2 research outputs found
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA INSES DI INDONESIA
No full textMuhammad Nurcholis Dwi Satria, Abdul Madjid, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini mengangkat isu hukum terkait dengan sebuah konsep, yaitu konsep Tindak Pidana Inses. Konsep ini berkaitan dengan peristiwa inses yang terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia. Namun, peraturan perundangan-undangan di Indonesia belum mengatur peristiwa inses tersebut secara tegas, lengkap, dan komprehensif. Salah satunya ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 418 yang hanya membatasi jika perbuatan inses hanya sekedar pada tindakan percabulan yang dapat terjadi pada seorang Anak. Sedangkan diketahui jika inses merupakan suatu peristiwa yang dapat terjadi bukan hanya percabulan tapi juga adanya hubungan seksual dan dapat terjadi bagi orang dewasa dengan kerelaan atau suka sama suka. Sehingga ketentuan yang diatur dalam Pasal 418 belum mencakup keseluruhan daripada pengertian atau maksud dari Tindak Pidana Inses itu sendiri sehingga penelitian ini merupakan penelitian normatif yang melihat dari keseluruhan Undang-Undang yang berlaku yang memiliki kesamaan atau paling tidak bersinggungan dengan Tindak Pidana Inses. Sehingga dapat memberikan suatu konsep dasar yang baru mengenai ketentuan pengaturan terhadap Tindak Pidana Inses di Indonesia.
Kata Kunci: tindak pidana, inses, hukum pidana
Abstract
This research studies incest as a crime that commonly happens in Indonesia. However, laws in Indonesia do not clearly and comprehensively govern this criminal tendency. Law Number 1 of 2023 concerning Penal Code Article 418, for example, only restricts incest to the scope of obscenity happening to a child. On the contrary, incest can take more than just obscenity, in which a consensual sexual relationship between two adults may also happen. In other words, the provision in Article 418 does not give an overarching definition of incest as a crime. Departing from this issue, this research aims to observe the overall current laws pertaining to incest to provide a basic and new concept regarding the provisions of criminal incest in Indonesia.
Keywords: criminal offense, incest, criminal la
Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Inses Di Indonesia
No full textDalam skripsi ini, isu yang diangkat oleh penulis adalah mengenai kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana inses di Indonesia, adapun penyebab penulis memilih isu tersebut adalah adanya celah hukum diantara seluruh pengaturan tindak pidana inses di Indonesia yang mana pengaturan tindak pidana inses di Indonesia hanya sebatas pemberian sanksi pada tindak pidana inses yang disebabkan karena adanya paksaan dan terjadi pada seorang korban yang termasuk anak sedangkan inses dapat terjadi atas dasar persetujuan atau kerelaan dan dapat terjadi antara orang dewasa.
Untuk memecahkan isu tersebut maka rumusan masalah penulis adalah (1) bagaimana kebijakan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana inses? Dan (2) bagaimana kebijakan formulasi hukum yang tepat atas tindak pidana inses di Indonesia sebagai bentuk penyelesaian masalah hukum?
Lalu, penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual sedangkan bahan hukum yang telah penulis kumpulkan dianalisis interpretasi gramatikal, dan sistematis serta teleologis.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa sejatinya terdapat beberapa kebijakan hukum pidana yang meyinggung mengenai tindak pidana inses. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan hanya ditemukan pada 1 (satu) Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan secara jelas dan nyata bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan inses namun pengaturan tersebut diketahui belum mencakup keseluruhan dari pengertian atau konsep inses. Sehingga penulis menawarkan reformulasi konsep terhadap tindak pidana inses sebagai bentuk penyelesaian masalah hukum
