1,720,996 research outputs found
Penentuan Daur Optimal Hutan Normal Jati (Kasus di Perum Perhutani Unit II Jawa Timur)
No full textPerum Perhutani is the State Owned Enterprise which manages state forests in Java. It manages the forests with teak as the main stands. This research aims to determine the optimal rotation for normal forest of teak (Tectona grandis L.f) by using financial analysis of NPV (Net Present Value). The data that used in this research are the WvW Tables, the price of teak timber, the forest management costs, the width of productive area and basal area of KPH Nganjuk Perhutani Unit II of East Java in 2005. The rotation is selected when NPV reaches maximum value. NPV is calculated by the following equation, [ ( ) - - ] . By using interest rate of 2.5 %, productive area 13,710.8 ha, and management costs Rp2 450 451 per ha, the optimal rotation is not foun
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Peningkatan Karbondioksida.
No full textPembangunan ekonomi sedikit banyaknya telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan dapat terjadi akibat emisi yang berasal dari hasil pembangunan ekonomi yang tidak ramah lingkungan. Hubungan antara pendapatan nasional (PDB) dan emisi karbondioksida yang dihasilkan di suatu negara adalah sangat erat, di mana peningkatan pertumbuhan PDB akan berdampak pada peningkatan emisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan PDB dengan peningkatan emisi CO2 di 8 negara yang dikaji, juga untuk mengetahui apakah pertumbuhan PDB dan peningkatan emisi CO2 antara negara maju dan negara berkembang yang dikaji berbeda nyata. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data pertumbuhan PDB dan data peningkatan Emisi CO2 pada 8 negara yaitu Afrika Selatan, China, Denmark, india, Indonesia, Jepang, Singapura, dan USA periode 1961-2018. Analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Analisis data menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Analisis data diolah menggunakan software RStudio i386. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertumbuhan PDB berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan emisi CO2 di 8 negara yang dikaji, tetapi pertumbuhan PDB dan peningkatan emisi CO2 antara negara maju dan negara berkembang yang dikaji tidak berbeda nyata
Tinjauan Pelayanan Publik Terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
No full textThe Ministry of Forestry carries out licensing service for IUPHHK HTI and HTR. The licensing service that is received by IUPHHK HTI and HTR has a different treatment. This research was aimed at studying the public service mechanism that has been conducted by the government on IUPHHK HTI and HTR, and also studying the existing constraints during the implementation of the policy. Observation on this public service needs to be conducted to evaluate the administration service of IUPHHK HTI and HTR. This research used a qualitative approach. Data were collected by direct interview and from official documents review. Based on the data collected, observation on the policy and policy implementation and analyses has been carried out using the theory of Weber ideal bureaucracy characteristics. The results of the research showed that the organization structure of the Directorate of Bina Usaha Hutan Tanaman was the same. Based on the bureaucracy analysis that has been carried out, the Directorate of Bina Usaha Hutan Tanaman has met the characteristics of Weber bureaucracy. The government has determined the mechanisms of proposing an IUPHHK HTI and HTR license in the Ministry of Forestry Regulation. The licensing process for HTI uses a service standard determined by the Directorate General of BUK, so that the HTI licensing process becomes easier. On the other hand, the licensing process for HTR tends to be difficult, since HTR does not have a service standard. Implementation of licensing policy for HTR faces many constraints, such as complicated licensing, unsatisfactory HTR supporting quality, difficult financial assistance from BLU center for P2H, and lack of the local government’s commitment
Efektivitas Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan
No full textKebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan sudah diterapkan sejak tahun 1950-an, akan tetapi belum efektif menurunkan luasan lahan kritis nasional. Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan cenderung diidentikkan dengan kegiatan bercocok tanam. Kegagalan rehabilitasi dan reklamasi hutan lebih pada diskursus terhadap sumberdaya hutan. Implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan belum menyentuh penyiapan prakondisi yang optimal guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis isi (content analysis) teks kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan; (2) menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan serta hambatan-hambatan yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut; (3) merumuskan opsi peningkatan efektivitas implementasi kebijakan dan kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
