1,720,959 research outputs found
Pembandingan Antara Konsep Persekutuan Dan Bagi Hasil Dalam Syariah
Get PDFPersekutuan terjadi apabila dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberikan suatu berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerja sama. Pada hakikatnya persekutuan tidak hanya dalam bidang ekonomi yang barangkali cakupannya berorientasi pada perolehan laba sebanyak-banyaknya. Namun juga terdapat persekutuan yang bergerak dalam bidang sosial yang tentunya berorientasi bagaimana bisa memberikan jasa atau layanan kepada orang lain. Persekutuan merupakan komitmen persetujuan (‘aqad) antara dua orang atau lebih, dengan tujuan keuntungan yang didapat akan dibagi bersama. Dan kerugian yang diderita akan ditanggung bersama, sesuai dengan persentase modal yang diberikan pada waktu ‘aqad. Adapaun bagi hasil atau profit sharing dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau penabung (shahibul maal) dengan pihak pengelola (mudharib), dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak
Paradigma Melayu Menatap Hari Esok: Membasmi Kemiskinan Suatu Keharusan
Get PDFProgram-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, tetapi dalam kenyataannya kemiskinan tidak pernah berkurang secara signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan di provinsi Riau penduduk miskin pada Maret 2014 sebesar 499,89 ribu jiwa (8,12 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang berjumlah 462,67 ribu jiwa (7,72 persen), penduduk miskin di Riau mengalami kenaikan sebanyak 37,22 ribu jiwa selama periode Maret 2013 sampai dengan Maret 2014, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 15,09 ribu jiwa, dan di daerah perkotaan juga mengalami penambahan sebesar 22,12 ribu jiwa. Apa usaha yang telah dilakukan, kepada siapa rakayat ingin menuding jari. Apakah kepada pemerintah pusat/daerah yang tidak bertanggungjawab, atau kepada siapa? Langkah awal yang kongkrit dalam membangun ekonomi untuk membasmi/merentas kemiskinan dengan konsepsi pemberdayaan masyarakat, yaitu : Pertama, menerapkan ekonomi Islam. Kedua, persiapan mental masyarakat (revolusi mental). Ketiga, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering)
Penerapan Konsep Syariah Dalam Operasional Koperasi di Kabupaten Bengkalis
Get PDFMakalah tentang Penerapan Konsep Syariah Dalam Oprasional Koprasi Dikabupaten Bengkalis adalah hasil dari pengapatan penulis terhadap Konsep Syariah yang sewajarnya diterapkan pada kopersi yang ada di Kabupaten Bengkalis penulisan makalah ini untuk menjawab persoalan bagaimana Penerapan Konsep Syariah Dalam Oprasional Koprasi Dikabupaten Bengkalis Data penulisan ini dihimpun melalui pembacaan buku literatur, dan artikel pendukung dari internet. hasil selanjutnya dianalisis dengan pola pikir diskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dalam kaitannya dengan Konsep Syariah Dalam Oprasional Koprasi. Memang terdapat perbedaan yang mendasar pada praktek koperasi dengan system konvensional dan syariah terutama pada akaadnya. Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan kepada Koperasi di Kabupaten Bangkalis bisa menjalankan operasional koperasi dengan prinsip dan konsep Syariah sehingga koperasi seyogyanya lebih waspada dalam memantau jalannya usaha yang dikelola oleh nasabahnya agar dijalankan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan juga lebih menghargai jasa-jasa nasabah dalam pengelolaan usahanya dengan bagi hasil yang lebih adil dan proporsional sehingga kerja sama diantara pihak dapat terjalin dengan baik pula
Mengenal Sistem Bagi Hasil Dan Bunga Dalam Bermuamalah
Get PDFKehadiran sistem ekonomi syariah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Adanya tututan perkembangan maka UU perlembaga keuangan nomor 7 tahun 1992 direvisi menjadi undang-undang nomor 10 1998, yang merupakan aturan secara leluasa menggunakan istilah syariah, prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional lembaga keuangan Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah atau sistem bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadits. Sistem ini berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya. Kompleksitas perlembaga keuangan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman alasan dalil-dalil hukum Islamnya
Analisis Sistem Akuntansi Pengelolan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Menurut Perspektif Syariah
Get PDFSetiap dunia pendidikan dari SD sampai menengah ke atas mempunyai dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Penulis melihat bahwa pada saat ini penyelenggaran program dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) belum bisa berjalan dengan baik, sehingga program BOSDA belum bisa mencapai target yang diinginkan,serta perlunya akuntansi pencatatan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang transparan dari DISDIK Kab. Bengkalis. Laporan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Melihat pentingnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah, sebagai sarana menunjang pendidikan yang layak bagi peserta didik yang kurang mampu. Oleh karena itu, ada dua masalah dalam kajian ini daintaranya: Bagaimana sistem pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menurut Perspektif Syariah, dan bagaimana sistem akuntansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2015. Adapun cara penulis mendapakat dan menyelesaikan kajian ini dnegan mengolah data kualitatif dengan gambaran bahwa Pengelolaan dana BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan perspektif syariah karena pemerintah bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dengan cara memberikan BOSDA Karena pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah. Pencatatan akuntansi dana BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Pada tahun 2013-2014 masih menggunakan PP No.24 Tahun 2005 belanja dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas. Sedangkan pada tahun 2015 sudah menggunakan PP No. 71 Tahun 2010. Pencatatan dana BOSDA di catat sebagai beban yang di tuang dalam Laporan Operasional dengan menggunakan basis akrual
Analisis Sistem Akuntansi Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Dan Pengendalian Internal Keberangkatan Haji Menurut Perspektif Syariah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis
Get PDFPelunasan BPIH bertujuan untuk menutupi sisa kekurangan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), dengan jumlah BPIH yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 33.113.606,. untuk tahun 2016.Pengendalian internal keberangkatan haji dilakukan menggunakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem pelunasan BPIH menurut Peraturan Menteri Agama No. 28 tahun 2015 dan bentuk pengendalian internal keberangkatan haji menurut Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2015 serta untuk mengetahui penerapannya menurut perspektif syari’ah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada petugas haji Kementerian Agama kabupaten Bengkalis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pelunasan BPIHdan pengendalian internal keberangkatan haji sudah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 28 dan No 29 tahun 2015 tetapi belum maksimal. Serta menurut perspektif syari’ah belum diterapkan
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Pengaruh Perintah Perjalanan Dinas Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
Get PDFThe Secretariat of the Bengkalis Regency Regional Representative Council has used official travel orders as a step to increase work motivation of its employees or employees. In this research, the author wants to examine how official travel procedures are and whether there is an effect of providing official travel with work motivation by reason of wages in addition to their income, as well as an Islamic perspective on official travel. This study uses quantitative descriptive methods. From this study, it was found that the Secretariat of the Bengkalis Regency Regional Representative Office had used procedures in accordance with the Regulations of the Regent No. 82 of 2017. Then there was a significant influence of the Official Travel Order on Work Motivation of the Civil Civil Apparatuses in the Bengkalis Regency Regional Representative Council Secretariat. Meanwhile, according to the perspective of sharia, there is nothing wrong as long as it is run according to the rules
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
- …
