IAIN Salatiga Online Repository
Not a member yet
441 research outputs found
Sort by
Konsep Childfree and Happy Menurut Victoria M Tunggono (Perspektif Filsafat Nilai Manusia)
No full textABSTRAK
Ameliana, Dea Abel. 2024. (KONSEP CHILDFREE AND HAPPY MENURUT
VICTORIA M. TUNGGONO (PERSPEKTIF FILSAFAT NILAI
MANUSIA). Skripsi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab
dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.
Pembimbing: Prof. Dr. Benny Ridwan, M. Hum.
Penelitian ini mengkaji konsep childfree menurut Victoria M. Tunggono
dalam bukunya Childfree and Happy, serta dianalisis melalui perspektif filsafat
nilai manusia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami pandangan
Tunggono terhadap pilihan hidup tanpa anak, kemudian meninjau ulang secara
filosofis menggunakan pemikiran Socrates, Aristoteles, dan Thomas Hobbes.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi gagasan childfree dan mengevaluasi
sejauh mana pandangan tersebut selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai
kemanusiaan dalam filsafat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif
berbasis studi pustaka. Sumber data primer berasal dari karya Victoria M.
Tunggono dan literatur filsafat manusia, sementara data sekunder diperoleh dari
jurnal, skripsi, dan buku-buku penunjang lainnya. Teknik analisis dilakukan secara
deskriptif-analitis dan komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep childfree sebagaimana
dikemukakan oleh Tunggono tidak sejalan dengan pandangan filsafat manusia.
Socrates menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab moral dalam
menjalani hidup. Aristoteles melihat bahwa manusia mencapai kebahagiaan melalui
kebajikan dan peran sosial, termasuk menjadi orang tua. Sementara itu, Thomas
Hobbes menilai bahwa tatanan sosial harus dijaga demi kestabilan masyarakat.
Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan childfree tidak
mencerminkan nilai-nilai luhur dalam filsafat manusia dan dapat berdampak negatif
bagi struktur sosial di masa depan.
Kata Kunci: Childfree, Victoria Tunggono, Filsafat Manusia, Tanggung Jawab
Sosia
Implementasi Program Sedekah Sampah oleh Komunitas KRESEK Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus
No full textAnnisa, Khusnul Fitri. 2025. Implementasi Program Sedekah Sampah oleh
Komunitas KRESEK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di
Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus. Tahun 2025.
Skripsi, Salatiga: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas
Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Drs. Bahroni,
M.Pd.
Kata Kunci: implementasi, program, sedekah sampah, komunitas,
kesejahteraan masyarakat
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan proses implementasi
program sedekah sampah oleh komunitas KRESEK dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di Desa Barongan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten
Kudus. (2) mendeskripsikan dampak dari implementasi program sedekah sampah
oleh komunitas KRESEK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa
Barongan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Sumber data primer dalam
penelitian ini yaitu kepala komunitas KRESEK, relawan, dan juga masyarakat Desa
Barongan. Sedangkan sumber data sekunder yakni dari jurnal, internet, dan studi
pustaka. Teknik analisis data yang penulis gunakan ialah pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan uji keabsahan data dalam
penelitian ini dengan menggunakan triangulasi teknik dan sumber.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses implementasi program
sedekah sampah oleh komunitas KRESEK dimulai dari pengumpulan sampah dari
masyarakat, pemilahan sampah oleh tim relawan, penjualan sampah, dan
pemanfaatan dana untuk kegiatan sosial komunitas (2) dampak yang dihasilkan dari
pengimplementasian program sedekah sampah terhadap kesejahteraan masyarakat
yakni meningkatkan kesadaran masyarakat, menumbuhkan solidaritas,
meningkatkan pendidikan, terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, serta
meningkatkan kreativitas masyarakat
Perbandingan Pengaturan Kewenagan Fungsi Legislasi Presiden Dalam Konstitusi Indonesia Dan Filipina Teori
No full textABSTRAK
Adi, Ariyanto .(2025). Perbandingan Kewenangan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia dan Filipina Prespektif Teori Pembatasan Kekuasaan. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga.
Dosen Pembimbing : Dr. Farkhani, S.H., S. H.I., M.H.
Kata Kunci : Perbandingan, Peraturan Perundang-Undangan, Konstitusi Indonesia dan Filipina, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 1987.
Hukum ialah sebuah sistem yang tentunya memiliki peranan penting bagi ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Pastinya setiap hukum dalam suatu negara memiliki sistem hukumnya masing-masing. Sistem pemerintahan Indonesia dan Filipina, sama-sama menggunakan sistem presidensil. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Indonesia dan Filipina mmenggunakan konstitusi 1997. Dalam konstitusi dua negara tersebut, merupakan berwujudan dari pemerintahan presidensil.
