15 research outputs found
Refleksi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020: Suatu Kajian Tentang Demokrasi di Indonesia
Get PDFIn 2020, Indonesia is mandated by Law No. 10 of 2016 on the second amendment to Law No. 1 of 2015 on the Election of Governors, Regents, and Mayors to conduct simultaneous elections. But on the other hand, the Government of Indonesia also has a policy in an effort to control cases of the Covid-19 pandemic in Indonesia by limiting people to gather. This is a dilemma, that the key to the success of the election is one of them is seen from the level of participation of the people who attended to vote. However, this is doubtful considering that the public still has fears of being exposed to the covid-19 virus. Thus, this article aims to see the success of the implementation of the Sentak Election in 2020 judging from the aspect of democracy, especially public participation. In an effort to achieve this goal, this article was written with literature research that emphasizes the legislative approach and conceptual approach. Therefore, this article concludes that the implementation of simultaneous elections in 2020 still presents many problems in various aspects and still many received rejection from the public, so that it has an impact on the level of participation
Menalar Kebebasan Beragama Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Mobilisasi Massa Dalam Penodaan Agama
Get PDFSebuah sistem hukum berkaitan erat dengan struktur yang ada di dalamnya. Sistem tersebut tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya karena, esensinya harus berjalan bersama-sama agar sebuah cita hukum dapat tercapai. Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut pada sistem hukum yang demokratis. Demokrasi diklaim menjadi sistem yang terbaik digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia
dan diartikan sebagai sebuah penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia karena bersinggungan erat dengan persamaan (egalite), equality (keadilan), kebebasan (freedom).
Kebebasan dapat diartikan sebagai sebuah kemerdekaan yang diberikan kepada setiap orang dalam melakukan kegiatan sesuai dengan hati nurani dan kehendaknya. Konstitusi
telah mengatur mengenai hak kebebasan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Secara filosofis,kebebasan beragama juga dapat diartikan sebagai bebas untuk memeluk agama tertentu
ataupun bebas untuk tidak memeluk agama. Tetapi ketika manusia telah menentukan kebebasannya, justru negara tidak dapat hadir untuk melindunginya. Kasus penodaan agama yang terjadi akhir-akhir ini marak digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk menyerang orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda, khususnya dalam era politik. Peraturan mengenai penodaan agama, juga tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan sebatas mana unsur penodaan agama tersebut dapat diberlakukan. Bahkan pasal mengenai penodaan agama semakin berkembang dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam kasus penodaan agama pada umumnya selalu terjadi mobilisasi massa secara besar-besaran. Mobilisasi tersebut juga dapat memicu kekacauan
di negara yang majemuk seperti Indonesia. Maka, pengkajian ulang mengenai konsep aturan hukum penodaan agama harus segera dilakukan agar masyarakat Indonesia mendapatkan hak pemenuhannya terhadap kebebasan beragama dan hak rasa aman dari ancaman kelompok-kelompok yang menggunakan dalih agama untuk menyerang hak kebebasan orang lain
WEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT
No full textOrganisasi masyarakat yang biasa disingkat Ormas sudah ada sejak masa pra
kemerdekaan dan masa orde baru. Pada masa orde baru negara dituduh ikut campur tangan
terhadap ormas untuk menjaga stabilitas rezim politik pada masa itu. Pada masa pra
kemerdekaan ormas memiliki peran penting didalam kemerdekaan negara Indonesia dan
pembangunan nasional. Runtuhnya masa Orde Baru sejak Mei 1998 menjadi pesta kebebasan
bagi ormas di Indonesia. Pesta Kebebasan ormas itu sering disalahgunakan sebagian kelompok
ormas. Kegelisahan pemerintah terhadap peran dan posisi ormas pada akhirnya mendorong
pemerintah sebagai salah satu unsur negara untuk kembali mencari landasan regulasi yang kuat
bagi eksistensi ormas di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang tersebut memuat prosedur-prosedur tentang
keormasan hingga pemberian sanksi terhadap ormas yang sering melanggar hukum dan
melakukan aksi-aksi anarkis. Polemik seputar tuntutan pembubaran ormas oleh masyarakat
seringkali mengemuka, hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa resah dan geram terhadap
aksi beberapa ormas yang seringkali melakukan tindak anarkis pada saat demo bahkan ada
beberapa ormas yang melakukan sweeping tanpa ijin dari pihak kepolisian dan berakhir ricuh
dengan masyarakat contohnya ormas Front Pembela Islam atau yang sering disebut FPI.
