1,720,975 research outputs found
Copyright Violation of Duplication of Books for Sale Buy it at E-Commerce in Medan
No full text89 HalamanHak Cipta yang melekat pada pencipta berbeda dari hak kekayaan intelektual lainnya, karena yang melekat terdiri dari dua jenis hak, yaitu hak moral (moral rights) dan hak ekonomi. Maraknya pelanggaran hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui e-commerce di kota Medan, dan minimnya penegakan hukum secara in action mengakibatkan kerugian pada penulis, penerbit dan konsumen buku, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce 2. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta buku yang di perjualbelikan di e-commerce di Kota Medan 3. Bagaimana kendala dalam perlindungan hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce di Kota Medan. Peneneltian Hukum Normatif-Empiris dipilih sebagai metode, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada peristiwa hukum tertentu. Hasil Penelitian ini menunjukkan dengan tegas bahwa industri e-commerce belum menerapkan perlindungan yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta untuk melindungi karya asli pencipta. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana penggandaan buku yang diperjualbelikan melalui e commerce di kota Medan, yaitu: faktor perundang-undangan, dalam masalah delik aduan, yang dapat mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan yaitu pencipta atau Penulis dan Penerbit buku. Untuk itu, disarankan masyarakat dapat lebih mengapresiasi hasil karya khusunya buku dengan tidak melakukan pembelian buku bajakan baik secara langsung maupun melalui platform e-commerce. Disisi lain pemerintah harus bertindak tegas memberantas pelaku pembajakan buku dengan melakukan inspeksi berkala kepada platform e-commerce yang disalahgunakan untuk menjual buku-buku hasil penggandaan tanpa izin penulis dan penerbit buku
tersebut serta merubah delik aduan menjadi delik biasa dan merubah frasa pelanggaran menjadi kejahatan. Copyright attached to the creator is different from other intellectual property rights, because the inherent consists of two types of rights, namely moral rights (moral rights) and economic rights. The rise of violations of book copyright laws traded through e-commerce in the city of Medan, and the lack of law enforcement
in action resulting in losses to authors, publishers and consumers of books, the problems in this study can be formulated as follows: 1. How is the legal regulation of copyright books traded in e-commerce 2. What is the form of copyright infringement of books traded in e-commerce in Medan City 3. How are the obstacles
in legal protection of copyright books traded in e-commerce in Medan City, Normative-Empirical Law research was chosen as a method, in order to obtain normative legal provisions and their application to certain legal events.The results of this study show unequivocally that the e-commerce industry has not implemented strict protections against copyright infringement to protect the original work of creators. Factors that affect law enforcement for the criminal act of copying books traded through e-commerce in the city of Medan, namely:
statutory factors, in the matter of complaint offenses, who can complain are parties who feel aggrieved, namely the creator or author and publisher of the book. For this reason, it is recommended: People can better appreciate the work of especially books by not buying pirated books either directly or through e-commerce platforms. On the other hand, the government must act decisively to eradicate perpetrators of book piracy by conducting periodic inspections of e-commerce platforms that are misused to sell duplicated books without the permission of the author and publisher of the book and change the offense into ordinary offense and change the phrase offense to crime
Implementation of Providing Remissions for Child Prisoners Who Abuse Narcotics at the Class II A Binjai Correctional Institution
