Institut STIAMI Online Journal System (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia)
Not a member yet
2340 research outputs found
Sort by
Efektivitas Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan: Studi pada KPP Pratama Padang Sidempuan: (The Effectiveness of Corporate Income Tax Audits: A Study at the Padang Sidempuan Primary Tax Office)
Full text linkTax audit serves as a strategic instrument in the government’s efforts to enhance state revenue. However, its implementation in the field has not yet fully achieved the established targets, as indicated by the substantial number of fiscal adjustments to income and expense components that do not comply with tax regulations. This study aims to analyze the effectiveness of tax audit implementation on the Annual Income Tax Return (SPT) of corporate taxpayers at the Primary Tax Office (KPP Pratama) Padang Sidempuan, under the Regional Office of the Directorate General of Taxes (DJP) North Sumatra II. The research method employed is a descriptive qualitative approach through field observations and interviews. The results reveal that the effectiveness of tax audit implementation remains suboptimal. This condition is attributed to the decline in tax audit revenue realization, delays in the submission of tax returns by taxpayers, and the limited number of tax auditors relative to the size of the working area and audit targets. Nevertheless, the implementation of tax audits at KPP Pratama Padang Sidempuan continues to demonstrate a high level of integrity, as reflected in adherence to procedures, transparency, effective communication, and adequate supporting facilities and infrastructure.Pemeriksaan pajak merupakan instrumen strategis dalam upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, ditandai dengan masih banyaknya koreksi fiskal terhadap unsur pendapatan dan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan, Kanwil DJP Sumatera Utara II. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi penerimaan pajak hasil pemeriksaan, keterlambatan penyampaian SPT oleh wajib pajak, serta keterbatasan jumlah pemeriksa pajak dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan target pemeriksaan. Meskipun demikian, pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Padang Sidempuan tetap menunjukkan tingkat integritas yang baik, tercermin dari kepatuhan terhadap prosedur, transparansi, komunikasi efektif, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai
Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Daring Alpukat Betawi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Dukcapil Pada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara
Full text linkTujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana Implementasi Sistem Pelayanan Daring Alpukat Betawi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Dukcapil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara serta hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara, Observasi dan Studi Pustaka. Adapun Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pelayanan dukcapil terlaksana dengan baik namun dalam proses Pelayanan Daring Alpukat Betawi pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara belum optimal dalam penerapannya atau belum dijalankan secara menyeluruh, belum adanya keseragaman layanan daring (online) dari tingkat Suku Dinas, Kecamatan dan Kelurahan, hal tersebut diakibatkan oleh kekurangan komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan dan belum memahami secara teknis proses pelayanan dikarenakan terjadinya rotasi pegawai, hambatan lainnya yaitu belum tersedianya sinkronisasi, koordinasi dan komunikasi dalam proses pelayanan dukcapil antara Dinas, Suku Dinas, Kecamatan hingga Kelurahan. Upaya dalam mengatasi hambatan yaitu melakukan pelaksanaan bimbingan dengan metode transfer knowledge. Memberlakukan subsidi Sumber Daya Manusia (SDM) antar Satuan Pelaksana di Suku Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara demi menutupi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dari sisi kuantiti. Dilain hal perlu menjalin komunikasi dan koordinasi, agar terciptanya keseragaman asumsi. Sehingga pelayanan dukcapil berjalan dengan baik secara offline maupun online (daring) tanpa adanya tumpang tindih pekerjaan atau saling lempar tanggung jawab demi terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
Kepemimpinan RT dan RW Dalam Meningkatkan Terib Administrasi Kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat
