56 research outputs found
Legal Responsibility of Cargo Expedition Services for Damage to Consumer's Goods (Study at Pt Sinarmas Pelangi Cargo)
No full text71 HalamanPerkembangan pesat ekosistem e-commerce saat ini memberikan
stimulus bagi pertumbuhan industri logistik, terutama pelaku jasa
pengiriman atau layanan ekspedisi. Sebagai pengguna jasa pengiriman
barang, konsumen perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam
rangka melindungi kepentingan konsumen sebagai pengguna layanan
pengiriman barang dan sebagai bentuk tanggungjawaban dari pihak
perusahaan jasa pengiriman, sehingga dapat dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut: bagaimana hukum perjanjian antara penyedia jasa ekspedisi
serta tanggung jawab hukum PT Sinarmas Pelangi Cargo atas terjadinya
kerusakan barang milik konsumen.
Metodologi penelitian ini adalah penelitian yuridis dengan pendekatan
empiris, yang merupakan jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula
dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku
serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Kedudukan hukum
perjanjian yang dilakukan oleh PT. Sinarmas Pelangi Cargo perjanjian yang
dilakukan atau dibuat oleh pihak PT Sinarmas Pelangi Cargo telah sesuai
dengan Pasal 1313 KUHP Perdata, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian
adalah perbuatan dengan mana dilakukan oleh 1(satu) orang atau lebih yang
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. PT Sinarmas Pelangi
yang dalam hal ini berstatus sebagai pelaku usaha menanyakan kepada
konsumen isi barang yang akan dikirim, alamat yang dituju sampai dengan
memberikan resi kepada konsumen sebagai tanda terima yang sah. tanggung
jawab atas kesalahan karena barang yang dikirimkan rusak tanpa ada
masalah lain, maka pihak PT Sinarmas Pelangi Cargo bertanggung jawab
secara penuh. Tanggung jawab bisa untuk memberikan barang yang sama
atau konsumen bisa meminta ganti rugi tergantung barang yang rusak. The rapid development of the e-commerce ecosystem is currently
providing a stimulus for the growth of the logistics industry, especially for
delivery service players or expedition services. As users of goods delivery
services, consumers need to get legal protection in order to protect the interests
of consumers as users of goods delivery services and as a form of responsibility
on the part of the delivery service company, so that the problem can be
formulated as follows: how is the legal agreement between the shipping service
provider and the responsibility PT Sinarmas Pelangi Cargo law on the
occurrence of damage to consumer goods?.
The methodology of this research is juridical research with an empirical
approach, which is a type of sociological research and can also be referred to as
field research, namely examining applicable legal provisions and what happens
in the reality of society. The legal position of the agreement made by PT.
Sinarmas Pelangi Cargo agreement made or made by PT Sinarmas Pelangi
Cargo is in accordance with Article 1313 of the Civil Code, that what is meant
by an agreement is an act by which 1 (one) or more people bind themselves to
one or more other people. PT Sinarmas Pelangi, which in this case has the status
of a business actor, asks consumers the contents of the goods to be sent, the
address to which they are sent, and gives a receipt to the consumer as a valid
receipt. responsibility for errors because the goods sent are damaged without
any other problems, then PT Sinarmas Pelangi Cargo is fully responsible. The
responsibility can be to provide the same item or the consumer can ask for
compensation depending on the damaged ite
Juridical Overview of the Implementation of Marriage and Divorce for Members of the Army (TNI Ad) in Indonesia (Case Study of Denma Kodam I/Bb)
No full text50 HalamanSalah satu peristiwa hukum penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan.
Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Setiap warga negara berhak untuk
melangsungkan perkawinan termasuk juga bagi anggota TNI, dalam perkawinan
anggota TNI AD selain tunduk undang-undang perkawinan juga terdapat
peraturan internal TNI, terkait dengan hal tersebut maka dalam penelitia ini
penulis akan mengkaji masalah tetang prosedur perkawinan TNI AD secara
umum, proses perceraian jika istri/suami yang beragama Islam yang menggugat
cerai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan
wawancara, suber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier, dari hasil
penelitian ini, penulis dapat menarik sutu kesimpulan bahwa proses perkawinan
TNI AD berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya, perkawinan anggota
TNI AD terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pejabat internal TNI, selain
tunduk pada undang-undang perkawinan juga tunduk pada Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinana, Perceraian, Dan Rujuk
Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan Keputusan Kasad Nomor
Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara
Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD, prosedur perceraian
jika istri/suami TNI AD yang beragama Islam yang menggugat cerai terlebih
dahulu mendapat persetujuan dari kesatuan harus memuat secara jelas alasanalasan
perceraian diajukan kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin
perceraian melalui saluran hierarki setelah dibubuhi pendapat dari pejabat agama
yang bersangkutan (Pejabat yang berwenang memberi izin nikah/cerai) sebagai
saran Bagi calon istri atau suami yang hendak menikah dengan prajurit TNI AD
sebaiknya sudah mengetahui bahwa banyak persyaratan yang harus dilalai untuk
itu jangan menyerah dan merasa keberatan. Terkait dengan percaeraian dalam
kesatuan TNI AD penulis juga menyarankan agar setiap anggota menaati
peraturan internal kesatuan dalam hal akan melaksanakan perceraia karena penulis
menemukan beberapa kasus perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur dalam
kesatuan TNI AD melaksanakan perceraian tanpa ijin atasan. One of the important legal events in human life is marriage. According to Law no.
16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Every
citizen has the right to marry including members of the TNI, in the marriage of
members of the Indonesian Army, apart from being subject to the marriage law,
there are also internal TNI regulations, related to this matter. In this study, the
author will examine the problem of the TNI AD marriage procedure in general,
the divorce process if the wife / husband is a Muslim who is suing for divorce.
The research method used in this study is normative juridical, data collection
techniques are library research and interviews, data sources consist of primary,
secondary and tertiary data, from the results of this study, the author can draw a
conclusion that the TNI AD marriage process is different from the community. In
general, the marriage of members of the TNI AD must first obtain permission
from internal TNI officials, in addition to being subject to the marriage law, it is
also subject to Regulation of the Minister of Defense Number 23 of 2008
concerning Marriage, Divorce, and Referral of Employees within the Department
of Defense Decree of Kasad No. Kep/496/VII/2015 Dated 27 July 2015 Technical
Instructions on Marriage, Divorce, and Referral Procedures for Indonesian Army
Soldiers, the divorce procedure if the wife/husband of the Indonesian Army who
is a Muslim who is suing for divorce first obtains approval from the Unity, must
include clear reasons for divorce submitted to the official t who is authorized to
give divorce permits through hierarchical channels after being affixed with the
opinion of the relevant religious official (officials authorized to give
marriage/divorce permits) as a suggestion For a prospective wife or husband who
wants to marry an Army soldier, it is better to know that there are many
requirements that must be neglected for that do not give up and feel objected.
Regarding divorce within the Indonesian Army, the author also recommends that
each member obey the internal regulations of the unit in terms of going to divorce
because the author finds several divorce cases that are not in accordance with the
procedures in the TNI AD unit carrying out divorce without the superior's
permission
Ca-doped LTO using waste eggshells as Ca source to improve the discharge capacity of anode material for lithium-ion battery
No full textReimagining Care: Experiences of Trauma-Informed Approaches and Deinstitutionalization in Caribbean Child Welfare
No full textThis study explored the perceptions and experiences of child welfare professionals on trauma-informed care and implications for deinstitutionalization in Trinidad and Tobago. The qualitative study utilized research interviews from 21 participants to inform findings. The participants included professionals from various agencies who work with children in care and protection. Thematic analysis was used to analyze the data, yielding six overarching themes (1) the need for training and capacity building in child protection, (2) systemic and organizational challenges to trauma informed care, (3) cultural and community factors impacting child protection, (4) the need to support family units as a pathway to deinstitutionalization, (5) evaluating and sustaining effective child-centered interventions, policy and systemic approaches, and (6) emphasizing well-being and sustainability. These themes showed that systemic, cultural, and individual factors play significant roles in the utilization of trauma-informed care. Training in trauma-informed care, awareness initiatives, and systemic reform were identified as opportunities for the use of trauma-informed care with child protective systems. Implications for child welfare practice and recommendations for counselor education are also discussed
