1,721,349 research outputs found
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah (Studi Putusan Nomor 526/PID.SUS-LH/2017/PN.TRG)
No full textThe existence of law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), is expected to be a reference material for law enforcement officials to act against those who have intentionally or unintentionally committed environmental pollution. Through this study, the author is expected to find new things and solutions that are useful in reducing the occurrence of pollution from the act of dumping waste without permission. By observing the judge's decision and its impact after the verdict was handed down and the response from the general public was made the background of the thesis entitled "Corporate Criminal Liability for Conducting Waste Dumping (Study of Decision Number: 526 / PID.SUS-LH / 2017 / PN.TRG)"
The problem in this research is the regulation of waste dumping based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Corporate Criminal Liability for committing criminal waste dumping as well as implementing the law against waste dumping crime based on Decision Number 526 / Pid.Sus-LH / 2017 / PN.Trg.
The Legal Research Method used in this research is a type of Normative Jurisprudence research wherein juridical understanding in addition to referring to legal norms contained in legislation and /or court decisions and legal norms that exist in society, also see synchronization a rule with other rules in a hierarchical manner.
Based on the results of research conducted on Decision Number: 526 / Pid.Sus-LH / 2017 / PN.Trg it can be concluded that the Judge's consideration in imposing a criminal penalty of IDR2,000,000,000.00 (two billion rupiahs) provided that if the fine is not paid within 1 (one) month after this decision has permanent legal force, the Defendant's property PT. INDOMINCO MANDIRI was confiscated and auctioned off to pay the fines.Keberadaan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang telah sengaja atau tidak sengaja telah melakukan pencemaran lingkungan. Melalui kajian yang dilakukan penulis ini diharapkan akan menemukan hal-hal baru dan solusi yang bermanfaat dalam mengurangi terjadinya pencemaran tindakan dumping limbah tanpa izin. Dengan memperhatikan putusan hakim dan dampaknya setelah putusan dijatuhkan serta tanggapan dari masyarakat umum menjadi latar belakang dibuatnya skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindakan Dumping Limbah (Studi Putusan Nomor: 526/PID.SUS-LH/2017/PN.TRG)”.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana dumping limbah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang melakukan tindak pidana dumping limbah serta penerapan hukum terhadap tindak pidana dumping limbah berdasarkan Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Trg.
Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yurudis Normatif yaitu dimana pengertian yuridis selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan atau putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Trg maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa PT. INDOMINCO MANDIRI disita dan dilelang untuk membayar sejumlah denda tersebut.105 HalamanSkripsi Sarjan
Reasons for Seeking Judicial Review of Death Sentences to Imprisonment
No full textThe submission of a review of the death penalty often raises various challenges, such as the limited time for implementation, the complexity of proving novum, and public resistance to reducing sentences that are considered detrimental to the public's sense of justice. In addition, the reasons underlying the submission of judicial review are also a concern, whether based on legal, humanitarian, or other conditions that are considered relevant. The research method used is a normative legal research method conducted by library research using primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis used is qualitative analysis and uses a statutory approach and case approach. The results of this study indicate that the legal remedy of judicial review is to review court decisions that have permanent legal force and that can change the death penalty to imprisonment. The factors for changing the sentence are that the death penalty is contrary to the constitution and Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, as well as international human rights instruments that have been ratified by Indonesia, such as the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. In addition, the form of reasons for filing a judicial review are There are new circumstances that give rise to a strong suspicion that the verdict would have been different if the circumstances were known at the time of the trial, Decisions that are contrary to other decisions made by the same or the same level of court, There are lies, deceit, or false evidence that has been declared by the criminal judge, There are decisive evidence that was not found when the case was examined, Decisions that grant things that are not demanded or more than what is demanded Decisions that have not decided a part of the claim without consideration of the causes100 PagesSkripsi Sarjan
