1,720,953 research outputs found
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011 – 2017
No full textABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama tujuh tahun periode pelaksanaan, yaitu dari tahun 2011 – 2017. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode observasi 2011 – 2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah desentralisasi fiskal yang diproksi kedalam desentralisasi pengeluaran dan desentralisasi pendapatan, serta indeks pembangunan manusia. Teknik metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda data panel dengan model regresi Fixed Effect. Data diolah menggunakan Eviews 8 dan SPSS 24. Hasil Analisis menyimpulkan bahwa desentralisasi pengeluaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, desentralisasi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, serta indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Pendapatan, Desentralisasi Pengeluaran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat RINGKASANPENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011 – 2017 Latar BelakangPelakasanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, baik itu kemandirian di bidang pengeluaran maupun di bidang pendapatan. Pada bidang pengeluaran, pemerintah daerah berupaya untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sedangkan di bidang pendapatan pemerintah daerah dituntut untuk bisa menggali sumber – sumber pendapatan yang ada di daerahnya sehingga akan mengurangi pendapatan masyarakat. Pada akhirnya kedua – duanya akan memiliki pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. PermasalahanAdapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Bagaimana hubungan antara desentralisasi pengeluaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat?Bagaimana hubungan antara desentralisasi pendapatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat?Bagaimana hubungan antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat? Tujuan PenelitianUntuk mengetahui hubungan desentralisasi pengeluaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.Untuk mengetahui hubungan desentralisasi pendapatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.Untuk mengetahui hubungan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Metode PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji hubungan sebab akibat dalam bentuk analisis regresi berganda. Penelitian ini mengunakan data sekunder dengan jangka waktu observasi tujuh tahun (2011 – 2017). Sumber data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat ataupun hasil publikasi dari instansi terkait. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel dengan model regresi Fixed Effect. Pengolahan data menggunakan Eviews 8 dan SPSS 24. Hasil dan PembahasanDesentralisasi fiskal yang di proksi ke dalam desentralisasi pengeluaran dan desentralisasi pendapatan menunjukkan hasil bahwa desentralisasi pengeluaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan koefisien 0,128069 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,8722. Desentralisasi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan koefisien sebesar -0,000958 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0426 atau kurang dari taraf signifiknasi α = 5% (0,05). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan koefisien 0,130169 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000. Desentralisasi pengeluaran, desentralisasi pendapatan, dan IPM secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan nilai F statistik 224,4021 dan Prob (F-statistic) 0,000000. Kesimpulan dan RekomendasiKesimpulanDesentralisasi pengeluaran yang diukur melalui rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah pusat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.Desentralisasi pendapatan yang diukur dengan rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.Model Fixed Effect merupakan model yang tepat dalam mengestimasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.RekomendasiSkenario 1 ada kenaikan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 10%, dibiayai 5% dari kenaikan transfer pemerintah pusat dan 5% dari kenaikan penerimaan pajak daerah, ceteris paribus. Jika skenario ini dilaksanakan maka tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat ditingkatkan sebesar 0,0135%.Skenario 2 ada kenaikan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 10% dan dibiayai sepenuhnya oleh kenaikan pajak daerah, ceteris paribus. Jika skenario ini diterapkan maka tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat ditingkatkan sebesar 0,0129%.Berdasarkan hasil dari kedua skenario tersebut, maka hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan berupaya meningkatkan pengeluaran yang sifatnya pada penyediaan fasilitas publik. Sedangkan untuk kebijakan desentralisasi pendapatan yaitu dengan meningkatkan besaran pungutan pajak, akan tetapi untuk mengetahui berapa persen peningkatan besaran pungutan pajak yang harus diambil oleh pemerintah daerah perlu dilakukan kajian lebih lanjut. DAFTAR PUSTAKA Arham, M. A. (2014). Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, dan Ketimpangan Antar kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 14(2), 1–22.Arsyad, L. (1987). EKONOMI MIKRO: Ikhtisar Teori & Soal Jawab (Kedua). Yogyakarta:BPFE.Basri, I. A. (2005). Islam dan Pembangunan ekonomi. Jakarta: Gema Insani Press.Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2012). Statistik Indonesia 2012. