215 research outputs found
Analisis Kebijakan Tarif Air Pdam Tirta Asasta Kota Depok, Jawa Barat
No full textPDAM Tirta Asasta Kota Depok mengalami kesulitan dalam pemulihan
biaya dan penerimaan keuntungan akibat tingkat tarif yang terlalu rendah. Kondisi
ini menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan
menurut undang-undang dan mengalami kesulitan dalam perbaikan infrastruktur.
Berpasangan dengan tingkat kebocoran air yang mencapai 30%, perubahan tarif
air sangat penting dilakukan untuk pengelolaan air yang berkelanjutan. Preferensi
konsumen terhadap harga air dilibatkan dalam bentuk willingness to pay (WTP)
sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan tarif air. Penetapan tarif air di
Indonesia dengan mekanisme full cost recovery diatur dalam peraturan menteri
dalam negeri. Tarif dibagi menjadi tiga jenis: tarif rendah, tarif dasar, dan tarif
penuh. Tarif air yang telah diperoleh berdasarkan mekanisme full cost recovery
adalah Rp 8.941 untuk tarif dasar, Rp 2.012 dan Rp 5.767 untuk tingkat sosial dan
rumah sangat sederhana rendah, Rp 8.226 untuk instansi pemerintah, dan Rp
11.401 untuk tingkat penuh. WTP konsumen berada di antara Rp 5.352 dan Rp
7.256 dengan nilai median Rp 6.304
Analisis Pendapatan dan Pemasaran Cengkeh di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan
No full textTanaman cengkeh banyak dibudidayakan di Kabupaten Lampung Selatan, daerah
sentra tanaman cengkeh terdapat di Kecamatan Rajabasa khususnya di Desa
Tanjung Gading dan Desa Betung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengestimasi faktor-faktor produksi dan pendapatan usahatani cengkeh, serta
menganalisis efisiensi pemasaran komoditas cengkeh di Kecamatan Rajabasa.
Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, analisis
pendapatan usahatani, dan analisis Structure, Conduct, Performance (SCP),
analisis margin dan farmer’s share. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa variabel jumlah pohon, pupuk, tenaga kerja panen &
pascapanen, dan umur tanaman berpengaruh signifikan terhadap produksi cengkeh
di Kecamatan Rajabasa. Usahatani cengkeh di Kecamatan Rajabasa pada tahun
2018 memberikan keuntungan sebesar 157% dari total biaya yang dikeluarkan,
dalam perhitungan ini tidak memperhitungkan biaya dari awal penanaman hanya
memperhitungkan biaya perawatan dalam satu tahun. Struktur pasar yang ada di
Kecamatan Rajabasa mengarah pada struktur pasar oligopsoni dan didapatkan 3
saluran pemasaran, dari ketiga saluran pemasaran yang ada di Kecamatan
Rajabasa semua saluran pemasaran dapat dikatakan efisien karena memliki nilai
margin pemasaran yang rendah dan farmer’s share yang tinggi. Saluran
pemasaran yang paling baik ada pada saluran pemasaran III
Analisis Pendapatan dan Adopsi Sistem Usaha Tani Padi Organik di Desa Cepokosawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.
No full textUpaya peningkatan produktivitas hasil pertanian untuk memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat dengan pemberian input-input berbahan kimia
secara intensif memberikan dampak negatif bagi lahan yaitu menyebabkan
penurunan kualitas lahan (Surekha et al. 2013; Rai et al. 2014). Saat ini semakin
berkembang gaya hidup yang sehat dan pemanfaatan kembali ke alam (back to
nature) pada masyarakat baik lingkup nasional maupun internasional. Salah
satunya pertanian organik yang menjadi perhatian baik di tingkat produsen
maupun konsumen. Sertifikasi merupakan jaminan bagi konsumen dan
memberikan keuntungan bagi petani. Produk organik yang dihasilkan petani
memiliki harga yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan pasar. Namun
petani masih ragu karena belum mengetahui apakah pertanian organik dapat
meningkatkan pendapatan atau tidak. Tujuan penelitian ini adalah
mengidentifikasi perbedaan input dan output produksi padi organik dan
anorganik, membandingkan pendapatan petani padi organik dan anorganik, dan
menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi petani padi memilih sistem
pertanian organik. Hasil penelitian menunjukkan output usaha tani padi organik
5,04 persen lebih tinggi dibandingkan output usaha tani padi anorganik namun
proses produksi pada usaha tani padi organik lebih intensif dibandingkan pada
usaha tani padi anorganik sehingga membutuhkan tenaga kerja lebih banyak.
