731 research outputs found
Analisis Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Anak (Studi Putusan Pn Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Rap, Putusan Pt Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/Pt Mdn, dan Putusan Ma Ri Nomor 1726 K/Pid.Sus/2019)
No full textABSTRAK
Rizky Anisa*
Edi Yunara**
Rafiqoh Lubis***
Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan di
dalam dunia kesehatan. Namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak
sesuai dengan standar pengobatan maka bisa menimbulkan akibat yang sangat
merugikan bagi masyarakat. Faktanya, dalam kehidupan bermasyarakat terjadi banyak
kasus tindak pidana yang dilakukan anak. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam
penulisan skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia,
bagaimana pengaturan tentang pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia,
serta bagaimana perbedaan pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana
narkotika yang dilakukan anak (Studi Putusan PN Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN
Rap, Putusan PT Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PT Mdn, dan Putusan MA RI Nomor
1726 K/Pid.Sus/2019). Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan
menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara penelitian
kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan
data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Bab
XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Hukum Acara Pidana Indonesia dikenal
beberapa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, di samping itu
perundang-undangan khusus lainnya juga mengatur mengenai bukti yang sah menurut
undang-undang tersebut. Dalam pembuktian juga dikenal dengan “prinsip minimum
pembuktian” yakni bahwa di dalam Pasal 183 KUHAP. Perbedaan Pertimbangan
Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rap,
Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PT Mdn, dan Hakim
Mahkamah Agung Nomor 1726 K/Pid.Sus/2019 bahwa Hakim Pengadilan Negeri
berpendapat pasal 112 Ayat (1) terbukti sesuai dengan dakwaan subsidair, sedangkan
Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Pasal 127 ayat (1) sesuai dengan dakwaan lebih
subsidair, sedangkan Hakim Mahkamah Agung sependapat dengan Hakim Pengadilan
Tinggi yakni dakwaan lebih subsidair yang terbukti dengan masa hukuman yang
dikurangi dari putusan Hakim Pengadilan Tinggi.
Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Pembuktian123 HalamanSkripsi Sarjan
Analisis Yuridis Perintah Penghentian Penyidikan dalam Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan No.2/Pid.Pra/2019/Pn Blg dan Putusan No.10/Pid.Pra/2020/Pn Blg)
No full textABSTRAK
Paulus Sandy A*
Edi Yunara **
Rafiqoh Lubis***
Penangkapan dan penahanan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan
untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam
masyrakat ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah
bahkan dilakukan dengan malampaui batas waktu yang sudah ditentukan sesuai
dengan ketentuan hukum, sehingga tersangka atau terdakwa menderita lahir batin
akibat sikap aparat penegak hukum. Lembaga yang mempunyai fungsi
mengkoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat di tingkat penyidikan
maupun penuntutan yang sering kita sebut denga istilah lembaga praperadilan.
Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum
normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum
kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Adapun
hasil kesimpulan dalam penelitian ini ialah penghentian penyidikan merupakan
wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sub i, KUHAP. Rumusan
Pasal 109 ayat (2) KUHAP ini yang menjadi alasan penyidik menghentikan
penyidikannya, yaitu: (1) Tidak terdapat cukup bukti, (2) Peristiwa tersebut
ternyata bukan merupakan tindak pidana, (3) Dihentikan demi hukum.
Praperadilan diatur di dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan pasal pasal berikutnya. Praperadilan juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan Praperadilan yang
juga diatur diluar KUHAP banyak telah di bahas dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung. Pengaturan mengenai praperadilan juga diatur dalam Putusan MK yang
membahas tentang perluasan objek praperadilan yakni Putusan MK Nomor
21/PUU-XII/2014 yakni yang menjadi objek praperadilan kemudian termasuk
penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada halaman 106
―perlindungan terhadap tersangka tersebut tidak kemudian diartikan bahwa
tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak
pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah
hukum yang berlaku secara ideal dan benar‖
Kata Kunci : Penyidikan, Praperadilan, Tersangka147 HalamanSkripsi Sarjan
FAST-EDI
No full text# Fast Event-based Double Integral for Real-time Robotics (Academic Use Only)
## [Paper](https://arxiv.org/abs/2305.05925) | [Video: Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=xzrHNA97wls) | [Video: Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1qL411X7hc/?share_source=copy_web&vd_source=2483c9488f1bd3f3478cf69bfca4d49e)
Motion deblurring is a critical ill-posed problem that is important in many vision-based robotics applications. The recently proposed event-based double integral (EDI) provides a theoretical framework for solving the deblurring problem with the event camera and generating clear images at high frame-rate. However, the original EDI is mainly designed for offline computation and does not support real-time requirement in many robotics applications. In this paper, we propose the fast EDI, an efficient implementation of EDI that can achieve real-time online computation on single-core CPU devices, which is common for physical robotic platforms used in practice. In experiments, our method can handle event rates at as high as 13 million event per second in a wide variety of challenging lighting conditions. Its benefit has been demonstrated on multiple downstream real-time applications, including localization, visual tag detection, and feature matching.
