1,720,974 research outputs found
Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Persfektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Buku dengan pokok bahasan tentang Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan pidana di Indonesia: Persfektif Hukum Positif dan Hukum Isla
Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana
Human Rights is an international private law that put the state as the parties; meaning that the state is obliged to comply with the legal subject of human rights law. As subjects of law, then any violation of human rights has always put the country as the culprit. Violations of human rights occurred when the state does not comply with the norms that bind, which is contained in the covenants and international conventions, in which the state has pledged to abide by the process of ratification. Basically, the human rights regime is the relationship between citizens and the State then continue to grow and become international human rights law after the Universal Declaration of 1948 that binds both parties through the base and the base charter agreement. While the criminal regime is a crime (act of crime) which put the individual as a subject of law, and perpetrators can be punished imprisonment. But not all types of crimes can be categorized as a crime of Human Rights, only the gross human rights violations the potential occurrence of crimes against human rights; the crime in question, namely: crimes against humanity, genocide, war crimes and the crime of aggression
Interdependensi Kekuasaan Politik dan Hukum dalam Tatanan Negara Demokrasi
Lahirnya Forum Demokrasi (Fordem) yang dimotori Gus Dur –sebelum jadi presiden- kelompok petisi 50 yang terdiri dari para tokoh kritis baik dari kalangan militer maupun sipil, pendirian YLBHI, PBHI dan Elsam untuk memberikan perlindungan dan pembelaan hukum bagi masyarakat bawah yang diperlakukan secara kejam oleh penguasa Orde Baru dan lembaga-lembaga lain sebagai bentuk partiisipasi masyarakat dalam mendorong tercapainya negara demokratis. Sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia dengan sistem politik yang otoriter (ORLA dan ORBA) telah menafikan kaedah-kaedah demokrasi seperti yang telah dikemukakan di atas, akibatnya pada titik kejenuhan masyarakat klimaks telah menumbangkan kedua rezim tersebut dengan cara-cara yang radikal sekalipun kedua-duanya mengaku telah menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi. Sejak demokrasi liberal, demokrasi terpimpin hingga demokrasi Pancasila, telah membawa malapetaka bagi bangsa dan negara Indonesia. KeywordsInterdependensi Kekuasaan, Politik, Hukum dan Tatanan Negara Demokras
Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dengan bergulirnya desentralisasi dan bertambahnya jumlah daerah karena pemekaran, persoalan daerah-daerah kian kompleks. Sebagaimana dijuluki oleh Barnabas Suebu, banyak muncul “raja-raja kecil” yang sekaligus menegaskan posisi power mereka, seiring dengan mengalirnya alokasi dana atau anggaran yang lebih ke daerah-daerah. Pelembagaan politik justru dibangun dengan insentif uang dan dukungan massa (rakyat) dimobilisasi dengan tetesan dana. Pilkada dan pe- mekaran tidak jarang menimbulkan kericuhan dan konflik. Hak Asasi Manusia menjadi isu yang penting dalam pelaksanaan otonomi tersebut
Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dengan bergulirnya desentralisasi dan bertambahnya jumlah daerah karena pemekaran, persoalan daerah-daerah kian kompleks. Sebagaimana dijuluki oleh Barnabas Suebu, banyak muncul “raja-raja kecil” yang sekaligus menegaskan posisi power mereka, seiring dengan mengalirnya alokasi dana atau anggaran yang lebih ke daerah-daerah. Pelembagaan politik justru dibangun dengan insentif uang dan dukungan massa (rakyat) dimobilisasi dengan tetesan dana. Pilkada dan pe- mekaran tidak jarang menimbulkan kericuhan dan konflik. Hak Asasi Manusia menjadi isu yang penting dalam pelaksanaan otonomi tersebut
Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia
Buku yang membahas tentang Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesi
The Reality of Protectiing and Enforcig Human Rights in The World and in Indonesia During the Covid-19 Period
Proceedings dengan topik The Reality of Proceeding and Enforcig Human Rights in Teh World and in Indonesia During the Covid-19 Perio
Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia
Buku yang membahas tentang Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesi
- …
