72 research outputs found
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelabelan Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
No full textPerlindungan konsumen sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia. Perkembangan perekonomian dunia yang pesat terutama dalam bidang perdagangan menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa merupakan kebutuhan pokok, sebelum ia menggunakan sumber dana untuk mengadakan transaksi konsumen dengan barang dan/atau jasa tersebut. Hak atas informasi yang benar adalah salah satu hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu sumber informasi yang benar tersebut adalah label.
Dalam pasal 1 ayat (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Label Pangan adalah “setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan”. Dari pengertian label tersebut maka diketahui bahwa didalam label termuat informasi mengenai pangan yang diproduksi. Akan tetapi, masalah label khususnya mengenai label pangan kurang mendapat perhatian dari konsumen dan pelaku usaha. Informasi yang tidak benar dan menyesatkan kosumen mengakibatkan kerugian pada konsumen yang pada akhirnya berakibat hukum pada pelaku usaha dalam menanggungjawabinya.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori/konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (Library Research). Analisis data hukum dalam penulisan ini menggunakan data kualitatif.
Dari hasil penelitan tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan pelabelan produk pangan memenuhi asas-asas perlindungan konsumen dan pelanggaran terhadap pelabelan produk pangan oleh pelaku usaha dapat dikenakan tanggungjawab perdata, pidana dan administrasi.136 HalamanSkripsi Sarjan
Pengelolaan Pajak Hiburan di Dinas Pendapatan Kota Medan
No full textPraktik kerja lapangan mandiri adalah kegiatan instrakurikuler yang dilakukan
mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktik kerja, untuk menguji secara langsung
teori-teori yang diterima dari dosen perkuliahan. Praktik kerja lapangan mandiri ini
dilakukan untuk menguji keahlian praktis, sehingga bahan-bahan yang diperoleh selama
mengikuti perkuliahan sesuai dengan bidang-bidang tertentu.
Pemerintah dalam Negara kita mempunyai peranan penting untuk memajukan
Negara yang dipimpinnya. Salah satu cara untuk memajukan Negara adalah dengan cara
menjalankan pembangunan secara berkesinambungan. Dengan begitu suatu Negara akan
dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya, baik dari segi materil
maupun spiritual.
Berjalannya pembangunan Negara kita tidak lepas dari masalah pembiayaan. Sesuai
dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Negara kita, pajak dikelola oleh pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang di kelola pemerintah pusat merupakan sumber
pendapatan Negara, sedangkan pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah merupakan
sumber pendapatan daerah (APBD).58 HalamanKertas Karya Diplom
Fenomena Drag Queen Prespektif Sosiologi Dan Antropologi Dalam Pendekatan Pengkajian Islam
Get PDFDrag Queen merupakan sebuah istilah yang menggambarkan perilaku menyimpang dari segi penampilan untuk menghibur masyarakat. Perilaku menyimpang ini ditandai dengan penggunaan pakaian serta rias wajah yang digunakan oleh pria yang menyerupai wanita. Tujuan utama Drag Queen ini muncul adalah semata-mata hanya untuk menghibur penikmat televisi, akan tetapi ada sisi negatif jika perilaku Drag Queen ini selalu dimunculkan dalam dunia hiburan atau entertainment. Salah satu sisi negatifnya adalah munculnya persepsi masyarakat untuk merubah gender mereka yang sesungghunya dan masih banyak lagi sisi negatif yang lainnya. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan metode observasi dan interview untuk melihat bagaimana kondisi sosial dampak dari perilaku menyimpang Drag Queen ini dengan merujuk kepada perspektif sosiologi dan antropologi dalam pendekatan pengkajian Islam. Tujuan dari penelitian adalah melihat seberapa besar dampak yang dapat ditimbulkan jika perilaku Drag Queen ini secara masif disebarluaskan, lalu bagaimana Islam memandang perilaku Drag Queen dan yang terpenting adalah bagaimana Islam memberikan solusi untuk mengatasi perilaku menyimpang Drag Queen in
Tinjauan Laki-Laki Feminin Perspektif Regulasi Penyiaran Indonesia Dan Sosial Budaya Dalam Moderasi Islam