## Understanding the hardware bias of event camera
[Tutorial of the bias](https://gitlab.com/inivation/inivation-docs/blob/master/Advanced configurations/User_guide_-_Biasing.md)
## Checking the hardware bias using the jAER
One can use the jAER project to get a roughly estimated contrast from the bias currents that are estimated to be generated by the on-chip bias generator bias current ratios:[jAER homepage](https://github.com/SensorsINI/jaer)
Discussion regarding the bias estimation:[discussion](https://groups.google.com/g/davis-users/c/68gp0zxTMUk/m/SpweyJKrDgAJ)
and the physical model that build to estimate the threshold:[Paper](https://ieeexplore.ieee.org/document/7962235/)
## Usage
Test env:
```
ubuntu 18.04
dv-runtime 1.6.1
dv-gui 1.6.0
```
1. download the DV and install it following the tutorial [DV install guide](https://inivation.gitlab.io/dv/dv-docs/docs/getting-started.html)
2. download the fast EDI code
```
git clone https://github.com/eleboss/fast_EDI
```
3. compile the fast EDI module
```
cd ./dv-module/fast-edi
cmake ./
make
```
then you will see the `fedi_FEDI.so`, this is the file you need to add to the dv-gui.
4. configure the DV-GUI search path
```
dv-gui
```
find the `structure - add modules - modify module search path - add path` (this path leads to `fedi_FEDI.so`, for me is `/home/eleboss/Documents/fast_EDI/dv-module/fast-edi`). Then you can add the fast edi modules to the dv-gui and wires it in this way:
5. download the test data [dataset](www.google.com), and play it.
Performance tips: You can tune the contrast or use the jAER to estimate, or use EDI to optimize an accurate contrast.
## Citation
```
@article{lin2023fast,
title={Fast Event-based Double Integral for Real-time Robotics},
author={Lin, Shijie and Zhang, Yingqiang and Huang, Dongyue and Zhou, Bin and Luo, Xiaowei and Pan, Jia},
booktitle={international conference on robotics and automation (ICRA)},
year={2023},
organization={IEEE}
}
```
</p
Criminological Study on The Role of The National Narcotics Boards of North Sumatra Province In Investigation and Prosecuting Organized Drug-Related Crime
No full textThe increase in illicit drug trafficking cannot be separated from the activities of organized crime organizations operating in various countries in international crime. Drug crime is a serious crime that is transnational, organized crime, which can affect and threaten every country and nation and can result in massive negative impacts. With the formation of the National Narcotics Agency (BNN), it is hoped that Indonesia will become one of the countries least affected by narcotics smuggling, narcotics distribution and narcotics abuse. The series of inquiry and investigation processes that are being emphasized here consist of direct and non-direct investigations.
The type of research used is normative-empirical research, which the author will carry out is to dig up information in the field (field research). In the research, the author focuses on interview steps and normative analysis. The data used in this thesis are primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews with the National Narcotics Agency of North Sumatra Province, the Prosecutor's Office and other Law Enforcement Agencies.
The research results show that the role of the National Narcotics Agency in carrying out the function of preventing narcotics crimes is divided into preventive actions and repressive actions. The factors causing the high circulation of organized narcotics are the high unemployment rate, which causes the economy to become difficult so that it becomes a shortcut to improving the economy, geographical location. The realization of the implementation of the performance of the North Sumatra Province National Narcotics Agency has seen an increase as proven by increased efforts to restore areas, mapping of illicit trafficking networks for narcotics and narcotics precursors, disclosure of narcotics crimes and land for growing marijuana and other prohibited plants.123 PagesSkripsi Sarjan
Pidana Penguasaan Serta Kepemilikan Senjata Api Oleh Warga Sipil (Studi Putusan Nomor: 45/PID.SUS/2020/PN JAP) Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak
Get PDFIn this thesis the author raises the issue of criminal acts of control and ownership of firearms by civilians. The choice of this problem was motivated by several cases related to firearms, namely: in 2018 there was a shooting by a car driver at a motorcyclist; in 2019, a civilian named Titus Sawa controlled a firearm belonging to his friend, Noak Wasimon; in 2020, two civilians were shot by the police, namely Ronny Wandik and Eden Armando Debari; in 2021, a man with the initials J was robbed by three people who suffered gunshot wounds to the right thigh; In 2022, Ferdy Sambo shot Brigadier J.
