63 research outputs found
Integrated report : food security strategies for selected South Pacific Island countries
No full textThis Working Paper is a summary of the results of the research project “Food Security Strategies for Selected South Pacific Island Countries (SouthPIC)” which are published separately in four country study reports and a workshop proceedings: (i) Food Security Strategies for the Republic of Fiji by Hiagi M. Foraete (Working Paper No. 55,2001)(ii) Food Security Strategies for Papua New Guinea by Passinghan Bukley K. Igua (Working Paper No. 56, 2001)(iii) Food Security Strategies for the Kingdom of Tonga by S.M. Halavatau and N.V. Halavatau (Working Paper No. 57, 2001)(iv) Food Security Strategies for Vanuatu by Shadrack R. Welegtabit (Working Paper No. 58, 2001).(v) Food Security in Southwest Pacific Island Countries, workshop proceedings, edited by Pantjar Simatupang and D.R. Stoltz (Monograph No. 40, 2001).</p
Analisis Kritis terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional
Get PDFEnglishAn effective and efficient national food security strategy and policy can only be formulated using an appropriate paradigm. Food security paradigm evolves as food security context changes and in line with development of scientific understanding of the issue. This paper discusses evaluation of the food security paradigm and their application in designing strategy and framework of food security policy in Indonesia. It is shown that the national food sufficiency-oriented policy belongs to the food availability approach which has been empirically proven can not assure household or individual food security. The more appropriate paradigm is the food entitlement approach. Based on this paradigm, national food security strategy and policy should be designed comprehensively that includes food availability, access and utilization dimensions, and risk mitigation related to the three dimensions in an integrated macro-micro scale.IndonesianStrategi kebijakan ketahanan pangan nasional yang efektif dan efisien hanya dapat dirumuskan bila didasarkan pada paradigma yang tepat. Paradigma ketahanan pangan terus berkembang seiring dengan perubahan konteks permasalahan dan perkembangan pemahaman ilmiah. Tulisan ini menguraikan evolusi perkembangan paradigma ketahanan pangan dan penerapannya dalam perumusan strategi dan kerangka kerja kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Diungkapkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada swasembada pangan termasuk ketegori paradigma pendekatan pengadaan pangan (food availability approach) yang secara empiris terbukti tidak menjamin ketahanan pangan keluarga atau individu. Paradigma yang lebih sesuai ialah pendekatan perolehan pangan (food entitlement approach). Untuk itu perlu disusun kebijakan komprehensif yang mencakup dimensi pengadaan, akses dan penggunaan pangan serta mitigasi atas risiko ketiga dimensi tersebut dalam skala makro-mikro terpadu
The quality of transportation infrastructure and institution and their impacts on the Indonesian international trade
No full textThe quality of transportation infrastructure and institution are important factors which determine trade performances through their costs, trade volumes and competitiveness. However, Indonesian infrastructure and institution performances tend to decrease. The two factors expected contribute to the low Indonesian trade competitiveness and economy. Although Indonesian trade growth tends to increase, the growth can be different among ASEAN countries. The differences depend on the quality of infrastructure and institution. This study aims to analyze the quality of Indonesian transportation infrastructure and institution and their impacts on the Indonesian trade. Panel using 6 years series and cross section data from 72 countries are used in the research. The fixed effect model is the main model. The results of this study show that the Indonesian quality of transportation infrastructure and institution has influenced the costs of production and trade volume. The quality of the Indonesian ports and the law efficiency are determinant factors of trade. Improvement of the ports quality especially ports capacities, handling efficiencies, delay times and integrated ports management will reduce trade costs and improve trade volumes. Moreover, improvement of law efficiencies or government bureaucracy by simplifying customs rules and institution coordination will reduce trade costs and increase trade volumes. These in turn will improve Indonesian trade competitiveness. Improvement of infrastructure quality particularly ports can be achieved when the increased national budget allocation and the effectiveness of national infrastructure budget through National Budget (APBN), Regional Budget (APBD) and private budgets are well identified. Hence, there will be priority scales on the Indoesian national development
