1,721,075 research outputs found
Pengaruh Suhu Permukaan Laut terhadap Hasil Tangkapan Ikan Tenggiri di Perairan Indramayu, Jawa Barat
No full textIndramayu merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya (MSY) terbesar di Jawa Barat. Ikan komoditas unggulan lokal di Indramayu diantaranya adalah tenggiri. Nelayan Indramayu dalam menentukan daerah penangkapan ikan umumnya masih berdasarkan pengalaman. Hal ini mangakibatkan efektivitas dan efisiensi operasi penangkapan berkurang dengan banyaknya waktu, biaya dan tenaga yang terbuang. Sebaran suhu permukaan laut dapat digunakan sebagai indikator penentuan daerah penangkapan ikan. Penggunaan teknologi penginderaan jauh dapat digunakan untuk pegukuran suhu permukaan laut. Penelitian ditujukan untuk mengetahui kisaran suhu permukaan laut di Perairan Indramayu, mengetahui hasil tangkapan tenggiri pada kurun waktu yang berbeda serta hubungan suhu permukaan laut terhadap hasil tangkapan tenggiri di Perairan Indramayu. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode survei. Kisaran suhu permukaan laut di Perairan Indramayu pada bulan Juni 2005 yaitu berkisar antara 20ºC-31ºC dengan suhu dominan 27,55 ºC. Pada bulan Juli 2005 kisaran suhu permukaan laut berada antara 25-33 ºC dengan suhu dominan sebesar 30,28 ºC sedangkan pada bulan Agustus 2005 suhu permukaan laut berkisar 24-32 ºC dengan suhu dominan 29,37 ºC. Hasil tangkapan ikan tenggiri pada bulan Juni 2005 sebesar 14 kg/trip, bulan Juli 2005 sebesar 6 kg/trip dan pada bulan Agustus 2005 sebesar 30 kg/trip. Suhu permukaan laut berpengaruh secara nyata terhadap hasil tangkapan ikan tenggiri
Efektivitas Rumpon Portabel dalam Menciptakan Daerah Penangkapan Ikan bagi Perikanan Pancing Ulur
No full textPancing ulur merupakan alat tangkap yang biasa digunakan oleh nelayan di perairan
Teluk Banten. Akan tetapi, hasil tangkapan yang didapatkan nelayan hanya sedikit.
Hal ini disebabkan karena nelayan pancing tidak memiliki informasi yang pasti
tentang lokasi daerah penangkapan ikan yang potensial. Salah satu cara untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi penangkapan ikan adalah
tersedianya informasi daerah penangkapan ikan. Penggunaan teknologi rumpon
portabel diharapkan dapat menciptakan daerah penangkapan ikan sehingga operasi
penangkapan ikan menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk
membandingkan komposisi dan produktivitas hasil tangkapan pancing ulur dengan
menggunakan rumpon portabel dan tanpa rumpon, serta menentukan efektivitas
rumpon portabel. Metode penelitian yang digunakan adalah experimental fishing
dengan banyak ulangan, yaitu 20 trip. Penelitian menunjukkan bahwa hasil
tangkapan dominan pancing ulur yang menggunakan rumpon portabel adalah
kuniran (35,1%), kurisi (16,7%), kerapu hitam (13,9%), selar (11,7%). Ikan
kuniran, kurisi, dan kerapu hitam didominasi oleh ukuran besar atau layak tangkap.
Jumlah total hasil tangkapan pancing ulur sebanyak 931 ekor dengan berat 45,66
kg. Komposisi hasil tangkapan yang menggunakan rumpon portabel yaitu 504 ekor
(54%) dan tanpa menggunakan rumpon portabel yaitu 427 ekor (46%).
Produktivitas pancing ulur di sekitar rumpon portabel sebesar 1,29 kg/trip, dengan
nilai rata-rata 0,06 kg/trip, sedangkan produktivitas pancing ulur tanpa rumpon 0,99
kg/trip, dengan nilai rata-rata 0,04 kg/trip. Penggunaan alat bantu rumpon portabel
saat operasi penangkapan lebih efektif dibandingkan dengan operasi penangkapan
tidak menggunakan alat bantu rumpon. Nilai efektivitas pada rumpon portabel
sebesar 54% (kategori cukup baik) dan nilai efektivitas tanpa rumpon sebesar 46%
(kategori rendah)
Evaluasi Daerah Penangkapan Ikan Melalui Analisis Hasil Tangkapan di Perairan Sibolga, Sumatera Utara
No full textImplementasi Hukum Adat Laot Dalam Pengelolaan Perikanan di Perairan Utara Aceh
No full textHukum adat laot di Aceh merupakan ketentuan adat yang relevan dengan
pengelolaan perikanan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan
kesejahteraan rakyat. Hukum adat laot di bawah Lembaga Panglima Laot seisinya
tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah. Peran serta masyarakat
lokal dalam pengelolaan perikanan seharusnya disesuaikan dengan budaya
setempat. Setiap daerah dapat memiliki sistem pengelolaan yang berbeda-beda
sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Posisi hukum adat laot dalam
perundang-undangan memiliki dua bentuk pengaturan, yakni dalam konsep
pengelolaan sumberdaya perikanan (Qanun No. 16/2002), dan dalam konsep
lembaga adat dan hukum adat laot (Qanun No. 9/2008 dan Qanun No. 10/2008).
