1,720,959 research outputs found
MEMAHAMI KEBIJAKAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA SURABAYA KAJIAN TERHADAP PERDA KOTA SURABAYA NO. 17 TAHUN 2003
Full text linkThe research “understands the policy of fostering street vendors (PKL) in Surabaya, a study of the Surabaya City Regulation no. 17 of 2003 resulted in the conclusion that a) PKL assisted by the Surabaya City Government have a unique character, on the one hand they receive assistance from the Surabaya City Government but on the other hand as a party against the Surabaya City Government policies regarding various policies that touch the interests of street vendors, In general, the PKL fostered character has calm in doing business so that they become business partners of the Surabaya City Government, b) PKL assisted by the Surabaya City Government have improved their welfare both financially and socially, 2) The Surabaya City Government has realized various efforts to foster street vendors so as to create a clean, orderly, beautiful and safe city of Surabaya. This research was conducted on street vendors and the Surabaya city government using qualitative research by opening up the possibility of various information materials from all sources. Keywords: policy, coaching, realization of coaching
Memahami Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki lima Surabaya
Full text linkPenelitian “memahami kebijakan pembinaan pedagang kaki lima Surabaya, kajian terhadap Perda Kota Surabaya no. 17 tahun 2003 menghasilkan kesimpulan bahwa a) PKL binaan Pemerintah Kota Surabaya memiliki karakter yang unik, disatu sisi mendapat bantuan pembinaan dari Pemerintah Kota Surabaya namun di sisi lain sebagai pihak yang melawan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya mengenai berbagai kebijakan yang menyentuh kepentingan PKL, namun secara umum karakter PKL binaan ini memiliki ketenangan di dalam berusaha sehingga menjadi mitra usaha Pemerintah Kota Surabaya, b) PKL binaan Pemerintah Kota Surabaya telah meningkat kesejahteraannya baik finansial maupun sosial, c) Pemerintah Kota Surabaya telah merealisisasikan berbagai usaha pembinaan PKL sehingga tercipta suatu keadaan kota Surabaya yang bersih, tertib, indah dan aman. Penelitian ini dilakukan terhadap pedagang kaki lima dan pemkot Surabaya ini menggunakan penelitian kualitatif dengan membuka kemungkinan terhadap berbagai bahan informasi dari semua sumber.Kata Kunci: Kebijakan, Pembinaan, Realisasi Pembinaan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH: STUDI KASUS KOMITE SMAN DAN SMKS KOTA SURABAYA
Full text linkPendidikan memegang peran penting dalam proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menjadi faktor utama masa depan bangsa. Setiap warga negaraIndonesia berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaluiDinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mempunyai hak untuk mengarahkan,membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di daerah.Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah mempunyai fungsi untukmeningkatkan peran komite sekolah. Peran komite sekolah dapat dilihat diPermendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan danaoperasional sekolah regular, dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi JawaTimur Nomor: 188.4/4157/101/1/2019, tentang penetapan petunjuk teknis biayapenunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) tahun 2019. Tujuanpenelitian ini adalah (1) mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaanPermendikbud 75 tahun 2016 dan (2) menggambarkan model implementasi kebijakanPermendikbud Nomor 75 tahun 2016. Dengan metode penelitian kualitatif, hasilpenelitian ini adalah (1) sebanyak 50% pengurus Komite sekolah menjabat sebagaipengurus diatas 6 tahun, (2) sebanyak42% pengurus Komite sekolah adalah hasilpenunjukkan bukan dari hasil pemilihan, (3) sebanyak 62% pengurus Komitesekolah tidak melakukan koordinasi dengan dewan pendidikan/dinas pendidikan,(4) sebanyak 38% pengurus Komite sekolah belum dilibatkan dalam kepanitiaanBOS dan BPOPP.Kata kunci: implementasi, komite sekolah, kebijakan publi
Kepentingan Politik Elite dalam Proses Pemekaran Provinsi Papua Tengah: Analisis Perspektif Teori Konflik Lewis A. Coser
Full text linkThis article analyzes elite political interests in the policy of establishing Central Papua Province under Law Number 15 of 2022, employing Lewis A. Coser’s functional conflict theory. Regional expansion in Papua not only reflects an administrative state policy but also constitutes an arena of competing interests among the central government, local elites, and Indigenous Papuan communities. Using a descriptive qualitative method based on document analysis and in-depth interviews, this study demonstrates that conflicts surrounding the expansion have both realistic and non-realistic dimensions. Realistic conflicts are manifested in struggles over power, resources, and political positions among elites, while non-realistic conflicts emerge from expressions of dissatisfaction, historical trauma, and Papuan political identity. Within Coser’s framework, these conflicts perform functional roles by strengthening internal solidarity and reinforcing collective identity; however, they also generate dysfunctional effects, including increased distrust toward the state and social fragmentation. The study concludes that the formation of Central Papua Province reflects ongoing tensions between development agendas and elite political interests, underscoring the need for meaningful public participation and affirmative policies that are sensitive to local needs and cultural context
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2024 (STUDI KASUS PENGUPAHAN TENAGA KERJA HOTEL SANTIKA DI KABUPATEN BANYUWANGI)
Full text linkImplementasi keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 tentang upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2024 yang mana kebijakan ini menetapkan upah minimum yang harus dibayarkan kepada pekerja oleh pengusaha di wilayah Provinsi Jawa Timur termasuk Kabupaten Banyuwangi. Proses implementasi kebijakan upah minimum melibatkan berbagai stakeholder termasuk pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat dan juga evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini penting untuk memastikan kepatuhan, keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan keberlanjutan bisnis pengusaha, serta dampaknya terhadap perekonomian daerah Kabupaten Banyuwangi. Dengan pemantauan dan evaluasi yang baik, implementasi kebijakan upah minimum diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pekerja, pengusaha, dan masyarakat di tingkat lokal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam kebijakan upah di perhotelan dengan fokus pada pengaruhnya terhadap kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan bisnis. Untuk mengkaji hasil dari penelitian ini digunakan teori model A. Mazmanian dan A.Sabatier yang diklasifikasikan bermodel top down. Pengaturan upah minimum di perhotelan menjadi perhatian utama dalam upaya menyeimbangkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Dilakukan analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan upah minimum di perhotelan, meliputi proses penetapan dan dampak terhadap kesejahteraan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap stakeholders terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan upah di Hotel Santika Banyuwangi berjalan efektif dan memengaruhi kesejahteraan karyawan. Penelitian ini juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara peningkatan dan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan. Kata kunci: Implememtasi kebijakan; upah minimum; perhotela
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT: Studi Kasus Pembangunan Tahap Pertama Pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat
Full text linkThis study to analyze the implementation of the Patimban Port development policy, particularly the first phase in Subang Regency, West Java, as one of the National Strategic Projects (NSPs) in the maritime sector. The research method employed is qualitative descriptive with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis utilized Miles, Huberman and Saldana (2014) model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of the Patimban Port development policy is influenced by communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure (Edwards III, 1980). Challenges identified include inadequate supporting infrastructure, limited resources, and the port’s considerable distance from the city center. Nevertheless, the first phase of development successfully established a car terminal and a container terminal with a capacity of up to 1.9 million TEUs, generating positive impacts on regional connectivity, investment, and employment opportunities. This study contributes to the development of policy implementation theory, particularly in the context of maritime infrastructure in Indonesia, and offers strategic recommendations for the government in managing port development policies
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
- …
