3 research outputs found
PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA TERNATE (Studi di Inspektorat Kota Ternate)
Get PDFAbstrakPengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai atau menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat kabupaten/kota merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawasan sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata lam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari inspektorat daerah dalam melakuakan pengawasan dapat berjalan maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari inspektorat daerah dami optimalisasi tugas bdan tanggungjawab. Pengawasan dari inspektorat daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya pengawasan maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat berjalan secara maksimal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa pengawasan yang dilakukan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan kota ternate belum berjalan efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa independensi dari inspektorat belum Nampak, kualitas dan sumber daya manusia aparatur pengawas yang belum mencukupi dan terbatas ketersediaannya sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti leptop dan jaringan internet.Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintaha
Judeo-Arabic: Cultural Symbiosis of the Jews in the Islamicate Context
Get PDFThe present article studies the Jewish-Muslim intimacy through the Jewish language as a cultural space in the period of the medieval Islam. The Judeo-Arabic, as the technical terms of the Jewish language in this period and in the subsequent eras, was one of the many venues through which people negotiated the Jewish identity in the non-Jewish environments. This negotiation was the outcome of intensive meeting between the Arabs’ culture and the Jewish-specific heritages since pre-Islamic era to the period of the medieval Islam in dialectical and contested way. The Arabic language in the Hebrew script was an example of this process. In this article, the author traces back the earlier encounter between the Jews and the Arabs in the proto-Judeo-Arabic, al-yahūdīyyah, which includs the Muslim narrative of both the Prophet Muḥammad and the Jews. Next, this paper studies a later period of the Judeo-Arabic development as a Jewish specific language. The author argues that the Judeo-Arabic demonstrates a cultural symbiosis and a frontier of interaction between the Jews and the Muslims marked by the way Muslims and Jews accommodated and contested to each other.DOI: 10.15408/insaniyat.v1i1.4401</p
KINERJA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
Get PDFAbstract In the 2019 election, it was found that there were obstacles in the preparation of the final voter list because the KPU for the Siau Islands Regency, Tagulandang Biaro, did not match or validate the voter data information system, known as SIDALI. This study was conducted to determine the performance of the KPU in Siau Tagulandang Biaro Regency in determining the permanent voter list using the theory of performance productivity, service quality and performance accountability. This study uses a qualitative method. The results of the study indicate that there is a need for maximum training for election administrators in order to produce quality human resources, provide access such as adequate internet for remote communities so that information can be accessed quickly, it is necessary to revamp the data information system so that errors do not occur when used simultaneously. , as well as increasing professionalism and transparency in the recruitment of field organizers.Keywords: Performance, Election OrganizerAbstrak Pada Pemilu tahun 2019 ditemukan adanya masalah dalam penyusunan daftar pemilih tetap karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tidak melakukan pencocokan atau validasi pada sistem informasi data pemilih (SIDALI). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dalam penetapan daftar pemilih tetap dengan menggunakan teori produktifitas kinerja, kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan perlu adanya pelatihan yang maksimal bagi penyelenggara pemilu agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni, menyediakan akses seperti internet yang memadai untuk masyarakat terpencil agar informasi dapat diakses dengan cepat, perlu dilakukan pembenahan data sistem informasi sehingga tidak terjadi kesalahan saat digunakan secara bersamaan, dan meningkatkan profesionalisme serta transparansi dalam rekrutmen penyelenggara di lapangan.Kata Kunci : Kinerja, Penyelenggara Pemilu DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v11i2.268
