3 research outputs found
Frekuensi Kunjungan Harian Arthropoda pada Tumbuhan Liar Thunbergia alata dan Arachis pintoidi Area Kebun Teh Wonosari, Singosari Kabupaten Malang
No full textTanaman teh adalah komoditas perkebunan Indonesia yang tidak mungkin lepas dari berbagai tantangan.Tantangan besar dalam memproduksi hasil perkebunan teh adalah menangani perkembangan organisme pengganggu tanaman. Pemanfatan musuh alami hama tanaman, khususnya parasitoid dan predator merupakan salah satu komponen pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan.Beberapa tumbuhan liar seperti Thunbergia alata, dan Arachis pintoi merupakan tumbuhan yang banyak dijumpai di kebun teh. Tumbuhan liar ini menjadi tempat berlindung dan berkembang biak bagi beberapa musuh alami. Hal ini dapat dikembangkan dan akan berperan dalam konservasi predator di agroekosistem. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi kunjungan harian Arthropoda pengunjung tumbuhan liar Thunbergia alata dan Arachis pintoi di area kebun the Wonosari Singosari Kabupaten Malang, untuk mengetahui distribusi temporal Arthropoda pada tumbuhan liar Thunbergia alata dan Arachis pintoidi area kebun teh Wonosari Singosari Kabupaten Malang dan untuk mengetahui faktor abiotik yang menentukan frekuensi kunjungan harian Arthropoda pada tumbuhan liar Thunbergia alata dan Arachis pintoidi area kebun teh Wonosari Singosari Kabupaten Malang Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif yang dilakukan di Kebun Teh Wonosari, Singosari, Kabupaten Malang bulan Maret-April 2011. Penentuan tumbuhan amatan dilakukan dengan cara acak di klon TRI 2024. Metode pengamatan yang dipakai adalah metode visual controll. Arthropoda diamati sebanyak 11 periode dalam selang waktu 1 jam dengan durasi 15 menit, dimulai pada pukul 07.00 WIB dan diakhiri pada pukul 17.15 WIB pada Thunbergia alata. Sedangkan pada Arachis pintoi dimulai pada pukul 07.20 WIB dan diakhiri pada pukul 17.35 WIB. Penelitian dilakukan sebanyak 10 kali ulangan dimana ulangan yang digunakan adalah hari kemudian mencatat familia dan jumlah individu Arthropoda yang mengunjungi tumbuhan liar Thunbergia alata dan Arachis pintoi. Untuk mengetahui perbedaan frekuensi kunjungan harian dianalisis dengan analisis uji t berpasangan . Untuk mengetahui variasi temporal dianalisis secara deskriptif menggunakan diagram batang. Faktor lingkungan yang memberi sumbangan terbesar dianalisis dengan analisis regresi ganda bertahap. Dari hasil penelitian ditemukan Arthropoda yang mengunjungi tumbuhan liar Thunbergia alata terdapat 10 ordo yang terdiri dari 24 famili yaitu meliputi 8 famili hama dan 16 famili musuh alami. Sedangkan pengamatan pada tumbuhan liar Arachis pintoi terdapat 8 ordo yang terdiri dari 21 famili Arthropoda yaitu meliputi 8 famili hama dan 13 famili musuh alami. Distribusi temporal menunjukkan bahwa Arthropoda tertentu lebih sering ditemukan pada jam-jam tertentu, dari hasil penelitian diketahui bahwa Arthropoda yang aktif pada pagi dan sore hari yaitu famili Cicadellidae dan Gryllidae, Arthropoda yang aktif pada siang hari yaitu famili Dolichopodidae dan Syrpidae, dan Arthropoda yang aktif sepanjang hari yaitu famili Coccinellidae, Formicidae, Lycosidae, Oxyopidae, Geometridae dan Mantidae. Faktor abiotik memiliki pengaruh terbesar terhadap frekuensi kunjungan Arthropoda pada tumbuhan liar Thunbergia alata adalah intensitas cahaya dan kelembaban udara, sedangkan pada tumbuhan liar Arachis pintoi adalah kelembaban udara
Prospect of Islamic Electronic Money in Indonesia: Case Study on the LinkAja Application
Get PDFThis research conducted to see how the prospects for electronic money in Indonesia, considering the launch of new electronic money launched this year through the LinkAja application. This application has received a fatwa from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) to be a strong source of law for application in Indonesian society. The emergence of LinkAja electronic money is one of the policies of all stakeholders because the potential of sharia-based electronic money is quite large, apart from Indonesia having the world\u27s largest Muslim population. The method that the author made is a qualitative method besides reading several journals and reading material about Islamic electronic money. The prospect of newly launched electronic money certainly has several challenges and opportunities that can be used as lessons for relevant stakeholders. Apart from the competition with the same applications as conventional-based electronic money, Indonesians are still used to conventional-based electronic money there is when compared to sharia-based systems. Complete support from the government is needed to make this electronic money develop well, apart from being protected by applicable laws and regulations. Promotion and marketing of all LinkAja management are also necessary to expand the reach not only in cities but also in villages
Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dalam Kaitannya Terhadap Penegakkan Hukum Kejahatan Akuntansi
No full textProfesi sorang Akuntan Pubiik mempunyai peranan penting terutama dalam peningkatan kualitas
dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan yang baik dan wajar. Dalam menjalankan
profesi sebagai seorang Akuntan Publik harus mengemban kepercayaan masyarakat
dan pihak-pihak terkait terhadap laporan keuangan tersebut yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba
Rugi dan Laporan perubahan modal dengan mernberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas.
Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya
atas laporan atau informasi keuangan suaru entltas, sedangkan penyajian laporan atau informasi
keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Didalam Ketentuan didalam UU No 5 Tahun
2011 sangat jelas bahwa profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang sangat besar dalam
mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan
mutu informasi dalam bidang keuangan (apabiia laporan tersebut tidak direkayasa). Dengan
demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercavaan publik. Sering terjadinya
skandal akuntansi (accounting scandals) adalah skandal politik dan bisnis yang muncul
dengan pengungkapan kelakuan buruk para eksekutif perusahaan publik. Kejahatan tersebut
biasanya melibatkan metode yang kompleks untuk menyalahgunakan dana atau menyesatkan bagi
pihak-pihak yang sangat membutuhkan terhadap Laporan Keuangan tersebut, melebih-lebihkan
pendapatan, mengecilkan biaya, melebih-lebihkan nilai aset perusahaan atau mengurangi pelaporan
terhadap besarnya kewajiban, terkadang mereka juga melakukan kerjasama dengan pejabat di
perusahaan lain atau afiliasinya. Jika mengacu pada pengertian skandal akuntansi tersebut di atas
maka kejahatan akuntansi cenderung lebih dekat dengan istilah fraudulent statement (fraud yang
berkenaan dengan penyajian laporan keuangan). Dalam tulisan ini penulis mencoba membahas
bagaimanakah penerapan Undang Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Dalam Kaitannya
terhadap Penegakkan Hukum Kejahatan Akuntansi.
Kata Kunci: Kejahatan Akuntansi
Abstract:
Profession of Certified Public Accountants have a particularly important role in improving the
quality and credibility of financial information or financial statements. In the profession, a Public
Accountant must carry public trust and related parties against the financial statements consisting of
the Balance Sheet, Income Statement and Statement of changes in capital to provide an opinion on
the financial statements of an entity. Thus, the responsibility lies in its opinion from Public
Accountant or statements about financial information of an entity, while statements or financial
information is the responsibility of management. In the provisions of Law No. 5 of 2011 is very,
clear that the public accounting profession has a very large role in supporting the national
economy healthy and efficient and to improve the transparency and quality of information in the
financial field (if the report is not engineered). Thus, Public Accountant required to continuously
improve the competence and prafessionalism in order to meet the needs of service users and
carrying out of public trust. Frequent occurrence of accounting scandals (accounting Scandals) are
political and business scandals which arise with the disclosure of bad conduct a public company
executives. These crimes usually involve complex methods for misusing funds or misleading for
those who really need to the Financial Statements, overstating revenues, reduce costs, overstating
the value of the assets of the company or reduce reporting obligations are, sometimes they are also
working with officials in other companies or afiiliates. Wen referring to the understanding of the
accounting scandal at the top of the accounting crimes tend to be closer to the terms of fraudulent
statement (fraud with respect to the financial statements). In this paper the author try to examine
about "How is the application of Law No. 5 of 2011 on Public Accountant In Relation to the Law
Enforcement of Accounting Crime".
Daftar Pustaka
Amrizal, CFE, Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor, Jakarta. 2004.
Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Bisnis Crime), Bogor: Kencana. 2003.
