50 research outputs found
Mekanisme Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No full textDengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan dan bisnis yangberbasis ajaran Islam, maka dibutuhkan berbagai ketentuan hukum Islamsebagai landasan operasional. Berangkat dari realitas tersebut makaaktivitas pengkajian hukum Islam pun dituntut untuk lebih intensif danmendalam. Menurut Ma’ruf Amin, para ulama sekarang ini tidak hanyadituntut harus terus menggali kembali pandangan yang sudah ada dalam fikihmu’amalah klasik, tetapi juga mengembangkannya karena industri keuanganIslam saat ini tumbuh dan berkembang sangat cepat. DOI: 10.15408/sjsbs.v3i3.7861</jats:p
Legislation fatwa national sharia board-Indonesia council of ulama (DSN-MUI) in the state economic policy
No full textHal 71-9
Putusan perkara ekonomi syariah analisis fikih dan ushul fiqh (BI)
No full textxv, 262 halaman,: 23 c
Legislation Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) In the State Economic Policy
No full textAbstract: The impact of the development of Sharia Banking System in Indonesia has led to the establishment of Sharia Supervisory Board and the National Sharia Board. Each institution has a different role. As for the DSN which is an institution under the Indonesian Council of Ulama has the authority in regulating the fatwa (a binding rule in religion) of Islamic financial fatwa which later can be referred as the reference of sharia banking actors, so that this role will close the chance of legal uncertainty in the world of Syariah banking. This is as the rule: "Judge\u27s law eliminates dissent.” Herein lies the significant presence of the National Sharia Board. So that the legislative efforts of DSN-MUI fatwa are an Islamic political stance that seeks to convince that Islamic law can not be separated from the state. Therefore, the legislation of the DSN-MUI fatwa is a necessity for the Muslim community of IndonesiaKeywords: Legislation, National Economy, National Sharia Board. Abstrak: Dampak perkembangan Sistem Perbankan Syariah di Indonesia menimbulkan adanya kebijakan pembentukan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Masing-masing lembaga memiliki peran yang berbeda. Akan halnya DSN yang merupakan lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia memiliki kewenangan dalam hal melakukan regulasi fatwa-fatwa keuangan syariah yang nantinya dapat dirujuk sebagai acuan para pelaku perbankan syariah, sehingga dengan adanya peran ini menutup peluang ketidakpastian hukum di dunia perbankan syariah. Hal ini sebagaimana kaidah: “Hukum yang ditetapkan hakim menghilangkan perbedaan pendapat.” Di sinilah letak signifikan kehadiran Dewan Syariah Nasional. Sehingga upaya legislasi fatwa-fatwa DSN-MUI yang dilakukan merupakan sikap politik Islam yang berupaya meyakinkan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Karenanya legislasi fatwa-fatwa DSN-MUI merupakan suatu keharusan dan kebutuhan bagi masyarakat muslim IndonesiaKata Kunci: Legislasi, Ekonomi Nasional, Dewan Syariah NasionalDOI: 10.15408/jch.v6i1.8267
Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand
No full textThe enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (JPH) changed the implementation of Halal Certification in Indonesia where halal certification which had been carried out by MUI for 30 years (since 1989) changed to the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. With this provision, a new era in the administration of Halal Product Guarantee by the government begins. This research uses qualitative research with juridical-normative and comparative approach. The author makes a comparison with Thailand and Malaysia. The results of the study state that the implementation of halal certification in Malaysia is carried out entirely by a state institution called JAKIM, while in Thailand it is carried out by non-governmental organizations (NGOs).Keywords: Halal Product Certification; Non-Governmental Organizations (NGOs); Ratio Sertifikasi Halal Melalui Pemerintah dan Organisasi Non-Pemerintah: Analisis Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Thailand Abstrak:Lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengubah pelaksanaan Sertifikasi Halal di Indonesia dimana sertifikasi halal yang telah dijalankan MUI selama 30 tahun (sejak 1989) berubah ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Dengan ketentuan ini maka dimulai era baru penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normative dan perbandingan. Penulis melakukan perbandingan dengan negara Thailand dan Malaysia. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal di Malaysia dilakukan sepenuhnya oleh lembaga negara yang bernama JAKIM, sedangkan di Thailand dilakukan oleh lembaga non pemerintah (NGO).Kata Kunci: Sertifikasi Produk Halal; Organisisasi Non Pemerintah (NGO); Perbandingan Халяльная сертификация в государственных и негосударственных организациях: сравнительный анализ Индонезии, Малайзии и Таиланда Аннотация:Принятие Закона № 33 от 2014 г. о Гарантии на халяльный продукт (JPH) изменило внедрение халяльной сертификации в Индонезии, где халяльная сертификация, которая проводилась MUI (Советом Индонезийских Богослов) в течение 30 лет (с 1989 г.), была преобразована в Организационный орган по обеспечению халяльной продукции (BPJPH) Министерства по делам религии Республики Индонезии. С этим положением начинается новая эра в управлении гарантией на халяльный продукт со стороны правительства. В данном исследовании используются качественные исследования с юридически-нормативным и сравнительным подходами. Автор проводит сравнение с Таиландом и Малайзией. Результаты исследования показывают, что внедрение халяльной сертификации в Малайзии полностью осуществляется государственным учреждением под названием JAKIM, а в Таиланде - неправительственными организациями (NGO).Ключевые слова: Сертификация халяльной продукции; Неправительственные организации (NGOs); Соотношени