No full text65 HalamanUndang-Undang perlindungan anak merupakan upaya pemerintah memberikan bantuan hukum kepada anak yang tersandung pidana. Setiap anak harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah selama menjalai hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun jaminan anak ini adalah mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman, sebagaimana anak terpidana peyalahgunaan narkotika diKota Binjai. Penulis menggunakan metode penelitan yuridis empiris. Hasil penelitian dari penerapan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai sesuai Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Keppres Nomor 93 Tahun 2000 tentang Remisi. Remisi anak narapidana narkotika harus memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai pada pokoknya tidak dapat memberikan remisi kepada anak narapidana narkotika, melainkan melimpahkannya kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang berwenang memberikan remisi, syarat mendapatkan remisi ditentukan berdasarkan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Hasil sidang tersebutlah seorang anak dapat atau tidak diberikan remisi berdasarkan kelakuan dan masa hukumannya. Kendala yang dihadapi adalah mengenai kelengkapan administrasi serta perilaku anak yang tidak kunjung membaik. Dapat disimpulkan pemberian remisi kepada narapidana anak narkotika harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memenuhi seluruh syarat. The child protection law is the government's effort to provide legal assistance to children who are involved in crimes. Every child must receive special attention from the government while serving his sentence in a correctional institution. The guarantee for this child is to receive remission or a reduced sentence, like children convicted of narcotics abuse in Binjai City. The author uses empirical juridical research methods. Research results from the implementation of remissions at the Binjai Class IIA Correctional Institution in accordance with Presidential Decree Number 174 of 1999 concerning Remissions and Presidential Decree Number 93 of 2000 concerning Remissions. Remission of children of narcotics convicts must take into account the Child Protection Law. The Binjai Class IIA Correctional Institution is basically unable to grant remissions to children of narcotics convicts, but delegates them to the Special Child Development Institution, which has the authority to grant remissions. The conditions for obtaining remissions are determined based on a session of the Correctional Observer Team. The result of the trial is that a child may or may not be given remission based on his behavior and the period of his sentence. The obstacles faced are related to administrative completeness and children's behavior which does not improve. It can be concluded that granting remission to juvenile narcotics prisoners must be in accordance with statutory regulations, by fulfilling all the requirements
Enforcement of Criminal Smuggling Laws Narcotics by Air in the Office Supervision and Service Middle Type Customs and Excise Customs B Kualanamu
No full text71 HalamanTindak pidana penyelundupan narkotika merupakan permasalahan yang dihadapi
oleh Indonesia, salah satu modus mengedarkan narkotika di Indonesia adalah
penyelundupan melalui berbagai cara mulai dari jalur udara, darat, laut sampai
dengan jalur ekspedisi jasa pengiriman paket, seperti yang diketahui bahwa
narkotika sungguh berbahaya bagi penerus bangsa. Adapun permasalahan dalam
penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang pidana penyelundupan
narkotika jalur yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu; bagaimana faktor penghambat
penegakan hukum penyelundupan narkotika jalur udara di bandara internasional
kualanamu oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Kualanamu; penulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan
sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu
(KPPBC TMP B) Kualanamu memiliki peran utama dalam penegakan hukum
dan mengawasi lalu lintas barang guna mencegah tindak pidana penyelundupan
narkotika di Bandara Internasional Kualanamu berdasarkan undang-undang yang
berlaku. (KPPBC TMP B) Kualanamu memiliki faktor penghambat dalam
menjalankan tugasnya meliputi: Faktor undang-undang, Faktor penegak hukum,
fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, Faktor budaya.