Harga gabah kering panen yang diterima petani padi organik lebih tinggi
dibandingkan harga yang diterima petani padi anorganik dengan selisih Rp 480
per kg. Asosiasi Petani Organik Boyolali membeli hasil panen hanya dari
sebagian petani padi organik karena jangkauan pemasaran yang masih terbatas.
Pendapatan atas biaya total petani padi organik 13,50 persen lebih tinggi
dibandingkan pendapatan atas biaya total petani padi anorganik. Hal ini
menunjukkan bahwa usaha tani padi organik lebih menguntungkan dibandingkan
usaha tani padi anorganik. Hasil dari analisis regresi logistik menunjukkan bahwa
variabel yang berpengaruh signifikan secara statistik pada taraf nyata 5 persen
terhadap keputusan petani memilih sistem organik di Desa Cepokosawit adalah
usia petani dan pengalaman bertani. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
dasar dalam penyusunan kebijakan terkait pengembangan padi organik disertai
dengan pemberdayaan kelompok tani dalam memproduksi pupuk organik dan
pestisida nabati yang banyak diperlukan dalam budidaya padi organik
Analisis Ekonomi Pemanfaatan Tanah Timbul di Kota Cirebon, Jawa Barat
No full textTanah timbul memiliki nilai ekonomi dan manfaat tersendiri bagi masyarakat sekitar pesisir di Kelurahan Lemahwungkuk dan Panjunan . Sebagian besar pemanfaatan tanah timbul saat ini adalah untuk pemukiman. Permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan tanah timbul di Kelurahan Lemahwungkuk dan Panjunan adalah kurang tegasnya pemerintah dalam menegakkan aturan pengelolaan dan pemanfaatan tanah timbul tersebut, kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas pengurugan sampah dan penebangan pohon mangrove yang berakibat pada populasi ikan berkurang dan pendapatan nelayan yang berkurang. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi status pemanfaatan tanah timbul di Kelurahan Lemahwungkuk dan Panjunan, (2) Mengidentifikasi pola penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul di Kelurahan Lemahwungkuk dan Panjunan, (3) Mengestimasi dampak dari pemanfaatan tanah timbul yang dilakukan di Kelurahan Lemahwungkuk dan Panjunan, dan (4) Merumuskan alternatif kebijakan pemanfaatan lahan yang lebih baik pada tanah timbul di Kelurahan Lemahwungkuk dan Panjunan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, Hedonic Price Method (HPM), loss of earnings, dan weighted sum model. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Status pemanfaatan tanah timbul hingga saat ini masih tidak jelas; (2) tanah timbul di Kelurahan Lemahwungkuk dan Panjunan dikuasai oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk permukiman; (3) dampak positif dari pemanfaatan tanah timbul dicerminkan dari harga lahan itu sendiri dan didapat lima karakteristik yang signifikan yaitu jarak tempat tinggal dengan pantai, jarak ke pasar terdekat, luas lahan, luas bangunan, dan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta dampak negatif dari pemanfaatan tanah timbul adalah hilangnya pendapatan nelayan (per bulan) sebesar Rp 165.911.307; (4) alternatif pemanfaatan tanah timbul yang prioritas untuk dilaksanakan adalah pengembangan objek wisata bahari
Analysis of production costs and pricing of drinking water at pt watertech estate cikarang
No full textAir merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan. Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang tidak terbatas dan berkelanjutan. PT Watertech Estate Cikarang sebagai perusahaan penyedia air bersih harus dapat mengolah air baku yang semakin menurun kualitasnya menjadi air bersih layak konsumsi untuk didistribusikan kepada konsumen.Tingginya biaya produksi akan mempengaruhi tarif air yang diberlakukan, sehingga analisis terhadap biaya produksi dan harga air minum pada PT Watertech Estate Cikarang perlu dilakukan. Penelitian ini juga menganalisis variabel-variabel yang berpengaruh terhadap produksi air serta mengevaluasi penetapan tarif dengan mekanisme full cost recovery. Produksi air pada PT Watertech Estate Cikarang dipengaruhi oleh variabel air baku dan penggunaan listrik. Saat ini tarif yang berlaku di PT Watertech Estate Cikarang telah memenuhi besaran tarif dengan mekanisme biaya pemulihan penuh. Berdasarkan mekanisme penetapan tarif full cost recovery maka diperoleh tarif dasar sebesar Rp 3.535/m 3 . Terdapat lima kelompok pelanggan yang mendapatkan subsidi dengan total subsidi sebesar Rp 1.386.922.515 dan rata-rata subsidi sebesar Rp 1.047/m 3 . Setelah adanya kenaikan tarif air pada bulan Maret 2013, terdapat tiga kelompok