritis pada mata pelajaran PJOK di Kelas XII MIPA 1, (2) penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaraan PJOK di kelas XII MIPA 1, (3) penerapan model pembelajaran Problem Based Learning efektif untuk meningkatkan berpikir kritis dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PJOK di kelas XII MIPA 1. Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan kuasi eksperimen. Subjek penelitian adalah siswa kelas XII MIPA 1 semester 1 sebanyak 28 orang. Untuk sampel kuasi eksperimen siswa kelas XII MIPA 2 sebanyak 28 orang dan untuk kelas kontrol adalah kelas XII MIPA 3 sebanyak 28 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi dan tes. Analisis data yang digunakan nilai adalah (1) Analisis kemampuan berpikir kritis siswa, (2) Analisis Pre-test dan Post-test, (3) Analisis uji-t Prestasi Belajar Siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran PJOK di SMA Negeri 2 Lahat Tahun Pelajaran 2023/2024. (2) penerapan model pembelajaran Problem Based Learning meningkatkan prestasi belajar siswa dan menjadi motivasi tersendiri bagi siswa dalam mengikuti materi pelajaran (3) model pembelajaran Problem Based Learning, efektif meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PJO
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SENTRA BERBASIS EDUTAIMENT UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN LOGIS MATEMATIS DAN VERBAL LINGUISTIK
Get PDFTujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan model pembelajaran sentra berbasis Edutaiment untuk meningkatkan kecerdasan Logis matematis dan Verbal Linguistik pada anak kelompok B di lembaga PAUD IT Auladuna Sawah Lebar Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dilanjutkan dengan kuasi eksperimen. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah anak kelompok B5 PAUD IT Auladuna Kota Bengkulu, dan dilanjutkan dengan kuasi eksperimen pada kelompok B1 dan kelas kontrol kelompok B2. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan uji rata-rata dan uji t-test. Hasil penelitian PTK menunjukkan bahwa model pembelajaran sentra berbasis Edutaiment dapat meningkatkan kecerdasan Logis matematis dan Verbal Linguistik dengan signifikan, selain itu juga terbukti bahwa model pembelajaran sentra berbasis Edutaiment sangat efektif untuk meningkatkan kecerdasan Logis matematis dan Verbal Linguisti
PENERAPAN METODE TUTOR SEBAYA UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode tutor sebaya untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Seni Budaya kelas XII SMA Negeri 2 Lahat. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dan kuasi eksperimen. Subjek penelitian adalah siswa kelas XII SMA Negeri 2 Lahat, dengan kelas XII IPA 1 sebagai kelas PTK, kelas XII IPA 2 sebagai kelas eksperimen, dan kelas XII IPA 3 sebagai kelas kontrol. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi dan tes. Data penelitian dianalisis dengan statistik, rata-rata (mean), persentase, dan uji-t. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan metode pembelajaran tutor sebaya dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa kelas XII pada mata pelajaran Seni Budaya di SMA Negeri 2 Laha
PENERAPAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN TUNTAS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS DANBERPIKIR LOGIS ANAK USIA DINI
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan motorik halus dan berpikir logis melalui penerapan pendekatan tuntas pada anak kelompok B TKIT Abatatsa Lahat Selatan. Desain penelitian digunakan adalah penelitian tindakan kelas dan kuasi eksperimen. PTK berupa siklus tindakan yang terdiri 3 siklus dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek PTK adalah anak kelompok B1 semester ganjil tahun pelajaran 2023/2024. Sampel kelompok eksperimen adalah kelompok B2 dan Kelompok kontrol B3 TKIT Abatatsa Lahat Selatan. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi, tes dan hasil karya. Data penelitian dianalisis dengan statistik deskriptif, rata-rata (mean), persentase, dan uji-t. Hasil penelitian meningkat secara signifikan pada setiap siklus tindakan terlihat dari peningkatan motorik halus anak dan berpikir logis anak dilihat dari ketuntasan klasikalnya dari siklus I hanya 40% kriteria MB, meningkat pada siklus II sebesar 75% kriteria BSH dan siklus III mencapai 95% kriteria BSB penerapan pendekatan tuntas pada kelompok B TKIT Abatatsa Lahat Selatan. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan tuntas dapat meningkatkan motorik halus dan berpikir logis anak pada kelas PTK serta pendekatan tuntas diterapkan lebih efektif dalam kelompok eksperimen dibandingkan kelompok kontro
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBANTUAN SLIDE MASTER UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR
Get PDFTujuan penelitian ini untuk: (1) Mengembangkan media pembelajaran interaktif berbantuan slide master dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. (2) Meningkatkan prestasi belajar pada kemampuan kognitif (pengetahuan) siswa kelas V pada muatan pelajaran Matematika di SD Negeri Kota Bengkulu menggunakan media pembelajaran interaktif berbantuan Slide Master dan (3) Mengembangkan media pembelajaran interaktif berbantuan slide master yang efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam penelitian ini digunakan metode Research and Development (R&D) dengan menggunakan model Borg & Gall. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah lembar penilaian dan test prestasi belajar. Analisis data yang digunakan nilai adalah (1) Analisis Lembar Data Penilaian Validasi Ahli, (2) Analisis test Prestasi Belajar dan (3) Analisis uji t Prestasi Belajar Siswa. Instrumen validasi materi dan media yang digunakan dalam pembelajaran dalam penelitian yang digunakan adalah model skala linkert. Simpulan dari penelitian ini adalah; (1) Pengembangan media pembelajaran interaktif berbantuan slide master dapat meningkatkan prestasi belajar (2) Pengembangan media pembelajaran interaktif berbantuan slide master layak digunakan pada muatan pelajaran Matematika di SD Negeri Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2023/2024 dan (3) Pengembangan media pembelajaran interaktif berbantuan slide master ternyata efekfif dapat meningkatkan prestasi belajar sisw
Rooted on the Coast: Ecofeminism and Ecological Resilience in the Mangrove Forests of Tanjung Siambang, Kepulauan Riau Province, Indonesia
Get PDFThis study explores ecofeminism in the sustainable management of mangrove forests in Tanjung Siambang. Employing a qualitative method with a descriptive approach, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The research focused on women who are actively involved in mangrove conservation, environmental activists, and community members with local ecological knowledge and skills. The findings reveal a significant connection between women and nature, where women play a central role in mangrove management based on traditional ecological knowledge. Their practices emphasize conservation without causing environmental harm and are rooted in a deep understanding of the local ecosystem. Furthermore, women are not only preserving mangrove forests but also transforming them into sources of sustainable livelihoods. Despite facing structural barriers such as patriarchal cultural norms, these challenges have not deterred their efforts. Instead, they serve as motivation for women to assert their agency in ecological governance. This research highlights how women in Tanjung Siambang integrate ecological responsibility with economic empowerment, demonstrating that ecofeminism is not only a critique of environmental degradation and gender inequality but also a practical framework for sustainable community-based environmental management
Ecological Awareness In The Ogoh-Ogoh Tradition In The Hindu Bali Community Of Sidowaluyo Village, South Lampung
Get PDFThe ogoh-ogoh tradition is a cultural practice of the Balinese Hindu community that not only functions as a religious ritual, but also has a relationship with social and environmental dynamics. This study aims to analyze the ogoh-ogoh tradition in relation to the ecological awareness of the Balinese Hindu community in Sidowaluyo Village through the perspective of Julian H. Steward's cultural ecology. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach through observation, interviews, and documentation studies. The results of the study indicate a transformation in the ogoh-ogoh practice, especially in the use of more environmentally friendly materials and the development of ecological behavior in the community, such as waste management offerings, mutual cooperation in environmental cleanliness, and tree planting activities. The discussion shows that these practices are in line with the values of Tri Hita Karana, especially the palemahan aspect, which emphasizes the harmony of human relations with nature. Thus, the ogoh-ogoh tradition can be understood as a form of cultural adaptation that plays a role in the internalization of ecological awareness in the community.Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai lingkungan dalam proses penciptaan dan pelaksanaan tradisi Ogoh-Ogoh serta kontribusinya terhadap peningkatan kesadaran ekologis masyarakat. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pelaku tradisi, tokoh adat, dan generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mulai beralih dari penggunaan material sintetis seperti styrofoam ke material alami seperti bambu, kertas daur ulang, dan lem organik sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan. Nilai-nilai Tri Hita Karana, khususnya prinsip Palemahan (hubungan harmonis antara manusia dan alam), menjadi landasan moral dalam setiap tahapan kegiatan Ogoh-Ogoh, mulai dari penciptaan hingga bersih-bersih pasca pawai. Analisis menggunakan teori ekologi perkembangan manusia dari Urie Bronfenbrenner menunjukkan bahwa tradisi ini membentuk kesadaran ekologis lintas generasi melalui interaksi dalam berbagai sistem sosial: keluarga, banjar, lembaga adat, dan pemerintahan desa. Temuan ini menegaskan bahwa tradisi lokal dapat berfungsi sebagai instrumen efektif untuk pendidikan lingkungan berkelanjutan yang mengintegrasikan spiritualitas, budaya, dan tanggung jawab ekologis masyarakat
