1,720,959 research outputs found
PERBEDAAN MAKNA RESTORATIVE JUSTICE PASCA PERMA NO.1 TAHUN 2024 PADA SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Get PDFABSTRACT
This research discusses the different meanings of Restorative. Justice. in the criminal law system in Indonesia, especially after the issuance of Supreme Court Regulation (PERMA) no. 1 of 2024. Restorative. Justice. is seen as an alternative solution that can accommodate the interests of all parties in handling criminal cases. and focuses on recovery for all parties involved, but there are discrepancies in its implementation in various legal agencies.This research uses a doctrinal approach with statutory and conceptual analysis. Data was collected through literature studies and analysis of existing policies, including Police Regulations, Prosecutor's Regulations, and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2024. A prescriptive approach is used to provide arguments about the ideal implementation of Restorative Justice.The results of the discussion show that differences in understanding of restorative justice between the police, prosecutors and courts can cause disagreements and conflicts in implementation. Restorative Justice can function as a method of resolving cases or as a philosophical approach in the judicial process. Clear and uniform guidelines are needed to ensure consistency in the implementation of Restorative Justice at all stages of the justice system.This research concludes that to achieve effective and consistent implementation of restorative justice, all legal agencies need to have the same understanding of this concept. With uniform policies and training for law enforcement officers, Restorative Justice can function as an optimal instrument of justice, providing benefits for victims, perpetrators and society as a whole in Indonesia.Keywords: Differences in Meaning, Restorative Justice, Perma No.1 of 2024, Criminal Law System in Indonesia.ABSTRAK
Penelitian ini membahas perbedaan makna Restorative. Justice. dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024. Restorative. Justice. dipandang sebagai solusi alternatif yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dalam penanganan perkara pidana. dan berfokus pada pemulihan bagi semua pihak yang terlibat, namun terdapat ketidaksesuaian dalam penerapannya di berbagai instansi hukum.Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan analisis perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis terhadap kebijakan yang ada, termasuk Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024. Pendekatan preskriptif digunakan untuk memberikan argumen tentang penerapan Restorative Justice yang ideal.Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman tentang restorative justice antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat menyebabkan ketidaksepahaman dan konflik dalam penerapan. Restorative Justice dapat berfungsi sebagai metode penyelesaian kasus maupun sebagai pendekatan filosofis dalam proses peradilan. Diperlukan pedoman yang jelas dan seragam untuk memastikan konsistensi dalam penerapan Restorative Justice di seluruh tahapan sistem peradilan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai penerapan restorative justice yang efektif dan konsisten, semua instansi hukum perlu memiliki pemahaman yang sama tentang konsep ini. Dengan adanya kebijakan yang seragam dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, Restorative Justice dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang optimal, memberikan sebuah manfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan di Indonesia.Kata Kunci : Perbedaan Makna, Restorative Justice, Perma No.1 Tahun 2024, Sistem Hukum Pidana di Indonesia
Konsep Presidensial Threshold terhadap Demokrasi di Indonesia
Get PDFPresidential Threshold in Indonesia’s democratic system focuses on its alignment with the principles of democracy as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Presidential Threshold is a provision that sets a minimum requirement for nominating presidential and vice-presidential candidates. Although argued to simplify the contest and maintain governmental stability, this policy is considered contrary to democratic principles that uphold freedom, equality, and public representation. This study employs a juridical-normative method with an approach based on democratic theory and statutory regulations. The findings indicate that the implementation of the Presidential Threshold presents a dilemma between forming a strong and stable government and the importance of maintaining openness to diverse political participation. While the policy aims to streamline the electoral system, in practice it may violate democratic principles, particularly regarding the protection of the right to be elected, and contradict the principles of representation, freedom to run for office, and fairness in a pure democracy. Therefore, it is necessary to establish new regulations to balance the goal of political stability with the principle of popular sovereignty.Presidential Threshold dalam sistem demokrasi Indonesia dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presidential Threshold merupakan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Meskipun diargumentasikan sebagai upaya menyederhanakan kontestasi dan menjaga stabilitas pemerintahan, kebijakan ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung kebebasan, kesetaraan, dan keterwakilan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan teori demokrasi, peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan penerapan Presidential Threshold menghadirkan dilema antara upaya membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil dengan pentingnya menjaga keterbukaan terhadap partisipasi politik yang beragam. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem pemilihan umum, dalam pelaksanaannya dapat melanggar prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam hal perlindungan hak untuk dipilih, serta bertentangan dengan prinsip keterwakilan, kebebasan mencalonkan diri, dan keadilan dalam demokrasi murni. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi baru untuk menyeimbangkan tujuan stabilitas politik dengan prinsip kedaulatan rakyat