Simpulan penelitian ini bahwa (KPPBC TMP B) Kualanamu berperan sebagai
Penindak dan Penyidik terhadap penegak hukum tindak pidana penyelundupan
narkotika yang terjadi di Bandara Kualanamu Sumatera Utara. Narcotics smuggling crime is a problem faced by Indonesia, one of the modes of
distributing narcotics in Indonesia is smuggling through various means ranging
from air, land, sea to package delivery service expedition routes, as it is known
that narcotics are really dangerous for the nation's successors. The purpose of
writing in this study is to find out the legal arrangements regarding the criminal
smuggling of narcotics carried out by the Office of Customs and Excise
Supervision and Services Type Madya Pabean B Kualanamu; to find out the
factors inhibiting law enforcement of narcotics smuggling by air at kualanamu
international airport by the Office of Customs and Excise Supervision and
Services Type Madya Pabean B Kualanamu; the author uses normative juridical
methods, with the nature of analytical descriptive research. The results showed
that the Customs and Excise Supervision and Service Office of the Kualanamu
Type Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Kualanamu has a major role in law
enforcement and overseeing the traffic of goods to prevent criminal acts of
narcotics smuggling at Kualanamu International Airport based on applicable
laws. (KPPBC TMP B) Kualanamu has inhibiting factors in carrying out its
duties including: Law factors, law enforcement factors, facilities that support law
enforcement, community factors, cultural factors. The conclusion of this research
is that (KPPBC TMP B) Kualanamu acts as an Actor and Investigator against law
enforcement of narcotics smuggling crimes that occur at Kualanamu Airport,
North Sumatera
Implementation of the Procurement of Goods and Services at the University of North Sumatra in the Perspective of Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education
No full text118 halamanPengadaan Barang dan Jasa dilakukan untuk memenuhi Sarana dan Prasarana Pendidikan, Peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam prosesnya Stake Holders terkadang memandang hal ini sebagai perbuatan bisnis semata, ada resiko, keuntungan bahkan kerugian. Penelitian ini bertujuan agar pihak terkait satu sikap dan semangat dalam upaya
memenuhi kebutuhan barang dan jasa sekaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Sumatera Utara. Memahami Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 1 Tahun 2018, dalam upaya pencapaian cita-cita penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dinyatakan di undangundang nomor 12 tahun 2012. Data yang digunakan berupa data primer dari hasil wawancara/ pengamatan langsung di Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa. Data Sekunder diperoleh dari dokumen Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan Biro Pengelolaan Aset dan Usaha Universitas Sumatera Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pengadaan, pemeriksaan dan penyerahan kepada user sebagian besar sudah memenuhi peraturan yang berlaku, namun masih banyak fakultas membutuhkan sarana lebih baik dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Penulis menyarankan pemenuhan sarana dan prasarana ditingkatkan dari segi jumlah dan pagu anggarannya, karena minim sarana dan kenyamanan untuk tempat belajar. Koordinasi antara Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pengguna (Users) ditingkatkan agar Users tidak enggan atau takut dalam pengadaan, peningkatan profesionalisme SDM Pengadaan, perlindungan terhadap pelaksana pengadaan yang
bermuara pada pelaksanaan secara efesien dan efektif, agar prinsip tranparan, akuntabel, persaingan yang adil untuk pemanfaatan anggaran secara maksimal dapat tercapai. Procurement of Goods and Services is carried out to meet Education Facilities and Infrastructure, Improvement of Public Services and the development of Higher Education Tridharma. In the process Stake Holders sometimes see this as a mere business act, there are risks, profits and even losses.
The aim of this research is for related parties to have an attitude and enthusiasm in efforts to meet the needs of goods and services related to improving the quality of education at the University of North Sumatra. Understanding Government Regulation number 16 of 2018 and Rector of North Sumatra University number 1 of 2018, in an effort to achieve the ideals of higher education as stated in law number 12 of 2012. Data used in the form of primary data from interviews / direct observations in the
Goods and Services Procurement Work Unit. Secondary data were obtained from the Goods / Services Procurement document at UKPBJ and the North Sumatra University Asset and Business Management Bureau. Data analysis method used is descriptive analysis. Research shows that planning, procurement, inspection and submission to users largely meet the applicable regulations, but there are still many faculties that need better facilities in the achievement of educational goals. The author suggests that the fulfillment of facilities and infrastructure be improved in terms of the amount and ceiling of the budget, because of the lack of facilities and comfort for the place of learning. Coordination between the Goods and Services Procurement Work Unit and Users is increased so that Users are not reluctant or afraid
of procurement, increase the professionalism of Procurement HR, protection of procurement executives that lead to efficient and effective implementation, so that the principles of transparency, accountability, fair competition for maximum utilization of the budget can be achieved