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar
Peniadaan, Peberatan & Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran
Kausalitas, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
Boynton, C William, Johnson N Raymond dan Kell G. Walter, Modern Auditing, buku satu, edisi
ketujuh diterjemahkan oleh Paul A. Rajoe, dkk. Jakarta: Erlangga,2003.
Bernard Arief Sidarta, Refleki Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Tentang Fundasi
Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembang Ilmu Hukum
Nasional, Bandung: Mandar Maju, 2009.
Coenen, T. Essential of Corporale Fraud. New York: John Wiley & Sons, Inc. 2008.
Collier, P.M., Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-making.
2003.
Cendrowski, H., J.P. Martin, dan L.W. Petro., The Handbook of Fraud Deterrence. New York: John
Wiley & Sons, Inc.2007.
Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman. Hukum Perbankan. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.2012.
Elsa Ryan Ramdhani, Krisis Ekonomi Global 2008 Serta Dampaknya Bagi Perekonomian
Indonesia, Jakarta, Pustaka Indonesia. 2009.
Harahap, Sofyan S, Corporate accountability, Media Akuntansi, No.29/November-Desember/2002,
Jakarta: Intama Artha Indonusa, 2002.
Huanakala dan Shinneke, Kewajiban hukum (legal liability) auditor terhadap public pasar modal,
artikel, Media Akuntansi, No.35/September-oktober/2003, Jakarta: Intama Artha Indonusa,
2003.
Kholis, Azizul,I Nengah Rata, Sri Sulistiyowati, dan Endah Prapti Lestari. Kewajiban hukum (legal
liability) auditor, Jurnal Bisinis dan Akuntansi, Volume 3, Nomor 3 Desember 2001.
Loebbecke dan Arens, Auditing, buku dua, edisi Indonesia, adaptasi oleh Amir Abadi Jusuf, Jakarta:
Salemba Empat, 1999.
Lawrence M Friedman, American law, New York: WW Nortorn & Company, 1984.
Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa, 2013
Nyoman Serikat Putera Jaya. Pembaharuan Hukum Pidana. Bahan Kuliah Program Magister Ilmu
Hukum Undip, Unsoed, dan Untag, 2010.
Rezaee, Z., Financial Statement Fraud: Prevention and Detection. New York: John Wiley & Sons,
Inc.2002.
Ruddy N. Sasadara, Dampak Krisis Finansial Global Terhadap Sektor Ekonomi dan Perbankan,
Jurnal Hukum. 2008.
Saleh, AS Rachmad dan Saiful Anuar Syahdan, Perspektif kewajiban hukum terhadap advokasi
akuntan public di Indonesia, artikel, Media Akuntansi, No.35/September-okober/2003,
Jakarta: Intama Artha Indonusa, 2003.
Sarsiti, Kualitas audit dan tanggung jawab auditor terhadap penuntutan kerugian, Jurnal
Keuangan dan Bisinis, Volume 1, Nomor 2 Oktober 2003.
Sukanto, Eman. 2009. Perbandingan persepsi auditor internal, skuntan publik, dan auditor
pemerintah terhadap penugasan fraud audit dan profil fraud auditor. Fokus Ekonomi: Vol.
4 No. 1 Juni 2009.
Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap
Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1993.
Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru,
2005.
Soetand Wignyosubroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam
Perkembangan Hukum di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Toruan, L Henry, Tanggung jawab akuntan publik, Media Akuntansi, No.18/ Juni/2001, Jakarta:
Intama Artha Indonusa, 2001.
Tuanakotta, Theodorus M. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Edisi 2. Jakarta: Salemba 4.
2010.
Weygandt, J.J., P.D. Kimmel, dan D.E. Kieso, Accounting Principles, 10th Edition. Hoboken, New
Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2012.
William N. Dunn (Penyadur Muhadjir Darwin), Analisa Kebijaksanaan Publik, Yogyakarta:
Hadindita Graha Widia, 2000.
B. Peraturan Perundang-Undangan
. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Usaha Nasional, Surabaya.
. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMoR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK
. UU RI Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda,
Surabaya-Indonesia.
. UU RI Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pustaka Pergaulan Jakarta.
http://akuntankita.weebly.com/article-akuntansi3.html.
http://id.wikipedia.org/wiki/Skandal_akuntansi
http://akuntankita.weebly.com/article-akuntansi3.html.
http://id.wikipedia.org/wiki/Skandal_akuntans