Penelitian ini dilakukan di kantor pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan PT PetroChina. Lokus analisis implementasi kebijakan rehabilitasi di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, sedangkan untuk lokus analisis implementasi kebijakan reklamasi hutan dalam konteks rehabilitasi DAS di hutan lindung gambut Sungai Beram Hitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan terlibat, dan review dokumen. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf KLHK, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Angaran-Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, PT PetroChina, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat serta narasumber lainnya yang terkait sebagai informan kunci yang ditentukan secara snowball sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori yang dikembangkan oleh Edward III dan policy process analysis oleh International of Development Study.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara teks kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan, antara lain belum diaturnya penyiapan pra kondisi, pemeliharaan dan pertanggungjawaban kehilangan aset, partisipasi dan pemberdayaan serta transparansi. Dalam implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan terdapat penyimpangan, high transaction cost, rendahnya partisipasi, dan rendahnya legitimasi, yang diakibatkan oleh tidak efektifnya komunikasi, struktur birokrasi, disposisi/watak dan sumber daya. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan kelembagaan rehabilitasi dan reklamasi hutan, maka pemerintah perlu mengefektifkan komunikasi, struktur birokrasi, disposisi/watak, dan sumber daya. Selain itu, diperlukan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi serta pembagian kewenangan yang jelas di tingkat pusat dan mengoptimalkan peran kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebagai organisasi di tingkat tapak untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan
Optimalisasi Pengelolaaan Kelas Perusahaan Pinus di KPH Kediri Divisi Regional II Jawa Timur
No full textPengelolaan tegakan pinus dan produksi getah pinus saat ini masih belum optimal, ditandai oleh struktur tegakan kelas perusahaan Pinus yang tidak normal. Struktur tegakan kelas perusahaan Pinus didominasi oleh kelas umur tua (KU VIII up) sebanyak 53%. Penumpukan tegakan di kelas umur tua mengakibatkan penurunan produksi getah dalam jangka panjang. Perubahan daur dari 35 tahun menjadi 50 tahun menjadi salah satu penyebabnya. Temuan lapangan menunjukkan tegakan pinus dengan usia diatas 34 tahun sudah tidak produktif lagi, banyak tanaman telah mencapai kondisi jenuh sadap namun belum dapat ditebang karena belum mencapai daur. Keterlambatan melakukan regenerasi tanaman menyebabkan penumpukan struktur tegakan di kelas umur tua.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan daur optimal kelas perusahaan pinus dan membangun model penjadwalan peremajaan kelas perusahaan pinus yang optimal. Penentuan daur optimal dilakukan dengan memodifikasi formula Faustmann sehingga dapat diterapkan pada kondisi perhutani. Selanjutnya dilakukan pembangunan model penjadwalan peremajaan berdasarkan daur optimal yang didapatkan. Perbaikan struktur tegakan dilakukan dalam waktu satu daur. Hasil optimasi model memperlihatkan implikasi finansial dari penerapan penjadwalan peremajaan.
Penentuan daur dilakukan pada kombinasi dua persamaan harga kayu dan dua kondisi produksi getah; a) persamaan harga kayu 1 dan produksi getah berdasarkan data realisasi; b) persamaan harga kayu 1 dan produksi getah dengan jumlah pohon 300 pohon/ha; c) persamaan harga kayu 2 dan produksi getah berdasarkan data realisasi; d) persamaan harga kayu 2 dan produksi getah dengan jumlah pohon 300 pohon/ha. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kondisi c sebagai daur optimal KP Pinus yang paling tepat pada penelitian ini. Pada kondisi c, NPV kayu memiliki nilai paling tinggi pada daur 28 tahun, NPV getah pada daur 35 tahun, dan NPV getah+kayu pada daur 30 tahun. Berdasarkan analisis data diketahui bahwa penambahan manfaat dari getah memperpanjang daur optimal.
Simulasi optimasi penjadwalan peremajaan dilakukan dalam delapan periode atau satu daur. Struktur tegakan yang tidak normal dalam jangka panjang akan mengakibatkan penurunan produktivitas getah. Pembenahan terhadap struktur tegakan secara perlahan akan meningkatkan produksi getah. Disamping itu, produksi getah akan stabil pada akhir periode pembenahan yaitu ketika struktur tegakan hutan mencapai kondisi normal
Kerangka pikir dibalik kebijakan usaha kehutanan Indonesia: sebuah analisis diskursus