Tinjauan Yuridis terhadap Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Get PDFThis study examines the application of complaint offenses in copyright law enforcement under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. As part of intellectual property rights, copyright provides legal protection for creative works, enabling creators or rights holders to obtain both economic and moral benefits, and preventing violations such as piracy or unauthorized use. Based on Article 120 of the Copyright Law, most copyright violations are classified as complaint offenses, meaning that investigation and prosecution can only proceed if a complaint is filed by the creator, copyright holder, or an authorized party unless the violation harms the public interest, in which case it is treated as an ordinary crime. This study employs a descriptive-analytical approach to primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the regulation of complaint offenses offers flexibility for rights holders to choose between litigation and non-litigation resolution. However, implementation faces challenges such as proving ownership, lengthy legal processes, and the potential misuse of complaint withdrawals. In conclusion, applying the complaint offense mechanism to copyright law can balance the protection of individual rights with the public interest, but it requires stronger regulations and greater legal awareness to achieve more effective and equitable enforcement.Penelitian ini membahas penerapan delik aduan dalam penegakan hukum hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, hak cipta memberikan perlindungan hukum atas karya cipta agar pencipta atau pemegang hak dapat memperoleh manfaat ekonomi maupun moral, serta mencegah pelanggaran seperti pembajakan atau penggunaan tanpa izin. Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, sebagian besar pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga proses penyidikan dan penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak yang diberi kuasa, kecuali jika pelanggaran tersebut merugikan kepentingan umum yang diproses sebagai delik biasa. Penelitian ini deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan delik aduan memberikan keleluasaan bagi pemilik hak untuk memilih penyelesaian perkara, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, namun penerapannya menghadapi kendala seperti pembuktian kepemilikan, lamanya proses hukum, dan potensi penyalahgunaan pencabutan pengaduan. Kesimpulannya, penerapan delik aduan pada hak cipta dapat menyeimbangkan perlindungan hak individu dengan kepentingan publik, tetapi perlu penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum untuk menciptakan penegakan yang lebih efektif dan adil
Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia
Get PDFFreedom of opinion and protection of whistleblowers are two critical aspects in maintaining transparency and accountability in Indonesia, particularly within the context of a healthy democracy. Article 28E, Paragraph (3), and Article 28F of the 1945 Constitution guarantee the right of every individual to express opinions, access information, and communicate freely. However, the implementation of freedom of opinion often faces obstacles, especially in relation to the ITE Law, which contains multi-interpretive articles, such as Article 27, Paragraph (3), and Article 28, Paragraph (2). These provisions are frequently used to criminalize individuals who express criticism or file public reports. This creates an imbalance between the right to freedom of expression guaranteed by the constitution and the inconsistent application of the law. This article also underscores the importance of legal protection for whistleblowers, who often face both physical and legal threats. While existing legal protections, such as Law No. 13 of 2006 in conjunction with Law No. 31 of 2014 regarding Witness and Victim Protection, provide a legal foundation, their implementation remains limited in the digital context. Therefore, harmonizing regulations, including revising the ITE Law, is essential to ensure that both freedom of expression and whistleblower protection are properly safeguarded. Reform in Indonesia's legal system is urgently needed to create a safe environment for the public to voice their opinions and report violations. This, in turn, will strengthen transparency, prevent corruption, and bolster democracy in Indonesia.Kebebasan berpendapat dan perlindungan whistleblower merupakan dua aspek yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di Indonesia, terutama dalam konteks demokrasi yang sehat. Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap individu untuk mengemukakan pendapat, memperoleh informasi, dan berkomunikasi dengan bebas. Namun, implementasi kebebasan berpendapat sering kali menghadapi hambatan, terutama terkait dengan UU ITE yang memiliki pasal-pasal multitafsir seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi individu yang menyampaikan kritik atau laporan publik. Hal ini menciptakan ketimpangan antara hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan penerapan hukum yang tidak konsisten. Artikel ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi whistleblower, yang sering terancam baik secara fisik maupun hukum. Perlindungan hukum yang ada, seperti UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, meskipun telah memberikan dasar hukum, namun implementasinya masih terbatas dalam konteks digital. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, termasuk revisi terhadap UU ITE, diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat dan perlindungan whistleblower terlindungi dengan baik. Reformasi dalam sistem hukum Indonesia sangat diperlukan untuk menciptakan ruang yang aman bagi masyarakat dalam menyuarakan pendapat dan melaporkan pelanggaran, yang pada gilirannya akan memperkuat transparansi, mencegah korupsi, dan memperkokoh demokrasi di Indonesia
Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Perkara Pencucian Uang di Indonesia
