1,720,987 research outputs found

    PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS COMMUNITY BASED MANAGEMENT (Studi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep)

    Full text link
    Coastal area is a rich resource Coastal, marine and fisheries. Coastal areas also have potential that can be developed as a marine tourism area. People who live in the coastal area, since the first also has to depend its life from the utilization of natural resources found in coastal areas.. CBM (Community Based Management) is one approach that will be used in optimizing community empowerment in coastal areas with the CBM approach, not only the economic growth of coastal communities will improve, but also ensure economic growth that can be enjoyed fairly and proportionally. Departement of Fishery Sumenep Regency in coastal community empowerment Community-based refers to the development of entrepreneurs in order to improve the quality of products in production and develop the economy through empowerment that is based on the management of coastal communities industry

    PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN (STUDI AKSELERASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA)

    Full text link
    Berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas –batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat  yang di akui dan atau di bentuk dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana di maksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.            Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat.            Kepala Desa adalah seseorang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, yang memiliki kewenangan antara lain pengaturan bagi kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, seperti : pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.Mengingat pentingnya peran kepala desa dalam mendukung visi dan misi pemerintah, maka penulis tertarik untuk menulis tentang “ Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan”

    Implementasi E-Government dalam Menjawab Tantangan Pelayanan Publik di Kabupaten Sumenep

    Full text link
    Di era globalisasi perubahan baik dalam lingkup sosial,ekonomi,politik dan pemerintahan tidak bisa terhindarkan. Karena dala globalisasi, kemajuan tekhnologi dan informasi semakin mempercepat perubahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari implementasi e-government sebagai salah satu awaban yang lahir dalam globalisasi. Sehingga hal ini menuntut tiap lapisan yang ada terutama dalam pemrintahan agar mulai meninggalkan sistem pelayana-pelayan yang based paper administration menjadi lebih efektif dengan menggunakan pelayanan yang berbasis digital/elektronik. Hal ini kemudian di ikuti oleh instansi pemerintah di tingkat pusat hingga daerah untuk menerapkan e-govenment dalam pelayanan publiknya, tidak terkecuali Sumenep sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk dan wilayah yang tersebar hingga kepulauan. Sehingga tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi e-govenmnrt di kabupaten sumenep sebagai jawaban dari perubahan di bidang komunikasi dan informasi di era globalisasi. Dimana metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif, untuk menjelaskan bagaiman iplemtasi egovenment di Kabupaten Sumenep

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

    Full text link
    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed

    Variations on the Author

    Full text link
    “Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship

    Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis

    Full text link
    We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis

    Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts

    Full text link
    We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more sophisticated methods

    Author Index

    No full text
    Nao informado

    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING ( STUDI PADA PUSKESMAS GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP )

    Full text link
    Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih tingginya angka stunting di indonesia pada tahun 2022 yang mencapai 21,6%, dan prevelensi stunting di jawa timur yang mencapai 19,2% sementara itu sumenep berada di urutan ke 15 di jawatimur dengan mencapai 21,6% sehingga terciptanyalah PeraturanPresidenNomor 72 Tahun 2021 2021TentangPercepatanPenurunan Stunting dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan Stunting. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh puskesmas Guluk- guluk dalam penurunan stunting. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif sebagai analisi data dengan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang memiliki 6 indikator yaitu : Ukuran dan Tujuan Kebijakan,Sumber Daya Manusia, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi, atau dan Politik. Implementasi kebijakan penurunan stunting di puskesmas guluk-guluk sudah berhasil. Lokasi yang saya pilih yaitu puskesmas Guluk-guluk. Alasan peneliti mengambil lokasi di lokasi tersebut dikarenakan puskesmas Guluk-guluk mampu menekan angka stunting di kecamatan Guluk-guluk, Hasil penelitian berdasarkan fukus penelitian implementasi kebijakan penurunan stunting di puskesmas guluk-guluk sudah sesuai dengan yang ditentukan, para implementor/pelaksana sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sumber daya yang terlibat dalam implementasi penurunan stunting cuckup maksimal. Pada konteks implementasi kebijakan penurunan stuntinng, agen pelaksana yang terlibat cukup demokratif dan persuasif. Hal ini mempengaruhi ketercapaian tujuan yang akan dicapai dengan batas waktu yang ditentukan. Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Stunting
    corecore