Law Enforcement of the Crime of Palm Oil Theft in East Saragih Village (Manduamas Sector Police Case Study)
No full text75 HalamanPenegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum,
secara formil atau materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbutan
hukum baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur
penegak hukum. Pada Bab XXII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) Pasal 362 menjelaskan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900.- (sembilan
ratus rupiah). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
penegakan hukum tindak pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di
Desa Saragih Timur? Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan dalam
penegakan hukum tindak pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa sawit di
Desa Saragih Timur?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan
sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pertama,
obervasi, kedua wawancara dan ketiga dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian
yang diperoleh penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian kelapa
sawit di Desa Saragih Timur yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Manduamas
adalah dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif seperti
melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan melaksanakan patroli
rutin. Kemudian dengan tindakan represif seperti melakukan penyelidikan,
melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan penyerahan
berkas perkara. Untuk mengatasi kendala penegakan hukum perlu upaya yang
dilakukan dalam pemegakan hukum tindak pidana kejahatan pencurian kelapa
sawit di Desa Saragih Timur yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat,
mendayagunakan fasilitas yang ada dan meminimalisir dana, peningkatan
profesionalitas dan kemampuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan
penambahan personil petugas kepolisian di Lapangan. Law enforcement is an effort made to make the law,
formally or materially, as a guide to behavior in every action
law both by the legal subjects concerned and by the apparatus
law enforcer. In Chapter XXII Book II of the Criminal Code
(KUHP) Article 362 explains that "Whoever takes something,
which wholly or partly belongs to another person, with the intention to
unlawfully owned, threatened with theft, criminal
imprisonment for a maximum of 5 years or a fine of a maximum of 900.- (nine
hundred rupiah). The problem in this research is how
enforcement of criminal law against the crime of palm oil theft in
East Saragih Village? What are the obstacles and efforts made in
enforcement of criminal law against the crime of palm oil theft in
East Saragih Village?. The type of research used in this research is
empirical legal research. The data sources used are primary data sources and
secondary data sources. The data collection techniques used are first,
observation, second interviews and third documentation. Based on research results
obtained by criminal law enforcement against the crime of coconut theft
oil palm plantations in East Saragih Village carried out by the Manduamas Sector Police
is with preventive and repressive measures. Preventive measures such as
carry out legal education to the community, and carry out patrols
routine. Then with repressive measures such as carrying out investigations,
carry out investigations, arrest, detention, confiscation and handover
case file. To overcome obstacles to law enforcement, efforts are needed
carried out in law enforcement for the crime of coconut theft
palm oil in Saragih Timur Village, namely collaborating with the community,
utilize existing facilities and minimize funds, improvements
professionalism and abilities possessed by law enforcement officers and
additional police officers in the field
The Role of the Police in Law Enforcement of the Crime of Smuggling of Imported Used Clothing (Study on the Regional Police of North Sumatra)
No full text116 HalamanNegara Indonesia merupakan negara yang kaya akan bumi, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam lainnya. Impor merupakan pembelian barang dan jasa dari luar negeri kedalam negeri. Isu perdagangan pakaian bekas sudah meluas diberbagai dunia baik di negara maju maupun berkembang. Di Indonesia pakaian bekas masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Indonesia, khususnya daerah Sumatera Utara. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang penyelundupan impor pakaian bekas, 2) Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas di wilayah Sumatera Utara, 3) Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas di wilayah Sumatera Utara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan sifat penelitian deskriptif analis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang tindak pidana impor pakaian bekas diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Kepabeanan, dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 /M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Peran Kepolisian bahwa Polda Sumut bekerjasama dengan pejabat bea cukai dan melakukan pemeriksaan dokumen atau kelengkapan perijinan bergeraknya suatu barang dalam hal ini pakaian bekas dari luar negeri yang akan diantar ke kota padang melalui perairan Tanjung Balai. Adapun kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan adalah faktor hukum dimana Polda Sumut tidak mempunya kendala dari faktor hukum karena aturan hukumnya sudah jelas, faktor penegakan hukum dimana personil Polda Sumut lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga para supir melarikan diri, faktor sarana dan prasarana Polda Sumut tidak memiliki kendala, karena sarana dan prasarana telah lengkap, faktor masyarakat dimana masyarakat masih banyak tidak melapor kepada aparat penegak hukum terkait masuknya pakaian bekas ke Indonesia khususnya Sumatera Utara dan faktor kebudayaan dimana masyarakat merasa enak untuk berjualan pakaian bekas.. Disarankan, masyarakat harus memberikan contoh yang baik dan dapat bekerjasama kepada pihak penegakan hukum dalam hal ini Kepolisian maupun Petugas Bea Cukai dalam memerangi tindak pidana penyelundupan. Indonesia is a country rich in earth, water, space and other natural resources. Import is the purchase of goods and services from abroad into the country. The issue of the secondhand clothing trade has spread throughout the world, both in developed and developing countries. In Indonesia, used clothes enter through rat ports in Indonesia, especially the North Sumatra area. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding smuggling of imports of used clothing, 2) What is the role of the police in law enforcement of criminal acts of smuggling imports of used clothing in North Sumatra, 3) What are the obstacles faced by the police in law enforcement? the crime of smuggling used clothing imports in the North Sumatra region. The research method used is the normative juridical method and the nature of the descriptive analysis of the analyst. The results of the study indicate that the legal rules regarding the criminal act of importing used clothing are regulated in Law no. 7 of 2014 concerning Trade, Law no. 17 of 2006 concerning amendments to the Customs Law, and Regulation of the Minister of Trade No.51/M- DAG/PER/7/2015 concerning the Prohibition of the Import of Used Clothing. The role of the Police is that the North Sumatran Police cooperate with customs officials and inspect documents or permits for the movement of an item, in this case used clothing from abroad, which will be delivered to the city of Padang via Tanjung Balai waters. The obstacles faced in law enforcement of the crime of smuggling are legal factors where the North Sumatran Police do not have legal constraints because the legal rules are clear, law enforcement factors where North Sumatra Police personnel are negligent in carrying out their duties so that the drivers run away, Regional Police facilities and infrastructure factors North Sumatra has no problems, because the facilities and infrastructure are complete, the community factor where many people still don't report to law enforcement officials regarding the entry of used clothes into Indonesia, especially North Sumatra and cultural factors where people feel comfortable selling used clothes. provide a good example and be able to cooperate with law enforcement in this case the Police and Customs Officers in combating the crime of smuggling
Juridical Analysis Of Depenalization Of Narcotics Abuse Forself (Study Decision No.1599 / Pid.Sus / 2020 / Pn.Mdn)
No full text75 HalamanNarkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan
atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat danseksama.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum pidana positif saat ini dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.
Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, sifat penelitian ini akan secara deskriptif analis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci.
Pengaturan depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum pidana
positif diatur pada Pasal 127 ayat (1) merujuk kepada pecandu narkotika karena seperti penjelasan sebelumnya penyalahguna narkoba merupakan setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungsn terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis dan penggunaan narkotika selain untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan, maka hal tersebut dapat dikatakan tanpa hak dan melawan hukum. Jadi, dalam Pasal 127 ayat (1) pecandu narkotika dapat dijerat dengan pidana penjara sesuai dengan golongan. Dari dimensi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, maka penyalahguna narkotika dianggap pelaku kejahatan. Pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada putusan No.
1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn bahwa pelaku Terdakwa Syafri Alim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence. On the one hand narcotics are drugs or substances that are useful in the fields of medicine, health services and scientific development, but on the other hand they can cause dependency which is very detrimental if used without control, strict and thorough supervision.
The purpose of this study was to determine the depenalization
arrangements for narcotics addicts in the current positive criminal law and to determine the accountability of narcotics abusers for themselves in decision No.
1599 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mdn.
The research method uses normative juridical research, namely research
conducted by examining library materials (secondary data) or library law research, the nature of this research will be descriptive by analysts, namely describing to provide data as accurate as possible, research using a deductive approach that aims to test the hypothesis is research that uses traditional, positive, experimental or empirical paradigms. Then qualitatively, which emphasizes the understanding of problems in social life based on reality conditions or natural settings that are holistic, complex anddetailed.