Get PDFMoney laundering is a serious crime that has a major impact on the economic stability and integrity of the country's financial system. This crime is generally associated with predicate offenses, such as corruption, narcotics, and organized crime, to conceal the origin of illicit wealth. In law enforcement, the application of the reverse burden of proof principle is a crucial strategy for overcoming the difficulty of proof. This study examines the application of the reverse burden of proof principle in the Indonesian criminal justice system, particularly in money laundering cases, as outlined in Law Number 8 of 2010. The method used is normative juridical with a conceptual and statutory approach. The results of the study indicate that the application of the reverse burden of proof principle can strengthen efforts to eradicate money laundering, but must still uphold the principle of fair trial and protection of human rights, especially the presumption of innocence. Law Number 8 of 2010 has not comprehensively regulated the standards of proof, verification, and legal impact of this principle, thus creating a vacuum of norms and legal uncertainty. In practice, the accused is only burdened to explain the origin of the wealth, while the prosecutor proves the elements of the crime. However, this shifting burden of proof still raises concerns about violations of the presumption of innocence. Therefore, the application of the reverse burden of proof principle requires more detailed legal regulations and strict supervision so that it is not misused and continues to guarantee legal justice for the accused.Pencucian uang adalah kejahatan serius yang memiliki dampak besar pada stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan negara. Kejahatan ini umumnya terkait dengan tindak pidana dasar, seperti korupsi, narkotika, dan kejahatan terorganisir, untuk menyembunyikan asal usul kekayaan yang ilegal. Dalam penegakan hukum, penerapan prinsip beban pembuktian terbalik adalah strategi penting untuk mengatasi kesulitan dalam pembuktian. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip beban pembuktian terbalik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam kasus pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Metode yang digunakan dalam naskah ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip beban pembuktian terbalik dapat memperkuat upaya untuk memberantas pencucian uang, tetapi tetap harus menjunjung tinggi prinsip peradilan yang adil dan perlindungan hak asasi manusia, terutama praduga tidak bersalah. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 belum secara komprehensif mengatur standar pembuktian, verifikasi, dan dampak hukum dari prinsip ini, sehingga menciptakan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, terdakwa hanya dibebani untuk menjelaskan asal-usul kekayaan, sementara jaksa membuktikan unsur-unsur kejahatan. Namun, pergeseran beban pembuktian ini tetap menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, penerapan prinsip beban pembuktian terbalik memerlukan regulasi hukum yang lebih rinci dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan dan terus menjamin keadilan hukum bagi terdakwa
Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Get PDFReferring to Article 1, Paragraph 2 of Law No. 31 of 2014 of the Republic of Indonesia, “witness-perpetrator” is suspect, defendant, or convict cooperates in supporting the law enforcement process to uncover a criminal act in the same case. The legal issue regarding the construction of pretrial procedures concerning the designation of “witness-perpetrator” in corruption follows: when a witness false testimony, there are provisions in the under Criminal Procedure Code (KUHAP) strictly regulated, emphasizing and essential function of reviewing the legality of the process, based on the initial actions arrest and detention, which are considered coercive measures under the law.Mengacu pada pasal 1 ayat 2 UU RI No. 31 Tahun 2014, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama untuk melengkapi penegakan hukum dalam membongkar suatu tindak pidana atas perkara yang sama. Masalah Hukum Kontruksi dalam Praperadilan terhadap penetapan saksi pelaku kepada tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut saksi memberikan keterangan yang palsu kemudian ada diatur praperadilan didalam kuhap terdapat ketentuan yang begitu ketat dengan menjunjung serta melekat fungsi nyata untuk menguji keabsahan berdasar proses awal penangkapan dan penahanan yaitu tindakan paksa atas undang-undang. Didalam rumusan undang-undang praperadilan bersifat tampak lebih memihak pada surveilansinya secara adiministratif
Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan
Get PDFThe Indonesian criminal justice system faces significant challenges in balancing legal certainty and the protection of suspects' human rights. Although the presumption of innocence principle is enshrined in various laws and regulations, pretrial detention practices are often misused by law enforcement officials as a psychological pressure tool against suspects. Article 21 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) grants broad discretionary powers to investigators and prosecutors in determining detention, without stringent judicial oversight. This situation creates a high risk of arbitrary criminalization, which contradicts the fair trial principle as stipulated in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). This article analyzes the fundamental weaknesses in the criminal procedural law system, particularly in detention mechanisms and pretrial judicial oversight, and proposes a more just and accountable system reconstruction. KUHAP reform is necessary to establish stricter minimum evidence standards before detention, expand pretrial judges' authority to assess the substance of evidence, and strengthen independent oversight of detention decisions made by law enforcement officials. By implementing these reforms, Indonesia's criminal justice system can become more transparent, accountable, and aligned with internationally recognized human rights protection principles.Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Meskipun prinsip praduga tak bersalah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penahanan praperadilan sering kali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum sebagai instrumen tekanan psikologis terhadap tersangka. Pasal 21 KUHAP memberikan kewenangan luas bagi penyidik dan jaksa dalam menentukan penahanan, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat dari pengadilan. Kondisi ini membuka peluang besar bagi kriminalisasi sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip fair trial sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Artikel ini menganalisis kelemahan mendasar dalam sistem hukum acara pidana, khususnya dalam mekanisme penahanan dan pengawasan praperadilan, serta menawarkan rekonstruksi sistem yang lebih adil dan akuntabel. Reformasi KUHAP perlu dilakukan dengan menegaskan standar minimal alat bukti sebelum penahanan, memperluas kewenangan hakim praperadilan dalam menilai substansi alat bukti, serta memperkuat pengawasan independen terhadap keputusan penahanan yang dibuat oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih transparan, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara internasional
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
- …
