990 research outputs found
Prison problems: planned and unplanned releases of convicted extremists in Indonesia
No full textThis report examines the number of Indonesian extremist prisoners due for parole, the recidivism rate, and the dynamics in prison between the “pragmatists” and the “rejectionists” among extremist inmates.IntroductionMany convicted Indonesian terrorists will be released over the next several years after serving time in prison. The Indonesian government has little capacity at present to provide adequate post-release monitoring, although it is taking some steps to remedy this. Under the circumstances, how much of a security risk do these releases pose? The answer is probably not as much as some people fear; the recidivism rate for convicted extremists remains low. The problem is that systems are not yet in place to keep track of individuals who are considered potential problems.Any evaluation of risk must take several factors into account. One is the numbers involved. In early 2013, articles appeared in the regional media suggesting that 300 prisoners were due for release by the end of 2014. The National Anti-Terror Agency (Badan Nasional Penganggulangan Terorisme, BNPT) later stated the real figure was only 39. A more reasonable estimate is about 80 releases in 2013-2014, some of which have already taken place, with over 100 more in 2015- 2016. No one has exact data, however, and accurate predictions are close to impossible.A second factor is the prison experience of those scheduled for release. It is simply not possible to assess risk on the basis of the activities that led to their convictions. Some of the men that might have been judged most dangerous appear to have modified their views and behavior; others who might have seemed low risk have grown more militant because of associations made in prison. Which way an individual turns may depend less on government “deradicalisation” programs -- although interventions that provide status and income can help -- than on the nature and influence of fellow inmates and connections maintained on the outside. In general, senior JI leaders tend to exert a moderating influence, whereas those who follow radical preacher Aman Abdurrahman are likely to keep the level of militancy high.Other factors can also come into play, including the degree to which inmates can mix with ordinary criminal offenders. The problem of released prisoners does not relate just to those charged with terrorism but also to others they may have recruited. The largest cluster of repeat offenders among convicted extremists consists of men whose first offense had nothing to do with terrorism.The riot in Tanjung Gusta prison, Medan, on 11 July 2013 was a reminder that in thinking about scheduled releases, one should think of unscheduled ones, too, even if the number of terrorist escapes over the last decade has been remarkably low. Overcrowding, understaffing and the poor physical condition of many Indonesian prisons combine to produce escapes of ordinary criminals so frequently that it is a wonder that not more extremists make the attempt.To address these risks, improving the capacity of the Indonesian corrections system to analyse and respond to developments in prison is essential. It is also important for the government as a whole to recognize the need for improved post-release monitoring and allocate the necessary resources to put a better system in place.Managing convicted extremists goes to two much larger issues, however. One is overall prison reform: the government acknowledges that the prison system as a whole is in a state of crisis and the Corrections Directorate with the Law and Human Rights Ministry has been receptive to donor assistance in trying to address it.The second is the spread of extremist teachings in a way that generates new groups of young radicals convinced that violence is the way to address injustice, religious deviance and vice. Until the government does more to address this much more sensitive problem, the best monitoring program in the world will be of limited value
Kaveh Akbar, 41st Annual ODU Literary Festival
No full textKaveh Akbar\u27s poems appear recently in The New Yorker, Poetry, The New York Times, The Nation, and elsewhere. His first book, Calling a Wolf a Wolf, is just out with Alice James in the US and Penguin in the UK. He is also the author of the chapbook Portrait of the Alcoholic. The recipient of a Pushcart Prize, a Ruth Lilly and Dorothy Sargent Fellowship from the Poetry Foundation, and the Lucille Medwick Memorial Award from the Poetry Society of America, Akbar was born in Tehran, Iran, and teaches in the MFA program at Purdue University and in the low-residency MFA programs at Randolph College
Islamic bankers' perception of Al-Ijarah Thumma Al'bay (AITAB) Islamic hire purchase facility in Malaysia
No full textThe value of the research is that the findings can provide enhancement towards aneffective Shariah regulatory and supervisory framework for the Islamic banking industryin general, and AITAB in particular. The research findings would also be instrumental inidentifying the true potential of AITAB in the Malaysian banking scenario, as it highlightsissues on ownership and maintenance that will carry weight for the future developmentof AITAB in particular and Islamic Hire Purchase products and services in general.Lastly, the research findings also have implication to talent development in Islamicbanking and finance industries in Malaysia.