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran hukum adat laot
dalam pengelolaan perikanan di perairan utara Aceh serta menentukan strategi
pengelolaan sumberdaya perikanan yang tepat di perairan utara Aceh. Penelitian
ini dilaksanakan di perairan utara Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode analisis SWOT.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Panglima Laot sebagai pemangku
hukum adat laot mendapatkan pengakuan hukum positif dari pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah. Dalam sistem aturan, hukom adat laot mengenal
adanya hari-hari pantang laot, adat sosial, adat pemeliharaan lingkungan, adat
kenduri laut, dan adat barang hanyut. Bagi nelayan yang melanggar ketentuan,
berdasarkan putusan lembaga persidangan hukom adat laot, hanya akan
menghasilkan dua sanksi, yakni penyitaan hasil tangkapan dan pelarangan melaut
3-7 hari. Hukum adat laot di Aceh dan khususnya di perairan utara Aceh sangat
berperan untuk mewujudkan pembangunan perikanan tangkap yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan. Strategi kebijakan perikanan tangkap di perairan
utara Aceh yang harus dilaksanakan adalah peningkatan koordinasi antara institusi
terkait dengan melibatkan masyarakat nelayan setempat, meningkatkan teknologi
yang lebih modern dalam pemanfaatan sumberdaya ikan yang disesuaikan dengan
aturan hukum adat laot, peningkatan kelembagaan Panglima Laot sebagai
pemangku adat laot untuk kegiatan pengawasan di perairan Aceh serta
pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang efisien, efektif dan
ramah lingkungan
Ukuran Ikan Layang (Decapterus russelli) yang Didaratkan Mini Purse Seiner di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang.
No full textIkan layang (Decapterus russelli) merupakan hasil tangkapan dominan yang
didaratkan oleh kapal mini purse seine di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung
Rembang. Jumlah produksi ikan layang yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan
Tasikagung Rembang dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan secara drastis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur panjang ikan layang yang didaratkan
oleh kapal mini purse seine, membandingkan ukuran ikan layang yang didaratkan
di PPP Tasikagung dengan ukuran ikan layang layak tangkap menurut referensi
serta menyusun rekomendasi pengelolaan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah
Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan teknik
pengambilan sampel armada penangkapan dengan Accidental sampling dan
pengambilan sampel keranjang dilakukan secara acak (simple random sampling).
Jumlah total sampel ikan yang diukur selama penelitian sebanyak 650 ekor.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2018 di PPP Tasikagung. Pengolahan data
ukuran ikan layang yang layak tangkap dianalisis secara deskriptif. Penentuan
ikan layak tangkap ditentukan berdasarkan ukuran panjang ikan layang yang
pertama kali matang gonad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran ikan
layang berkisar 8.5-23.4 cm. Tangkapan didominasi oleh kategori tidak layak
tangkap, yaitu 73% berdasarkan referensi (Pralampita dan Chodriyah 2010) dan
76% berdasarkan referensi Fishbase (2007). Ukuran mata jaring purse seine yang
menangkap ikan layang di PPP Tasikagung telah sesuai dengan ketentuan
PERMEN-KP (2016) akan tetapi hasil tangkapan tetap didominasi oleh kategori
tidak layak tangkap. Oleh karena itu rekomendasi pengelolaan untuk Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yaitu melakukan evaluasi
penerapan PERMEN KP Pasal 23 Ayat (1) huruf b tentang ketentuan ukuran mata
jaring yaitu ≥ 1 inchi
Aplikasi Konsep Traceability Tuna Ditinjau dari Aspek Supply Chain Perikanan Handline di PPP Sadeng, Yogyakarta.
