101 research outputs found
Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
No full textPengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam, dan kewenangan tersebut tidak lagi hanya terhadap orang Islam Bumi Putera, melainkan terhadap semua orang yang beragama Islam tanpa membedakan Ras atau golongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara: 1. Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang (bukan lagi menurut ajaran fiqh), 2. Kewarisan, wasiat dan hibah berdasarkan hukum Islam (menurut ajaran fiqh), 3. Wakaf dan shadaqoh
Tindak Pidana Pelanggaran Hak Desain Industri Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000
No full textThe violation of industrial design right has been regulated in UU no. 31/2000 and has been stated as criminal (ps.54) As it is categorized as offense that warrants complaint, there will be no law condemnation without any sue or complaint from the suffering party. As a matter of fact, this categorizing is not appropriate, as it is not fit whit the only reason of "memorie van toelichting" which is used to determine an offence
TINJAUAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DARI SUDUT WAWASAN POLITIK HUKUM NASIONAL
No full textPengaturan perlindungan hukum terhadap Desain Industri berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 masih belum memuaskan karena memiliki kelemahan mendasar pada materi muatannya, yaitu menyangkut kepastian hukum perumusan norma, sinkronisasi vertikal dan horisontal, maupun keterkaitannya dengan konsep-konsep Teoritik Desain dan Hak Kekayaan Perindustrian secara komprehensif integral
Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia
No full textKeberadaan masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar 1495 hasil amandemen mendapat pengakuan dan penghormatan, termaktub dalam Pasal 18B ayat 2. Pasal ini memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara, bagaimana komunitas diberlakukan. Kehadiran masyarakat adat merupakan suatu Kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan regulasi untuk penentuan keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang masih hidup di tingkat kabupaten dan kota tanpa rambu-rambu yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan konflik, baik antar daerah maupun antar pemerintah daerah dengan masyarakat hukum tertentu. Sejak era reformasi, masyarakat hukum adat seluruh Indonesia banyak melakukan penuntutan-penuntutan kembali hak mereka yang dirampas secara paksa atau dengan cara lain, baik oleh pemerintah maupun kelompok orang tertentu.The existence of tribute people on the Constitution of 1945, the result of amendment has acknowledged and appreciated in chapter 18 B verses 2. This chapter gives position of constitution to tribute people dealing with state, how they are performed. The coming of tribute people is a fact that history can be avoided by government. The regional government is given the authorization to make rules clearly. It can raise conflict either for between regional or regional government with certain law society. Since reformation, law of civil society inIndonesiademands much their rights which are stolen by government or other certain groups
KONSEPSI HARTA BERSAMA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT
No full textPerkawinan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan, sehingga menciptakan harta yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Dalam perkawinan terdapat dua harta yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bersama merupakan harta benda yang didapat selama perkawinan berlangsung. Ada tiga konsep yang mengulas mengenai harta bersama dari perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Ketika terjadi perceraian Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa harta bersama akan dibagi dua setengah untuk suami dan setengah untuk istri, sedangkan menurut Hukum Adat pembagian harta bersama diatur secara berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya.Marriage which known as the concept of unity between a man and a woman, and therefore creates a property that associated with the marriage. Along the marriage, there are known two types of property, private property and property in marriage. Property in marriage is property that is generated during the marriage. There are three concepts to review property in marriage rules, based on Islamic law, civil law, and customary law. When a marriage ended with divorce, the property in marriage shall be devided. Based on Indonesian Islamic Law and Indonesia civil law, the property in marriage shall be devided half and half for the husband and wife, but according to the community law, the property in marriage shall be devided differently from Indonesian Islamic Law and Indonesian Civil Law, the distribution of the property in marriage according to community law is set differently from one region to another region
ASPEK HUKUM PIDANA TELEMATIKA TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI DI ERA INFORMASI
No full textKejahatan di dunia maya adalah persoalan baru dan perbuatan pidana yang berdimensi baru. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan bisa memayungi bidang telematika. Namun, Undang-Undang tersebut masih memiliki kendala yuridis dan kendala penanganan tersangka. Banyak ketentuan-ketentuan yang menyangkut perbuatan yang dapat dihukum belum masuk dalam Undang-Undang tersebut.Crime in cyberspace is a new problem and new dimensions of criminal acts. Information Act and Electronic Transaction is expected to be an umbrella for the field of telematics. However, the Act still has the legal obstacles and constraints handling of suspects. Many of the provisions relating to actions that can be punished yet in the Act
- …