pelanggan yang mendapatkan subsidi dengan total subsidi sebesar Rp 453.042.830 dan rata-rata subsidi adalah Rp 1.558/m 3.Water is one of the essential elements in life. The need of clean water is unlimited and sustainable. PT Watertech Estate Cikarang as a supplier of clean water companies must be able to process raw water to be clean water that is feasible to be consumed by consumers. High production cost will affect the water tariff imposed, so that the analysis of the cost of production and pricing of drinking water at PT Watertech Estate Cikarang needs to be done. This research also analized variables that affect to the production of water, and evaluated the tariff the full cost recovery mechanism. Water production in PT Watertech Estate Cikarang is positively and significantly determined by raw water and electricity usage. Currently, Tariff in PT Watertech Estate Cikarang has fulfilled the mechanism of full cost recovery. Based on the full cost recovery mechanism, the basic tariff of clean water is Rp 3.535/m 3 . There were five groups of customers that get the subsidy amount Rp1.386.922.515 in total with an average subsidy at Rp 1.047/m 3 . After the increasing the tarrif in March 2013, there were three groups of customer get subsidy amount Rp 453.042.830 in total with an average subsidy at Rp 1.558/m3
Efisiensi Saluran Pemasaran Garam Rakyat di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur
No full textThe main problem in salt production are the financing and marketing subsystem. The middleman’s dominance made the condition of salt production more complicated. The objectives of this study are 1) to identify the characteristics of farmers based on the land right, 2) to estimate the average land productivity, 3) to estimate the average income of farmers, 4) to estimate the efficiency of marketing channels, and 5) to estimate income and revenue of the middleman. Based on analysis, most of the farmers are being in productive age and they had graduated on elementary school level. The BH (Bagi Hasil) Farmer is more productive than others (MS Farmer and SW Farmer). The first marketing channel (SP 1) is more efficient than the second one, which its farmer’s share are 95,83 % for KP 1, 94,74% for KP 2, and 94,12 % for KP 3. The BH Farmer has the lowest average income than others. These farmers get avarge income about Rp 11.804.600 per person per year. Every middleman in Padelegan Village got avarage revenue Rp 1.186.472.500 per year and their average income was Rp 336.000.300 per year per person. The result of this study can be a basic to make a policy about salt financing and marketing system in Padelegan Village
Analisis Pembayaran Jasa Lingkungan Air Bersih Di Hulu DAS Latuppa Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan
No full textThe increasing number of population and economic growth lead to the increasing of water demand. Furthermore, it will also affect the availability of fresh water to meet the needs of human activities. UNEP (2002) reported that the total of water consumption in the world reach 12.500-14.00 km3 per year. This number is believed will continuously increase as the increasing needs of a better life. The rise of watershed degradation (DAS) in supporting human activities leads to the increasing of people awareness to keep it sustainable. One way is to conduct an environmental policy that can control the use of resources (water resource) in a watershed area. One of watershed area in Sulawesi that serve fresh water for many people is Latuppa watershed in Palopo City. The watershed has big potential to support human life, such as a source of fresh water for water supply corporation (PDAM) of Palopo and for agriculture irrigation. But, the Latuppa watershed is now facing a serious problem, characterized by its biophysical changes due to the continuous unsustainable use by the community, either timber exploitation and firewood, housing, as well as the agricultural activities. As a consequence, flood is happened in rainy season and drought in dry season occurred in the last decade. Those problems faced by the upstream and downstream Latuppa watershed user including PDAM Palopo City, which is the water form Latuppa watershed is a source of intake for their corporation. Fluctuation of water volume in Latuppa river lead to disruption of the distribution of fresh water distribution to consumers of PDAM due to over capacity of water in rainy season with high contaminated and scarcity in dry season that could