No full textSistem ketelusuran (traceability) mutlak diperlukan untuk mengetahui transparasi data produk tuna, dan kualitas ikan tetap terjaga dengan baik, sehingga margin harga ikan di pasar internasional akan menurun, dan kesejahteraan nelayan pun meningkat. Sistem supply chain yang ideal tentunya akan memperbesar kemungkinan kualitas ataupun mutu tuna akan tetap terjaga dengan baik sehingga diharapkan akan menghasilkan tuna dengan kualitas yang sangat baik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis supply chain ikan tuna, dan penentuan titik kritis, mengkaji persepsi nelayan terhadap penerapan traceability, dan merumuskan permasalahan penerapan supply chain dan traceability dari aspek harga dan mutu ikan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan menggunakan analisis deskriptif dan content analysis. Hasil analisis ini menunjukan PPP Sadeng memiliki pola struktur supply chain yang mempengaruhi distribusi ikan tuna, sedangkan titik kritis terjadi pada aktor-aktor yang terlibat dalam supply chain, salah satunya alur informasi yang kurang valid. Respon dan persepsi nelayan mengenai penerapan sistem traceability di PPP Sadeng sangat baik dan mendukung adanya sistem tersebut dengan catatan tidak merugikan nelayan, penerapan ini pun didukung oleh peraturan legal mengenai sistem traceability dari beberapa negara. Permasalahan dalam penerapan supply chain dan traceability, yaitu kurangnya minat dalam pengisian logbook, fasilitas yang sangat minim, dan sistem pendataan yang masih bersifat pasif
Persepsi Nelayan terhadap Penggunaan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
No full textPembuatan Peta Prakiraan Daerah penangkapan Ikan (PPDPI) oleh Kementerian
Kelautan Perikanan (KKP) bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas
operasi penangkapan ikan. Namun, pemanfaatan PPDPI belum efektif dan
aplikatif yang diduga disebabkan oleh persepsi nelayan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi persepsi, menganalisis tingkat pemanfaatan, dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap penggunaan
PPDPI oleh nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Metode yang
digunakan berupa metode penelitian survei yang termasuk kedalam metode
deskriptif. Hasil penelitian menunjukan persepsi nelayan terhadap PPDPI
menunjukan persepsi yang rendah dengan indeks rata-rata mencapai 44.75%,
sehingga tingkat pemanfaatan PPDPI juga memiliki nilai yang rendah dengan
indeks 30.5%. Hasil uji statistik menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi
persepsi nelayan pada penggunaan PPDPI di PPS Cilacap ialah tingkat
pendapatan, sedangkan faktor pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan peran
pemerintah tidak berpengaruh
Dinamika Daerah Penangkapan Ikan, Kaitannya Dengan Aktivitas Pertambangan Nikel Kabupaten Halmahera Timur
No full textKabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu pusat kawasan pertambangan Nikel (Ni) di Maluku Utara. Pertambangan ini memiliki dampak besar terhadap perubahan kualitas perairan. Tujuan penelitian ini adalah menentukan kualitas perairan kawasan pertambangan, radius berapa jauh daerah penangkapan ikan (DPI) bebas dari pengaruh nikel, dan dinamika DPI pada kawasan pertambangan.
Penelitian menunjukkan muatan padatan tersuspensi (MPT) di perairan Halmahera Timur telah memberikan pengaruh bagi kepentingan perikanan. Rata-rata kandungan MPT berada diatas 25 mg/l terkecuali Wasile. Kandungan Ni di perairan diketahui berada dibawah 0.05 mg/l, tetapi telah mendekati nilai ambang batas, dimana Ni telah berdampak terhadap perairan. Perubahan kualitas perairan telah memberi dampak pada terdegradasinya ikan di perairan, dimana ikan yang tertangkap dengan menggunakan alat tangkap bagan memiliki ukuran illegal size (IS) lebih dominan, dimana ikan teri memiliki ukuran IS mencapai 62%, dan cumi-cumi mencapaii IS 67%. Besarnya IS pada ikan teri dan cumi-cumi disebabkan oleh pengoperasian bagan yang berada dekat dengan kawasan pesisir dimana, daerah ini telah mengalami tekanan oleh aktivitas pertambangan. Purse seine dan gillnet berada sebaliknya dimana ukuran legal size (LS) lebih dominan. Ikan layang memiliki ukuran LS 96% dan ikan kembung memiliki ukuran LS 90%. Tingginya ukuran LS disebabkan alat tangkap tersebut melakukan penangkapan jauh dari daerah pantai. Nilai variabelitas klorofil-a di perairan Halmahera Timur berada diatas 15%. Keadaan ini menunjukkan sebaran klorofil-a dipengaruhi oleh kekeruhan perairan. Selain menyebabkan penurunan ukuran tangkapan dan kepadatan klorofil-a di perairan pertambangan menyebabkan kerusakan daerah penangkapan ikan dimana DPI yang berjarak kurang dari 1 mil tidak potensial bagi perikanan tangkap
Strategi Pengelolaan Daerah Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Lingga di Kabupaten Lingga
No full textKawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Lingga telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Lingga dengan No.280/KPTS/X/2014 seluas kurang lebih 385. 467,5 Ha diperuntukan perikanan berkelajutan, kegiatan wisata bahari, penelitian dan kegiatan lainnya secara lestari. KKPD Lingga ini diberi nama KKPD Datok Bandar. Mengetahui karakteristik daerah penangkapan ikan di KKPD Lingga sangatlah di perlukan, juga menentukan jenis teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan pada zona perikanan berkelanjutan di KKPD Lingga. Serta menyusun strategi pengelolaan daerah penangkapan ikan yang berkelanjutan di KKPD Lingga.