Full text linkPenelitian ini tentang Kepemimpinan RT dan RW Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat. RT dan RW merupakan salah satu elemen penting dalam tertib administrasi kependudukan. Pembentukan RT dan RW memiliki tujuan untuk melestarikan dan memelihara nilai-nilai kehidupan yang luhur berdasarkan pada kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di dalam lingkungannya. Selain itu RT dan RW memiliki tugas membantu Lurah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan langsung di masyarakat, baik dalam bidang kemasyarakatan maupun pemerintahan. Salah satu dari tugas RT dan RW yaitu penyediaan data kependudukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan warga masyarakat di lingkupnya, dimana pelaksanaan tugas RT dan RW tersebut akan sangat ditentukan oleh bagaimana RT dan RW memimpin lingkungannya. Menggunakan teori Kepemimpinan dari Schermerhon, dengan indikator teori kepemimpinannya yaitu: (1) Memiliki strategi yang jelas; (2) Kepedulian kepada anggota organisasi; (3) Memotivasi anggota organisasi; (4) Menjaga kekompakan tim; (5) Menghargai perbedaan dan keyakinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepemimpinan dari RT dan RW dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Ketua RT dan Ketua RW di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan sudah dinilai mampu meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Para Ketua RT dan Ketua RW di Wilayah Kelurahan Petojo Selatan telah menunjukkan beberapa upaya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Mereka telah melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan secara rutin, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas pentingnya tertib administrasi kependudukan. Selain itu mereka juga responsif untuk membantu warga yang menemui hambatan pada saat mengurus dokumen administrasi kependudukan. Namun, terdapat beberapa warga yang masih belum berpartisipasi aktif dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan walaupun telah mendapatkan pemahaman tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan
Pengaruh Disiplin Kerja, Kompetensi Pegawai dan Fasilitas Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur
Full text linkSalah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja, kompetensi pegawai dan fasilitas kerja secara bersama-sama terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur. Populasi dan sampel dalam penelitian ini mengikut sertakan semua masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan di Kantor Kelurahan Makasar pada triwulan IV yang jumlah seluruhnya 52 orang. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program statistik SPSS ver. 25.0, terbukti variabel disiplin kerja (X1), kompetensi pegawai (X2) dan fasilitas kerja (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan (Y). Hasil uji yang ditunjukkan dengan nilai F hitung adalah 92,781 dan tingkat signifikansi 0,00 sementara nilai F tabel sebesar 2,80. Karena nilai F hitung (92,781) lebih besar dari F tabel (2,80) dan tingkat signifikansi 0,00 lebih kecil dari probabilitas signifikansi α =0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa disiplin kerja, kompetensi pegawai dan fasilitas kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan dan persentase pengaruh variabel disiplin kerja, kompetensi pegawai dan fasilitas kerja terhadap kualitas pelayanan adalah sebesar 85,3% dan sisanya sebesar 14,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model
Evaluasi Proses Bisnis Pengawasan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan
Full text linkPeningkatan target penerimaan pajak setiap tahun mengharuskan proses pengawasan pajak yang lebih efektif dan efisien untuk mendorong kepatuhan formal dan materiil. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi proses bisnis pengawasan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan pada tahun 2022, mengidentifikasi hambatan, serta menawarkan solusi untuk peningkatan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa kualitas data pemicu yang rendah, ketidakoptimalan sistem Compliance Risk Management (CRM), dan hambatan tindak lanjut pengawasan menjadi kendala utama. Rekomendasi mencakup perbaikan mekanisme pembentukan data pemicu, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Pemberdayaan UMKM melalui Penerapan Sistem Marketplace dan Digital Payment di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi pemberdayaan UMKM melalui penerapan sistem marketplace dan digital payment di Provinsi DKI Jakarta. Dalam era digital, transformasi teknologi menjadi peluang strategis bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional, akses pasar, dan daya saing. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, kurangnya literasi teknologi, dan hambatan regulasi menghambat penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem marketplace dan digital payment dalam memberdayakan UMKM, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi implementatif. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara terstruktur, observasi non- partisipan, dan studi dokumentasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan kebijakan pemerintah, infrastruktur teknologi, dan motivasi UMKM memberikan potensi besar bagi pemberdayaan. Namun, kendala seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, dan kompleksitas sistem masih memerlukan perhatian. Saran yang diusulkan mencakup penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur digital, pelatihan berkelanjutan, serta layanan pendampingan teknis. Sistem marketplace dan digital payment terbukti memiliki potensi signifikan untuk memberdayakan UMKM, asalkan didukung oleh kebijakan adaptif, edukasi intensif, dan sinergi antar pemangku kepentingan
Efektivitas Penggunaan Aplikasi KAI ACCESS Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan PT. KAI (Studi Pada Stasiun Gubeng)
Full text link(Effectiveness of Using KAI ACCESS Application in Improving the Quality of PT KAI Services (Study at Gubeng Station)
The government as the holder of the people\u27s trust in achieving a prosperous life has a big role and responsibility in organizing and implementing supporting programs to achieve a prosperous life and fulfilling job opportunity quotas in Indonesia. The Balikpapan City Manpower Office, which has responsibility for carrying out mandatory employment matters, strives to ensure that local job seekers can compete in the job market by increasing their competency. This research aims to analyze the strategy of the Balikpapan City Manpower Office in improving the competence of local job seekers as well as the obstacles faced by the Balikpapan City Manpower Office. This research is a mixed methods research method with a research focus on strategies for increasing the competence of local job seekers through analysis of the internal environment of strengths and weaknesses , analysis of the external environment of opportunities and threats and the obstacles faced by the Balikpapan City Employment Service. The results of the research show that the strengths of the Balikpapan City Manpower Office are: 1) Plan Work structured , 2) Regulation employment , 3) Facilities and infrastructure . The weaknesses of the Balikpapan City Manpower Office are : 1 ) Lack of human resources, 2) Limitations budget , 3) There is no UPTD BLK for Balikpapan City. The opportunities that the Balikpapan City Manpower Office has are : 1) Development technology , 2) The existence of private LPK , 3) The existence of owned BLK Province East Kalimantan , 4) Training Institute belonging to the Ministry, 5) Apprenticeship . The threats faced by the Balikpapan City Manpower Office are : 1 ) Immigrants from outside area , 2) Expensive cost training Work . Meanwhile, the obstacles faced by the Balikpapan City Manpower Office originate from job seekers who are not serious about improving their competence and the limitations of LPKs in Balikpapan City both in terms of numbers and quality standards..
Abstrak
Pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat pada pencapaian kehidupan yang sejahtera memiliki andil dan tanggung jawab besar dalam mengatur serta melaksanakan program-program pendukung agar tercapainya kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kuota-kuota peluang kerja di negara Indonesia. Disnaker Kota Balikpapan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan wajib ketenagakerjaan berupaya agar pencari kerja lokal dapat bersaing di pasar kerja dengan meningkatkan kompetensinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Disnaker Kota Balikpapan dalam meningkatkan kompetensi para pencari kerja lokal serta kendala yang dihadapi Disnaker Kota Balikpapan. Penelitian ini merupakan metode penelitian mixed methods dengan fokus penelitian strategi peningkatan kompetensi para pencari kerja lokal melalui analisis lingkungan internal strenght dan weakness, analisis lingkungan eksternal opportunity dan threat serta kendala yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan strenght (kekuatan) yang dimiliki Disnaker Kota Balikpapan yaitu : 1) Rencana kerja terstruktur, 2) Regulasi ketenagakerjaan, 3) Sarana dan prasarana. Weakness (kelemahan) yang dimiliki Disnaker Kota Balikpapan yaitu : 1) Kurangnya SDM, 2) Keterbatasan anggaran, 3) Belum adanya UPTD BLK Kota Balikpapan. Opportunity (peluang) yang dimiliki Disnaker Kota Balikpapan yaitu :1) Perkembangan teknologi, 2) Keberadaan LPK Swasta, 3) Keberadaan BLK milik Provinsi Kaltim, 4) Lembaga Pelatihan milik Kementerian, 5) Pemagangan. Adapun threat (ancaman) yang dihadapi Disnaker Kota Balikpapan yaitu : 1) Pendatang dari luar daerah, 2) Mahalnya biaya pelatihan kerja. Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh Disnaker Kota Balikpapan yaitu berasal dari dalam diri pencari kerja yang tidak serius untuk meningkatkan kompetensi dirinya serta keterbatasan LPK di Kota Balikpapan baik dari jumlahnya maupun standar mutu yang dimiliki