not fulfill the intake capacity of water production in PDAM Palopo. Therefore, the protection of water use system in the watershed area (DAS) of Latuppa upstream using payment mechanism for ecosystem services was initiated to minimize degradation of water catchment area that was purposed to maintain the continuity of fresh water produced by PDAM. The general objective of this study is to estimate the amount (price) of compensation for the upstream community keep the watershed sustain and provided appropriate organization to handle payment of environmental service to fresh water in Latuppa upstream area. The specific purposes of this study are: (1) to study local community’ perceptions and behavior for rehabilitating land and water in the upstream of Latuppa watershed, (2) to estimate the contribution of the economic value of raw water for the PDAM of Palopo, (3) to assess the ability of PDAM to pay for keeping the water catchment area in the upstream in order to remain sustainable supply of raw water, (4) analyze the institutional mechanisms for the implementation of payment for ecosystem services of fresh water in Latuppa watersheds. This research was conducted in two sub-districs, Mungkajang and Sendana, as two major areas located in Latuppa upstream of water stream area (DAS) Palopo. The data used were primary and secondary data. This research used Spearmen analysis (Likert scale), The mean score to identify population’s perceptions and attitudes towards conservation in water stream of Latuppa upstream, Residual value in production using Residual imputation approach to estimate contribution of economic value to water supply of PDAM Palopo, and Conversion value to study capability of PDAM to pay protection of water catchment area in upstream. To analyze elements involved in providing organization that would handle payment of environmental service in water stream of Latuppa area, analysis of stakeholders was used. Latuppa upstream communities in District Mungkajang and Sendana as a provider of ecosystem services especially To'buangin and Se'pon farmer groups are willing to rehabilitate land and water in the upstream of Latuppa watersheds area through payment mechanisms for ecosystem services. The total contribution of water rent to PDAM Palopo in 2013 was Rp 5.876.247.800. PDAM Palopo was able to distribute 5% of net profit to the population in water stream, Latuppa upstream especially to farmer groups of To’buangin and Se’pon in order to rehabilitate land and water in upstream area. PDAM Palopo and to farmer groups of To’buangin and Se’pon were primary stakeholders and Wallacea Palopo, Forum of DAS Paremang, Forestry department in Palopo, agriculture department in Palopo, BPDAS Saddang, BLH Palopo, and PSDA Palopo were secondary stakeholders by which they will involve in organization of payment of environmental service to fresh water in Palopo
Analisis Kelayakan Ekonomi Dan Keberlanjutan Pengolahan Biogas Dari Limbah Cair Tahu Di Desa Kalisari, Purwokerto
No full textIndustri tahu merupakan industri yang berpotensi merusak lingkungan karena limbah cair yang dihasilkan oleh industri tahu mengandung kandungan yang berbahaya bagi lingkungan. Desa Kalisari merupakan salah satu sentra industri tahu dengan jumlah kurang lebih 250 pengrajin, dimana dalam proses produksinya menghasilkan limbah berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat tahu yang dihasilkan di Desa Kalisari, Purwokerto tidak menimbulkan permasalahan bagi lingkungan karena sudah diolah kembali menjadi pakan ternak. Namun tidak demikian halnya dengan limbah cair tahu yang masih menimbulkan permasalahan lingkungan berupa pencemaran air sungai dan bau yang tidak sedap. Pemerintah dalam menanggapi permasalahan ini sudah membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berjumlah empat unit yang diberi nama Biolita 1, Biolita 2, Biolita 3, dan Biolita 4. Keempat unit IPAL tersebut memiliki lokasi yang tersebar di lokasi yang berbeda sesuai dengan lokasi berkumpulnya para pengrajin tahu. Pada awal pembangunan IPAL di Desa Kalisari, pemerintah masih belum memperhitungkan manfaat dan biaya ekonomi yang dihasilkan oleh IPAL tersebut seperti tingkat keuntungan yang diperoleh apabila menjual biogas kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah dari LPG. Penetapan harga biogas (biogas pricing) di Desa Kalisari masih belum dilakukan dengan benar karena sampai saat ini masyarakat Desa Kalisari masih membayar biogas dengan tarif yang sama untuk berapapun jumlah