Kekerasan Dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan dan Indonesia
No full textAbstract:The problem of marital violence and nusyuz is a phenomenon that is always present in people\u27s lives. In fact, this is a major problem that has been highlighted in the discourse of family law thinking in Islamic countries. In this study the authors conducted analyzes and studies in several countries including Turkey, Malaysia, Sudan, Jordan, and Indonesia. From several countries, it was found that the regulation of this problem was not fully able to provide solutions and resolve cases.Keywords: Violence, Nusyuz, Family Law Abstrak:Permasalahan tentang kekerasan dalam perkawinan dan nusyuz merupakan fenomena yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Bahkan hal ini menjadi problem utama yang menjadi sorotan dalam diskursus pemikiran hukum keluarga di negara-negara Islam. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis dan kajian pada beberapa negara diantaranya Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia. Dari beberapa negara tersebut didapatkan bahwa pengaturan tentang permasalahan ini belum sepenuhnya mampu memberikan solusi dan penyelesaian kasus. Kata Kunci: Kekerasan, Nusyuz, Hukum Keluarg
HUBUNGAN ANTARA SELF EFFICACY DAN CAREER CALLING DENGAN PERCEIVED EMPLOYABILITY PADA KARYAWAN GENERASI Z
No full textABSTRAK
Hubungan Antara Self Efficacy Dan Career Calling Dengan Perceived
Employability Pada Karyawan Generasi Z
Oleh:
Eva Fitriyani
Generasi Z menjadi generasi yang memiliki banyak pilihan
dalam dunia kerja sehingga mengakibatkan generasi Z tidak memiliki
penguasaan terhadap suatu profesi. Hal ini terjadi karena generasi Z
senang berpindah-pindah kerja, dari satu perusahaan ke perusahaan
lainnya dalam periode singkat.Tujuan dalam penelitian ini untuk
mengetahui hubungan antara self efficacy dan career calling dengan
perceived employability pada karyawan generasi Z. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif,
dengan pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik sampling
jenis purposive sampling. Pengumpulan data penelitian ini dengan
menggunakan kuisioner atau instrumen yang digunakan dengan
menggunakan 3 skala yaitu perceived employability, self efficacy dan
career calling. Sampel yang digunakan pada penelitin ini merupakan
karyawan generasi Z dengan rentang usia 19-27 tahun, yang memiliki
minimal masa kerja 1 tahun sebanyak 287 responden. Kemudian
dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik uji regresi linier
berganda dengan bantuan software JASP versi 0.18.2.0 for windows.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel
self efficacy dan career calling berpengaruh negatif-signifikan dengan
variabel perceived employability dengan nilai R-square 0.233 dengan
taraf signifikansi <0.001 (p<0.001). Artinya variable self efficacy dan
career calling memberikan sumbangan efektif sebesar 23% pada
variabel perceived employability, sedangkan 77% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
Kata Kunci: Self Efficacy, Career Calling, Perceived Employability,
Karyawan Generasi Z. ABSTRACT
The Relationship Between Self Efficacy and Career Calling with
Perceived Employability in Generation Z Employees
Author:
Eva Fitriyani
Generation Z is a generation that has many choices in the
world of work, resulting in generation Z not having mastery of a
profession. This happens because generation Z likes to move jobs,
from one company to another in a short period. The purpose of this
study was to determine the relationship between self-efficacy and
career calling with perceived employability in generation Z
employees. The method used in this study is a quantitative approach
method, with research sampling using a purposive sampling
technique. The collection of research data using a questionnaire or
instrument used using 3 scales, namely perceived employability, self�efficacy and career calling. The sample used in this study was
generation Z employees with an age range of 19-27 years, who had a
minimum work period of 1 year as many as 287 respondents. Then in
analyzing the data, the researcher used a multiple linear regression
test technique with the help of JASP software version 0.18.2.0 for
windows. The results obtained in this study indicate that the variables
of self-efficacy and career calling have a negative-significant effect on
the variable of perceived employability with an R-square value of
0.233 with a significance level of <0.001 (p<0.001). This means that
the variables of self-efficacy and career calling provide an effective
contribution of 23% to the variable of perceived employability, while
77% is influenced by other factors not discussed in this study.