The problem in this thesis is how is the control and ownership of firearms regulated in Indonesian law? , and What is the basis for the judge's considerations in handing down criminal decisions in cases of criminal acts of control and ownership of firearms by civilians? This research is Normative Juridical Legal Research where data retrieval and collection is carried out by means of library research or it can also be called document study which includes primary, secondary and tertiary legal materials.
The research results show that civilians can also be charged with criminal sanctions, both those regulated in the Criminal Code and those regulated outside the Criminal Code, if they have fulfilled the criminal elements as regulated in these provisions. This can be seen in the Jayapura District Court Decision Number: 45/Pid.Sus/2020/PN Jap. In this decision, a civilian was declared and convicted of committing the crime of possessing a firearm.109 PagesSkripsi Sarjan
Verbal Sexual Harassment (Catcalling) A Study from the Aspects of Criminal Law and Criminology in Indonesia
No full textCatcalling is a form of sexual harassment in public spaces that involves whistling, teasing with derogatory calls, or comments on the physical appearance of unknown women, which tend to be sexually oriented and visually stimulating. Catcalling is not just shouting or whistling, but also contains symbols and gestures used to harass the victim. These symbols are intended to tease or disturb, and demean the victim. With the development of technology, verbal sexual harassment can not only occur in public places and places, but also on social media through various platforms such as Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, TikTok, etc. Indonesian law, especially the Criminal Code, does not clearly regulate verbal sexual harassment.
The problems that will be discussed in writing this thesis are how the regulation related to the crime of verbal sexual harassment in criminal law in Indonesia, how the phenomenon of verbal sexual harassment (catcalling) is currently occurring in Indonesia, and how legal protection is guaranteed for victims of verbal sexual harassment (catcalling). The method used in this study is normative legal research which is also called theoretical legal research which examines based on the provisions of laws and regulations, journals and expert opinions. Based on the results of the analysis of all phenomena of verbal sexual harassment actions along with the provisions in providing legal protection for victims analyzed by the author, it can be concluded that verbal sexual harassment (catcalling) is indecent and unlawful behavior that is carried out by forcing sexual elements on someone without their consent. This behavior can be in the form of speech, touch, or other actions of a sexual nature. Sexual harassment often occurs in public spaces, especially against women, and can make them feel intimidated and unsafe. Efforts to provide legal protection for victims of verbal sexual harassment (catcalling) are carried out by providing medical rehabilitation, mental and social rehabilitation, social empowerment, restitution and/or compensation; and social reintegration.102 PagesSkripsi Sarjan
Juridical Analysis Of Supreme Court Judges' Decisions Against Advocates Who Obstruct And Obstruct The Investigation Process (Obstruction Of Justice) In Corruption Crimes (Verdict Study: Supreme Court Number 3328 K/Pid.Sus/2019 and Supreme Court Number 78/PK/PID.SUS/2021)
No full textIn criminal acts of corruption, it is common for there to be a modus
operandi that involves many parties, resulting in law enforcers encountering
resistance from parties who feel that their interests are being hindered or impeded
by the disclosure of cases of criminal acts of corruption. In its development,
obstruction of justice is defined as an act that obstructs the law and obstructs the
legal process. The act of obstruction of justice is often associated with the
profession of advocates in defending and protecting the interests of their clients.
So in this research the problems formulated are How can the Regulation of
Advocate Actions be classified as a criminal act of obstruction and obstructing the
legal process (obstruction of justice) in cases of criminal acts of corruption in
Indonesia?, What are the roles and responsibilities of the advocate's honorary
council in handling cases of advocates who commit criminal acts of corruption?,
What is the legal analysis of the Supreme Court judge's considerations in deciding
acquittal (vrijspraak) in the criminal case of obstruction of justice of advocate
Lucas in the judicial review based on the judex jurist's dissenting opinion
regarding the judex factie?. The type of research in this thesis is descriptive
normative juridical research. The type of data used in the research conducted by
the author was taken through secondary data. In research, data collection
methods are used, namely through document study and library research methods,
and in writing this thesis, a statutory regulations and case approach are used.