biogas yang mereka manfaatkan. Biogas pricing di Desa Kalisari juga dimaksudkan untuk menghindari para free rider dalam pemanfaatan biogas secara berlebihan, memperoleh cashflow yang bernilai positif sehingga mampu menarik investor dalam berinvestasi dalam penyediaan biogas sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG. Pembangunan IPAL di Desa Kalisari khususnya di Biolita 3 menimbulkan biaya dan manfaat. Analisis kelayakan ekonomi untuk proyek IPAL diperlukan untuk melihat keberlanjan dalam pemanfaatan biogas, hasil dari analisis ini dapat dijadikan acuan untuk proyek pembangunan IPAL di Desa Kalisari selanjutnya apabila umur ekonomi IPAL yang sedang berjalan saat ini habis. Biaya yang timbul dari pembangunan IPAL meliputi biaya finansial dan biaya sosial. Biaya finansial meliputi biaya investasi dan operasional, sedangkan biaya sosial meliputi opportunity cost yang timbul dari pemanfaatan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan biogas. Manfaat yang timbul dari pembangunan biogas meliputi manfaat finansial dan manfaat sosial. Manfaat finansial meliputi penerimaan yang didapat dari pemanfaatan biogas oleh masyarakat dan manfaat sosial meliputi penghematan bahan bakar, peningkatan produktivitas lahan, dan penurunan biaya perbaikan lahan. Penetapan nilai ekonomi (pricing biogas) didapat dari metode Break Even Point (BEP) yang menghasilkan nilai sebesar Rp 2.500/m3. Nilai ini diperoleh dari perhitungan yang menggunakan biaya-biaya yang timbul dari IPAL yang dibangun di Biolita 3 dengan asumsi bahwa pemanfaatan teknologi dan biaya pembangunan IPAL per m3 untuk seluruh biolita adalah sama. Baik analisis kelayakan finansial maupun ekonomi dilakukan dengan menggunakan dua skenario. Skenario 1 menggunakan harga biogas yang didapat melalui metode BEP dan Skenario 2 menggunakan harga biogas yang didapat dari iuran masyarakat di Biolita 3 yaitu sebesar Rp 20.000/RT/bulan. Hasil yang diperoleh dari Skenario 1 pada analisis kelayakan finansial menunjukkan bahwa proyek layak untuk dijalankan yang ditunjukkan oleh NPV yang bernilai positif yaitu sebesar Rp 201.636.675 dan hasil pada Skenario 2 menunjukkan bahwa proyek tidak layak untuk dijalankan karena menghasilkan NPV yang bernilai negatif yaitu sebesar Rp 443. 128.325. Hasil yang diperoleh dari Skenario 1 pada analisis kelayakan ekonomi menunjukkan bahwa proyek layak untuk dijalankan yang ditunjukkan oleh NPV yang bernilai positif yaitu sebesar Rp 392.704.986 dan hasil pada Skenario 2 menunjukkan bahwa proyek tidak layak untuk dijalankan karena menghasilkan NPV yang bernilai negatif yaitu sebesar Rp 252.060.040. Analisis sensitivitas juga dilakukan pada IPAL yang terdapat pada Biolita 3. Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan tiga skenario. Skenario 1 mengasumsikan bahwa terjadi penurunan konsumsi biogas sebesar 34,8%, Skenario 2 mengasumsikan bahwa terjadi peningkatan pada tarif dasar listrik yaitu sebesar 15%, dan Skenario 3 mengasumsikan bahwa terjadi penurunan harga biogas dari Rp 2.500/m3 menjadi Rp 1.450/m3. Dasar penurunan harga biogas tersebut adalah masyarakat hanya mau membayar biogas apabila harga yang dibayarkan tidak lebih dari pengeluaran untuk mengonsumsi LPG 3 kg sebelum selama satu bulan. Hasil yang diperoleh dari ketiga skenario tersebut menunjukkan bahwa proyek pembangunan IPAL masih layak untuk dijalankan. Berdasarkan temuan di lapangan, jenis pengelolaan yang dapat digunakan untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan IPAL adalah BUMDes. Pemanfaatan biogas secara berkelanjutan dapat dilakukan apabila BUMDes dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karena itu tetap diperlukan pengawasan dan monitoring dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
Peranan Kemitraan dalam Rantai Nilai Kangkung Organik dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani Mitra di Agribusiness Development Station (ADS)
No full textKangkung memiliki rata-rata konsumsi terbesar pada tahun 2017. Hal ini
mencerminkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga
kesehatan. Dewasa ini, masyarakat mulai beralih mengonsumsi sayuran organik,
sehingga berimplikasi terhadap peningkatan permintaannya. Sejalan dengan hal
tersebut, petani kangkung di Kabupaten Bogor mulai mengembangkan usahatani
sistem organik. Namun, petani tersebut masih didominasi oleh usahatani skala
kecil dan memiliki kendala terkait kualitas hasil pertanian. Petani membutuhkan
strategi untuk mengembangkan usahataninya yaitu dengan menjalin kemitraan.