Pembubaran ormas sebagai bentuk pembatasan HAM menemukan landasan hukum yang
menjadi pembenarnya. Dalam konteks wacana pembubaran ormas terkait dengan aksi kekerasan
yang mengatasnamakan agama sebagaimana marak terjadi dan menjadi keprihatinan banyak
kalangan. Maka jika kepentingan nasional, keselamatan publik dan pula hak dan kebebasan
orang lain nyatanya terancam oleh tindakan yang mengatas namakan suatu organisasi, maka
organisasi tersebut dapat dibenarkan untuk dibatasi termasuk dibubarkan dengan mendasarkan
pada ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya
ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran
Organisasi Masyarakat”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai
implikasi hukum apa yang harus dijatuhkan kepada ormas yang sering melanggar hukum dan
juga parameter apa yang digunakan pemerintah dalam hal pembubaran ormas ditinjau dari
pearturan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Pendaftaran Organisasi Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang
implikasi hukum apa yang dapat dikenakan terhadap organisasi masyarakat yang melakukan
pelanggaran hukum serta tata cara pemberian sanksi selain itu juga untuk mengetahui dan
memahami tentang apa yang menjadi parameter bagi pemerintah dalam pembubaran organisasi
masyarakat, apakah dalam menetapkan parameter tersebut pemerintah sudah berdasakan kepada
ketentuan per-undang-undangan yang berlaku atau tidak yaitu dalam hal ini Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Masyarakat di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif
(Legal Research), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah
atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian normatif menggunakan
penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan
dasar-dasar berperilaku dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal
seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian
dihubungkan dangan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan memuat
tentang berbagai macam prosedur tentang keormasan mulai dari pendirian sampai dengan
pembubaran sutu ormas. Tentu saja jika kita berbicara tentang pembubaran ormas maka ada
suatu hal yang dilarang bagi suatu ormas dan bertentangan juga dengan kewajiban serta maksud
dan tujuan terbentuknya ormas itu sendiri. Jika ormas itu sering melanggar ketentuan yang sudah
tercantum di dalam undang-undang maka ormas tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana
yang terdapat di dalam pasal 60 sd pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 mulai dari
pemberian surat peringatan sebanyak 3 kali, penghentian bantuan, pembekuan, dan juga
pembubaran suatu ormas melalui mekanisme peradilan. Selain itu juga di dalam pasal 25 sd
pasal 31 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran
Organisasi Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
disebutkan beberapa prosedur Pembekeuan SKT hingga Pencabutan SKT yang berdampak pada pembubaran ormas Hal-hal ini sudah jelas-jelas ada di dalam UU Ormas, tetapi pada
kenyataannya pemerintah tidak bisa bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang sering
melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang bahkan menggunakan dalih
agama untuk melakukan aksinya seperti Front Pembela Islam (FPI). Entah mengapa pemerintah
melakukan hal tersebut, karena takut terhadap ormas yang bersangkutan ataukah pemerintah
tidak paham terhadap prosedur yang dibuatnya sendiri, pada intinya pemerintah kalah terhadap
ormas-ormas anarkis tersebut. Jika terus dibiarkan, hal ini akan berdampak kepada semakin
banyaknya ormas-ormas anarkis yang bermunculan karena tidak ada satupun ormas yang sampai
saat ini ditindak secara tegas bahkan dibubarkan meskipun ormas tersebut sudah lebih dari 3 kali
melakukan aksi-aksi anarkis yang dapat meresahkan masyarakat. Padahal jika pemerintah paham
terhadap aturan main maka pemerintah seharusnya berani dan bertindak tegas terhadap ormasormas
yang seperti itu, jika tidak dicegah maka ini akan menyebabkan runtuhnya Negara
Kesatuan republik Indonesia dan semakin banyaknya ormas anarkis yang akan muncul.
Saran dari penulis bahwasanya sebaiknya pemerintah lebih tegas dan berani dalam hal
menindak ormas yang sering melakukan aksi-aksi anarkis, tidak hanya FPI saja tetapi juga
ormas-ormas yang sering mengatas namakan agama untuk membuat kekacauan di negara ini.