Get PDFFeminine male behavior is the behavior of a man imitating a person’s feminity. For some people, this behavior is a natural thing in the world of entertainment, but for others it is a matter that violates the normative. It is often performed by the actors who play a role in a television broadcast program, the implications of such behavior in fact inconsistent with the values or religion, culture, and age restictions. However, regulation of such behavior of considered weak because it does not specify the prohibition of such behavior. On the hand, this regulations become something protected, there will be the possibility of some people who give propaganda against male behavior feminine through broadcast media. Result found first, that the feminine male behavior is not accordance with norms of religion, and culture. Second, the absence of regulation significantly explain the behavior of men who resemble women in the Code of Conduct of Broadcast (P3) and the Broadcast Program Standards (SPS) 2012. Third, the link with the socio-cultural behavior is deliberately displayed on the broadcast program to destabilize heterosexual normative view
Metode dakwah khuruj santri pondok pesantren Sirojul Mukhlasin dusun Kauman kecamatan Secang Kabupaten Magelang Jawa Tengah
Get PDFSound Bite Effect Dalam Komunikasi Politik
Get PDFTahun politik terasa cepat bergerak lebih cepat, kendari pemilihan umum calon Presiden dilaksanakan tahun 2019 berbagai komunikasi politik pun dilakukan demi menarik simpatisan masyarakat. Akhir-akhir ini kontestasi politik sering dikait-kaitkan dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang pada akhirnya memancing konflik sehingga perpolitikan di tanah air semakin menarik untuk dikaji, khususnya dalam kajian komunikasi politik. Segala ucapan yang disampaikan oleh para tokoh komunikasi politik dianggap sebagai suatu hal yang menarik untuk dikaji. Berbagai macam ucapan, ujaran ataupun pernyataan nyatanya bisa memberikan efek terhadap lawan bicara sehingga pesan-pesan komunikasi politik dianggap mempunyai sebuah simbol-simbol tertentu, baik secara verbal maunpun non-verbal. Kendati demikian, komunikasi politik yang disampaikan oleh para aktor politik ternyata bisa memberikan efek yang luar biasa terhadap lawan politik. Bukan hanya sekedar ucapan, bahkan gestur tubuh bisa menjadi sebuah senjata pesan politik yang dapat memberikan efek kepada lawan politik. Oleh karena dalam penelitian ilmiah ini nantinya akan membahas lebih dalam bagaimana simbol-simbol perpolitikan seperti ucapan ataupun gesture tubuh bisa memberikan efek yang luar biasa kepada lawan politik. Semua itu dilakukan untuk menarik minat masyarakat terhadap salah satu pasangan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 nantinya
Sarana Dan Prasarana Ibadah Dalam Mewujudkan Kebersihan Di Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Get PDFPolitical Communication of Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in The Empowering of the Muslim Community in North Sumatera
Get PDFThis study examines political communication, media communication used, how the obstacles and
the extent to which the success of Partai Keadilan Sejahtera (PKS) to empowerment of Muslim communities in
North Sumatera. As it is understood, political communication aims to construct, create and reinforce political
messages, so that it succeeds in building a good opinion in the minds of the public towards about the party. And
then the community gave support to the PKS.The results of this study reveal, that: First, the form of internal
communication using communication down (downward communication)downward communication is a one-way
communication that is a command to perform various programs of DPP which is downgraded to DPW to be
implemented. While the form of external communication is the community empowerment program that has been
successfully implemented is the Smart House, Healthy House, House of Concern, Home Alert and Disaster
Response, Indonesian Family Home, Aspirations Home, House of Shariah Consultation, and lectures home.
These programs are a form of political communication of PKS in the empowerment of Muslim communities in
North Sumatera. Second, the media of PKS political communication in empowering the Muslim community
using print and electronic media that are cooperative. Especially, PKS of North Sumatera has not owned its
own mass media such as newspapers, magazines, television and radio. Related about it, PKS also uses
WhatsApp facilities, Instagram, Facebook, Twitter, and Youtube. Third, the internal constraint faced is the
commitment of the cadres to provide the best in accordance with the mottos “respect for the community”, while the external barrier is the emergence of new political parties with various identities, still rampant money politics activities making people immature in politics. Fourth, PKS has been able to raise the trust of the people of North Sumatera, especially the Muslim community that PKS is truly a people oriented towards a society that is just, prosperous and dignified
- …