Secara umum profil kondisi oseanografi dari KKPD Lingga yakni: salinitas, PH, kecepatan arus dan gelombang bervariasi dan menyebar tidak merata., Salinitas 30‰-34‰., PH8,0-8,3, dan kecepatan arus 1,2-2,8 cm/s, tinggi gelombang 0,3 – 0,45 m. Perbedaan kisaran nilai parameter oseanografi ini disebabkan karena perairan daerah penangkapan ikan di KKPD Lingga dominan pada rentang kedalaman 10 - 30 meter. Baiknya kondisi terumbu karang, ikan karang, mangrove dan lamun sebagai daya dukung ketersediakan sumberdaya ikan yang lestari pada KKPD Lingga.
Jenis alat tangkap ikan yang beroperasi di KKPD Lingga adalah alat tangkap bubu, pancing, mini purse seine, jaring, bagan dan mini trawl. Skor tertinggi dari keseluruhan kriteria terdapat pada alat tangkap bubu dengan nilai 34 dan skor terendah adalah alat tangkap mini trawl dengan nilai 16. rekomendasi strategi pengelolaan daerah penagkapan ikan di KKPD Lingga; 1) Peningkatan kesadaran nelayan terhadap kelestarian sumberdaya ikan. 2) Optimalisasi produktivitas perikanan tangkap skala kecil melalui peningkatan kwalitas SDM nelayan. 3) Penegakkan hukum secara tegas dan peningkatan sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan berbasis masyarakat, termasuk penambahan personil pengawas PSDKP. 4) Penggantian alat tangkap ke yang ramah lingkungan guna mendukung memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan di KKPD lingga. 5) Peningkatan teknologi peralatan penangkapan yang membantu memaksimalkan penangkapan sumberdaya ikan yang ada
Model of capture fisheries co-management in Palabuhanratu
No full textCo-management is an approach to management of fishery resources which provide a large role for public participation in the facilitation by the Government and other stakeholders in managing its available resources. Palabuhanratu including many coastal areas has involved public participation, government, universities, NGOs, and private sector in the development of their fisheries activities, and is currently a core minapolitan area. This study aims to analyze the present condition of the implementation of the concept of fisheries co-management in Palabuhanratu and the dominant variables that affect it, determine the type and allocation of fishing effort, determine the appropriate co-management model, and formulating the implementation patterns of co-management cooperation in support of capture fisheries management in Palabuhanratu. This study used a SWOT analysis, QSPM, AHP, scoring analysis, feasibility analysis, analysis of LGP, and SEM analysis. Implementation of fisheries co-management is currently in Palabuhanratu still in a steady growth (quadrant of the matrix V IE, total IFAs = 2.66, total EFAs = 2.46). Dominant variables affecting the implementation of fisheries co-management is a human resource (TNPV = 5.82), capital (TNPV = 5.63), and technology (TNPV = 5.44). Co-management model that most appropriate for the management of capture fisheries in Palabuhanratu is a cooperative co-management model (RK = 0.259 on inconsistency reliable 0.07). Potential fishing effort that supports co-management fishery was payang, gillnet, troll lines, and longline, with the optimal allocation of 141 units, 31 units, 30 units and 20 units, respective by implementation of cooperative co-management can be focused on developing human resources capital (p 0.05). Human resource development should be done in the form of technical assistance and guidance, while training / education in the classroom can be reduced. Capital resources should be prioritized in the capital independent fishermen (K = 0.273, p = 0.00), and the capital of financial institutions (KP = 0.277, p = 0.00). Periodically, the performance of the implementation of co-management in fisheries should be evaluated. This performance evaluation should focus on improving the welfare of fishermen (KP = 3.385, p <0.05) and resource conservation and environmental protection (KP = 2.083, p <0.05)
- …
