6 research outputs found
PELUANG PERADILAN AGAMA MENGADILI PERKARA PIDANA TERTENTU
Get PDFTulisan ini membahas peluang Peradilan Agama mengadili perkara pidana Agamapada masa kerjaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam menyelesaikanperkara pidana tertentu. Kompetensi peradilan agama dibatasi di bidang-bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sedekah zakat dan ekonomi syariahhanya sebatas persoalan keperdataan, sedangkan persoalan kepidanaan dalambidang-bidang itu, menjadi kewenangan Peradilan Umum. Pendekatan yangdigunakan adalah pendektan perundang-undangan. Temuan penelitian inimenyatakan bahwa peradilan agama terdapat peluang dan berpotensi untukmengadili perkara pidana tertentu, yaitu pidana kekerasan rumah tangga.Berdasarkan pada keberlakuan hukum Islam dalam masyakarat muslim Indonesia,dan hal-hal baru yang menyentuh hajat hidaup mereka.Kata kunci : Peradilan Agama, mengadili, perkaran, pidana tertent
FORMALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Get PDFIslamic law has always been a talk of both intellectual intellectuals and politicians. Discussion where the discussion does not formalize Islamic law in national law. In the Act (Law) which governs the interests of Indonesian Muslims. The article was to find out about the Indonesian government to make Islamic law as a source of law. Also know the legal products related to the lives of Muslims. This research is a normative study that uses theological approach (theological approach) and studies the history of law (the historical approach). The formalization of Islamic law began from the Dutch colonial administration, although related to politicization in the policies of the colonial government, to the future of independence. In the past, from the old order government to the reformation order of the reformalization of Islamic law gradually became a national law. Although there are various differences in the views of politicians and academics
MISREPRESENTASI HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI MASA PEMERINTAHAN REFORMASI (Undang-Undang Perburuhan dan Undang-Undang Penjaminan)
Get PDFRepresentasi Hukum Islam dalam Hukum Positif saat ini sudah mengakomodasi nilai Islam, namun belum sampai pada taraf ideal. Berbagai pendekatan digunakan oleh pakar dan peneliti dalam rangka mengakomodir norma agama, sehingga fenomena itu dapat dengan mudah dipetakan dalam perdebatan akadamis, tetapi masih sedikit yang menitikberatkan studi pada pendekatan misrepresentasi nilai Islam dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, studi ini sebagai respons atas kekosongan studi itu, dengan melihat representasi Nilai Islam dalam undang-undang yakni UU Perburuan, UU KPK dan UU Penjaminan. Studi ini merupakan studi normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam menunjukkan adanya representasi Hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terjadinya misrepresentasi diakibatkan oleh factor kurang terakomodirnya Hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan yang memunculkan kontestasi hukum. Hal ini tentunya berimplikasi pada efektivitas hukum, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan kepada hukum positif, bahkan menolak proses dan keputusan hukum. Dengan hasil studi tersebut diharapkan produk perundang-undangan di Indonesia dapat mengakomodir nilai Islam secara komprehensif, tidak hanya secara formal dan simbolis. Tawaran ini dapat meminimalisir dikotomi dan pertentangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Demikian pula, studi lanjutan mengenai representasi nilai Islam ke dalam undang-undang masih perlu terus dilakukan mengingat kompleksitas masyarakat mengalami perubahan cepat yang juga menuntut penyesuasian kebijakan pemerintah. Keywords: Misrepresentasi, Hukum Islam, Hukum Positif, Undang-Undan
PROSPECTIVE ISLAMIC LAW IN INDONESIA
No full textThis paper discusses the Prospective Islamic law in Indonesia. The enforcement of Islamic law in Indonesia experienced the ups and downs, ranging from the colonial period with the Government of Indonesia to the Netherlands in order to reform it.In this study it was found that a prospective law of Islam in Indonesia the development of any regime of the Government of Indonesia is experiencing developments. By the Government of Indonesia does not accept or reject the extremes, but instead selectively receive (not the totality) and gradual.Such a step is done for the sake of maintaining the stability and integrity of the country
HAMBATAN SISTEM PERADILAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA
Get PDFThe birth of the e-court application has changed the justice system in Indonesia. The Supreme Court continues to encourage every judicial institution to implement Perma's orders, including the Ambon Religious Court. This study aims to examine the implementation and obstacles of the electronic justice system in the Ambon Class IA Religious Courts.The research method used is empirical with primary and secondary data sources. Primary data were obtained by conducting in-depth interviews with several informants at the Ambon Religious Court. Secondary data, namely reviewing and analyzing legal provisions, articles related to the object of study. The results showed that the Ambon Religious Court had attempted to implement the electronic justice system, but it was not yet optimal. There are several obstacles encountered in its implementation, namely the low ability of justice seekers to use the e-court feature, justice seekers do not know the utility value of e-court and inadequate internet facilities. Therefore, the Ambon Religious Courts need to conduct education and socialization of e-courts to realize the ideals of the Supreme Court in modernizing the judiciary without deviating from the principles of civil procedural law.Keywords: Electronic Justice System, Barriers, Ambon Religious Cour
