1,721,119 research outputs found
Kesenjangan Persepsi dan Pemahaman Indikator Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Wilayah di Kota Sukabumi
No full textThe purpose of the development is to increase the society prosperity can’t be avoided by the nature resources using: however nature resources exploitation which less attention to the capability and environment support make it’s quality decline. Sustainable development must be put as a need and now and future aspiration. Thus, the human right as economy, social and culture right, and development right is able to assist to make the development concept formula orientation continuity clear. The purpose of sustainable development could be achieved if the development planning has been got by the continuity principle of it, beside it should be understood/comprehended by the whole sides because it will participate both in planning and its application. Sukabumi is one of the city which rate growth of population getting increase. The rate of growth population about 1,31% pe annum, so it should be anticipated because the large of Sukabumi is only 4.800,23 Ha. Although Sukabumi is not too large but the population grow fastest. If there is no wise arrangement it will appear the ecological suicide like worried by Simonds (1986). Thus, the generation needed should be anticipated optimally by consideration the future needed. The continuity and balance city planning should be begun from the same perception and stakeholder or society comprehension in Sukabumi. The research purpose are following: 1) identify the perception and the comrehension of sustainable development principle from stakeholder and society in Sukabumi, 2) identify the sustainable development principle in planning document in Sukabumi, 3) analysis the indicator achievement of sustainable development, 4) analysis if there is an imbalance/gaps or not among the research result 1, 2, and 3. The result of research indicated that there is a perception imbalance and comprehension in indicator of sustainable development not only from stakeholder and society but also in planning document in Sukabumi. Imbalance indicated that it should be a performance increased in improving the actual performance, so that it seems like a feedback for getting better on future. The result of research indicated that the sustainable development principle has not become mainstreaming in planning document in sukabumi. However in Sukabumi there was an indicator achievement of sustainable development conspicuous than others city such as in education, health and water resources theme
Analisis Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Manusia (Human Capital) Di Provinsi Gorontalo
No full textEvery regional proliferation as an attempt in the implementation of regional autonomy is essentially based on the Regional Autonomy Regulation No.32/2004 with the goal to achieve the social welfare. However, this effort is not without obstacles; various kinds of development problems are faced by all regions in Indonesia. The main indicator in the realization of social welfare can be seen from the extent of the role of local government in improving human development. This was also the case with the experience of Gorontalo Province at the post-regional autonomy period, marked by the proliferationn of Gorontalo from its parent Province of North Sulawesi. The various human development issues as the conclusions of this study are strongly influenced by the following various factors. By using the panel data methods to determine the factors that affect Human Development Index (HDI) before and after the regional autonomy, the study obtained the result that the Human Development Index of Gorontalo Province was affected by the high percentage of poor people, a factor that determined the low level of HDI in the province. In addition, the poor health facilities such as hospitals, maternity hospital, health centers and supporting health center, health care workers such as doctors and medical personnel also influenced the HDI in this "Corn" Province. Further, the educational facilities such as the buildings of elementary schools, junior and senior high schools did not have an effect on HDI in the Province of Gorontalo but other aspects such as the quality of teaching staffs (teachers and lecturers) might well affect the level of HDI, whereas the economic growth rate turned out to affect the HDI of Gorontalo Province. This study also found that the literacy rate and the net participation rate did not affect the level of HDI in the province, but the rough participation rate and the school participation rate did. Then, the educational, health and economic budgets could essential affect HDI, but in this study it was found that only the health budget had a significant impact on the HDI of Gorontalo Province, whereas the educational and economic budgets did not significantly do so