Karena jika kita membicarakan persoalan agama, ini merupakan hal yang sangat sensitif
dikalangan masyarakat indonesia yang majemuk. Pemerintah sebagai penyelenggara adanya
pemerintahan di negara ini harus lebih berani dan tegas untuk menangani ormas-ormas yang
sering membuat kericuhan ditengah masyarakat ini, karena jika tidak dicegah dengan segera
maka akan menimbulkan semakin banyaknya ormas-ormas anarkis yang lain bermunculan,
karena mereka semua pasti berpandangan bahwa jika mereka melakukan aksi anarkis tidak akan
ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap ormas itu, meskipun oknumnya sudah
ditindak dengan sanksi pidana, jadi daripada akan menjadi budaya maka seharusnya pemerintah
harus mengambil langkah preventif seperti itu. Selain itu juga dalam hal menjalankan amanat
undang-undang seharusnya pemerintah juga tidak boleh bingung, karena pemerintahlah yang
membuat undang-undang tersebut harusnya jauh lebih paham daripada rakyat yang hanya
diharuskan untuk menaati undang-undang tersebut. Jika pemerintah paham terhadap amanat
yang diberikan undang-undang khususnya untuk kasus ormas anarkis ini yaitu Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakata Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, maka
disana sudah memuat prosedur-prosedur tentang sanksi yang harus diberikan kepada ormas yang
melanggar ketentuan kewajiban dan juga larangan bagi ormas, jadi apalagi yang harus
dibingungkan sehingga suatu ormas anarkis seperti FPI dari dulu hingga sekarang tidak diberikan
sanksi tegas dan dibubarkan, padahal tujuan organisasi FPI sudah tidak sejalan dengan kenyataan
dan amanat Konstitusi kita yaitu UUD NRI 1945. Jika hal itu dilaksanakan dengan baik dan tidak
pandang bulu maka tidak akan pernah terjadi hal seperti ini bahkan ormas-ormas lain yang
hendak melakukan aksi anarkis pasti berfikir dua kali untuk melakukannya
Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Negara Dari Ancaman Proxy War
No full textProxy war is a form of non-military war by using a non-state actor instead of a particular party, to avoid a direct dispute. One of the non-state actors who are vulnerable to use foreign parties to launch proxy war in Indonesia is the existence of radical organizations either with radical action or radical thinking. In addition, the spread of provocative information and hoax can easily spread through the mass media and social media today, causing problems to the integrity of the Unitary Republic of Indonesia. So far Indonesia has no laws that can counter the nirmiliter threat such as proxy war so that Indonesia is in need of a law that can be used as a preventive effort to protect the state sovereignty against the existence of proxy war in Indonesia. In addition, the public understanding of Pancasila ideology as a way of life should be a necessity in the life of nation and state is still low, so it will be difficult to ward off another ideologies such as radicalism that developed in Indonesia
Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat
Get PDFCivil Society Organization (CSO) is an organization founded and formed by the community voluntarily based on the similarity of aspirations, wills, needs, interests and objectives to participate in development in order to achieve the objectives of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). But many established organizations are not based on the common vision and mission required by the government. The emergence of a number of radical organizations that perform anarchist actions make people feel uneasy about the actions of mass organizations that commit acts of violence by using the pretext of religion as a justification reason. The Government in this case has considerable authority in Law No. 17 of 2013 on Civil Society Organizations where the ultimate estuary is the revocation of registered certificate which affects the dissolution of problematic community organizations. With the authority granted to the government, it is suggested that the government should be able to crack down on mass organizations which generate problematic causes and break public orders.
Keywords: Government Power, Dissolution Of Civil Society Organization, Right to Associatio
Kepastian Hukum Pembukaan Rekam Medis Pasien COVID-19 Dalam Situasi Pandemi
Get PDFA medical record is a document made by a hospital containing the identity, examination, treatment, and medical actions taken against confidential patients. Medical records are medical secrets that can be shown or disclosed in certain situations, one of which is a pandemic situation. In the event of an outbreak of infectious disease, namely the COVID-19 pandemic situation, medical records belonging to COVID-19 patients can be used by doctors, hospitals, and researchers to identify and analyze the causes as well as be useful for the government to determine policy and regulatory directions to suppress virus transmission. Based on the Minister of Health Regulation on Medical Secrets which regulates the opening of medical records in a pandemic situation, there is a blurring of norms regarding legal certainty and procedures for opening medical records in a pandemic situation. To identify and analyze these problems, the researcher uses a normative legal research method with a conceptual approach and legislation. The results obtained that the opening of medical records of COVID-19 patients in a pandemic situation may only be opened to certain parties such as local government officials, hospital heads, and related parties who play a role in reducing the number of virus transmissions. In addition, the information in the medical record shown is only information related to epidemic control, so the patient's personal confidential information is maintained.