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2013). Statistik Indonesia 2013. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2014). Statistik Indonesia 2014. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2015). Statistik Indonesia 2015. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2016). Statistik Indonesia 2016. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2017). Statistik Indonesia 2017. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2018). Statistik Indonesia 2018. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2012). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2012. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2013). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2013. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2014). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2014. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2015). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2015. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2016). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2016. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2018). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2018. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. (2017). Kabupaten Sambas Dalam Angka 2017. Sambas: BPS Kabupaten SambasBadan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang. (2017). Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2017. Bengkayang: BPS Kabupaten BengkayangBadan Pusat Statistik Kabupaten Landak. (2017). Kabupaten Landak Dalam Angka 2017. Landak: BPS Kabupaten LandakBadan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah. (2017). Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2017. Mempawah: BPS Kabupaten MempawahBadan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. (2017). Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2017. Sanggau: BPS Kabupaten SanggauBadan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang. (2017). Kabupaten Ketapang Dalam Angka 2017. Ketapang: BPS Kabupaten KetapangBadan Pusat Statistik Kabupaten Sintang. (2017). Kabupaten Sintang Dalam Angka 2017. Sintang: BPS Kabupaten SintangBadan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2017). Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2017. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas HuluBadan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau. (2017). Kabupaten Sekadau Dalam Angka 2017. Sekadau: BPS Kabupaten SekadauBadan Pusat Statistik Kabupaten Melawi. (2017). Kabupaten Melawi Dalam Angka 2017. Melawi: BPS Kabupaten MelawiBadan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara. (2017). Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2017. Kayong Utara: BPS Kabupaten Kayong UtaraBadan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya. (2017). Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2017. Kubu Raya: BPS Kabupaten Kubu RayaBadan Pusat Statistik Kota Pontianak. (2017). Kota Pontianak Dalam Angka 2017. Pontianak: BPS Kota PontianakBadan Pusat Statistik Kota Singkawang (2017). Kota Singkawang Dalam Angka 2017. Singkawang: BPS Kota SingkawangDavoodi, & Zao, H. (1998). Fiscal decentralization and economic growth: a cross-country study. Journal of Urban Economics, 43, 244–257.Dewi, P. A. K., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 4(1), 32–40.Due, J. M., Adelman, I., & Morris, C. T. (1975). Economic Growth and Social Equity in Developing Economies. ASA Review of Books, 1, 115. https://doi.org/10.2307/532535Dumairy. (1996). PEREKONOMIAN INDONESIA. Jakarta: Erlangga.Ebel, R. D., & Yilmaz, S. (2002). Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview. World Bank Institute. Diambil dari http://www.worldbank.orgFerdinand, A. (2006). Metode Penelitian Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Firdaus, M. (2011). Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif (Kedua). Jakarta: PT Bumi Aksara.Gujarati, D. N. (2006). Dasar-Dasar Ekonometrika (Ketiga). Jakarta: Erlangga.Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 9(1), 1–11.Mangkoesoebroto, G. (2013). Ekonomi Publik (Ketiga). Yogyakarta: BPFE.Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2001). Fiscal Decentralization and Economic Growth. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.259281Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2008). Penggunaan teknik Ekonometrika. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.Nguyen, L. P., & Anwar, S. (2011). Fiscal decentralisation and economic growth in Vietnam. Journal of the Asia Pacific Economy, 16(1), 3–14. https://doi.org/10.1080/13547860.2011.539397Nurman, M. A. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Indonesia Tahun 2001-2008. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 9(1), 1–20.Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, 37(3), 1120–1149. https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120Prawirosetoto, F. X. Y. (2002). Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 132–143.Prud’homme, R. (1995). THE DANGERS OF DECENTRALIZATION. The World Bank Research Observer, 10(2), 201–220. https://doi.org/10.1093/wbro/10.2.201Pujiati, A. (2008). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. Economic Journal of Emerging Markets, 13(2), 61–70.Putri,T.(2018). Fasilitas Sudah Lengkap, 2 Puskesmas di Kabupaten Kapuas Hulu Masih Belum dialiri Listrik. Diambil dari http://www.google.com/amp/s/lifestyle.okezone.com/amp/2018/11/30/481/1984923/fasilitas-sudah-lengkap-2-puskesmas-di-kabupaten-kapuas-hulu-masih-belum-dialiri-listrik. Pada 14 Mei 2019Sabilla, K., & Jaya, W. K. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 15(1), 12–22.Salvatore, D. (2008). MIKROEKONOMI (Keempat). Jakarta: Erlangga.Saputra, B., & Mahmudi, M. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 16(2), 185–199.Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10(1), 103–124.Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Jurnal Economia, 9(1), 18–26.Simanjuntak, R. A. (2010). Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi: Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia. Prisma, 29(3), 35–57.Sitaniapessy, H. A. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD. Jurnal Economia, 9(1), 38–51.Soeratno, & Arsyad, L. (2003). Metodelogi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.Sukirno, S. (2014). MIKROEKONOMI: Teori Pengantar (Ketiga). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Jurnal EKSOS, 8(3), 195–211.Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8(2), 357–366.Supriyadi, S., Delis, A., & Rahmadi, S. (2013). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 1(1), 1–10.Susanto, A. A., & Halim, A. (2017). Efek Ratchet pada Anggaran Pemerintah Daerah: Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yoyakarta. Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik, 1(1), 88–96.Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2013). Pembangunan Ekonomi (Kesebelas). Jakarta: Erlangga.UNDP. (1994). Human Development Report. New York: Oxford University Press.UNDP. (2005). Fiscal Decentralisation and Poverty Reduction. UNDP Primer. Diambil dari: http://www.undpaciac.org/publications/other/undp/decentralization/fisc-decent-pov-reduc-05e.pdfWibowo, P. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Keuangan Publik, 5(1), 55–83.Zhang, T., & Zou, H. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. Journal of Public Economics, 67, 221–240.
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
Author-wise bibliometric analysis based on entropy.
No full textAuthor-wise bibliometric analysis based on entropy.</p
Author Under Sail The Imagination of Jack London, 1893-1902
No full textIn Author Under Sail, Jay Williams offers the first complete literary biography of Jack London as a professional writer engaged in the labor of writing. It examines the authorial imagination in London's work, the use of imagination in both his fiction and nonfiction, and the ways he defined imagination in the creative process in his business dealings with his publishers, editors, and agents. In this first volume of a two-volume biography, Williams traverses the years 1893 to 1902, from London's "Story of a Typhoon" to The People of the Abyss. The Jack London who emerges in the pages of Author Under Sail is a writer whose partnership with publishers, most notably his productive alliance with George Brett of Macmillan, was one of the most formative in American literary history. London pioneered many author models during the heyday of realism and naturalism, blurring the boundaries of these popular genres by focusing on absorption and theatricality and the representation of the seen and unseen. London created an impassioned, sincere, and extremely personal realism unlike that of other American writers of the time. Author Under Sail is a literary tour de force that reveals the full range of London as writer, creative citizen, and entrepreneur at the same time it sheds light on the maverick side of machine-age literature.Intro -- Title Page -- Copyright Page -- Dedication -- Contents -- Acknowledgments -- Introduction -- 1. Spirit Truth -- 2. From Absorption to Theatricality and Back Again -- 3. "I Will Build a New Present" -- 4. Sons as Authors -- 5. Fathers as Publishers -- 6. The Daughter as Author -- 7. Lovers as Authors -- 8. At Sea with the Family -- 9. Yellow News, Yellow Stories -- 10. The Return Home -- Notes -- Bibliography -- Index -- About Jay WilliamsIn Author Under Sail, Jay Williams offers the first complete literary biography of Jack London as a professional writer engaged in the labor of writing. It examines the authorial imagination in London's work, the use of imagination in both his fiction and nonfiction, and the ways he defined imagination in the creative process in his business dealings with his publishers, editors, and agents. In this first volume of a two-volume biography, Williams traverses the years 1893 to 1902, from London's "Story of a Typhoon" to The People of the Abyss. The Jack London who emerges in the pages of Author Under Sail is a writer whose partnership with publishers, most notably his productive alliance with George Brett of Macmillan, was one of the most formative in American literary history. London pioneered many author models during the heyday of realism and naturalism, blurring the boundaries of these popular genres by focusing on absorption and theatricality and the representation of the seen and unseen. London created an impassioned, sincere, and extremely personal realism unlike that of other American writers of the time. Author Under Sail is a literary tour de force that reveals the full range of London as writer, creative citizen, and entrepreneur at the same time it sheds light on the maverick side of machine-age literature.Description based on publisher supplied metadata and other sources.Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, YYYY. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
- …