ANALISIS AKSESIBILITAS, DAMPAK EKONOMI DAN TINGKAT PENGEMBALIAN KREDIT PROGRAM KKPE PADA PETERNAK SAPI DI JAWA TENGAH
No full textPemerintah mengembangkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sejak tahun 2007 sebagai bentuk fasilitas pembiayaan dalam mengatasi keterbatasan permodalan petani/peternak dan sekaligus mendukung pencapaian ketahanan pangan. Program ketahanan pangan di tahun 2015-2019 menjadi sasaran pembangunan pertanian dan akan diwujudkan melalui swasembada pangan. Komoditi yang ditargetkan dalam swasembada pangan antara lain daging sapi, disamping padi, jagung dan kedelai. Kredit program KKPE disalurkan ke seluruh provinsi dan Provinsi Jawa Tengah termasuk target dan penyaluran kedua terbesar setelah Provinsi Jawa Timur, karena Jawa Tengah merupakan salah satu sentra produksi pertanian pangan termasuk sentra produksi ternak sapi. Sama halnya dengan di tingkat nasional, di Provinsi Jawa Tengah alokasi kredit program KKPE untuk pengembangan peternakan, sapi khususnya menduduki posisi kedua setelah tanaman tebu. Namun demikian, dalam periode 2009-2013 dari total nilai kumulatif kredit sebesar Rp 42 triliun, realisasinya hanya sekitar Rp 12.7 triliun atau sekitar 30%. Padahal di satu pihak KKPE telah mengalami penyempurnaan dari kredit program yang telah ada sebelumnya dan di pihak lain beberapa hasil studi menunjukkan bahwa akses petani/peternak terhadap kredit formal masih relatif rendah. Sementara target pola konsumsi masyarakat yang didasarkan skor pola pangan harapan (PPH) pada tahun 2015 masih defisit dan terbesar pada kelompok pangan hewani yang baru mencapai 57.8 gram/kapita/hari, sementara harapannya adalah 150 gram/kapita/hari. Dalam kaitan dengan populasi ternak sapi, dalam kurun waktu 2010-2014 populasi sapi potong mengalami pertumbuhan positif walaupun berfluktuasi, namun untuk populasi sapi perah mengalami pertumbuhan yang negatif. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis aksesibilitas peternak sapi terhadap KKPE, (2) menganalisis pemanfaatan KKPE, (3) menganalisis dampak KKPE terhadap kinerja usaha ternak sapi peternak (penggunaan tenaga kerja, populasi dan pendapatan), (4) menganalisis tingkat pengembalian KKPE serta (5) merumuskan perbaikan model kredit program KKPE yang sesuai dengan kondisi peternak sapi khususnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey sehingga data utama yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dari 124 peternak sapi yang ditentukan dengan purposive sampling method. Sampel penelitian tersebut mencakup peternak sapi potong dan sapi perah yang terdiri dari petani penerima KKP dan non KKPE, serta peternak sapi merupakan anggota dari kelompok peternak yang lancar dan tidak lancar dalam pengembalian kreditnya khususnya bagi peternak penerima KKPE. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner terhadap sampel peternak, juga terhadap staff instansi terkait. Secara umum, model ekonometrik digunakan dalam menganalisis data guna menjawab tujuan penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi aksesibilitas, akses peternak sapi baik peternak sapi perah maupun sapi potong terhadap kredit program KKPE di Jawa Tengah masih rendah mengingat terdapat persyaratan yang secara umum sulit dipenuhi vi oleh peternak sapi yakni persyaratan adanya agunan dan karena itu tingkat pemanfaatan kredit juga masih rendah. Hasil analisis logit menunjukkan bahwa faktor yang secara signifikan mempengaruhi akses peternak sapi terhadap kredit program KKPE adalah pemilikan agunan, keanggotaan dalam kelompok tani, pemilikan kandang serta pengalaman dalam usaha ternak sapi. Semua variabel tersebut berpengaruh positif, kecuali variabel pemilikan kandang. Dari sisi pemanfaatan KKPE, sebagian besar peternak memanfaatkan kredit program KKPE untuk usaha ternaknya, yaitu digunakan untuk membeli sapi bakalan atau induk sapi perah yang bunting, pakan, obat dan perbaikan kandang. Namun terdapat sebagian peternak yang menggunakan kredit program KKPE untuk keperluan yang sifatnya konsumtif karena didorong kebutuhan maupun secara sengaja, sehingga berpotensi mengganggu kinerja usaha ternaknya. Dalam hal dampak KKPE, berdasarkan hasil analisis regresi memperlihatkan bahwa kredit program KKPE memberikan pengaruh yang positif baik terhadap populasi ternak, jam kerja maupun pendapatan usahatani ternak dengan pengaruh yang signifikan kecuali terhadap pendapatan usahatani ternak. Populasi ternak selain dipengaruhi secara signifikan oleh variabel nilai KKPE, juga dipengaruhi secara sinifikan dan positif oleh luas lahan. Ketersediaan lahan dewasa ini menjadi penghambat perluasan usaha ternak mengingat harga pakan yang relatif mahal dan cenderung meningkat. Sementara populasi ternak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan usahatani ternak. Berdasarkan data sekunder, kinerja pengembalian KKPE peternak sapi Jawa Tengah kurang baik yang ditunjukkan dengan nilai NPL yang relatif besar (12.5%). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian KKPE peternak sapi secara signifikan adalah tingkat suku bunga, biaya administrasi, kepemilikan agunan, kondisi kelompok peternak, serta gangguan atau resiko usaha. Variabel kepemilikan agunan dan kondisi kelompok tani berpengaruh positif dan lainnya berpengaruh negatif. Hasil studi menunjukkan bahwa kredit program KKPE cenderung mengarah kepada kondisi vicious circle (lingkaran setan). Untuk membangun skema kredit yang mandiri dan berkelanjutan, maka kondisi vicious circle perlu diubah menjadi virtuous circle (lingkaran kebajikan). Instrumen kebijakan yang perlu dibenahi adalah agunan, kelompok tani dan suku bunga. Pemerintah perlu melakukan program sertifikasi massal dengan biaya yang terjangkau peternak. Untuk pendanaan sertifikasi juga dapat dimasukkan dalam plafon KKPE yang diajukan. Penguatan kelompok tani dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan dan mengangkat pendamping yang dapat memonitor keaktifan kelompok tani sekaligus membantu pengelolaan kredit. Suku bunga kredit sebaiknya tidak memberatkan peternak, karena keuntungan usaha ternak relatif sedikit
An econometric model of the Indonesian monetary sector
Get PDFThis study develops a monetary policy oriented model for Indonesia consistent with existing institutional setting. Since capital market has not developed yet, banking loan is the main source of external finance for businesses. The bank loan-investment nexus may be the most direct way for monetary policies to affect real sector in such an environment. Accordingly, the model includes commercial bank loan determination and its relationship with investment. The government attempt to sterilize balance of payment and domestic credit expansion by reciprocally changing its deposit at the central bank is captured using a policy reaction function. Private capital flows and trade in services are endogenized. The empirical results confirm that financial availability (bank loans and direct foreign investment) is important for investment, and the government sterilizes partially the affects of balance of payment and domestic credits expansion on money supply. The overall performance of the model is good. Simulation exercises using the model shows that the easy credit policy could increase real gross domestic product and investment. The problem, however, is that it also increases inflation and reduces the central bank foreign exchange reserve. Devaluation, on the other hand, could cause stagnation. It, however, could improve the balance of payment. Devaluation is a costly cure for the balance of payment deficit.</p
Kebutuhan terhadap Penggunaan Traktor di Kabupaten Karawang Dihubungkan dengan Jadwal Irigasi
No full text<p>Perbedaan pendapat mengenai manfaat penggunaan traktor di satu pihak dan dampak penggunaannya terhadap kesempatan kerja bagi buruh tani di pihak lain, merupakan ajang diskusi yang cukup menarik akhir-akhir ini. Dalam studi ini ditelaah kebutuhan mengenai penggunaan traktor di daerah Karawang dengan asumsi bahwa para petani harus mampu menyelesaikan pengolahan tanah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panita Irigasi setempat. Pertama-tama dihitung berapa tenaga kerja yang tersedia di suatu wilayah, termasuk ternak. Kemudian dibuat model yang menggambarkan mobilitas tenaga kerja untuk pindah dari golongan yang satu ke golongan, yang lain. Berdasarkan data itu dihitung, dengan menggunakan Rancangan Linier (Linear Programming), kebutuhan tenaga traktor di Karawang untuk masing-masing golongan irigasi. Ternyata bahwa tanpa traktor para petani tidak akan mampu menyelesaikan pengolahan tanah sesuai dengan jadwal. Karena itu untuk memungkinkan dilaksanakannya jadwal pengolahan tanah yang sesuai dengan jadwal irigasi, diperlukan tenaga traktor.</p></jats:p
Kebutuhan terhadap Penggunaan Traktor di Kabupaten Karawang Dihubungkan dengan Jadwal Irigasi