Konstruksi Hukum Kewenangan Desa Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014: Hirarki Peraturan Perundang-undangan; Kepastian Hukum
No full textThis article analyzes the legal construction of village authority in the formation of Village Regulations (Peraturan Desa/Perdes) within the framework of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Using a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, the study examines the principles of recognition and subsidiarity as the foundation of village autonomy, as well as the legal position of Perdes in Indonesia’s regulatory hierarchy. The findings show that although Perdes serves as a crucial instrument for implementing village autonomy and is legally acknowledged under Article 8 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011, its formation frequently encounters challenges, including limited legislative capacity of village apparatus and disharmony with higher-level regulations. Several cases indicate procedural defects, contradictions with regional and national laws, and issues of authority overreach. These problems highlight the need for continuous legal guidance, improved legislative skills at the village level, and stronger harmonization mechanisms to ensure legal certainty and effective local governance. Strengthening the normative position and regulatory quality of Perdes is essential for realizing democratic, accountable, and autonomous village governance within Indonesia’s legal system.Konstruksi hukum kewenangan desa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) merupakan implementasi otonomi desa sebagaimana dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perdes berfungsi sebagai instrumen hukum yang memungkinkan desa mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal. Namun, posisi normatif Perdes tetap problematis karena tidak secara eksplisit tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melainkan hanya diakui secara bersyarat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika Perdes bertentangan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, atau peraturan nasional. Kasus di Banyuwangi, di mana sebuah Perdes mengenai pengelolaan hutan dibatalkan karena melebihi kewenangan desa, menggambarkan adanya tumpang tindih dan keterbatasan otonomi desa dalam praktik. Oleh karena itu, konstruksi hukum Perdes harus ditempatkan dalam kerangka yang seimbang antara prinsip otonomi, rekognisi, subsidiaritas, dan kepastian hukum. Penguatan posisi normatif Perdes dalam hierarki peraturan perundang-undangan, harmonisasi regulasi antara tingkat desa, daerah, dan nasional, serta peningkatan pengawasan dan kapasitas aparatur desa merupakan langkah strategis untuk memastikan kepastian hukum dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa dalam sistem konstitusi Indonesia
Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumut: Analisis Yuridis Dan Historis Atas Kebijakan Kemendagri 2025
Get PDFPenelitian ini menganalisis secara komprehensif sengketa alih kepemilikan empat pulau di wilayah Aceh yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek ke dalam administrasi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan historis, studi ini mengkaji tiga pilar utama legitimasi hukum: (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh, (2) Surat Kepemilikan Tanah tahun 1965 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, dan (3) Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Tujuan dari artikel ini untuk melihat status hukum sengketa kepemilikan 4 pulau dan Keputusan Kemendagri dalam pespektif hukum dan Sejarah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga instrumen hukum tersebut membentuk rantai bukti yang kuat dan saling melengkapi dalam menegaskan kedaulatan Aceh atas keempat pulau tersebut. Analisis terhadap dokumen-dokumen historis mengungkapkan adanya kontinuitas penguasaan dan pengelolaan wilayah oleh Aceh sejak era kolonial hingga pasca kemerdekaan. Kebijakan Kemendagri yang hanya mendasarkan pada pertimbangan geografis semata dinilai mengandung kelemahan yuridis karena mengabaikan prinsip lex specialis derogat legi generali, dimana UU No. 24/1956 sebagai hukum khusus harus didahulukan atas keputusan administratif. Penelitian ini juga melakukan studi komparatif dengan tiga kasus sengketa wilayah internasional (Sipadan-Ligitan, Pulau Dokdo, dan Batu Puteh) untuk mengkonstruksi kerangka analisis yang holistik. Temuan komparatif menunjukkan bahwa prinsip penguasaan efektif (effective occupation) dan bukti administratif yang berkelanjutan menjadi faktor penentu dalam penyelesaian sengketa wilayah. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menyoroti potensi destabilisasi otonomi khusus Aceh dan ancaman terhadap konsensus nasional pasca MoU Helsinki jika sengketa ini tidak diselesaikan secara adil dan partisipatif.