Agribusiness Development Station (ADS) merupakan lembaga kemitraan di
Kabupaten Bogor yang membantu petani dalam membudidayakan sayuran
organik hingga menjamin pemasaran hasil pertanian. Tujuan penelitian ini yaitu:
(1) mengidentifikasi pola kemitraan petani mitra dan ADS, (2) menganalisis rantai
nilai kangkung organik di ADS, dan (3) menganalisis pengaruh kemitraan
terhadap rantai nilai dan pendapatan petani mitra kangkung organik di ADS.
Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif (kemitraan dan rantai nilai),
analisis pendapatan, marjin pemasaran dan analisis kinerja rantai nilai. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan ADS berpola dagang umum dan
termasuk kemitraan Prima Madya. Hubungan dalam kemitraan ADS memiliki tipe
relational. Kemitraan yang dijalankan memberikan dampak positif terhadap
pendapatan, memperpendek saluran pemasaran, mempermudah penyaluran
informasi, menciptakan koordinasi yang baik antar pelaku dalam rantai nilai dan
menghasilkan marjin pemasaran yang kecil
Analisis Efisiensi Pemasaran dan Pendapatan Usaha Pengolahan Ikan Teri Asin di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung.
No full textPermasalahan utama pada usaha pengolahan ikan teri asin di Pulau
Pasaran adalah sistem pemasaran dan pembiayaan. Sentra pengolahan ini
memberikan produksi olahan hasil perikanan tertinggi di Provinsi Lampung,
namun hal itu tidak sejalan dengan hasil perikanan yang dipasarkan di Kota
Bandar Lampung. Tujuan utama penelitian adalah 1) mengidentifikasi pengadaan
input dan hasil produksi usaha pengolahan ikan teri asin, 2) mengidentifikasi
struktur, perilaku dan kinerja pasar (S-C-P) pada saluran pemasaran usaha
pengolahan ikan teri asin, dan 3) menganalisis efisiensi pemasaran dan
pendapatan usaha pengolahan ikan teri asin di Pulau Pasaran Kota Bandar
Lampung. Hasil analisis menunjukkan pengolahan dengan input produksi ikan
basah sebanyak 2,16 kg akan menghasilkan produksi sebanyak 1 kg ikan teri
kering. Selanjutnya, saluran pemasaran 3 merupakan saluran yang paling efisien
dengan nilai mrjin pemasaran sebesar 3,23 untuk ikan teri buntiau dan sebesar
5,13 untuk ikan teri jengki. Rata-rata pendapatan pengolah skala usaha kecil
adalah sebesar Rp 25.667.720 per orang per bulan, pengolah skala usaha
menengah sebesar Rp 75.130.861 per orang per bulan dan pengolah skala usaha
besar sebesar Rp 176.441.169 per orang per bulan pada saat kondisi musim angin
normal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan
kebijakan terkait dengan perbaikan sistem pemasaran dan permodalan usaha
pengolahan ikan teri asin di Pulau Pasara
- …