Sinergitas antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dengan Polres Langkat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
No full textSemakin majunya teknologi yang kita rasakan tidak luput juga dari semakin banyaknya cara pelaku penyalahgunaan narkotika dalam mendapatkan barang haram tersebut. Sampai saat ini narkotika masih menjadi salah satu permasalahan terbesar yang sedang dihadapi Negara Indonesia. Sehingga dalam hal pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, Badan Narkotika Nasional bergandengan tangan baik dengan POLRI, Kejaksaan maupun instansi pemerintah lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana sinergitas antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dengan Polres Langkat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, dan kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dan Polres Langkat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu pengumpulan data sekunder dengan penelitian kepustakaan, dan pengumpulan data primer melalui wawancara. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti penulis di lapangan lalu ditambahakan dengan tinjauan-tinjauan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang dapat disimpulkan secara komperhensif. Sinergitas antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dengan Polres Langkat yaitu dalam bentuk koordinasi dan komunikasi. Sehingga dapat mendukung satu sama lain dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Dilakukannya koordinasi dan komunikasi antara keduanya tidak mengurangi kemandirian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat maupun Polres Langkat dalam melakukan tindakannya terhadap perkara yang ditangani. Dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat memiliki kendala diantaranya keterbatasan personil, keterbatasan anggaran dana dan tidak adanya prasarana seperti lembaga rehabilitasi gratis di Kabupaten Langkat guna memaksimalkan penegakan konsep restorative justice kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Sedangkan Polres Langkat memiliki kendala yaitu terbatasnya IT (Information technology) seperti alat sadap handphone. Namun Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat maupun Polres Langkat tetap melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin untuk memberantas pelaku tindak pidana narkotikaThe more advanced technology that we feel does not escape the increasing number of ways that narcotics abusers get to get these illicit goods. Until now, narcotics is still one of the biggest problems facing the State of Indonesia. So that in terms of preventing and eradicating the abuse of illicit narcotics trafficking, the National Narcotics Agency works hand in hand with the Indonesian National Police, the Attorney General's Office and other government agencies. The problem raised in this thesis is how the synergy between the National Narcotics Agency of Langkat Regency and the Langkat Police in the context of preventing and eradicating narcotics crimes, and the obstacles faced by the National Narcotics Agency of Langkat Regency and Langkat Police in preventing and eradicating narcotics crimes and to overcome these obstacles. This thesis research is an empirical juridical research, namely secondary data collection with library research, and primary data collection through interviews. The results of the study were analyzed qualitatively, namely by describing the conditions of the object studied by the author in the field and then added with literature reviews and legislation in order to obtain a final conclusion that can be concluded comprehensively. The synergy between the National Narcotics Agency of Langkat Regency and the Langkat Police Station is in the form of coordination and communication. So that they can support each other in efforts to prevent and eradicate narcotics crimes. The coordination and communication between the two does not reduce the independence of the National Narcotics Agency of Langkat Regency and the Langkat Police Station in carrying out their actions on the cases being handled. In carrying out efforts to prevent and eradicate narcotics crimes, the National Narcotics Agency of Langkat Regency has constraints including limited personnel, limited budget funds and the absence of infrastructure such as free rehabilitation institutions in Langkat Regency in order to maximize the enforcement of the concept of restorative justice for addicts and victims of narcotics abuse. Meanwhile, Langkat Police have a problem, namely the limited IT (Information technology) such as mobile phone tapping devices. However, the National Narcotics Agency of Langkat Regency and the Langkat Police are still carrying out their duties to the maximum extent possible to eradicate narcotics criminals.114 HalamanSkripsi Sarjan
Model Lingkungan Pengelolaan Sampah Perkotaan (Studi Kasus Kota Medan)