Fungsi legislasi dalam sistem presidensial didasarkan pada adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Pemisahan tersebut merupakan karakter khas dari sistem presidensil. Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang melaksanakan undang-undang. Dengan demikian, dalam sistem presidensil badan legislatif menentukan agendanya sendiri, mambahas dan menyetujui rancangan undang-undang pun sendiri pula. Artinya bahwa, fungsi legislasi dalam sistem presidensil merupakan wewenang eksklusif dari badan legislative.
Indonesia Memiliki sistem bicameral yang didominasi oleh DPR, sehingga proses legislasi bisa lebih cepat. Sedangkan Filipina Memiliki sistem bicameral yang setara, di mana Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat sama-sama memiliki kewenangan legislasi, sehingga prosesnya lebih kompleks tetapi lebih representatif. Maka Presiden Di kedua negara, presiden memiliki peran legislasi dengan mengajukan RUU dan berpartisipasi dalam proses legislasi. Namun, kewenangan presiden dalam proses legislasi lebih lemah di Filipina karena sistem bicameral yang kuat
SIMBOLISME DAN MAKNA FILOSOFIS RUMAH ADAT LIMASAN DI KEC SUKODONO KAB SRAGEN JAWA TENGAH
No full textPenelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai simbolisme dan makna filosofis rumah adat Limasan di Sukodono, Sragen, Jawa Tengah, sebagai warisan budaya yang kaya makna dan nilai. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan generasi muda akan pentingnya makna filosofis dan simbolis dalam rumah Limasan di Sukodono, Sragen, yang dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya dan kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan dengan tujuan untuk memahami makna filosofis yang terkandung dalam arsitektur tradisional tersebut dan relevansinya dengan filsafat Ernst Cassirer, serta upaya pelestariannya dimasa mendatang.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah adat Limasan di Sukodono, Sragen, Jawa Tengah, merupakan contoh arsitektur tradisional Jawa yang kaya akan simbolisme dan filosofi, dengan setiap elemen struktural dan ornamen rumah memiliki makna yang mendalam dan mencerminkan harmoni dengan alam dan spiritualitas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelestarian rumah adat Limasan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan budaya dan identitas masyarakat lokal, serta relevansinya dengan konsep Ernst Cassirer tentang pentingnya melestarikan pengetahuan dan nilai-nilai kebudayaan yang tercermin dalam simbol-simbol. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih kaya tentang warisan budaya lokal dan upaya pelestariannya, serta memperkenalkan kearifan lokal dan keragaman budaya Indonesia kepada dunia.
Kata kunci: Simbolisme, Makna Filosofis, Ernst Cassirer, Sukodono Sragen, Rumah Adat Limasan, Pelestarian Budaya
Implementasi Prophetic Parenting dalam Membentuk Akhlak pada Siswa MA Nurul Qur'an Tegalwero Puncakwangi Pati.
No full textLaili, Sulhah Nurul. 2025. Implmentasi Prophetic Parenting dalam Membentuk
Akhlak pada Siswa MA Nurul Qur’an Tegalwero Puncakwangi Pati.
Skripsi, Salatiga: Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan
Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri
Salatiga.
Pembimbing Ahmad Minan Zuhri, M.S.I.
Kata Kunci : Implementasi, Prophetic Parenting, Akhlak, Siswa.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: implementasi prophetic parenting dalam membentuk akhlak pada siswa serta, faktor pendukung dan penghambat implementasi prophetic parenting dalam membentuk akhlak pada siswa, dampak dari implementasi prophetic parenting dalam membentuk akhlak
pada siswa
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan data kasus siswa. Subjek penelitian ini adalah koordinator guru BK, guru BK, orang tua siswa, dan siswa.
Analisis data dalam penelitian ini melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.untuk memastikan keabsahan data, dilakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi data, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan terpercaya.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) implementasi prophetic parenting di MA Nurul Qur'an Tegalwero Puncakwangi Pati sebelumnya kurang efektif karena kurangnya keterlibatan orang tua, namun setelah sekolah mengadakan bimbingan dan edukasi mengenai pentingnya pembentukan akhlak siswa, kolaborasi anatra sekolah dan orang tua meningkat. Prophetic pareting adalah gaya pengasuhan dalam membentuk kepribadian anak di dasarkan pada
ajaran Nabi Muhammad SAW meliputi keteladanan, displin, adil, hak anak, psikologi anak. Sehingga implementasi prophetic parenting di MA Nurul Qur’an berjalan dengan baik dan efektif. 3) Dampak implementasi prophetic parenting berpotensi besar membentuk akhlak siswa yang mulia melalui penanaman nilainilai luhur dan sinergi antara sekolah dan orang tua. Namun, keberhasilannya bergantung pada penanganan dampak negatif seperti risiko salah penerapan, konflik nilai, dan kurangnya kesiapan siswa menghadapi realita. aktor pendukung dan penghambat implementasi prophetic parenting dalam membentuk akhlak pada siswa di MA Nurul Qur’an Tegalwero terdapat 2 faktor utama yaitu dari faktor pendukung: guru dan keluarga berperan aktif mendampingi, faktor penghambat: lingkungan dan karakter siswa perbedaan latar belakang dan kurangnya perhatian keluarga
PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN DAN UKURAN USAHA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JII PERIODE 2021-2023
No full textPengaruh Kinerja Lingkungan dan ukuran usaha terhadap kinerja keuangan dengan corporate sosial responsbility sebagai variabel mediasi pada Perusahaan yang Terdaftar di JII 70 periode 2021-2023 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh (i) kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan, dan (ii) ukuran usaha terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di JII 70 periode 2021-2023. (iii) corporate sosial responsbility dapat memediasi pengaruh kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan berpartisipasi dalam PROPER periode 2021-2023. Kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap corporate social responsibility sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh. Dan corporate social responsibility tidak mampu memediasi pengaruh kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan.
