1,720,965 research outputs found
DINAMIKA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Full text linkManajemen pemerintahan sebagaimana tuntutan keberadaannya dan tuntutan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah seyogyanya berubah sejalan dengan tuntutan globalisasi, pola-pola manajemen tradisional feodal diganti dengan pola modern yang demokratis. Hal itu paling tidak, karena manajemen pemerintahan tidak dapat dilepaskan kepolitikan global, kepentingan nasional dan tentunya kepentingan regional serta lokal. Pemahaman ini perlu ditekankan bagi manajemen pemerintahan di Daerah karena era global berarti pasar global, politik global, ekonomi global dan nilai-nilai global, sementara kepentingan nasional bertumpu pada terjaminnya stabilitas negara, integrasi politik dan ekonomi, sedangkan kepentingan lokal diorientasikan pada terpenuhinya kenyamanan lingkungan lokal, yang meliputi kesejahteraan, stabilitas politik dan ekonomi serta terjaganya lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik. Pada kepentingan lokal inilah, perubahan manajemen yang berbasis akuntabilitas, transparan, keterbukaan, dan didasarkan pada ketegasan dalam penegakkan hukum perlu dilakukan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia
Full text linkDemokrasi, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada individu elite dan komunitas masyarakat dimana demokrasi itu dijalankan. Keberlangsungan demokrasi bergantung pada terpenuhinya indikator-indikator demokrasi baik dalam tataran kebijakan, tataran implementasi maupun pada tataran kultural. Itu berarti ada proses check and balances yang saling membesarkan, saling mengimbangi dan saling mengevaluasi antar seluruh infra struktur dan supra struktur Negara. Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan sarana seleksi bagi pertumbuhan actor-actor politik. Selaku kumpulan politik yang mengkomunikasikan kehendak dan kepentingan yang berbeda, serta sebagai sarana untuk memberdayakan rakyat. Kumpulan politik ini seyogyanya didasarkan nilai dan norma politik tertentu dan dengan ideology dan keyakinan serta pandangan jauh kedepan/visionair terhadap masalah Negara. PILKADA merupakan cerminan pelaksanaan Pancasila Sila ke empat. Artinya rakyat seyogyanya dipimpin oleh pimpinan yang bijaksana yang didapat dari hasil permusyawaratan/pemilihan wakil-wakil rakyat yang ada dilembaga perwakilan rakyat Daerah. Demikian juga disebutkan dalam UUD 45 yang diperbaharui, bahwa kepala Daerah dipilih secara demokratis. Pernyataan demikian seyogyanya menyadarkan dinamika kepolitikan bahwa Kepala Daerah dan wakilnya tidak harus dipilih oleh rakyat sebagaimana Pemilihan Umum, tetapi dipilih oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan cara tersebut sesungguhnya aspek demokrasi tidak dilanggar
KOALISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
Full text linkDalam sistem demokratis keberadaan partai politik menjadi penting. Peran yang dilakukan partai politik tidak hanya sekedar sebagai mediator antara rakyat dan penguasa, namun juga melakukan fungsi pendidikan politik. Oleh karena itu ketika sistem demokrasi diberlakukan di suatu negara, tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi. Tulisan ini berupaya menjelaskan mengenai koalisi dalam sistem pemerintahan, terutama dalam sistem presidensial
Pengelolaan Pemerintah dalam Pengaturan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia
Full text linkPulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara dan bangsa, hal ini menyangkut batas negara serta perlindungan terhadap seluruh potensi negara. Indonesia memiliki 92 pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga dan sebagian besar pulau kecil terluar di Indonesia masih kosong/ belum berpenghuni sehingga diperlukan kebijakan strategis karena masih banyaknya kasus illegal fishing di perairan Indonesia terutama di laut Cina Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pemerintah terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam perspektif pandangan pemerintah terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar, dengan menggunakan metode kualitatif menitikberatkan pada teknik wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan secara snowoball.Hasil penelitian menggambarkan manajemen pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia diperlukan restrukturisasi organisasi pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia
SOSIALISASI POLITIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MEMBENTUK PEMILIH CERDAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017
Full text linkThis study analyzes political socialization by KPU Provinsi DKI Jakarta informing smart voters in the DKI Jakarta governor election in 2017. This was motivated by the low level of voter participation in 2007 and 2012 and the existence of SARA issues which led to the actions of Muslims. The theory used in this study is the Theory of Rush and Althoff where there are 3 methods of political socialization, namely imitation, instruction, and motivation. The method in this study is a qualitative method. The results of this study are political socialization by the KPU Provinsi DKI Jakarta informing smart voters carried out by imitation method, instruction, and motivation. Imitation is done to the beginner voter by way of face-to-face socialization, election camp and choir competition. Instructions were made to the segment of people with disabilities by way of face-to-face and public debate socialization to the first 3 rounds. The motivation was carried out on segments of religious groups, women's groups, suburban groups and professional groups by way of face-to-face socialization, public debates to the first 3 rounds and second-round public debates
PEMERINTAHAN YANG CERDAS YANG DIBUTUHKAN DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.O