Collaborative Governance dalam Penanggulangan Potensi Banjir di Kota Malang (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang)
Full text linkThis research discusses the role of Collaborative Governance in overcoming potential floods in Malang City. This research is motivated by the many flooding problems in several points in Malang City that have not been resolved. The aim of this research is to examine the role of Collaborative Governance in flood management in Malang City. The method used in this research is qualitative method. The informants in this research were the Regional Disaster Management Agency and the surrounding community. The results of this research show that the duties and responsibilities of the Regional Disaster Management Agency in dealing with disasters are quite good. On the other hand, the research results found that the factors that cause flooding are not only natural factors but also a lack of public concern for the environment. Apart from that, existing obstacles to flood management are also due to limited funds, lack of public awareness, and the existence of sectoral egos
Upaya Validasi Produk dan Pasar Bisnis Pemetaan Menggunakan Unmanned Aerial Vehicles (UAV) di Wilayah Kerja Pertamina
Full text linkKegiatan pemetaan wilayah merupakan salah satu langkah penting dalam perencanaan pembangunan, pengembangan dan monitoring infrastruktur, maupun tata kelola lahan. Pemetaan wilayah menggunakan beberapa metode, antara lain dengan menggunakan metode konvensional, penggunaan pesawat berawak, citra satelit, maupun Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau drone yang dapat menghasilkan berbagai jenis peta, antara lain peta garis, peta foto udara, dan peta kontur. Tujuan dari kegiatan kegiatan ini adalah untuk membantu proses pelaksanaan product dan market validation selama proses inkubasi bisnis berlangsung. Kegiatan ini dilakukan pada salah satu asset Pertamina. hasil dari kegiatan ini diperoleh bahwa secara produk dan market UAV dapat digunakan dalam melakukan pemetaan wilayah kerja Pertamina dan memiliki potensi market penggunaan yang besar
Peluang dan Tantangan implikasi Eco Green dalam Industri Mobil Listrik di Indonesia
Full text linkThis study aims to examine the dynamics of challenges and opportunities for implementing Eco Green related to the prospects of the electric vehicles industry in Indonesia. The study uses a qualitative method with a literature review approach. This study analyzes the development trends of the electric vehicles industry, identifies and explores the challenges and opportunities of the Eco-Green-based electric vehicles industry. The results of the study show the great potential of the electric vehicles industry in Indonesia, there is a potential for increasing demand, driven by regulatory support, a large number of potential domestic markets, increasing environmental awareness, and the development of electric car technology that presents alternative technological innovations in driving. However, challenges such as limited charging infrastructure, relatively high prices for electric cars, procurement of battery charging installations at home that require high kwh and consumer perceptions of the relatively high price of electric cars, maintenance and prices of electric vehicle batteries and safety aspects in driving. The competitive map shows a combination of local and international players, with diverse strategies in facing the market. The potential of the electric vehicles industry which is directly related to the ability of the State Electricity Company (PLN) in providing electricity sources, support for facilities and infrastructure for Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) is predicted to continue to grow, where it needs to be consistently supported by regulations, strengthening the EV industry, and sustainable innovation in management from the upstream to downstream sectors both in the procurement of electricity by PLN, SPKLU, electric car technology and batteries including post-use based on Eco-Green. The gradual and sustainable realization of Eco-green will be further accelerated if all related stakeholders and the scale of developing good relationships are included in the Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), and Business to Business (B2B) frameworks.