Kata kunci: Kinerja Lingkungan; ukuran usaha; kinerja keuangan; corporate sosial responsbilit
Analisis Semiotika Roman Jakobson terhadap Al Qur’an Surah Āli ‘Imrān ayat 100-108
No full textSkripsi ini berjudul Analisis Semiotika Roman Jakobson Terhadap Al Qur’an Surah Āli ‘Imrān Ayat 100-108. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penggunaan teori komunikasi semiotika Roman Jakobson pada Surah Āli ‘Imrān ayat 100-108 dan mengetahui pesan-pesan yang terkandung di dalamnya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitik. Analisis dilakukan dengan membaca dan memahami Surah Āli ‘Imrān ayat 100–108 melalui pendekatan semiotika Roman Jakobson. Kemudia ayat-ayat tersebut diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsur komunikasi yang membentuk kode dan memunculkan makna. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dilengkapi dengan tabel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Surah Āli ‘Imrān ayat 100–108 terdapat enam faktor komunikasi semiotika menurut Roman Jakobson. Selain itu, pesan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut meliputi larangan mengikuti Ahli Kitab yang berpotensi menyesatkan, perintah untuk bertakwa kepada Allah SWT, ajakan menjaga persatuan, serta anjuran menegakkan Amar ma’ruf nahi munkar.
Kata kunci: Semiotika, Roman Jakobson, QS. Āli ‘Imrān ayat 100-10
PELAKSANAAN LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 PERSPEKTIF KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga)
No full textABSTRAK
Septina, Berlian Ayu. 2025. Pelaksanaan Laporan Dana Kampanye Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Perspektif Keterbukaan
Informasi Publik (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga). Skripsi.
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Salatiga. Pembimbing: Dr. Fahmy Asyhari, M.H.
Kata Kunci: Laporan Dana Kampanye, Komisi Pemilihan Umum,
Keterbukaan Informasi Publik
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan melihat bahwa KPU sebagai badan
publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada
publik salah satunya adalah laporan dana kampanye, namun praktik di lapangan
pelaporan dana kampanye seringkali dianggap sebagai formalitas belaka sehingga
informasi yang disampaikan tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sehingga dikhawatirkan mencederai proses demokrasi dan
kepercayaan masyarakat terhadap KPU. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk melihat bagaimana praktik laporan dana kampanye dalam
penyelanggaraan pemilu serentak tahun 2024 di KPU Kota Salatiga dalam
perspektif keterbukaan informasi publik.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui
wawancara dengan Ketua dan Anggota Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU
Kota Salatiga, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif dengan
fokus pada fakta spesifik untuk menarik kesimpulan umum. Kerangka teori yang
digunakan adalah Keterbukaan Informasi Publik menurut Undang-Undang No 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan teori milik Samodra
Wibawa, yang menekankan prinsip aksesibilitas informasi, partisipasi publik,
akuntabilitas institusi, dan transparansi keputusan. Metode ini memungkinkan
peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta
menganalisis akuntabilitas KPU dalam mewujudkan prinsip-prinsip keterbukaan
informasi dalam laporan dana kampanye.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Salatiga telah berupaya
meningkatkan transparansi laporan dana kampanye melalui berbagai media, akan
tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan keterbukaan informasi
publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik seperti adanya aksesibilitas publik yang terbatas, validasi data
yang belum optimal, serta perlunya keseimbangan antara keterbukaan dan
perlindungan data pribadi, sehingga banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika
akan melaporkan ke publik. KPU Salatiga belum sepenuhnya menjalankan prinsip
keterbukaan informasi publik sehingga perlu pengembangan mekanisme validasi
yang lebih ketat, memperbaiki sistem informasi untuk akses yang lebih cepat dan
akurat, peningkatan kapasitas SDM, baik di KPU maupun peserta pemilu, guna
mewujudkan transparansi yang lebih optimal dan memperkuat kepercayaan publik
terhadap proses demokrasi