201 research outputs found
Bahasa Dan Budaya Etnik Kao Di Era Globalisasi: Tinjauan Filsafat Manusia
Get PDFThe purpose of this study was to find the reason the Kao community preserve their traditional culture in the midst of a global culture and the threat of Kao's language extinction. This study is study documentation. The data to be used in this study was available in the form of literature, as well as tapped interviews with several resource people. They will be described by way of hermeneutics readings. The results of this study indicated that the Kao's traditional culture is still strong, for the Islamic values had been the main source of thoughts, which became the basis for their existence in everyday life. These values used to maintain their social relationships and solidarity within ethnic community in Kao village, in terms of their nature as the creatures of God and as a personal beings, as creatures composed of body and soul, as well as their nature as individual and social beings. Since the challenge from globalization feasibly to decrease Kao's traditional culture, education, especially in the humanities field including history, literary, traditional arts should be taught in schools. The government intervention will be surely needed in this case
PENEGAKAN HUKUM DAN BENTUK FRAUD DALAM KEGIATAN USAHA BANK
Get PDFum di bidang perbankan yang bertujuan melindungi usaha Bank, namun masih saja kejahatan ini terjadi di Bank-Bank di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk penegakan hukum atas bentuk-bentuk tindakan fraud serta bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk pencegahannya. Metode penelitian yuridis normatif dan sebagai data pendukung diperlukan pula data primer. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: penegakan hukum dapat dikatakan belum optimal khususnya di BPR Wilayah OJK Malang dan hampir dalam setiap terjadinya fraud cukup diselesaikan secara internal maupun hanya sampai di tingkat penyidikan. Terjadinya fraud, faktor niat dan kesempatan selalu mendominasi, ditambah adanya faktor pembenar. Sebagai contoh di BPR pada umumnya dalam menghadapi persaingan antar Bank, maka dalam layanannya menggunakan sistem jemput bola, pada sisi lain BPR belum memiliki sistem pengawasan yang optimal, penerapan sistem pengendalian internal belum optimal, serta kwalitas dan kwantitas SDM yang tidak memadai, maka terjadilah penyalahgunaan keuangan. Sebagai upaya pencegahan/preventif dan juga represif harus dibentuk aturan hukum dan ketentuan rambu-rambu perbankan oleh OJK sebagai upaya memberikan perlindungant kepada nasabah, pihak pengguna jasa Bank lainnya mupun usaha Bank. Pentingnya penegakan hukum baik lingkungan bank maupun oleh para penegak hukum yang profesioanl dan tegas melalui penerapan sanksi yang mampu memberi efek jera serta upaya evaluatif atau korektif.Fraud is a form of crime in the Bank’s business activities. Even though legal regulations in the banking sector have been established with the aim of protecting the Bank’s business, these crimes still occur at Banks in Indonesia. This study discusses how the form of fraud and how to prevent and enforce the law. The normative juridical research method and as supporting data are also needed primary data. From the results of the study, it is known that in almost every occurrence of fraud, the intention and opportunity factors always dominate, plus there is a justification factor. For example in BPR in general, in facing inter-bank competition, in its service using a ball pick-up system, on the other hand, BPR does not yet have an optimal monitoring system, there is no implementation of an optimal internal control system, and the quality and quantity of human resources are inadequate. financial abuse occurs. As a preventive/preventive as well as repressive measure, the OJK must establish legal regulations and various provisions in an effort to provide protection to customers, other parties using Bank services and the Bank’s business itself. The importance of law enforcement by strict law enforcers through the application of sanctions that are able to provide a deterrent effect. as well as optimizing the role of OJK in regulation and supervision as well as in enforcing rules and imposing sanctions for Banks violating regulations that result in fraud
Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)
Get PDFIndonesia sebagai Negara Kepulauan, yang luas wilayahnya 70% merupakan wilayah lautan. Di wilayah lautan ini terkandung potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam, antara lain sumber daya ikan. Dengan melimpahnya sumber daya ikan maka seharusnya pendapatan nelayan sangatlah memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam realita tidaklah demikian, kemiskinan masih banyak melanda kehidupan nelayan. Dari sisi ekonomi hasil tangkapan nelayan masih jauh dari memadahi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena minimnya modal yang dimiliki nelayan, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan (dikuasai tengkulak) dan otoritas tidak punya wibawa untuk mengatur dan menegakkan aturan. Serta pola atau budaya kerja yang masih apa adanya. Kondisi kemiskinan yang dialami nelayan menyebabkan mereka rentan konflik dan hanya menjadi objek. Hukum yang seharusnya memberikan perlindungan ternyata juga tidak optimal. Dalam Undang-Undang Perikanan hanya ada 2 ayat dalam pasal 1 yang mengatur nelayan, itu pun hanya ayat yang memberikan pengertian nelayan dan nelayan kecil. Bahkan pengertian itu pun berbeda dengan pengertian nelayan tradisional dalam penjelasan pasal 18 (6) Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta dalam reali-tasnya. Perbedaan pengertian ini berdampak pada nelayan.Indonesiaas an archipelago, which has till 70% is ocean area. In this sea area marine contains a very large and varied economic potential including fish resources. With the abundance of fish resources, it should make the fishermen earning to complete their necessities. In fact, it is not so, the poverty still have been collided with the lives of many fishermen. From the economic side, what the fishermen catch, is so far from enough to complete their necessities. This is caused by lack of capital owned by fishermen, the pressure from the owners of capital, profit-sharing system that is not fair, trade or auctioning process of fish that are not transparent (controlled by middlemen). Furthermore the authorities have no authority to regulate and enforce the rules. In addition, the pattern or work culture that is still what it is. The conditions of poverty which is experienced by fishermen led to their conflict and only to be the object. The law should provide protection has not been optimal yet. In the fishery law, there are only 2 verse in paragraph 1 regulating fishermen, also it is only the verse giving understanding of fishermen and small fishermen. Even it gives different understanding that traditional fishermen in the explanation of paragraph 18 (6) Local Government Act as well as in reality. The different understanding gives impact to the fishermen