Get PDFIndonesianPerbedaan pendapat mengenai manfaat penggunaan traktor di satu pihak dan dampak penggunaannya terhadap kesempatan kerja bagi buruh tani di pihak lain, merupakan ajang diskusi yang cukup menarik akhir-akhir ini. Dalam studi ini ditelaah kebutuhan mengenai penggunaan traktor di daerah Karawang dengan asumsi bahwa para petani harus mampu menyelesaikan pengolahan tanah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panita Irigasi setempat. Pertama-tama dihitung berapa tenaga kerja yang tersedia di suatu wilayah, termasuk ternak. Kemudian dibuat model yang menggambarkan mobilitas tenaga kerja untuk pindah dari golongan yang satu ke golongan yang lain. Berdasarkan data itu dihitung, dengan menggunakan Rancangan Linier (Linear Programming), kebutuhan tenaga traktor di Karawang untuk masing-masing golongan irigasi. Ternyata bahwa tanpa traktor para petani tidak akan mampu menyelesaikan pengolahan tanah sesuai dengan jadwal. Karena itu untuk memungkinkan dilaksanakannya jadwal pengolahan tanah yang sesuai dengan jadwal irigasi, diperlukan tenaga traktor
Penentuan Ekonomi Skala Usaha dengan Fungsi Keuntungan: Landasan Teoritis dengan Contoh Fungsi Cobb-Douglas dan Translog
No full textSources of Major Agricultural Export Earnings Stability in Indonesia
No full text<strong>ABSTRAK</strong><br /><br />Stabilitas penerimaan ekspor adalah penting untuk mengurangi premi resiko bagi eksportir. Oleh karena itu, stabilitas penerimaan ekspor dapat mempengaruhi volume ekspor, dan selanjutnya tingkat produksi. Stabilitas penerimaan ekspor juga penting bagi pemerintah dalam mengelola cadangan devisa. Stabilitas penerimaan ekspor juga mempengaruhi tingkat nilai tukar. Oleh karena itu, pemahaman akan sumber penyebab ketidakstabilan penerimaan ekspor adalah sangat penting, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat. Dalam penelitian ini dibahas sumber ketidakstabilan penerimaan ekspor dari empat komoditi ekspor utama Indonesia yaitu karet, kopi, kelapa sawit, dan teh dengan mempergunakan sidik ragam. Komoditi yang paling tidak stabil nilai ekspomya adalah karet dan kopi. Sumber utama ketidakstabilan penerimaan dari ekspor karet adalah harga internasional selama periode 1976-1985. Harga internasional merupakan sumber utama ketidakstabilan dari ekspor kopi pada periode 1976-1980. Namun, pada periode 1981-1985 volume eksporlah yang menjadi sumber utama ketidakstabilan. Kelapa sawit dan teh sama seperti ketidakstabilan pada kopi.</jats:p
Industrialisasi Berbasis Pertanian sebagai Grand Stratedy Pembangunan Ekonomi Nasional
Get PDFEnglishAs a developing economy Indonesia, should have a comprehensive integrated long-term development plan which may be used as the guideline in implementing its national economic development as well as an instrument for evaluating government accountability and credibility. The New Order regime had prepared its first and second long-term development plan for 1969-1993 and 1993-2018 successively. The twin plans, however, has led Indonesia to the 1997-1999 multi dimensions crises and is considered in appropriate in the existing new era of total reformation. It must be totally reconstructed. For this, public discussions on the need for the government to formulated the new grand strategy of national development have emerged, but up and down, in the last two years. As an active contribution to the public debase, this paper reviews previous, Indonesia development plans, others' countries experiences as well as grand theories of economic development. Then it is suggested that the agricultural based industrialization may be the most suitable one for Indonesia. The new grand strategy should be decided based on a national concensus in order to avoid the practice of just for political rhetoric's as was during the New Order regime. IndonesianBagi negara berkembang seperti indonesia, rencana pembangunan jangka panjang komprehensif-integratif sangat di perlukan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dan sebagai salah satu instrumen akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah. Pemerintahaan Orde Baru telah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang tahap I dan II masing-masing untuk peiode 1969-1993 dan 1993-2018. Rencana jangka panjang yang disusun rejim Orde Baru tersebut terbukti membawa Indonesia kedalam krisis tahun 1997-1999 dan sudah tidak sesuai dalam era Reformasi sehingga perlu dirancang ulang. Dalam dua tahun terakhir sesungguhnya telah muncul wacana publik yang menuntut agar pemerintah segera menyusun grand strategy ( strategi besar ) pembangunan nasional. Sebagai bagian dari wacana tersebut, tulisan ini mereview tentang konsepsi strategi pembangunan selama Orde Baru, pengalaman beberapa negara lain pemikiran teoritis tentang strategi pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil review tersebut, disarankan agar industrialisasi berbasis pertanian (agricultural based industrialization) dijadikan sebagai strategi besar (grand strategy) pembangunan nasional. Strategi tersebut haruslah dijadikan sebagai konsensus nasional, sehingga tidak sekedar retorika politik seperti pada masa Orde Baru
- …