Keywords: Self Efficacy, Career Calling, Perceived Employability,
Generation Z Employees
Moral and Intellectual Responsibilities of a Criminal Law Expert in Giving Information in the Court
No full textGanti Rugi Hak Atas Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Papua
No full textA. Nama : Fitriyani Wospakrik
B. Nomor Induk Mahasiswa : 1740050085
C. Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
D. Judul : Ganti Rugi Hak Atas Tanah Ulayat Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Di Papua
E. Jumlah Halaman : 101Halaman
F. Daftar Acuan : 23 Buku, 14 Jurnal/Seminar, 4 Artikel
Internet, 12 Peraturan Perundang-undangan
G. Kata Kunci : Ganti Rugi, Hak Ulayat
H. Ringkasan Isi :
Di masa sekarang ini Papua merupakan salah satu daerah yang menjadi fokus pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, berbagai infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan umum. Namun ketersediaan tanah sangat terbatas sehingga tanah-tanah hak ulayat yang menjadi korban. Tanah dianggap sakral oleh masyarakat hukum adat maka ketika tanah itu digunakan untuk pembangunan dapat menghilangkan potensi budaya, ekonomi maupun status sosialnya, bukan hanya penderitaan fisik yang dirasakan namun juga penderitaan batin. sehingga dalam proses ganti kerugiannya pun harus melihat pada nilai hak ulayat itu sendiri. Ketika dalam proses ganti kerugian yang tidak berdasarkan pada hukum adat dan tidak dapat menggantikan hak mereka yang hilang maka akibatnya sering terjadi konflik antara masyarakat hukum adat dan pemerintah yang tdak terhindarkan.
Dalam Skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu didasarkan bahan pustakaan atau data sekunder, metode ini digunakan berhubungan langsung dengan regulasi dan kebijakan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan-bahan yang berkaitan dengan ganti rugi hak atas tanah ulayat dari berbagai undang-undang, buku-buku dan bahan lainnya yang selanjutnya untuk mendukung pemecahan masalah dalam skripsi ini maka dilakukan wawancara dengan narasumber Alex Pui selaku Rowese dalam kepengurusan Kepala Adat di kampung kayu batu Jayapura.
Hasilnya, Peraturan-Perundang-undangan yang mengatur tentang ganti kerugian tehadap hak ulayat khususnya di Papua tidak dapat menggantikan hak-hak masyarakat hukum adat yang hilang hal ini dikarenakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat hukum adat di Papua banyak ditemui dalam bentuk uang namun uang tidak mampu untuk menggantikan nilai sejarah, pergaulan sosial, pergaulan/solidaritas, dan juga nilai luhur tanah ulayat. Maka pemberian ganti kerugian dapat juga dilberikan dalam bentuk Recoginite atau recognisi dengan diberikannya tanah pengganti atau dibangun fasilitas umum dan juga diberikan Pekerjaan agar keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat setempat tetap terjaga.
I. Dosen Pembimbing:
1. Dosen Pembimbing I : Dr. Aartje Tehupeiory S.H, M.H./
A. Name : Fitriyani Wospakrik
B. Student ID Number : 1740050085
C. Special Program: : State Administrative Law
D. Title : Indemnity for Customary Land Rights
for Development for Public Interest
in Papua
E. Number of Pages : 101 Pages
F. List of Reference : 23 Book, 14 Journal, 4 Article Internet, 12
Regulation
G. Keywords : Compensation, Customary Rights
H. Content Summary:
Papua is currently one of the areas that the government focuses on in implementing development , various infrastructures built for the public interest. However, the availability of land is very limited so that the communal land which belongs to the victim. Land is considered sacred by the customary community, so when the land is used for development it can lose its cultural, economic and social status potential, not only physical suffering but also mental suffering. so that the compensation process must also look at the value of the customary rights itself. When in the process of compensation which is not based on customary law and cannot replace their lost rights, the inevitable result is conflict between the customary law community and the government.
In this thesis, the research method used is juridical normative, which is based on library materials or secondary data. This method is used in direct relation to regulations and policies. In this case the author uses materials related to compensation for customary land rights from various laws, books and other materials which further support the problem solving in this thesis, an interview was conducted with resource person Alex Pui as Rowese in the management of the Head. Adat in the wooden stone village of Jayapura.
As a result, the laws governing compensation for customary rights, especially in Papua, cannot replace the lost rights of indigenous peoples, this is because the form of compensation given to indigenous peoples in Papua is mostly in the form of money but money. unable to replace the historical value, social association, association / solidarity, and also the noble value of communal land. So the provision of compensation can also be given in the form of Recognition or recognition by giving replacement land or building public facilities and also given work so that the survival of the local customary law community is maintained.
I. Lecturer:
1. Lecturer of adviser I: Dr. Aartje Tehupeiory SH, MH
2. Lecturer of adviser II: Chandra Aritonang SH, M
The learning continuum based on student’s level of competence and specific pedagogical learning material on physiological aspects from teachers’s opinions
No full text