No full textThis study aims to develop an environmental model of municipalities solid waste management, which is then elaborated operationally to : (1) analyze the community preferences toward the solid waste management system in Medan Municipalities(2) determine municipalities solid waste management alternative technologies that synergizes with the community preferences and the Act No. 18 of 2008 regarding Waste Management, (3) develop model and analyze the environmental contribution of the municipalities solid waste which managed by the formal sector and informal sector. The study results showed that : (1) the community assessment towards solid waste management system in Medan Municipalities that based on the municipalities solid waste management aspect is fall under the preference scale of good enough with an average score = 2.73 and the bivariate correlation values = -0.706 that correlate to the preference scale of not good, (2) the alternative technologies of municipalities solid waste management that synergizes with the community preferences which based on the municipalities solid waste management aspects, consist of: (1) AD-MBT with the eigenvector value = 0.240, (2) Gasification with the eigenvector value = 0.165 and (3) Incineration with the eigenvector value = 0.145, (3) Through the development of models and analysis towards the environmental and economic contribution value that generated by the formal and informal sector in managing the municipalities solid waste, it is known that the model which can manage the sustainable solid waste management is the model that: (1) improving recyclable waste management activities which currently is still around 19% of the available potential recyclable waste in Medan Municipalities along with involving the informal sector and the community, (2) applying AD-MBT technologies towards the final processing of municipalities solid waste; (3) maintaining the growth rate of SI in managing municipalities recyclable waste in the range of 8.022%.Studi ini bertujuan untuk mengembangkan model lingkungan pengolahan sampah perkotaan yang secara operasional dielaborasi untuk : (1) Menganalisis preferensi masyarakat kota Medan terhadap sistem pengelolaan sampah perkotaan di kota Medan; (2) Menentukan alternatif teknologi pengelolaan sampah perkotaan yang bersinergi dengan preferensi masyarakat dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; (3) Membangun model dan menganalisis kontribusi dari sampah perkotaan yang dikelola oleh sektor formal dan sektor informal terhadap lingkungan. Hasil studi memperlihatkan : (1) Penilaian masyarakat secara menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah perkotaan di Kota Medan yang dilaksanakan oleh sektor formal dengan berdasarkan aspek-aspek pengelolaan sampah perkotaan termasuk dalam kategori belum baik dengan skor rata-rata sebesar 2.73 serta nilai korelasi sebesar -0,706 terhadap rentang penilaian Tidak Baik; (2) Alternatif teknologi pengelolaan sampah perkotaan yang bersinergi dengan preferensi masyarakat dan UUPS yang didasarkan atas kriteria aspek pengelolaan sampah perkotaan terdiri atas : (1) AD-MBT dengan nilai eigenvector = 0,240; (2) Gasification dengan nilai eigenvector = 0,165 dan (3) Inceneration dengan nilai eigenvector = 0,145; (3) Melalui pengembangan model dan analisis kontribusi lingkungan dan nilai ekonomis yang dihasilkan oleh sektor formal dan sektor informal dalam mengelola sampah perkotaan, diketahui bahwa model yang dapat mengelola sampah perkotaan di Kota Medan secara berkelanjutan adalah model yang : (1) meningkatkan aktifitas pengelolaan sampah daur ulang yang saat ini masih berkisar 19% dari potensi SDU yang tersedia di Kota Medan baik dengan cara melibatkankan sektor informal maupun masyarakat umum; (2) menerapkan alternatif teknologi pengelolaan AD–MBT pada tahapan pemrosesan akhir sampah perkotaan.; (3) menjaga laju pertumbuhan SI dalam mengelola sampah daur ulang perkotaan pada kisaran 8,022%.348 HalamanTesis Magiste
Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 635/PID.SUS/2018/PN BTM)
No full textTindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian merupakan salah satu tindak pidana yang sedang mendapat perhatian masyarakat. Penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dapat mendorong terjadinya diskriminasi, kekerasan, bahkan perpecahan bangsa. Seiring dengan kemajuan teknologi, tindak pidana ini merambat ke lingkup dunia maya. Rumusan masalah yang dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian di Indonesia, bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penyebaran infomasi yang menimbulkan rasa kebencian (berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 635/PID.SUS/2018/PN BTM), dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian, mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap putusan pengadilan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian, serta mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap peraturan tertulis dan bahan hukum lain yang menjadi panduan manusia dalam berperilaku sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum.