No full textBy using a discourse analysis, this qualitative research was aimed to better understand the flow of mindset adopted by far in forest utilization policy making processes, especially in the context of natural production forest in the outer island. The discourse drawn from both legal texts available and from the results of indepth interviews as well as internet on-line polling, strongly indicated that the flow of mindset adopted dominantly by far was so called “the forest first”. This was shown by its characteristic, primarily putting the natural forest to be the first and main factor implying that forest are conceived as ecosystems that function on ways depending mainly on their nature and putting such human related aspects as social, politics and economic to be exogenous. As a result, any significant deviation resulted in great and serious damages some of which were irreversible. To avoid such a terrible consequence, some improvement and re-orientation in policy making processes are needed in terms of its quality of both substance and process. In line with this, the “quality” of the discourse needs also to be improved mainly for the purpose to increase people knowledge and experiences, as well as policy space and actor networks. Above all, as all findings are considered to be product and hegemony of power under both Foucault and Gramsci ideas, it is then necessary to collectively realize, break and end the power hegemony first, before executing all reforms identified in this research. To do so, all forest practitioners and foresters have to be out of their usual “box”.Riset kualitatif dengan pendekaatan analisis diskursus ini bertujuan menghimpun pengetahuan dan informasi terkait diskursus yang berkembang dalam kebijakan usaha kehutanan – khususnya di hutan alam produksi di luar Jawa – untuk dapat memahami aliran pemikiran di sebaliknya. Sejumlah produk perundangan terkait usaha kehutanan setingkat UU, PP dan beberapa turunanya telah ditetapkan untuk kemudian dilakukan analisis diskursus, mencakup analisis isi dan narasi. Analisis yang sama juga dilakukan atas hasil dari serangkaian wawancara mendalam dan hasil internet on-line polling. Hasil riset antara lain menunjukkan, bahwa peta diskursus yang dibangkitkan dari teks peraturan perundangan menunjukkan bahwa aliran pemikiran yang ada secara dominan mengerucut ke satu bentuk aliran pemikiran yang memperlihatkan ciri-ciri atau karakteristik yang identik dengan aliran pemikiran the forest first (FF) yang memosisikan sistem alami hutan sebagai faktor utama, lepas dari aspek sosial ekonomi politik karena diposisikan sebagai faktor eksogen. Lepasnya aspek sosial ekonomi politik dari aliran pemikiran itu menegaskan aliran pemikiran itu sebagai sangat bio-centris dan steril dari human being dan jauh dari konsep self-sustaining. Ini tampak dari teks kebijakan yang cenderung berkonsentrasi pada sistem alami hutan, dan lepas dari sistem atau persoalan manusia yang (akan) menjalankannya. Pemanfaatan aliran ini menjadi persoalan, antara lain karena berpontensi menyebabkan kehancuran hutan yang bahkan tidak dapat balik (irreversible). Sementara, fakta empiris terkait kinerja usaha kehutanan sejauh ini seolah menggenapkan pembuktian hal potensial ini menjadi hal yang aktual. Antara lain, ditunjukkan semakin meningkatnya biaya transaksi dan ekonomi biaya tinggi di lapangan yang berujung pada meningkatnya tekanan atas sumberdaya hutan
Analisis Kelembagaan Proses Operasionalisasi KPH: Studi Kasus KPHP Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau
No full textSalah satu substansi penting dari isi UU No. 41/1999 adalah mandat kepada pemerintah untuk membangun KPH pada seluruh kawasan hutan negara. Keberadaan KPH merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pengelolaan hutan berkelanjutan dan berkeadilan. Pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi harus dilakukan oleh organisasi KPHL/KPHP yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dalam implementasinya, pelaksanaan kewajiban tersebut berjalan tersendat dikarenakan adanya sejumlah kendala. Salah satu KPH yang operasonalisasinya lambat adalah KPHP Tasik Besar Serkap (KPHP-TBS) di Provinsi Riau. Struktur organisasi KPHP-TBS telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 47/2011 tanggal 31 Oktober 2011. Namun hingga dua tahun kemudian (hingga akhir Agustus 2013, sampai akhir penelitian ini) Pemerintah Provinsi Riau belum menempatkan personil pada struktur organisasi KPH tersebut. Akibat penundaan ini, maka organisasi KPHP−TBS belum bisa menjalankan tugas pengelolaan hutan di tingkat tapak.
Ditinjau dari perspektif ilmu kelembagaan, perkembangan operasionalisasi KPHP−TBS merupakan outcome dari perpaduan antara struktur situasi aksi dan karakteristik para partisipan yang berinteraksi di dalam arena aksi pembangunan KPH. Struktur situasi aksi dan karakteristik partisipan tidak secara langsung menghasilkan outcome, melainkan melalui pembentukan struktur insentif/disinsentif yang dihadapi oleh para partisipan. Struktur tersebut kemudian mendorong terbentuknya pola perilaku tertentu dari para partisipan. Agregat dari keseluruhan perilaku para partisipan ini yang kemudian menghasilkan outcome.
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah kelembagaan dan masalah-masalah dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan terjadinya kelambatan beroperasinya organisasi KPHP−TBS. Tujuan umum tersebut dijabarkan ke dalam tiga tujuan operasional, yaitu (1) menganalisis pengaruh kondisi biofisik terhadap arena aksi dan outcome pemanfaatan hutan, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap arena aksi operasionalisasi KPHP−TBS, (2) menganalisis peraturan pembentukan organisasi KPH dengan menggunakan konsep tujuh jenis aturan dari Ostrom dan Crawford, dan (3) menganalisis pengaruh faktor peraturan, kondisi biofisik, dan atribut komunitas terhadap arena aksi, pola interaksi, dan outcome dalam operasionalisasi KPHP−TBS.
