1,720,960 research outputs found
KOMUNIKASI POLITIK KONTEMPORER INDONESIA
No full textDipahami bahwa kekuasaan yang terpusat cenderung korup, begitu pula menyalahgunakan kewenangannya, baik hal itu dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok elit penguasa, dan kondisi seperti ini menyebabkan ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan warganegara terhadap pemerintahan. Untuk meminimalisir kondisi tersebut, salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun komunikasi politik yang mengedepankan prioritas opini yang penting untuk dikembangkan. Hal ini juga menegaskan adanya keterwakilan rakyat atas masalahmasalah yang ia hadapi, sehingga muncul simpati publik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Dalam artikel ini dibahas bagaimana kegagalan komukasi politik sering terjadi sehingga membuat hubungan antara yang-memerintah (pemerintah) dan yang-diperintah (masyarakat) menjadi tidak terjalin dengan baik, dan isu-isu apa saja yang seringkali mengemuka dalam wacana komunikasi politik kontemporer di Indonesia saat ini</jats:p
Cover Volume II edisi 1
Get PDFANALISA KRITIS ATAS GOOD GOVERNANCE
Mudiyati Rahmatunnisa
ANALISIS KELAYAKAN PEMEKARAN
KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG
Agus Subagyo
EFEKTIVITAS PROSES BELAJAR MENGAJAR
DOSEN PEREMPUAN TERHADAP ATRAKSI MEREKA
PADA MAHASISWA DI UNIKOM BANDUNG
Melly Maulin Purwaningwulan
Desayu Eka Surya
Rismawaty
INTERAKSI SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT
Dewi Kurniasih
PEMBERITAAN MEDIA INFORMASI SEBAGAI BAHAN RUJUKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN TRANSAKSI SAHAM
DI VALBURY ASIA SECURITIES CABANG DAGO BANDUNG
Iin Rahmi Handayani
STRATEGI DAN AKSI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Samugyo Ibnu Redjo
TERORISME INTERNASIONAL: AGENDA PROPAGANDA
AMERIKA SERIKAT DAN PANDANGANNYA MENURUT ISLAM
Budi Mulyan
Collaborative Governance dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabuparen Garut
Get PDF(Collaborative Governance in Efforts to Accelerate Stunting Reduction in Garut Regency)
Tingginya angka stunting di Kabupaten Garut mendorong pemerintah daerah melakukan kolaborasi lintas sektor sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun, angka stunting di Kabupaten Garut kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan-tahapan collaborative governance dalam proses kolaborasi penanganan stunting di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, dengan teknik penentuan informan dilakukakn secara purposive, Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens (2012) yang terdiri atas empat tahapan: assessment, initiation, deliberation, dan implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan dengan optimal dengan adanya berbagai kendala di setiap tahapannya, seperti ketidaksesuaian pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, kurangnya aturan dasar kolaborasi, dan hambatan dalam tata kelola serta keberlanjutan program.
Abstract
The high rate of stunting in Garut Regency has prompted the local government to engage in cross-sector collaboration as mandated by Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction. However, the stunting rate in Garut Regency has increased again in 2023. This study aims to analyze the stages of collaborative governance in the process of collaboration in handling stunting in Garut Regency. The method used is qualitative with a case study type, with data collection through documentation and interviews, using purposive informant selection techniques. The theory used is Morse and Stephens\u27 (2012) collaborative governance, which consists of four stages: assessment, initiation, deliberation, and implementation. The results of the study show that the collaboration process has not been optimal, with various obstacles at each stage, such as stakeholder incompatibility, limited resources, lack of basic collaboration rules, and obstacles in governance and program sustainability. These findings provide recommendations for improving collaboration governance so that efforts to reduce stunting can be more effective and sustainable.Tingginya angka stunting di Kabupaten Garut mendorong pemerintah daerah melakukan kolaborasi lintas sektor sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun, angka stunting di Kabupaten Garut kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan-tahapan collaborative governance dalam proses kolaborasi penanganan stunting di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, dengan teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens (2012) yang terdiri atas empat tahapan: assessment, initiation, deliberation, dan implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan dengan optimal dengan adanya berbagai kendala di setiap tahapannya, seperti ketidaksesuaian pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, kurangnya aturan dasar kolaborasi, dan hambatan dalam tata kelola serta keberlanjutan program
The Role of Leadership in E-Government Licence Provision at Local Government in West Java
No full text
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
- …