Secara umum pengaturan pengaturan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008, dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Penerapan hukum terdapat dalam putusan pengadilan negeri batam No. 635/Pid.Sus/2018/PN-BTM, serta penanggulangan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal yaitu kebijakan penal dan kebijakan nonpenal.108 HalamanSkripsi Sarjan
The Position of the Anti Land Mafia Task Force Team in Handling Land Crime Cases in the National Land Office Region of North Sumatera Province
No full textThe synergy built by the Ministry of ATR/BPN with Law Enforcement Institutions, such as the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and the Police of the Republic of Indonesia in the Anti-Land Mafia Task Force, provides effectiveness and efficiency in resolving land mafia crimes. Research problems regarding the forms and characteristics of land crimes in the jurisdiction of the North Sumatra BPN Regional Office. Legal Arrangements and Position of the Anti-Land Mafia Task Force Team in handling land mafia cases based on the Cooperation Guidelines within the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. Obstacles and Efforts of the Anti-Land Mafia Task Force Team in handling land crime cases. Type of empirical research, the approach used is a statutory approach. Data collection techniques in writing literature studies and field studies. Data analysis uses qualitative. The forms and characteristics of land crimes committed by the land mafia in the jurisdiction of the North Sumatra Province BPN Regional Office are systematic and planned. Apart from that, their actions violate the law and are carried out jointly and can be identified through several main characteristics, including Document Falsification, Data Manipulation, Collusion with Officials. Position of the Team: This team is under the direct coordination of the Ministry of ATR/BPN, which has the authority to manage and regulate land in Indonesia. This team has a strategic position in law enforcement and resolving cases related to the land mafia. Its duties and functions are to identify and investigate. The team is tasked with identifying and investigating land mafia cases, as well as collecting evidence needed for the legal process. Obstacles and Efforts of the Anti-Land Mafia Task Force Team in Handling Land Crime. Internal obstacles include limited human resources (HR), inter-agency coordination, complicated bureaucratic processes, budget limitations, and lack of training and education. External barriers include resistance from criminals, corruption, influence of power, lack of public awareness, and social and political pressure.100 PagesSkripsi Sarjan
Legal Protection for Victims of Online-Based Fraud inThe Modes of Phising and Pharming Abstract
No full textThis research iconcerns legal protection for victims of online fraud based
ion phishing and pharming methods. The research method applied is normative
juridical through case studies and literature. This research data is amechanism or procedure for law enforcement efforts for online-based fraud using
phishing and pharming modes, criminalization of perpetrators, and legal
protection ifor victims. The data is derived from primary, secondary and tertiary
legal materials collected using documentation techniques and literature studies:
studying documents from the Directory of Supreme Court Decisions, books,
journals, scientific works and statutory regulations. This research data was
analyzed descriptively analytically. Data is compiled, processed, analyzed and
concluded to answer the problem formulation of this thesis. The results of data
analysis became the findings of this research.
This research found that (1) Law Enforcement efforts in handling cases of
online-based fraud using phishing and pharming modes in Indonesia were carried
out based on Law Number 11of 2008 concerning Information and Electronic
Transactions as amended by Law Number 19 of 2016; (2) Punishment of
perpetrators of online-based fraud via phishing and pharming modes is icarried
out with reference to Article 45 A paragraph (1) jo. Article 28 paragraph (1) of
Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions
which regulates that perpetrators of criminal acts of fraud based on online
phishing and pharming modes shall be punished with imprisonment for a
maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of IDR. 1,000,000,000 (one
billion rupiah). The punishment is carried out following the following stages:
Reception of the Police Report, Investigation, Investigation (Notification Letter of
Commencement of Investigation, Coercive Attempt/Arrest, Detention, Search,
Confiscation, Summoning, Examination, Determination of Suspect, Arrest,
Prosecution by Public Prosecutor), and Trial (Reading of the Indictment, Reading
of Objections/Exceptions, Interim Decision, Examination, Reading of Charges,
Reading of Defense, and Verdict) (3) Legal Protection for Victims of Online Based
Fraud The Phishing and Pharming Modes provided by the Republic of
Indonesia follows what is stated in Law Number 31 of 2014 concerning
Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and
Victims, namely in forms of compensation, restitution and assistance.113 PagesSkripsi Sarjan
‘Pencurian Upah’ dan Upaya Penegakan Hukum Pidana di Sumatera Utara
No full textBeberapa dekade terakhir, aktivis hak-hak pekerja dan sarjana hukum telah menggunakan istilah ‘pencurian upah’ dalam menggambarkan pelanggaran di tempat kerja. Frasa tersebut memunculkan kejelasan moral tertentu bahwa pencurian itu salah dan patut dikriminalisasikan. Adapun penegakan hukum pidana ‘pencurian upah’ sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak dasar pekerja buruh terhadap pekerjaan yang layak sebagaimana diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana pengaturan ‘pencurian upah’ di Indonesia, bagaimana kasus ‘pencurian upah’ di Sumatera Utara, dan bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap kasus ‘pencurian upah’ di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sifat penelitiannya adalah deskriptif dengan cara pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum dalam skripsi ini diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum testier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.