Analisis Potensi Pengembangan Kawasan Agropolitan Distrik Cilimus Berbasis Agribisnis Komoditas Ubi Jalar di Kabupaten Kuningan
Full text linkMasterplan Agropolitan Kabupaten Kuningan Tahun 2005, mengidentifikasi bahwa Distrik Cilimus sebagai distrik prioritas pengembangan dengan salah satu komoditi unggulan utamanya adalah komoditi ubi jalar dengan tingkat produksi mencapai 100 ribu ton/tahun. Distrik adalah istilah dalam agropolitan, yang menunjukkan suatu pengembangan kawasan yang tidak dibatasi oleh batas administrasi. Distrik Cilimus meliputi 9 kecamatan, yaitu Cilimus, Pancalang, Mandirancan, Cigandamekar, Cipicung, Japara, Jalaksana, Cipicung dan Karamatmulya
Dampak Program Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Terhadap Perekonomian Nusa Tenggara Timur
No full textProgram pembangunan terpadu desa/kelurahan mandiri “anggur merah” (anggaran untuk rakyat menuju sejahtera) merupakan program Gubernur Nusa Tenggara Timur yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses faktor produksi yaitu modal finansial dan kebebasan untuk memilih usaha ekonomi sesuai dengan potensi wilayah dan kemampuan masyarakat. Dengan kemudahan tersebut, diharapkan masyarakat miskin mampu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan dapat meningkatkan ekonomi wilayah. Namun, dalam pelaksanaanya ditemukan adanya kendala yaitu tingkat pengembalian bantuan modal finansial yang rendah. Tujuan penelitian ini menganalisis dampak dari program pembangunan terpadu desa/kelurahan terhadap rumah tangga (pendapatan rumah tangga dan pengeluaran untuk pendidikan) dan dampak terhadap ekonomi wilayah (PDRB dan tingkat kemiskinan). Dampak program pembangunan pada pendapatan rumah tangga dan pendidikan dianalisis dengan uji beda dan regresi logistik sedangkan dampak pada wilayah dianalisis menggunakan model data panel.
Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pendapatan antara rumah tangga penerima bantuan dengan rumah tangga bukan penerima. Hal ini disebabkan karena masih minimnya pemahaman penerima bantuan terkait dengan program pembangunan serta ketidakmampuan rumah tangga miskin dalam membayar bunga. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa secara statistik, pendapatan rumah tangga mempengaruhi keputusan dalam menyekolahkan anak. Kenaikan pendapatan rumah tangga sebesar 1 rupiah akan meningkatkan peluang rumah tangga untuk menyekolahkan anak 34,43 kali, citerus paribus. Hasil analisis model data panel menunjukkan bahwa realisasi bantuan modal finansial dari program pembangunan terpadu desa/kelurahan untuk usaha pertanian, simpan pinjam, perdagangan dan jasa, serta jumlah penduduk brepengaruh positif terhadap PDRB Provinsi NTT. Bantuan program untuk simpan pinjam berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi ini, sebalikanya bantuan modal untuk ternak berpengaruh negatif terhadap pengurangan kemiskinan
Perubahan Penggunaan Lahan dan Pengaruhnya terhadap Kejadian Banjir serta Longsor di Wilayah Mega-Urban Jakarta-Bandung.
No full textPertumbuhan penduduk yang semakin meningkat khususnya di kawasan perkotaan menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan lahan. Pada sisi lain, luas lahan di suatu wilayah relatif tidak akan bertambah. Meningkatnya kebutuhan akan lahan tersebut mendorong terjadinya kegiatan alih fungsi lahan, terutama perubahan dari lahan-lahan bervegetasi ke lahan terbangun. Kegiatan alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan yang berakibat pada terjadinya masalah-masalah lingkungan bahkan bencana antropogenik seperti banjir dan longsor. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perubahan-perubahan penggunaan lahan, (2) memetakan sebaran area yang terdapat kejadian banjir serta longsor di wilayah mega-urban Jakarta-Bandung, dan (3) menganalisis pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap meningkatnya kejadian bencana antropogenik di wilayah mega-urban Jakarta-Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis tumpang tindih peta penggunaan lahan tahun 1983, 1996, 2000, 2005, 2010, dan 2015, analisis spasial sebaran area kejadian banjir dan longsor, serta analisis regresi logistik. Perubahan penggunaan lahan yang signifikan terjadi dari tahun 1983 hingga 2015 adalah perubahan penggunaan lahan terbangun, sawah, dan lahan terbuka. Lahan terbangun terus mengalami peningkatan sementara sawah dan lahan terbuka terus mengalami penyusutan luas. Penggunaan lahan-lahan yang bervegetasi seperti sawah dan kebun campuran umumnya dikonversi menjadi lahan terbangun. Jumlah desa yang mengalami kejadian banjir dan longsor cenderung meningkat tiap tahunnya dari tahun 2000 hingga tahun 2013. Setiap penggunaan lahan yang berubah menjadi lahan terbangun secara signifikan mempunyai peluang yang paling besar dalam peningkatan kejadian banjir, sedangkan setiap penggunaan lahan yang berubah menjadi sawah dan badan air secara signifikan mempunyai peluang yang lebih sedikit
Analisis Spasial Penyebaran Fasilitas-Fasilitas Pelayanan Dan Tingkat Efisiensi Pelayanan Desa (Studi Kasus Kawasan Perencanaan Agropolitan Zona 1 Kabupaten Bogor Bagian Barat)
No full textKeberhasilan pengembangan kawasan agropolitan tidak hanya ditentukan oleh sisi produksi pertanian melainkan juga aspek sosial ekonomi dan tata ruang kawasannya. Secara fisik dan spasial perkembangan agropolitan dapat dilihat dari perkembangan aspek fasilitas pelayanan baik dari segi jumlah, sebaran dan tingkat efisiensi pelayanannya. Penelitian ini bertujuan untuk menduga tingkat efisiensi pelayanan desa yang didasarkan atas parameter tingkat hirarki pelayanan, aksesibilitas internal wilayah, jangkauan pelayanan fasilitas, dan efisiensi sebaran fasilitas. Metode yang digunakan antara lain adalah metode skalogram dan analisis spasial. Metode skalogram digunakan untuk mengetahui tingkat hirarki pelayanan desa. Sedangkan analisis spasial yang digunakan adalah analisis bentuk wilayah (Compactness Index) yang ditujukan untuk mengetahui indikasi potensi aksesibilitas internal wilayah, metode pendugaan pemusatan dan dispersi (Spatial Standard Distance) untuk mengetahui pola sebaran fasilitas dan jangkauan pelayanan, dan analisis pusat sebaran (Mean Center) untuk mengetahui jarak antara sebaran fasilitas dengan sebaran pemukiman untuk menduga efisiensi sebaran fasilitas. Penggabungan dari keempat parameter tersebut akan menunjukan tingkat efisiensi pelayanan desa
Perubahan Penggunaan Lahan dan Keragaman Spasial Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Perkotaan di Metropolitan Bandung.
No full textMetropolitan Bandung merupakan kawasan metropolitan dengan jumlah
populasi terbanyak ketiga di Indonesia setelah Metropolitan Jakarta dan
Metropolitan Surabaya dengan jumlah populasi lebih dari 8,5 juta pada tahun 2015.
Adapun posisi strategis Metropolitan Bandung yang memiliki koneksi langsung
dengan Jakarta serta merupakan pusat kegiatan di Provinsi Jawa Barat berpengaruh
terhadap pertumbuhan kota yang ekspansif yang berakibat pada peningkatan tingkat
perkembangan wilayah dan perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan
lahan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kondisi sprawl dan degradasi
lingkungan, yang mengakibatkan bencana antropogenik seperti banjir dan tanah
longsor.
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) menganalisis perubahan
penggunaan lahan khususnya yang terkait dengan fenomena pertumbuhan
perkotaan di Metropolitan Bandung; (2) menganalisis tingkat perkembangan
wilayah; (3) menganalisis keragaman jenis penggunaan lahan di Metropolitan
Bandung; (4) mengidentifikasi keragaman spasial faktor-faktor yang
mempengaruhi peningkatan luas lahan terbangun di Metropolitan Bandung.
Penggunaan lahan diklasifikasikan secara visual menggunakan software Erdas
Imagine dan Arc-GIS. Tingkat perkembangan wilayah dianalisis menggunakan
nilai IPK yang diperoleh dengan teknik skalogram. Keragaman jenis penggunaan
lahan dianalisis menggunakan analisis entropy, sedangkan keragaman spasial
faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan luas lahan terbangun diidentifikasi
menggunakan analisis GWR.
Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan selama
periode tahun 1983-2015 di Kawasan Metropolitan Bandung berupa lahan
terbangun dan kebun campuran terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara
lahan sawah terus mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2003 – 2014, terdapat
peningkatan nilai Indeks Perkembangan Kecamatan yang menunjukkan terjadi
peningkatan jumlah jenis fasilitas. Keragaman jenis penggunaan lahan di wilayah
administrasi kabupaten cenderung heterogen yang mencerminkan tipe penggunaan
lahan campuran, sedangkan keragaman jenis penggunaan lahan di wilayah
administrasi perkotaan cenderung homogen. Hasil analisis GWR menunjukkan
bahwa masing-masing variabel memberikan pengaruh yang berbeda di masingmasing
lokasi. Variabel kepadatan penduduk berbanding lurus terhadap
peningkatan persentase luas lahan terbangun, variabel kepadatan penduduk
memiliki pengaruh yang besar di Kabupaten Bandung Barat. Variabel jarak ke Kota
Bandung, persentase luas sawah, persentase luas hutan, jarak ke jalan tol
berbanding terbalik terhadap peningkatan persentase luas lahan terbangun namun
memiliki kecederungan sebaran spasial yang berbeda-beda di masing-masing
lokasi. Variabel persentase luas lahan sawah dan luas lahan hutan memiliki
pengaruh yang tinggi di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten
Bandung di bagian utara. Variabel jarak ke jalan tol paling berpengaruh di
Kabupaten Bandung bagian barat. Sedangkan pengaruh variabel IPK terhadap
peningkatan persentase luas lahan terbangun bervariasi di setiap lokasi penelitian.
Variabel IPK memiliki pengaruh positif atau berbanding lurus dengan peningkatan
luas lahan terbangun di Kabupaten Bandung Barat bagian barat. Sehingga
meningkatnya jumlah fasilitas dapat berpotensi untuk meningkatkan luas lahan
terbangun di Kabupaten Bandung Barat
Analisis Luas Lahan Sawah Berbasis Citra MODIS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2012
No full textWest Java is the largest province in Java Island that had been experiencing rice field land conversion since 1999. Agricultural statistic data that provide by National Statistic Agency (BPS) has several lacks in monitoring process of rice field area year to year, therefore it is required to improve other alternatives to the collected data by satellite imagery. The aims of this research were to detect rice field area based on rice field categorization in West Java derived from MODIS imagery and to obtain the differences of rice field area between MODIS imagery and agricultural statistic data of BPS from 2002 to 2012. The results showed that there were noticeable differences of rice field area in Ciamis, Bogor, Bandung, and Purwakarta districts. In West Java, rice field area during 2002 until 2010 derived from MODIS imagery were higher than those derived from agricultural statistic data of BPS
Pemodelan Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation untuk Pengaturan Larutan Nutrisi Hidroponik Nutrient Film Technique
No full textPerserikatan Bangsa-Bangsa memprediksikan populasi seluruh dunia pada tahun 2050 sebesar 9.7 miliar orang. Lebih dari setengah populasi manusia hidup di daerah perkotaan pada tahun 2016 dan akan terus bertambah. Semakin bertambahnya populasi manusia di perkotaan dapat mempengaruhi kehidupan, salah satunya pertanian. Model pertanian yang dapat diimplementasikan di daerah perkotaan adalah hidroponik.
Kualitas dan kuantitas pada hidroponik dapat ditingkatkan apabila larutan nutrisi yaitu EC (Electrical Conductivity) dan derajat keasaman (pH) diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pengontrolan larutan nutrisi hidroponik dapat dilakukan dengan menggunakan aturan yang diterapkan pada sensor, tetapi membutuhkan daya besar, karena melakukan pendeteksian EC dan pH level secara terus menerus. Algoritme Jaringan Saraf Tiruan (JST) backpropagation dalam pendeteksian EC dan pH level dilakukan hanya sekali dalam periode pengecekan, sehingga mampu menghemat penggunaan daya.