Pemerintahan Sendiri (Self-Government)
No full textAkhirnya yang tersisa dari Pilkada 2012 lalu bagi para pemenang hanyalah sukacita kemenangan ditambah dengan segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Selebihnya adalah realisasi janji kampanye yang telah bertebaran di media, dalam pidato, orasi, kaos, stiker ataupun spanduk. Intinya, yang merupakan visi-misi para pemenang. Karena jika tidak, pemilih Aceh yang sangat restrospektif sudah membuktikannya di beberapa Pilkada lal
EEE – KTP…
No full textGerakan perlawanan anti korupsi di Indonesia kini menghadapi babak baru. Kasus mega korupsi proyek E-KTP menjadi benchmark terhadap keseriusan elemen perlawanan terhadap praktik korupsi, termasuk Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LSM anti-korupsi. Babak baru bagi Pemerintah, karena ini merupakan ujian kesekian kalinya bahwa pemberantasan korupsi dan segala jenis praktik turunannya sepertinya bukan semakin terminimalisir, tapi malah semakin menjadi-jadi. Di sisi lain bagi lembaga super bodi seperti KPK, kasus E-KTP juga menjadi ujian kredibilitas bagi mereka untuk menangani kasus tersebut secara tuntas tanpa terseret arus kepentingan dan politicking elit politik nasional
Pengembangan Laboratorium IPS berbasis augmented reality di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk laboratorium IPS berbasis Augmented Reality (AR), mengevaluasi kelayakannya, serta menganalisis pengaruhnya minat belajar mahasiswa di PTKIN. Penelitian ini didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun anggaran 2024. Tim peneliti terdiri dari empat anggota, yaitu Abdul Bashith sebagai ketua, serta Saiful Amin, Lusty Firmantika, dan Muchammad Akbar Kurniawan sebagai anggota. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi pemanfaatan laboratorium IPS berbasis Augmented Reality dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di perguruan tinggi
Pengembangan Laboratorium IPS berbasis augmented reality di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk laboratorium IPS berbasis Augmented Reality (AR), mengevaluasi kelayakannya, serta menganalisis pengaruhnya minat belajar mahasiswa di PTKIN. Penelitian ini didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun anggaran 2024. Tim peneliti terdiri dari empat anggota, yaitu Abdul Bashith sebagai ketua, serta Saiful Amin, Lusty Firmantika, dan Muchammad Akbar Kurniawan sebagai anggota. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi pemanfaatan laboratorium IPS berbasis Augmented Reality dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di perguruan tinggi
Pidie, “Cina Hitam“ di Aceh
No full textKabupaten Pidie, pada tahun 2007 yang lalu dimekarkan menjadi Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya – dulunya lebih dikenal dengan sebutan Pedir. Semasa konflik, wilayah ini dikenal sebagai ‘daerah rawan’ oleh Pemerintah, karena merupakan basis pendukung pemberontakan DI/TII-nya (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) Daud Beureueh serta Hasan Tiro dengan GAM-nya (Gerakan Aceh Merdeka). Keduanya merupakan putra asli kelahiran Pidie. Selain semangat juang, banyak pula yang lupa bahwa sebenarnya masyarakat Pidie juga dikenal dengan warisan budaya turun-temurun yang sampai kini masih dianut kuat oleh masyarakatnya, yaitu semangat merantau
Diskursus Islam Aceh
No full textIni bukanlah kesimpulan akhir yang menyeluruh, selain hanya melihat salah satu dari sekian banyak perspektif batas waktu praktik diskursif Islam Aceh. Ini juga belum bisa menjelaskan arah perkembangan dominasi wacana Islam Aceh ke depan paska konflik. Harapannya adalah identitas Islam Aceh bisa mengambil segala makna positif dari unsur lokalisme, nasionalisme dan globalisme, sehingga niat untuk menjadi demokratis-humanis tidak terjegal oleh syariat Islam. Sebaliknya, demokrasi dan Islam Aceh mudah-mudahan bisa berevolusi menjadi demokrasi yang religius dan menjadi model bagi dunia
Muhammadiyah Di Ujung Barat: Sumbangan Pemikiran Angkatan Muda
No full textBuku ini merupakan kumpulan tulisan/opini para Angkatan Muhammadiyah Aceh yang dipublikasi dalam berbagai media massa lokal maupun nasional. Hal ini membuktikan bahwa Angkatan Muda Muhammadiyah setidaknya telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam menanggapi berbagai isu yang terjadi dewasa ini, baik di level lokal, nasional dan internasional
- …