Full text linkThe future government is a digital government that relies on the ability of E. Govt. (electronicgovernment) and it is impossible to avoid it. Advances in science, communication technology andinformation and the development of the economy and trade. Cause the Government is faced with anincreasingly liberal and individualist mass of people who tend to deny the existence and grandeur ofculture and religion. It is also necessary to understand that the social transformation experienced by"the West" originated from agriculture (first wave), industry (second wave), and information ( thirdwave), as Alvin Toffler stated in Future Shock and The Third Wave occurring in third world countriessimultaneously, no exception in Indonesia. This causes the Indonesian people to be in the three waves,so naturally the development development must be based on the indications of the three waves. 4.OIndustrial Revolution, is indicated by the development of global information that has swept andspread globally which has caused third-world societies, including Indonesia, to be in a transition ofvalues. The values of the industrial society and the values of the information society have not grownand are adaptive in people\u27s lives, while the values of tradition have gradually been abandoned. Asa result, the size of a society\u27s assessment of a problem tends to be multi-dimensional and highlydependent on those who are able to benefit economically as measured by the appearance ofmaterialism
The Implementation of Protection and Empowerment of Female Migrant Workers (Study on The Independent Women Program of Perempuan Berdikari (Pe-Ri) in Indramayu Regency in 2021-2024)
Full text linkEmpowering Indramayu migrant workers has an important and strategic role in increasing economic development and human resources. In reality, the role of empowering post-migrants through the Pe-Ribe Independent Women Program has not yet been maximally carried out by the regional government of Indramayu Regency. The method used in this research is qualitative. The collection is carried out. Interview techniques will be used as a tool in qualitative research. Information that is not recorded in documents, information from relevant events and personalities, namely interactive model analysis. The research results show that the implementation of protection and empowerment of former migrants in Indramayu Regency has not been optimal in the field, especially the issue of business capital assistance for former migrants, facilities are inadequate for implementation
FUNGSI KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DESA WAREMBUNGAN KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA
Full text linkBerbicara tentang desa, tidak terlepas dari dunia pertanian. Desa Warembungan memiliki potensi agraris, dengan luas wilayah pertanian 1.060 ha/m2 dari 1.100 ha/m2, dengan jumlah penduduk yang mayoritas sebagai petani yaitu 2.300 jiwa (56,31%) dari 4.084 jiwa. Pembangunan pertanian di desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi perubahan mendasar dalam mengoptimalisasi mengelola potensi yang ada. Hukum Tua sebagai salah satu stakeholder di desa, punya tanggung jawab untuk mengolah potensi tersebut menjadi modal pembangunan desa. Hukum Tua sebagai kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pemimpin masyarakat desa, berfungsi melaksanakan pembangunan pertanian di desa. Permasalahannya, Hukum Tua, tidak melaksanakan fungsi kepemimpinnya dalam melaksanakan pembangunan pertanian di desa Warembungan.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengapa Hukum Tua tidak melaksanakan fungsi kepemimpinannya dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan informan parapemangku kepentingan di desa. Teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan kelompok diskusi terfokus.Dari hasil penelitian disimpulkan, Hukum Tua tidak memiliki kemampuan menciptakan visi pembangunan pertanian, mengembangkan budaya desa pertanian, menciptakan sinergitas membangun pertanian, menciptakan perubahan pembangunan pertanian, memotivasi masyarakat petani, dan memberdayakan masyarakat petani
The Implementation of Protection and Empowerment of Female Migrant Workers (Study on The Independent Women Program of Perempuan Berdikari (Pe-Ri) in Indramayu Regency in 2021-2024)
Full text linkEmpowering Indramayu migrant workers has an important and strategic role in increasing economic development and human resources. In reality, the role of empowering post-migrants through the Pe-Ribe Independent Women Program has not yet been maximally carried out by the regional government of Indramayu Regency. The method used in this research is qualitative. The collection is carried out. Interview techniques will be used as a tool in qualitative research. Information that is not recorded in documents, information from relevant events and personalities, namely interactive model analysis. The research results show that the implementation of protection and empowerment of former migrants in Indramayu Regency has not been optimal in the field, especially the issue of business capital assistance for former migrants, facilities are inadequate for implementation
Aspek Pembinaan Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Karang Taruna Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi
Full text linkKegiatan ini merupakan hibah pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Padjadjaran batch 2 tahun anggaran 2018. Kegiatan ini dilakukan di Desa Sukajaya, karena kegiatan dan keanggotaan Karang Taruna di Desa Sukajaya masih jauh dari ketentuan. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah tentang pembinaan karang taruna, dengan khalayak sasaran yaitu para ketua RW, ketua RT, pengurus dan anggota karang taruna di Desa Sukajaya.Hasil kegiatan menunjukan bahwa bahwa para peserta belum memahami tentang apa itu Karang Taruna. Mereka kebanyakan pernah mendengar tentang apa itu Karang Taruna, tetapi apa saja kegiatan yang harus dilakukan baik oleh pengurus maupun anggota Karang Taruna, termasuk apa saja hak dan kewajiban termasuk tujuan diadakan Karang Taruna. Hal ini menjnjukan bahwa masyarakat Desa Sukajaya belum memahami tentang apa itu Karang Taruna dan kegiatan yang sekarang dilakukan oleh Karang Taruna, belum fokus pada kegiatan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2013 tentang Pembinaan Karang Taruna.Â
- …
