1,720,970 research outputs found
Penjatuhan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 111/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR / oleh Anton Sudanto
No full textabstrak (A) Nama / NIM : Anton Sudanto / 205012029 (B) Judul : Penjatuhan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 111/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR (C) ix + 99 halaman + 4 (empat) lampiran, 2008 (D) Kata Kunci : Perdagangan Perempuan (E)Tindak pidana perdagangan orang atau yang lazim disebut dengan istilah trafficking dalam Bahasa Inggris, merupakan tindak kejahatan yang banyak dilakukan dalam setiap negara di dunia. Harus diakui, selama ini aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus trafficking sering terbentur dengan aturan atau dasar hukumnya. Dalam penulisan Skripsi ini dibahas kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 111/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR mengenai pidana perdagangan Perempuan Sebagai pekerja seks komersial, Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam penanganan kasus trafficking tersebut hanya terjawab di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 297, setelah berlakunya Undang-Undang Trafficking yaitu UU No. 21 Tahun 2007 dalam penyelesaian kasus trafficking telah ada kepastian hukum. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam kasus trafficking dan secara otomatis peraturan KUHP yang selama ini dipergunakan sudah tidak dijadikan dasar pengambilan putusan. (F)Daftar Acuan : 33 (1976-2007) (G)Dosen Pembimbing : Hanafi Tanawijaya,S.H.,M.H. (H)Penulis Anton Sudanto
Analisis Hukum Terhadap Calon Independen dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012 Di Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
No full text(A) Nama : Anton Sudanto NIM : 207081018 (B) ?Analisis Hukum Terhadap Calon Independen dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012 Di Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah? (C) vi + 145 halaman + lampiran, 2012 (D) Kata kunci : Pemilihan Umum, Calon Independen, (E) Isi Abstrak Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menjadi landasan hukum Pilkada langsung yang merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan dengan pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Calon Independen yang dapat berkompetisi dalam rekrutmen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme pilkada tanpa mempergunakan partai politik sebagai media perjuangannya. Permasalahan dalam tesis ini adalah implementasi dan kewenangan menyeluruh mengenai Calon Independen dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012 menurut UU No. 12 Tahun 2008 dan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari calon independen. Metode Penelitian dalam tesis ini yaitu berdasarkan penelitian normatif. Hasil analisa penulis yaitu Kewenangan MK dalam pengujian Undang-Undang telah memberi kewenangan kepada MK untuk menguji/judicial review produk hukum (Undang- Undang) yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan negara legislative yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD NRI Tahun 1945). Analisis Hukum tentang Calon Independen dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012 adalah dengan memakai dasar hukum Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, ?Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, dengan tidak ada kecualinya?, serta Pasal 28D Ayat (3) menyatakan, ?Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. ? Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemilihan pilkada melalui independen dan partai politik adalah sebagai berikut Peraturan Perundangan Pilkada, Keterbatasan Waktu Persiapan Pilkada, Desk Pilkada, Money Politics dalam Pilkada (F) Daftar acuan : 53 Buku, 4 Peraturan Perundangan dan 7 Internet (G) Pembimbing : Dr. Dwi Andayani Bs., S.H., M.H., (H) Penulis : Anton Sudant
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Analisis Hukum Terhadap Calon Independen dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012 Di Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah / oleh Anton Sudanto
No full textLahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menjadi landasan hukum Pilkada langsung yang merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan dengan pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Calon Independen yang dapat berkompetisi dalam rekrutmen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme pilkada tanpa mempergunakan partai politik sebagai media perjuangannya. Permasalahan dalam tesis ini adalah implementasi dan kewenangan menyeluruh mengenai Calon Independen dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012 menurut UU No. 12 Tahun 2008 dan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari calon independen. Metode Penelitian dalam tesis ini yaitu berdasarkan penelitian normatif. Hasil analisa penulis yaitu Kewenangan MK dalam pengujian Undang-Undang telah memberi kewenangan kepada MK untuk menguji/judicial review produk hukum (Undang- Undang) yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan negara legislative yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD NRI Tahun 1945). Analisis Hukum tentang Calon Independen dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012 adalah dengan memakai dasar hukum Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, ?Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, dengan tidak ada kecualinya?, serta Pasal 28D Ayat (3) menyatakan, ?Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. ? Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemilihan pilkada melalui independen dan partai politik adalah sebagai berikut Peraturan Perundangan Pilkada, Keterbatasan Waktu Persiapan Pilkada, Desk Pilkada, Money Politics dalam Pilkada (F) Daftar acuan : 53 Buku, 4 Peraturan Perundangan dan 7 Interne
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
- …