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan kerangka analitis Institutional Analysis and Development (IAD) Framework dari Elinor Ostrom. Berdasarkan IAD-Framework, variabel yang dianalisis meliputi pengaruh faktor eksogen (kondisi biofisik KPHP-TBS, peraturan yang digunakan, dan atribut komunitas), kondisi arena aksi (situasi aksi dan karakteristik partisipan), dan pola interaksi para partisipan. Data dikumpulkan dengan metode
v
studi dokumen, pengamatan langsung peneliti pada saat terlibat dalam proses-proses pembangunan KPH, dan melalui wawancara semi terstruktur.
Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi biofisik terbukti mempengaruhi situasi aksi yang dihadapi oleh para partisipan. Pada wilayah KPHP-TBS yang di dalamnya terdapat banyak ijin pemanfaatan hutan berbasis usaha besar (IUPHHK-HTI), cenderung membuka peluang dan menguatkan conflict of interest sebagian pejabat pemerintahan daerah untuk melakukan praktek-praktek korupsi. Sebagian aparatur Dinas Kehutanan memandang keberadaan KPH sebagai ancaman yang akan mengurangi kewenangannya.
Temuan-temuan penting hasil analisis peraturan antara lain (1) pengaturan posisi-posisi partisipan belum sepenuhnya dirancang berdasarkan pertimbangan prospek keterjaminan kelancaran proses, (2) masih terdapat ketidaksinkronan antara PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 dengan Permendagri No. 61/2010 dalam pengaturan kewenangan menetapkan organisasi KPHL/KPHP, (3) belum adanya aturan agregasi untuk mengantipasi terjadinya ketidakmufakatan di antara para partisipan dalam tahap-tahap penting pengambilan keputusan, (4) belum lengkapnya kriteria organisasi KPHL/KPHP, dan (5) masih kurangnya pasal-pasal yang bisa menjadi pendorong/insentif bagi pemerintah daerah untuk berinisiatif membangun KPH.
Atribut komunitas yang paling penting dan cenderung menghambat pembangunan KPH adalah masalah paradigma dan budaya. Aparatur pemerintah daerah saat ini masih lebih mengedepankan paradigma “pemanfaatan hutan” daripada pengelolaan hutan secara utuh. Operasionalisasi paradigma ini hampir selalu diiringi dengan menguatnya budaya korupsi. Sementara kebijakan KPH adalah suatu konsep yang membawa paradigma “pengelolaan hutan secara utuh di tingkat tapak”. Ketika kebijakan KPH yang ada saat ini kurang memberikan tekanan dan insentif kepada pemerintah daerah, maka proses perubahan yang terjadi cenderung tidak dapat mengatasi resistensi yang ada.
Dengan adanya masalah-masalah conflict of interest, adanya kelemahan-kelemahan peraturan, dan masalah paradigma dan budaya, menyebabkan munculnya perilaku yang kurang dapat bekerjasama dari Pemerintah Provinsi Riau. Sikap ini antara lain dimanifestasikan dengan cara menunda-nunda penempatan personil untuk mengisi struktur organisasi KPHP−TBS. Di sisi lain, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah belum diarahkan kepada menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.
Berdasarkan temuan-temuan penelitian, direkomendasikan kepada Kemenhut agar kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana dan fasilitasi kepada pemerintah daerah perlu tetap dilanjutkan. Selain itu kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi di dalam arena aksi pemanfaatan hutan juga perlu dilakukan. Kemenhut juga perlu merubah cara berfikir dan pendekatan bahwa disamping menggunakan instrument peraturan, pemerintah juga perlu meningkatkan pembinaan kepada pemerintah daerah serta meningkatkan penyebaran pengetahuan, komunikasi, dan membangun rasa saling percaya. Selain untuk mengatasi resistensi, pendekatan tersebut juga sangat diperlukan untuk mengawal proses transformasi paradigma dan budaya birokrasi kehutanan agar sejalan dengan nilai-nilai baru yang terkandung di dalam konsep KPH
Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol.XI No.1, Tahun 2005
No full textThis article show that corrupt bureaucrats do not always result in a negative effect on the forest sustainability. Even under a certain condition, a corrupt behavior may result in a positive effect on the forest sustainability. An inappropriate policy is more important a cause of the forest sustainability than a corrupt behavior. Therefore, fixing this structural mistake needs to be prioritized in combating the forest destruction, for this structural mistake is the real primary cause of the forest destruction in Indonesia. Fixing this structural mistake is much more effective in combating the forest destruction than finding honest bureaucrats
- …