KEYWORDS: Disclosure, Confidential, Medical Record, Patient, COVID-1
Mengkaji Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Di Indonesia
Get PDFPengujian terhadap peraturan perundang-undangan telah membuat sebuah mekanisme yang baku dimana dengan adanya mekanisme tersebut, setiap orang harus tunduk dan memahami kemana suatu peraturan perundang-undangan harus diujikan. Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih menggunakan mekanisme dua atap. Mekanisme pengujian tersebut tentunya didasarkan pada konstitusi Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung Selanjutnya disingkat MA) yaitu untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Disisi lain dalam pasal yang berbeda yaitu Pasal 24 C UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) yang juga merupakan the guardian of the constitution di Indonesia memiliki kewenangan yaitu salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Mekanisme seperti ini dianggap sebagai sebuah mekanisme yang tidak efisien. Di sejumlah negara mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan dengan sistem satu atap telah dilakukan bertahun-tahun dan dirasa sangat tepat untuk menciptakan efisiensi lembaga peradilan di Indonesia. Maka, konsep pengaturan sistem pengujian satu atap sangat layak untuk dikaji dengan merujuk kepada sistem ketatanegaran di Indonesia dalam konstitusi
Adequate Livelihood Security: A Study of the Relevance of State Objectives to the Protection of the Poor and Abandoned Children
Get PDFIndonesia as a state of law in reality often encounters discrepancies between laws and regulations and facts in everyday life, especially related to the guarantee of a decent livelihood. The constitution stipulates that every citizen has been given the right to get a decent job and life solely for respect for human rights. If we look further at the poor, and abandoned children are basically the responsibility of the state to get attention and protection. But the reality is that vagrants and beggars get criminal penalties stipulated in Article 504 and Article 505 of the Criminal Code. This research uses the Normative Juridical research method, which uses a statutory approach and a conceptual approach. This study aims to provide a view related to the fulfillment of the rights of the poor, especially beggars and vagrants. There are several things behind the punishment of beggars and vagrants, one of which is considered to interfere with public interest. This is certainly not in accordance with the conception of the purpose of protecting all and all bloodshed as stated in Article 34 paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, "The poor and abandoned children are cared for by the state". There are regulations issued by the government related to assistance and social security programs, but are not in line with established regulations, such as uneven and inaccurate aid programs distributed to the community
Capacity Building Of The State Administrative Court In Handling Onrechtmatige Overheidsdaad Cases: Challenges And Optimization Efforts
Get PDFThe State Administrative Court (PTUN) in Indonesia faces a number of challenges in adjudicating cases of onrechtmatige overheidsdaad, which is an unlawful act of government administration. The new regulation through Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2019 gives the PTUN clearer authority in adjudicating cases like this. However, the problem of unclear administrative law concepts and undetailed regulations in PERMA still hamper the legal process. This research aims to address the problem. With a focus on increasing the capacity of PTUN in dealing with onrechtmatige overheidsdaad cases. The study proposes five important steps to achieve this goal. First, it is necessary to increase the capacity of PTUN through increased budget allocation, human resources, and technology utilization. Secondly, it is necessary to simplify the proceedings in administrative law and mediation should be applied as an effective dispute resolution method. Third, the study suggests evaluation of similar cases as a first step in resolving cases, and mediation should be considered to reduce the backlog of cases that slow down the process. Fourth, it is necessary to strengthen law enforcement authority through the establishment of an independent law enforcement body that can impose sanctions for violations of PTUN decisions. Finally, it is necessary to increase public awareness about their rights and procedures for filing a lawsuit to PTUN through the establishment of legal information centers and education campaigns. The result of this research is a series of concrete solutions that can help PTUN in facing the challenges of adjudicating onrechtmatige overheidsdaad more effectively, ensuring better legal protection for the community, and ensuring government compliance with PTUN decisions
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2026
Get PDF
