65 research outputs found
A Full-Blown Case of Bronchiectasis: Kartagener Syndrome Without Infertility Diagnosed Later in Life
No full text
Isolated Homocysteinemia Leading to Thromboembolism in Young Male with Normal Vitamin B12 and Folate Levels
No full textProlactin, Thyroid Stimulating Hormone and Thyroid Hormones (Ft3, Ft4) Concentrations in Female Patients with Inferility: An Observational Study
No full text
Juridical Overview of the Implementation of Marriage and Divorce for Members of the Army (TNI Ad) in Indonesia (Case Study of Denma Kodam I/Bb)
No full text50 HalamanSalah satu peristiwa hukum penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan.
Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Setiap warga negara berhak untuk
melangsungkan perkawinan termasuk juga bagi anggota TNI, dalam perkawinan
anggota TNI AD selain tunduk undang-undang perkawinan juga terdapat
peraturan internal TNI, terkait dengan hal tersebut maka dalam penelitia ini
penulis akan mengkaji masalah tetang prosedur perkawinan TNI AD secara
umum, proses perceraian jika istri/suami yang beragama Islam yang menggugat
cerai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan
wawancara, suber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier, dari hasil
penelitian ini, penulis dapat menarik sutu kesimpulan bahwa proses perkawinan
TNI AD berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya, perkawinan anggota
TNI AD terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pejabat internal TNI, selain
tunduk pada undang-undang perkawinan juga tunduk pada Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinana, Perceraian, Dan Rujuk
Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan Keputusan Kasad Nomor
Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara
Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD, prosedur perceraian
jika istri/suami TNI AD yang beragama Islam yang menggugat cerai terlebih
dahulu mendapat persetujuan dari kesatuan harus memuat secara jelas alasanalasan
perceraian diajukan kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin
perceraian melalui saluran hierarki setelah dibubuhi pendapat dari pejabat agama
yang bersangkutan (Pejabat yang berwenang memberi izin nikah/cerai) sebagai
saran Bagi calon istri atau suami yang hendak menikah dengan prajurit TNI AD
sebaiknya sudah mengetahui bahwa banyak persyaratan yang harus dilalai untuk
itu jangan menyerah dan merasa keberatan. Terkait dengan percaeraian dalam
kesatuan TNI AD penulis juga menyarankan agar setiap anggota menaati
peraturan internal kesatuan dalam hal akan melaksanakan perceraia karena penulis
menemukan beberapa kasus perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur dalam
kesatuan TNI AD melaksanakan perceraian tanpa ijin atasan. One of the important legal events in human life is marriage. According to Law no.
16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Every
citizen has the right to marry including members of the TNI, in the marriage of
members of the Indonesian Army, apart from being subject to the marriage law,
there are also internal TNI regulations, related to this matter. In this study, the
author will examine the problem of the TNI AD marriage procedure in general,
the divorce process if the wife / husband is a Muslim who is suing for divorce.
The research method used in this study is normative juridical, data collection
techniques are library research and interviews, data sources consist of primary,
secondary and tertiary data, from the results of this study, the author can draw a
conclusion that the TNI AD marriage process is different from the community. In
general, the marriage of members of the TNI AD must first obtain permission
from internal TNI officials, in addition to being subject to the marriage law, it is
also subject to Regulation of the Minister of Defense Number 23 of 2008
concerning Marriage, Divorce, and Referral of Employees within the Department
of Defense Decree of Kasad No. Kep/496/VII/2015 Dated 27 July 2015 Technical
Instructions on Marriage, Divorce, and Referral Procedures for Indonesian Army
Soldiers, the divorce procedure if the wife/husband of the Indonesian Army who
is a Muslim who is suing for divorce first obtains approval from the Unity, must
include clear reasons for divorce submitted to the official t who is authorized to
give divorce permits through hierarchical channels after being affixed with the
opinion of the relevant religious official (officials authorized to give
marriage/divorce permits) as a suggestion For a prospective wife or husband who
wants to marry an Army soldier, it is better to know that there are many
requirements that must be neglected for that do not give up and feel objected.
Regarding divorce within the Indonesian Army, the author also recommends that
each member obey the internal regulations of the unit in terms of going to divorce
because the author finds several divorce cases that are not in accordance with the
procedures in the TNI AD unit carrying out divorce without the superior's
permission
- …