PENGATURAN PENERBITAN OBLIGASI OLEH PEMERINTAH DAERAH
No full textOne of local revenue source is obtained from local loan. UU No. 33/2004 about Financial Balancing of Central dan Local Goverment makes enable for local government to get public loan by issuing financial bond. Since this is something new in Indonesia, a regulation and law protection for investor should be set up. The two existing regulations, stock exchange regulation and UU No. 33/2004 are likely have some disputed things concerning term of loan the type and purpose of loan and collateral
PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DALAM MENGELOLA REKSA DANA
Get PDFManaging Reksa Dana investment managers have important and serious responsibility. It is related to the existence of the Reksa Dana formed, that is aimed to be an institution that collect fund from the shareholders community. The institution is one of the efforts to improve the development of Indonesia. The responsibility of investment managers include how to provide trusts to the community to invest, provide sufficient assurances for investment safety as well as profit
Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara DAS Sein Dan DAS Sollen)
Get PDFKeberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara atau pemerintahan. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan (skill) dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau badan publik dan aparat atau komponennya, untuk melaksanakannya. Agar apa yang diharapkan dapat diwujudkan dengan baik. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut diperlukan adanya penegakan hukum yang berkeadilan serta dukungan penegak hukum yang profesional dan yang menjunjung tinggi keadilan.The Law No 14 Year 2008 about The Openness of Public Information provides enlightenment in the implementation of state or government. Implementation of public information in running the state is the embodiment of good governance. It is the guarantee of law towards human rights to get information needed in participating and controlling the implementation of State or Government. The Government should set up infrastructure, human resources who have skills and willingness as well as commitment of all the administrators or Public Agency and the apparatus to do it and what is expected able to realize it well. To support the implementation of the law, it is required law enforcement fairly and supported by law enforcement professional with the appreciation of justice
Aspek Yuridis Simpanan dan Penitipan pada Bank
Get PDFBank is a business entity that collects community funding in the form of deposit, and then distributes back to the community in the form of credit. The deposit with drawl should only be done due to specific term and condition. This agreement is made for the protection and the security of the customer and the bank it self
Narratology and New Historicism in Keong Mas
Get PDFKeong Mas (Golden Snail) is one of popular folktales in Indonesia which is narrated in such a special way that includes the elements of folktale such as the characterization, setting, plot, theme and style. Since the characters are about to use the name of Prince and Princess in the Dynasty of Jenggala and Panjalu in Kediri, East Java, this folktale is hoped to describe the historical events through its setting and plot. The goal of this research was to know how the folktale Keong Mas was narrated based on Vladimir Propp's Narratology. Then the evidences in the story was compared to the historical evidences happening during the reign of the two dynasties in Kediri Kingdom in the eleventh century using the theory of New Historicism. Furthermore, the research is to know that the work of literature is not always independent. It can be traced through the historical evidences in the folktale which becomes their clues. It is to inform the readers that a work of literature is actually the imitation,that is the reflection of the society
Narratology and New Historicism in Keong Mas
No full textThe goal of this research was to know how the folktale Keong Mas was narrated based on Vladimir Propp’s Narratology (1968). Then the evidence in the story was compared to the historical evidence happening during the reign of the two dynasties in the Kediri Kingdom in the eleventh century using the theory of New Historicism. This research used a qualitative method which was based on library research. Furthermore, the research is to know that the work of literature is not always independent. It can be traced through the historical evidence in the folktale which becomes their clues. It is to inform the readers that a work of literature is actually the imitation, that is the reflection of the society.</jats:p
Upaya Peningkatan Kemampuan Guru Menggunakan Metode Pembelajaran melalui IHT
No full textThe teacher is the person most responsible for the quality and meaningfulness of the learning process in the classroom. Therefore, teacher performance is very influential on the success of a learning process. In connection with the teaching and learning process teachers should be able to direct and guide students to be active in teaching and learning activities so as to create a good interaction between teacher and students and students and students. Based on the above it should be in the teaching and learning process a teacher is able to choose and use appropriate learning methods, so students can learn effectively and efficiently according to the expected goals. then the teacher and researcher make an agreement to improve the existing conditions through IHT (In House Training) activities. From the results of the implementation of IHT in the initial study, cycle I, and cycle II, it has increased. The average value of students after using the Learning Method for class IV in the Initial Study of 1.83 increased to 2.55 in the first cycle and increased again to 3.67 in the second cycle. Then for class V, in the pre cycle get an average of 2.00 and in the first cycle to 2.67 and an increase in results in the second cycle reaches an average value of 3.67. and the last in class VI, getting an average value of 2.33 in the pre cycle, 2.67 in the first cycle and in the second cycle has increased to 3.50
- …
