1,720,965 research outputs found
ALASAN BERPERANG DAN STATUS PARA PIHAK YANG BERSENGKETA JIKA TERLIBAT KONFLIK BERSENJATA UNTUK MEMPEREBUTKAN WILAYAH LAUT CHINA SELATAN PASCA KEPUTUSAN PCA MENGENAI SENGSENGKETA ANTARA PHILIPINA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA
Get PDFKeluarnya keputusan Mahkamah Arbitrase mengenai Sengketa Antara Republik Philipina dan Republik Rakyat China mengenai penguasaan atas wilayah Laut China Selatan yang menyatakan bahwa Mischief Reef dan Second Thomas Shoal berada dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari Filipina menyebabkan Filipina menjadi penguasa hak berdaulat yang sah atas zona tersebut beserta objek-objek yang ada di sana. Hal ini menjadi pertanyaan mengenai apa alasan berperang dan status para pihak jika terjadi sengketa bersenjata antara kedua negara ketika Filipina berusaha merebut hak berdaulat yang sah bagimya sedangkan China berusaha untuk mempertahankannya.Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 51
piagam PBB dan article 1 and 3 of the Definition of Aggression yang diadopsi dalam General Assembly Resolution 3314 (XXIX), tindakan China tidak dapat disebut sebagai armed attack ataupun agresi sehingga China tidak dapat disebut sebagai pelaku armed attack ataupun aggressor melainkan hanya sebagai pengambil atau perampas hak-hak berdaulat negara lain. Sejalan dengan itu tindakan Filipina tidak dapat disebut sebagai self defense sehingga negara ini bukan berstatus sebagai pelaku self defense melainkan sebagai pengambil hak-hak berdaulatnya sendiri yang telah sah menurut putusan peradilan tersebut
STATUS PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA YANG MENGGANGGU ATAU MERAMPAS HAK-HAK DAN YURISDIKSI NEGARA PANTAI DI ZONA TAMBAHAN, ZEE DAN LANDAS KONTINEN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA UNTUK MEMPERTAHANKANNYA (Suatu Tinjauan Yuridis dari Sisi Pasal 51 Piagam PBB)
Get PDF"Hak-hak dan yurisdiksi negara pantai di Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan landas
kontinen telah dijamin dalam UNCLOS 1982. Namun dalam kenyataannya terdapat beberapa
kasus dimana hak-hak dan yurisdiksi ini diganggu, dihalangi atau dirampas oleh pihak lain yang
didukung dengan penggunaan kekuatan bersenjata. Hal ini tentu bisa mengundang respon
bersenjata pula dari pihak lain. Permasalahannya adalah bagaimana status penggunaan
keuatan bersenjata ini ditinjau dari segi UNCLOS 1982 itu sendiri dan Ketentuan-Ketentuan
Hukum Internasional Lainnya. Di dalam UNCLOS tidak ada kejelasan mengenai status hukum
atas penggunaan kekuatan bersenjata yang mengganggu atau merampas hak-hak dan
yurisdiksi tertentu di zona tambahan, ZEE dan landas kontinen. Karena itu tidak ada pula
kejelasan dalam UNCLOS mengenai status hukum upaya-upaya penggunaan kekuatan
bersenjata untuk mempertahankannya. Di dalam Piagam PBB juga tidak ada kejelasan
mengenai status hukum atas penggunaan kekuatan bersenjata yang mengganggu atau
merampas hak-hak dan yurisdiksi tertentu di zona tambahan, ZEE dan landas kontinen ini.
Meskipun dalam Piagam PBB disebutkan adanya breach of the peace, threat to the peace, act
of aggression, dan armed attack, sulit untuk memasukkan penggunaan kekuatan bersenjata ini
ke dalam status atau kategori-kategori ini. Otomatis sulit pula memberi status penggunaan
kekuatan bersenjata ini kedalam status atau kategori penggunaan kekuatan bersenjata untuk
memelihara perdamaian dan keamanan internasional ataupun self defense, keculi jika DK PBB
berkeinginan untuk memperluas penafsiran mengenai penggunaan kekuatan bersenjata yang
terakhir ini.