‘Pencurian upah’ di Indonesia, diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai suatu tindak pidana yang terdiri dari dua actus reus yaitu pelanggaran upah minimum dan pelanggaran upah lembur. Adapun kasus ‘Pencurian Upah’ di Sumatera Utara merupakan masalah yang meluas dan terjadi hampir di seluruh elemen pekerjaan. Akan tetapi, penegakan hukum pidana terhadap kasus ‘pencurian upah’ di Sumatera Utara masih belum memadai, hanya sedikit kasus ‘pencurian upah’ yang berujung pada penegakan hukum pidana. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengawas ketenagakerjaan, minimnya pengetahuan aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai pidana ‘pencurian upah’, serta ketakutan para pekerja/buruh akan retalasi (pembalasan) dari pengusaha jika melaporkan ‘pencurian upah’ yang dialaminya. Oleh karena itu, diperlukan penambahan jumlah pengawas ketenagakerjaan, diperlukannya sosialisasi secara meluas terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat umum bahwa ‘pencurian upah’ merupakan suatu tindak pidana serta diperlukannya aturan yang lebih menjamin perlindungan pekerja/buruh yang melaporkan ‘pencurian upah’ yang terjadi pada dirinya untuk mencegah terjadinya retalasi (pembalasan) dari pengusaha/pemberi kerja.215 HalamanSkripsi Sarjan
Model Pengendalian Perumahan Sederhana Dalam Sistem Perumahan Berkelanjutan Perkotaan Berbasis Rendah Emisi CO2
No full textSince it was built in 1995, the period between 2000 until 2009 approximately 89 percent of houses have been doing various home renewal in the form of restoration, renovation, or reconstruction of buildings. The whole house renewal resulted in CO2 emissions through activities; pre-construction, construction and post construction. Various studies show that the generation of CO2 emission was not only generated from the construction process itself but also by all aspects of the utilization of space in the housing. To prevent and control the impact of greenhouse gas emissions then the policy of controlling CO2 emissions is done by studying the dynamics of systems of housing and urban life in the Simple Housing Griya Martubung IMe dan. Qualitative research conducted to gain knowledge about the various components of the design of housing related to CO2 emissions generation. Each component of a simple housing system at Griya Martubung I Medan is investigated through fenomenological analysis by conducting in-depth interviews, observation, and discussion of the various stakeholders. From the analysis of the components obtained knowledge that the generation of CO2 emissions in the Griya Martubung I housing system is influenced by the interactions the various components; sub-systems environment supporting low-income housing, sub-systems environment life support low-income housing, and sub-system of residential life norms. From the diagram of the interaction between the components of the three sub-systems, it is obtained a causal relationships diagram model causal relationships, interaction logic and character of each components. Next, the chart models can be transformed into a simple model of urban housing policy of low CO2 emissions. Implementation of control policy model is expected to be a significant advance in the practice of sustainable urban design of low-income housing low CO 2 emissions.Sejak dibangun tahun 1995, kurun waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 kurang lebih 89 persen rumah telah melakukan berbagai perombakan rumah baik berupa restorasi, renovasi, ataupun rekonstruksi bangunan. Seluruh perombakan rumah ini menghasilkan emisi CO2 melalui aktifitas-aktifitas; pra-kontruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. Berbagai studi menunjukkan bahwa timbulan CO2 ternyata tidak hanya dihasilkan dari proses konstruksi semata tetapi juga oleh seluruh aspek pemanfaatan ruang pada perumahan. Untuk pencegahan dan penanggulangan dampak emisi gas rumah kaca ini maka kebijakan pengendalian emisi CO2 dilakukan dengan mempelajari dinamika sistem penyelenggaraan perumahan dan kehidupan perkotaan di Perumahan Sederhana Griya Martubung I Medan. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai komponen perancangan perumahan yang berhubungan dengan timbulan emisi CO2. Masing-masing komponen sistem perumahan sederhana diteliti melalui fenomenologikal analisis dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, dan diskusi terhadap berbagai pemangku kepentingan. Dari analisa komponen diperoleh pengetahuan bahwa timbulan emisi CO2 dalam sistem perumahan Griya Martubung I dipengaruhi oleh interaksi-interaksi berbagai komponen; sub-sistem lingkungan penunjang perumahan sederhana, sub-sistem lingkungan penunjang kehidupan perumahan sederhana, dan sub-sistem norma kehidupan perumahan sederhana. Dari bagan interaksi antar komponen ketiga sub-sistem diperoleh model bagan hubungan sebab-akibat serta logika interaksi dan karakter masing-masing komponen. Selanjutnya bagan model yang ada dapat ditransformasikan kedalam model kebijakan pengendalian perumahan sederhana perkotaan rendah emisi CO2. Implementasi dari model kebijakan pengendalian ini diharapkan dapat dikembangkan dalam praktek perancangan perumahan sederhana berkelanjutan perkotaan rendah emisi CO2.242 HalamanDisertasi Dokto
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah (Studi Putusan Nomor 526/PID.SUS-LH/2017/PN.TRG)
No full textThe existence of law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), is expected to be a reference material for law enforcement officials to act against those who have intentionally or unintentionally committed environmental pollution. Through this study, the author is expected to find new things and solutions that are useful in reducing the occurrence of pollution from the act of dumping waste without permission. By observing the judge's decision and its impact after the verdict was handed down and the response from the general public was made the background of the thesis entitled "Corporate Criminal Liability for Conducting Waste Dumping (Study of Decision Number: 526 / PID.SUS-LH / 2017 / PN.TRG)"
The problem in this research is the regulation of waste dumping based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Corporate Criminal Liability for committing criminal waste dumping as well as implementing the law against waste dumping crime based on Decision Number 526 / Pid.Sus-LH / 2017 / PN.Trg.
The Legal Research Method used in this research is a type of Normative Jurisprudence research wherein juridical understanding in addition to referring to legal norms contained in legislation and /or court decisions and legal norms that exist in society, also see synchronization a rule with other rules in a hierarchical manner.
Based on the results of research conducted on Decision Number: 526 / Pid.Sus-LH / 2017 / PN.Trg it can be concluded that the Judge's consideration in imposing a criminal penalty of IDR2,000,000,000.00 (two billion rupiahs) provided that if the fine is not paid within 1 (one) month after this decision has permanent legal force, the Defendant's property PT. INDOMINCO MANDIRI was confiscated and auctioned off to pay the fines.Keberadaan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang telah sengaja atau tidak sengaja telah melakukan pencemaran lingkungan. Melalui kajian yang dilakukan penulis ini diharapkan akan menemukan hal-hal baru dan solusi yang bermanfaat dalam mengurangi terjadinya pencemaran tindakan dumping limbah tanpa izin. Dengan memperhatikan putusan hakim dan dampaknya setelah putusan dijatuhkan serta tanggapan dari masyarakat umum menjadi latar belakang dibuatnya skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindakan Dumping Limbah (Studi Putusan Nomor: 526/PID.SUS-LH/2017/PN.TRG)”.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana dumping limbah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang melakukan tindak pidana dumping limbah serta penerapan hukum terhadap tindak pidana dumping limbah berdasarkan Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Trg.
Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yurudis Normatif yaitu dimana pengertian yuridis selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan atau putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Trg maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa PT. INDOMINCO MANDIRI disita dan dilelang untuk membayar sejumlah denda tersebut.105 HalamanSkripsi Sarjan
- …