Obstruction of justice is regulated in Article 21 of Law Number 20 of 2001,
an amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of
Corruption Crimes, this article still has a double meaning because it does not
have a special regulation that classifies acts of obstruction because there is no
regulation. In particular, in practice, this article is based on subjective
interpretations made by law enforcers, namely: the police, prosecutors, judges,
including the Corruption Eradication Committee, so that it threatens certain
professions and this most often occurs in the advocate profession. If an advocate
is ensnared, it should be handled first by the Advocate Honorary Council first, If
there is a legal error in the case of obstruction of justice, legal action can be
taken, that is, an effort can be made as a place for parties who feel dissatisfied
with decisions that are considered inappropriate and do not fulfill a sense of
justice to prevent legal errors from occurring. This is important to ensure that the
decision taken is based on strong evidence and is in accordance with article 184
of the Criminal Procedure Code.136 PagesSkripsi Sarjan
Pelaksanaan Asas Akusator oleh Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana di Polres Dairi
No full textSkripsi ini berjudul “Pelaksanaan asas akusator oleh polri dalam penyidikan tindak pidana di Polres Dairi”. Asas akusator merupakan aturan atau norma yang berisi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal memperlakukan tersangka dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Seorang tersangka harus didudukkan dalam setiap pemeriksaan sebagai subjek dan bukan sebagai objek pemeriksaan. Skripsi ini membahas bagaimana kedudukan asas akusator dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian, bagaimana pelaksanaannya dilapangan, dan kendala serta hambatan bagi penyidik dalam menerapkan asas tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut yaitu metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya penerapan asas akusator belum sepenuhnya dilaksanakan. Maih terdapat unsur kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian selaku penyidik terhadap tersangka dan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan. Beberapa kendala yang ditemui oleh pe4nyidik dalam menerapkan asas akusator pada proses penyidikan terhadap tersangka adalah masih dijumpainya penyidik yang bersikap tidak profesional dalam tugasnya sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan asas akusator. Dalam pemeriksaan tersangka, penyidik yang memeriksa juga sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka karena tersangka diam, tiba-tiba sakit, atau berbelit-belit dalam memberikan keterangannya kepada penyidik serta tidak bersikap kooperatif. Dengan demikian ini menjadi pemicu lahirnya sikap atau tindakan dari penyidik sendiri untuk bersikap keras dan represif. Disisi lain hadirnya pengawas penyidik seringkali tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya oleh karena anggapan dan kebiasaan sebagai rekan kerja, maka fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan semestinya. Saran yang diberikan yaitu, sebaiknya aparat kepolisian khususnya yang berada di fungsi penyidikan tidak lagi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta tindakan lain yang bertentangan dengan asas akusator, namun sebaliknya lebih bersikap profesional, dan lebih inovatif dalam menemukan cara-cara yang lebih baik dalam menggali keterangan dari tersangka yang diperiksa.Skripsi Sarjan
Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti yang Dapat Mempengaruhi Keyakinan Hakim untuk Mengambil Keputusan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Perkara NO. 777/PID.B/2016/Jakpus)
No full textDalam menetapkan suatu keputusan, Hakim memerlukan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk pula pada keterangan ahli dalam memberikan keterangannya, seorang ahli didasarkan pada keahlian khusus yang dimilikinya, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa di dalam pasal tersebut tidak hanya hakim dan keyakinannya yang berperan dalam persidangan. Namun juga adanya alat bukti yang cukup untuk menggali kebenaran materiil. Salah satu contoh tindak pidana yang memerlukan keterangan ahli dalam membuktikan-nya adalah kasus Pembunuhan Berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi adalah bagaimana Alat Bukti itu diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bagaimana Peran dari Keterangan Ahli dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang terjadi di Indonesia dan membahas mengenai Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti yang mempengaruhi Keyakinan dari seorang Hakim dalam memutus suatu perkara khususnya dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia.
Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skirpsi ini adalah dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan.
Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, apabila keterangan ahli hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain maka tidak cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, keterangan ahli sudah seharusnya didukung oleh alat bukti yang lain. Jika di dalam proses pemeriksaan suatu perkara, alat bukti nya hanya terdiri dari beberapa keterangan ahli, menurut Yahya Harahap menilai dan melihat hal tersebut tetaplah bernilai satu pembuktian. Karena, apa yang diungkapkan dan diterangkan kedua alat bukti keterangan ahli itu hanya berupa penjelasan terhadap suatu hal atau keadaan tertentu, namun mengenai pelaku kejahatan sama sekali tidak terungkap dalam keterangan ahli-ahli tersebut. Keterangan ahli pada umumnya hanya bersifat melengkapi atau mencakup nilai pembuktian alat bukti yang lain. Keterangan ahli sebagai alat bukti umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa, sifatnya hanya lebih ditunjukkan menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang tentang suatu hal atau keadaan.185 HalamanSkripsi Sarjan
- …