The designation of special area in the Singapore Strait to solve the pollution due to the oil sludge discharge that affects to the coast of Bintan, Indonesia In order to achieve marine and coastal sustainability
No full textThe coast of Bintan, Indonesia, has experienced pollution due to violations of oil disposal regulations. This paper aims to find out whether the Singapore Strait area can have a special area as an alternative to establishing an area outside the port boundary area to overcome pollution caused by the dumping of oil waste off the coast of Bintan. This research was conducted using a non-doctrinal research method with an empirical approach. with the research methods used it was found that it is important to immediately reduce and prevent pollution by establishing special mandatory methods for the disposal of waste oil from ships. Therefore, the application of mandatory and special methods for special areas as regulated by International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) if applied to the Singapore Strait can prevent marine pollution in the strait and have an impact on the Bintan Coast of Indonesia as a Littoral state
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
The difference between threshold of oil sludge discharge to the sea based on MARPOL 1973/1978 and the provision of oil sludge threshold in Indonesia’s seawater quality regulation that causes pollution in Bintan Coast, Indonesia
No full textThe coast of Bintan, Indonesia, has long been polluted by oil sludge. pollution caused by oil sludge in coastal areas continues and worsens during the north monsoon season, and has not been resolved to date. This occurs because there are differences in determining the threshold for disposing of oil waste into the sea based on MARPOL 1973/1978 and the provision of oil sludge threshold in Indonesia’s seawater quality regulation that causes pollution in Bintan Coast, Indonesia. Research into this provision must be carried out immediately in order to stop the pollution that occurs. The research carried out is prescriptive research, which aims to obtain advice regarding what should be done about the problem being studied. Legal materials collected through field research and book research will be researched qualitatively. The results of its application provide an understanding of the realization of the correct implementation of the normative legal rules being investigated. So it is necessary to amend the threshold for oil waste disposal regulated in MARPOL by adapting to the sea water quality standard regulations for each country, especially in this case there is a clear difference in the threshold compared to the provision of oil sludge threshold in Indonesia
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Pelaksanaan Tugas Balai Pemasyarakatan Kota Padang dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang
No full textSetiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi Hak-haknya, anak harus mendapat kesempatan seluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun sipiritual, termasuk dalam hal ini anak yang berhadapan dengan Hukum juga memilik hak yang harus dilindungi oleh Negara, untuk mewujudkan perlindungan hak asasi anak Balai Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam melindung hak-hak anak berhadapan dengan hukum, salah satu perlindungan hak anak adalah adanya pendampingan pada saat anak dihadapkan dalam persidangan anak di pengadilan sehingga anak terjamin hak-haknya selama persidangan berlangsung. Prapenelitian yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kota Padang ditemukan bahwa tidak semua anak yang berhadapan dengan hukum pada proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakantan padahal, setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sehingga dalam hal ini penulis fokus untuk melihat proses pelaksanan pendampingan tersebut
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
No full textKorupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Tidak hanya merugikan keuangan negara, namun korupsi juga menghilangkan legitimasi penegakan hukum dengan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Tentu dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut tidak akan berjalan lancar jika masih terdapat pihak-pihak yang berupaya menciderai proses penegakan hukum berupa menghalangi dan merintangi proses penegakan hukum atau dikenal dengan istilah Obstruction of Justice. Namun dalam pengaturannya, Obstruction of Justice masih menyisakan masalah. Dimana, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) yang mengatur Obstruction of Justice memunculkan kerancuan dalam memahami maksud delik ini. Khususnya dalam frasa “sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsungâ€. Menjawab persoalan tersebut, maka perlu diketahui bagaimana eksistensi pengaturan Obstruction of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK dan bagaimana pula penegakan hukum dan kendala yang dihadapi untuk menindak Obstruction of Justice tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa eksistensi pengaturan Obstruction of Justice perlu ditata ulang sehingga dapat ditentukan apakah suatu perbuatan tersebut dianggap sengaja untuk menghalangi proses hukum berdasarkan parameteter yang telah ditentukan. Studi ini menyarankan perlunya merevisi UU PTPK, memperkuat sinergitas antar lembaga penegak hukum, memanfaatkan undang-undang terkait korupsi yang ada, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, dan meningkatkan kesadaran publik. Upaya ini penting dilakukan sebagai pendekatan di masa depan dalam melawan korupsi
- …