Model terbaik yang didapatkan dari JST backpropagation adalah dengan parameter, 1 hidden layer, 8 neuron hidden layers, learning rate 0.8, menghasilkan Mean Square Error (MSE) sebesar 47.418 x 10-3. Root Mean Square Error (RMSE) yang didapatkan, 9.43 untuk Pompa A, 5.38 untuk Pompa B, 1.4 untuk Pompa C, 1.41 untuk Pompa D. Tingkat akurasi yang didapatkan 90.05% untuk Pompa A, 90.78% untuk Pompa B dan 91.35% untuk Pompa C dan 91.25% untuk Pompa D. Dari hasil penelitian penggunaan daya untuk JST lebih sedikit dibandingkan dengan pengaturan larutan nutrisi berdasarkan aturan dari sensor dengan total rata-rata penggunaan daya untuk JST backpropagation 68.43% lebih kecil
Pola Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
No full textKondisi lingkungan dan ketersediaan sarana prasarana dan sumberdaya alam merupakan suatu prasyarat bagi keberlanjutan kehidupan permukiman. Permukiman kumuh di kota-kota biasanya ditandai dengan kurangnya pelayanan prasarana dan sarana dasar dengan penghuni yang kebanyakan adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Secara umum kepadatan permukiman maupun aktivitas penduduknya dapat memberikan tekanan pada lingkungan, hingga pada satu titik, lingkungan atau sumber daya alam yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk tersebut. Kecamatan Cibinong sebagai pusat kegiatan pemerintah dan perkotaanjuga tengah menghadapi permasalahan permukiman kumuhyang memiliki keragaman karakteristik fisik dan kepemilikan lahan. Sehingga perlu penyusunan pola penanganan permukiman kumuh berdasarkan tipologi permukiman kumuh di Kecamatan Cibinong. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) identifikasi dan analisis terhadap permukiman kumuh berdasarkan status kepemilikan lahan Kecamatan Cibinong; (2) identifikasi dan analisis terhadap aspek keberlanjutan di permukiman kumuh Kecamatan Cibinong. Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode spasial deskriptif menggunakan software ArcGis (Overlay) dan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan Analysis Hierarchy Process (AHP).
Berdasarkan hasil penelitian permukiman kumuh di Kecamatan Cibinong memiliki 3 tipologi yang dimana tipologi tersebut di dapatkan dari hasil overlay peta permukiman kumuh, penggunaan lahan, pola ruang dan peta status lahan. Berdasarkan tipologi 1 luas dari permukiman kumuh di Kecamatan Cibinong adalah sebesar 0.74 Ha. Sedangkan untuk tipologi 2 permukiman kumuh di Kecamatan Cibinong seluas 74.04 Ha. Dan untuk tipologi 3 permukiman kumuh di Kecamatan Cibinong seluas 3.60 Ha. Dari tiga tipologi tersebut di dapatkan hasil tingkat keberlanjutan yang di bagi menjadi tiga pola penanganan keberlanjutan yaitu keberlanjutan tinggi, sedang dan rendah. Tingkat keberlanjutan tinggi dan sedang yang berada pada tipologi 1 dan tipologi 2 disarankan untuk pola penanganan pemugaran karena pada kedua tipologi tersebut merupakan kawasan permukiman perkotaan dengan hunian padat dan untuk tingkat keberlanjutan rendah yang berada pada tipologi 3 disarankan pola penanganan permukiman kembali karena kawasan permukiman kumuh tipologi 3 berada di kawasan industri. Berdasarkan tipologi permukiman kumuh dan berkelanjutan di Kecamatan Cibinong diketahui bahwa permukiman kumuh di Kecamatan Cibinong terbagi menjadi 3 tipologi, yaitu tipologi 1, tipologi 2 dan tipologi 3 yang tersebar di 9 kelurahan di Kecamatan Cibinong. Berdasarkan tipologi, tipologi 1 permukiman kumuh di kecamatan Cibinong disarankan pola penanganan pemugaran. Tipologi 2 disarankan penanganan pemugaran. Dan tipologi 3 disarankan untuk penanganan permukiman kembali
- …