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis secara komprehensif sengketa alih kepemilikan empat pulau di wilayah Aceh yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek ke dalam administrasi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan historis, studi ini mengkaji tiga pilar utama legitimasi hukum: (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh, (2) Surat Kepemilikan Tanah tahun 1965 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, dan (3) Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Tujuan dari artikel ini untuk melihat status hukum sengketa kepemilikan 4 pulau dan Keputusan Kemendagri dalam pespektif hukum dan Sejarah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga instrumen hukum tersebut membentuk rantai bukti yang kuat dan saling melengkapi dalam menegaskan kedaulatan Aceh atas keempat pulau tersebut. Analisis terhadap dokumen-dokumen historis mengungkapkan adanya kontinuitas penguasaan dan pengelolaan wilayah oleh Aceh sejak era kolonial hingga pasca kemerdekaan. Kebijakan Kemendagri yang hanya mendasarkan pada pertimbangan geografis semata dinilai mengandung kelemahan yuridis karena mengabaikan prinsip lex specialis derogat legi generali, dimana UU No. 24/1956 sebagai hukum khusus harus didahulukan atas keputusan administratif. Penelitian ini juga melakukan studi komparatif dengan tiga kasus sengketa wilayah internasional (Sipadan-Ligitan, Pulau Dokdo, dan Batu Puteh) untuk mengkonstruksi kerangka analisis yang holistik. Temuan komparatif menunjukkan bahwa prinsip penguasaan efektif (effective occupation) dan bukti administratif yang berkelanjutan menjadi faktor penentu dalam penyelesaian sengketa wilayah. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menyoroti potensi destabilisasi otonomi khusus Aceh dan ancaman terhadap konsensus nasional pasca MoU Helsinki jika sengketa ini tidak diselesaikan secara adil dan partisipatif.
Kata Kunci: Otonomi Khusus Aceh; Penguasaan Efektif; Sengketa Wilayah
Seizure As A Coercive Measure In A Comparison Of Criminal Procedural Law Between Indonesia And France
No full textSeizure is a form of coercive measure in criminal procedure law that inherently restricts constitutional rights, particularly the right to property and protection against arbitrary actions by law enforcement officials. Changes to criminal procedure law regulations in Indonesia through the New Criminal Procedure Code mark a fundamental reform of the investigation mechanism, including regulations on seizure. However, these normative reforms need to be critically examined to assess the extent to which the new regulations are able to guarantee due process of law and prevent abuse of authority. This article aims to analyze the provisions on seizure in the New Indonesian Criminal Procedure Code by comparing them with the seizure system in the French Code de procédure pénale as a representation of an established civil law system. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and comparative legal approach. The results show that the New Criminal Procedure Code has strengthened the normative basis for seizure by confirming the objectives, objects, and procedures for seizure, but still leaves broad discretion to investigators. In contrast, French criminal procedure law places strong judicial control through a mechanism of judicial authorization and procedural guarantees for suspects and third parties. This comparison emphasizes the importance of strengthening judicial oversight and limiting the authority of investigators in the seizure system in Indonesia. This article contributes by formulating normative implications and offering a reconstruction of seizure regulations in the New Criminal Procedure Code that is oriented towards the protection of human rights, legal certainty, and the principle of proportionality in criminal procedure law