Graceng Legal Responsibility for Expedition Services in Submitting Claims for Damage and Loss of Consigned Goods to PT Lion Parcel in Medan City
No full text71 HalamanPengiriman barang tidak selamanya berjalan dengan lancar. Sering terjadi adanya kendala dalam proses pengiriman barang. Seperti terjadinya kerusakan barang, yang merugikan konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf h UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka konsumen tersebut berhak memperoleh kompensasi apabila barang atau jasa yang diperolehnya ternyata berbeda dari kesepakatan yang sebelumnya. Perusahaan jasa pengiriman harus mampu memenuhi kewajiban terhadap pemilik barang yang dikirimkan, sehingga apabila terjadi kerusakan, musnah, ataupun hilangnya barang, perusahaan harus mempertanggungjawabkannya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah bagaimana tanggung jawab, prosedur pengajuan klaim, dan bentuk perjanjian pihak ekspedisi atas rusak atau hilangnya barang yang di kirim melalui PT Lion Parcel. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif (studi kepustakaan). Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa Lion Parcel atas kerusakan, kehilangan barang sebagai upaya represif setelah adanya kerugian oleh konsumen yang terjadi. Pemberian ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen Proses Klaim Lion Parcel yang telah di tetapkan yaitu nominal penggantian untuk kiriman yang tidak menggunakan premi asuransi yang diajukan melalui website lionparcel.com. Perjanjian yang di buat PT. Lion Parcel sesuai menurut Pasal 1313 KUHPer Informasi merupakan hal yang sangatlah penting bagi konsumen khususnya konsumen pengguna jasa pengiriman barang. Delivery of goods does not always run smoothly. There are often obstacles in the process of sending goods. Such as damage to goods, which is detrimental to consumers. Based on the provisions of Article 4 letter h of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the consumer has the right to receive compensation if the goods or services they obtain are different from the previous agreement. Delivery service companies must be able to fulfill their obligations to the owners of the goods they send, so that if goods are damaged, destroyed or lost, the company must be held responsible. The problems discussed in this thesis are the responsibilities, procedures for submitting claims, and the form of agreement between the expedition parties for damage or loss of goods sent via PT Lion Parcel. The author uses normative juridical research methods (literature study). Legal protection for consumers using Lion Parcel services for damage and loss of goods as a repressive measure after consumer losses occur. Providing compensation to consumers who are harmed is in accordance with the provisions stipulated in the Lion Parcel Claim Process document which has been determined, namely the nominal compensation for shipments that do not use insurance premiums submitted via the lionparcel.com website. The agreement made by PT. Lion Parcel complies with Article 1313 of the Civil Code. Information is very important for consumers, especially consumers who use goods delivery services
Understanding and modeling willingness-to-pay for public policies to enhance road safety: A perspective from Pakistan
No full textEvaluating road safety improvements becomes important because it can assist policymakers in allocating economic resources to improve safety and implementing effective policy interventions. As such, this study aims to estimate the value of road safety risk measures using a new modeling approach for willingness-to-pay (WTP). Specifically, this study integrates a machine learning technique (decision tree) with a correlated random parameters Tobit with heterogeneity-in-means model. The decision tree identifies a priori relationships for higher-order interactions, while the model captures unobserved heterogeneity and the correlation between random parameters. The proposed modeling framework examines the determinants of public WTP for improving road safety using a sample of car drivers from Peshawar, Pakistan. WTP for fatal and severe injury risk reductions is estimated and used to calculate the values of corresponding risk reductions, which can be used for monetizing the cost of road traffic crashes in the country. Modeling results reveal that most respondents are willing to contribute to road safety improvement policies. Further, the model also uncovers significant heterogeneity in WTP corresponding to the safer perception of the overall road infrastructure and perceived risk of accident involvement. Systematic preference heterogeneity is also found in the model by including higher-order interactions, providing additional insights into the complex relationship of WTP with its determinants. Further, the marginal effects of explanatory variables indicate different sensitivities toward WTP, which can help to quantify the impacts of these variables on both the probability and magnitude of WTP. Overall, the proposed modeling framework has a twofold contribution. First, the modeling framework provides valuable insights into the determinants of public WTP, mainly when the heterogeneous effects of variables are interactive. Second, its implementation and consequent findings shall help prioritize different road safety policies/projects by better understanding public sensitivity to WTP.Green Open Access added to TU Delft Institutional Repository ‘You share, we take care!’ – Taverne project https://www.openaccess.nl/en/you-share-we-take-care Otherwise as indicated in the copyright section: the publisher is the copyright holder of this work and the author uses the Dutch legislation to make this work public.Safety and Security Scienc