Regulations for depenalization of narcotics addicts in the positive criminal
law are regulated in Article 127 paragraph (1) referring to narcotics addicts because as previously explained, a drug abuser is anyone who uses narcotics without rights and is against the law while a narcotic addict is a person who uses or misuses narcotics in a situation. dependence on narcotics both physically and psychologically and the use of narcotics other than for educational and health activities, then this can be said to be without rights and against the law. So, in Article 127 paragraph (1) narcotics addicts can be charged with imprisonment according to class. From the dimensions of the provisions of Article 127 of the Narcotics Law, narcotics abusers are considered to be criminals. The accountability of the perpetrator of narcotics abuse for himself in decision No.
1599 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mdn that the perpetrator of the Defendant Syafri Alim has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Abusing Narcotics Category I for himself"; Therefore, the punishment imposed on the Defendant is subject to imprisonment of 2 (two) years
Police Efforts in Handling the Crime of Theft with Weights (Study at Polrestabes Medan)
No full text110 HalamanJenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan juga data sekunder, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.
Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Tugas pokok dan fungsi kepolisian diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor. Upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah dengan melakukan upaya preventif (pencegahan) dan juga upaya represif (melalui sistem peradilan pidana). Hambatan yang dihadapi pihak kepolisian Polrestabes Medan dalam penanganan kejahataan pencurian dengan pemberatan adalah jumlah penyidik dan penyelidik yang tidak sebanding dengan tingkat kejadian atau tingkat kejahatan yang dialami masyarakat tersebut sangat berbeda jauh, pengetahuan Sumber daya manusia kepolisiannya dalam menangani suatu kasus, tidak adanya saksi dan juga kamera pengawas CCTV, serta tidak koperatifnya korban terhadap laporannya. Upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, mengajukan kepada pemerintah dukungan untuk pelatihan dan peralatan, kepolisian akan selalu berusaha dengan optimal, memberitahu kepada korban agar koperatif. The type of research in this thesis is normative juridical which is supported by juridical empirical using primary data in the form of interviews and also secondary data, this study uses qualitative data analysis
The conclusions in this thesis are the main tasks and functions of the police which govern the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 2 of 2002 concerning the Police, Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP), Regulation of the Chief of the National Police No. 23 of 2010 concerning Organizational Structure and Work Procedure at Resort and Sector Police Levels. the police effort in handling theft crimes with weighting is by taking preventive measures (prevention) and also repressive efforts (through the criminal justice system). Obstacles that caused the Polrestabes Medan police to deal with crime with weighting and investigators that were not comparable with the level of incidence or level of conflict needed by the community, police human resources in each case, no consideration, and CCTV surveillance cameras, and victims were not cooperative against the report. The police effort in overcoming these obstacles is by increasing the capacity of human resources, submitting to the government support for training and equipment, the police will always try optimally, informing victims to be cooperative
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi di Kabupaten Langkat)
Full text link111 HalamanAnak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman. Berdasarkan hal tersebut adapaun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait anak korban pencabulan, bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, serta apa yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan.
Jenis penelitian dalam tesis ini adalah peneitian yuridis normatif yang didukung oleh yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan juga data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.
Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah tugas dari lembaga yang memiliki wewenang dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan tersebut masih kurang cukup memadai, mengingat berdasarkan data yang dapat mengenai korban pencabulan anak di bawah umur tiga tahun terakhir (2016-2018). Dalam penelitian ini jumlah kasus terus meningkat dan masih banyak anak yang menjadi korban pencabulan tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kepada lembaga yang bersangkutan. Hambatan yang dihadapi lembaga P2TP2A adalah setiap anak yang menjadi korban memiliki rasa takut untuk melaporkan kasus tersebut. Unit lembaga P2TP2A belum memiliki rumah aman untuk anak yang menjadi korban di rehabilitasi dan untuk memberi keamanan kepada korban, kebanyakan anak yang menjadi korban menjadi takut untuk kembali kerumah sendiri. Setiap anak yang menjadi korban diminta untuk menceritakan kembali kejadian yang terjadi, namun anak merasa takut dan malu untuk menceritakan kasus yang terjadi. Children are very susceptible to violance committed by the people around them, in a public space, even in their own home. The violance in the dominant occured in the household that actually can provide a sense of safe. Based on this matter, as for the formulation of the problem in writing this thesis is how legal arrangements related to child abuse victims, how to apply legal protection to child victims of sexual abuse, and what are the obstacles in legal protections for children as victims of sexual abuse.
The type of research in this thesis is normative juridical research supported by juridical empirical using primary data, even secondary law and tertiary legal materials, this research uses qualitative data analysis.
The conclusion on writing of this thesis is the task of the institution that has the authority to protect children as victims of abuse is still inadequate, considering victims of under age child abuse for the last three years (2016-2018). In this study the number of cases continued to increase and many children who were victims of abuse did not have the courage to report to the instution concered. The obstacle faced by P2TP2A institution is that very child who is victimized has a fear of reporting the case. P2TP2A institution unit does not yet have a safe house for rehabilitated children and ti provide security to victims. Most of children who become victims were afraid to return home. Every child who is victimized is asked to retell what happende, but the child felt afraid and ashamed to tell the case
Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Illegal Investment Fraud with Cryptocurrency in the Commodity Market
No full text75 HalamanPasar komoditi berkaitan dengan permintaan dan penawaran akan aset komoditas, seperti cryptocurrency. Cryptocurrency termasuk pada investasi digital dan yang mengawasi penyelenggaraan penggunaannya adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudahan yang diperoleh investor, membuat bermunculan pelaku pidana penipuan. Pengaturan mengenai pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan UU ITE Nomor 11 Pasal 28 Ayat (1) Tahun 2008. Pengertian penipuan antara kedua pasal tersebut hampir sama, yaitu perbuatan dengan tipu muslihat seperti membuat nama, martabat, atau keterangan palsu untuk keuntungan pribadi dan pada UU ITE, penipuan dilakukan melalui transaksi elektronik dengan pidana penjara selama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan investasi ilegal dengan cryptocurrency pada pasar komoditi. Metode penelitian yuridis normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum sekunder yaitu buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian dan pendapat ahli hukum. Serta pengumpulan data dengan kepustakaan serta lapangan yaitu dengan wawancara. Pengaturan hukum terdapat pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Pasal 1 Angka 7 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto dan untuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan investasi ilegal diatur pada UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, seperti mediasi, konsultasi, negoisasi, konsiliasi, dan arbitase. The commodity market is concerned with the demand and supply of commodity assets, such as cryptocurrencies. Cryptocurrency is included in digital investment and overseeing the implementation of its use is the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti), regulated in Law (UU) Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading. The convenience that investors get, makes criminal fraudsters emerge. Arrangements regarding criminal fraud are contained in Article 378 of the Criminal Code and UU ITE Number 11 Article 28 Paragraph (1) of 2008. The definition of scams between the two articles is almost the same, namely an act of deception such as making a false name, dignity or statement for personal gain and in the ITE Law, scams is carried out through electronic transactions with imprisonment for 6 years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah). illegal investment with cryptocurrencies in the commodity market ormative juridical research methods, with a statutory approach and a case approach Secondary legal sources, namely legal books, legal journals, research results and opinions of legal experts As well as data collection with literature and the field, namely by interview .Legal arrangements are contained in the Regulations Bappebti Number 5 Article 1 Number 7 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing the Physical Crypto Asset Market and for enforcing criminal law against perpetrators of illegal investment fraud is regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternatives in resolving disputes that occur, such as mediation, consultation, negotiation , conciliation, and arbitration
- …