Legal Arrangements For People's Business Credit For Improving Micro, Small, And Medium Enterprises Regarding The Implementation Of Government Regulations At Banks Sumut Kcp Deli Tua
No full text67 HalamanKredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa pinjaman dana, pembiayaan modal usaha, dan investasi yang disalurkan melalui Lembaga keuangan dengan pola penjaminan untuk usaha yang produktif. Skripsi ini membahas pengaturan hukum terhadap peningkatan UMKM dan juga implementasi nya pada Bank Sumut KCP Delitua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pemberian pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh pemerintah, dan Bagaimana implementasi pemberian pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sumut KCP Delitua. Dari masalah difokuskan pada aturan hukum serta pelaksanaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau disebut juga dengan kepustakaan dengan melihat data sekunder (peraturan, undang – undang, dan juga pendapat para ahli sarjana) dan data primer(wawancara dengan narasumber). Jenis Bahan Hukum dan Data yaitu Data sekunder, Data tersier,Data hukum primer. Data- data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi dan juga wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Sedangkan, Bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab undang Hukum Perdata (KUHPerdata),Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). Data tersebut juga didapat dari hasil penelitian pada: Jurnal dari berbagai Universitas, Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengatur secara lengkap terkait Kredit usaha rakyat (KUR) juga tujuannya bagi peningkatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). KUR berhasil mencapai target dengan efektifitas positif dan hasil yang baik bagi peningkatan UMKM. Dengan syarat dan prosedur yang mudah tentu sangat meringankan pelaku usaha yang membutuhkan modal maupun peningkatan investasi usahanya. People's Business Credit (KUR) is one of the government's programs to increase access to financing for micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the form of financial loans, business capital financing and investment channeled through financial institutions with a guarantee pattern for productive businesses. This thesis discusses the legal regulations for improving MSMEs and also their implementation at Bank Sumut KCP Delitua. This research aims to find out how the government regulates the provision of People's Business Credit (KUR) funds towards increasing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), and how the government implements the provision of People's Business Credit (KUR) loans at Bank Sumut KCP Delitua. The problem focuses on legal regulations and the implementation of the People's Business Credit (KUR) itself. The research method used is normative juridical or also called literature by looking at secondary data (regulations, laws, and also the opinions of expert scholars) and primary data (interviews with sources). Types of legal materials and data, namely secondary data, tertiary data, primary legal data. Data was collected through literature study, documentation and interviews and analyzed qualitatively. Meanwhile, binding legal materials consisting of statutory regulations related to this research include: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Civil Code (KUHPerdata), Law Number 20 of 2008 concerning Business Small, Micro and Medium Enterprises (MSMEs). This data was also obtained from research results in: Journals from various universities, books and lecture materials that the author has. This study concludes that the Indonesian Government has completely regulated people's business credit (KUR) as well as its aim of increasing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). KUR succeeded in achieving targets with positive effectiveness and good results for improving MSMEs. With easy terms and procedures, it certainly makes things easier for business actors who need capital or increase their business investment
Optimizing the performance of Li4Ti5O12 anode synthesized from TiO2 xerogel and LiOH with hydrothermal-ball mill method by using acetylene black
No full textPEMIKIRAN EKONOMI YAHYA BIN UMAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MODERN
No full textIslam as a religion has given some rules of human live, whether it deals with hablum minallah, hablum minannas and social environment. The rule of hablum minallah is static while the rule of hablum minas and social environment are dynamic and flexible. In other words, human is given an authority to make the rules based on the situation and condition era, Basically, this article explains the economic theory of Yahya bin Umar in his book Ahka>m al-suq . generally this book explains about hisbah and other topic related to the market like al-ta’sir (pricing), ihtikar , siyasah al-ighraq (dumping). In this article the author tries to correlative study about Yahya bin Umar idea in Ahkam sl-suq book with economic conventional theory. And then it will be known whether the brilliant idea of Yahya bin Umar still relevant in this era Â
- …
