30 research outputs found
KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Full text linkThe opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the national objective of the Indonesian state is to educate the life of the nation, create public welfare, protect all of Indonesia's bloodshed, and help implement world order and lasting peace. Efforts to achieve these national goals can be done through the fulfillment of basic rights of the community, one of which is through education. Republic of Indonesia Government Regulation Number 2 of 2018th concerning Minimum Service Standards (Standart Pelayanan Mutu/SPM) that compulsory government affairs relating to basic services consist of education; health; public works and spatial planning; public housing and residential areas; peace, public order and community and social protection. Furthermore, the education SPM includes the Provincial Education SPM and the District/City Education SPM. The types of basic services in the SPM of Provincial Education consist of secondary education and special education. While the types of basic services in the district/city education SPM consist of early childhood education, basic education and equality education. The researcher was interested in knowing how the quality of regional autonomy-based education services in East Java Province
Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang dengan Konsep Collaborative Governance
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengelola sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang serta menganalisis implementasi pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana dengan menggunakan konsep collaborative governance yang berpedoman pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak. Penulis menggunakan metode kualitatif studi literatur dan memperoleh data berdasarkan penelitian terdahulu. Edward III merupakan teori yang dipilih oleh penulis, berdasarkan teori kebijakan Edward III penulis mendapatkan hasil kerjasama antar daerah yang tertuang dalam Perjanjian Perubahan (addendum) perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi No. 25 Tahun 2016 dan No.444 Tahun 2016. Tujuan dilakukannya kerjasama ini adalah untuk meningkatkan fungsi TPST Bantar Gebang Kota Bekasi sebagai tempat pemrprosesan akhir yang akan dilakukan dengan penerapan teknologi pengolahan sampah modern serta ramah lingkungan. Namun, kerjasama antar daerah ini belum melibatkan pihak swasta, padahal pihak swasta mempunyai peran sangat penting dalam pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana alam yang disebabkan oleh sampah. Penulis merekomendasikan pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah yang ada di TPST Bantar Gebang serta menjaga hubungan yang baik antara kedua belah pihak, sehingga koordinasi yang dilakukan berjalan dengan mudah.AbstractThe purpose of this research is to know the collaboration between carried out between the DKI Jakarta Provincial Government and The Bekasi Government in managing garbage in Bantargebang (TPST) and also to analyse the implementation of environmental preservation and disaster prevention using the concept of Collaborative governance carried out by the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi  Government written in the Coorperation Agreement (PKS) between them. The metode author use qualitative method of literature study, the author obtain data based on previous research. The autors choose Edward III Theory. Based on the implementation policy of Edward III autors getting a result interzonal collaboration in the treaty of change (addendum) treaty collaboration between the DKI Jakarta Provincial Government and The Bekasi Government number 25 of 2016 and Number 44 of 2014. The purpose of this collaboration to increase function Bantar Gebang TPST Bekasi City as a place final processing that will do with the application of modern garbage processing is eco-friendly technology. But, this interzonal collaboration hasn’t involve the private yet, while the private has a very important to environmental preservation and disaster prevention caused by garbage. The autors have a recommendation to the government, the government needs to do collaboration with private to garbage management in Bantar Gebang TPST and maintain good relationships between them, in which coordination done with ease.Key Words           : Collaboration, Management, Local Government, Local Government in province, TPST.      This is an open access article under the CC–BY-SA license. Â
Integrasi Perangkat Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Banyuwangi
Full text linkMany problems related to the process of development planning in the region is the existence of “ego sectoral†between the government apparatus in carrying out development. It can be seen that each agency tends to emphasize its duties and functions in development activities. Less optimal process of implementation of development process due to lack of synergy between sectors and target. Limitations of funds as a stimulant are also not matched by the active role of local governments to emerge regulations to encourage superior sectors. The purpose of this study is to analyze the preparation of economic development plans based on local economic potential in Banyuwangi by using interactive planning approach. In national development planning as well as in regional development planning, planning approach can be done in two ways: sectoral and regional (region) approach. Interactive planning method used in this research, to make planning in the future based on current problems faced then designing planning design to overcome those problems
Analysis of Local Economic Potential and Competitiveness Economic Sector in Improving Local Economic Development.
Full text linkPenelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Desentralisasi Nomor 32 Tahun 2004 dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah negara bagian untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Secara umum, kegiatan ekonomi ditunjukkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di suatu daerah. Arsyad (1999:108) menyatakan bahwa, persoalan utama dalam pembangunan daerah terletak pada tekanan kebijakan-kebijakannya dimana kebijakan-kebijakan tersebut berpijak pada ciri khas daerah (pembangunan endogen) dengan menggunakan sumber daya manusia, organisasi, dan sumber daya fisik daerah. . Kemudian, pendapatan daerah (PAD) sangat bergantung pada seberapa jauh kabupaten tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonominya (PDRB). Diyakini ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah (Saragih, 2003:58). Batu merupakan kota yang pertumbuhan ekonominya lebih cepat dibandingkan dengan Jawa Timur dan PDRB per kapitanya lebih rendah dari rata-rata PDRB per kapita Jawa Timur. Selain itu, dari sudut pandang ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis sektor terbaik (potensi unggulan) dan potensi daya saing Kota Batu yang mampu mendukung pembangunan ekonominya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Setelah menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti akan melanjutkan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendukung metode sebelumnya. Dalam analisis kuantitatif, peneliti menggunakan alat analisis berupa metode Location Quotient (LQ) dan Shift Share (SS) dimana fungsi dari LQ adalah untuk mengetahui potensi atau sektor komoditas suatu daerah dengan membandingkannya dengan daerah di tingkat atas pada periode waktu tertentu. Sedangkan analisis SS digunakan untuk menganalisis dan mendeteksi pergeseran dan peran perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan sektor yang sama di tingkat atas atau bahkan di tingkat nasional. Langkah selanjutnya, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis kontribusi potensi ekonomi dan potensi daya saing bagi pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis penelitian tahun 2007-2011, potensi utama Kota Batu adalah pada pelayanan; perdagangan, restoran dan hotel; dan sektor pertanian. Selanjutnya, perdagangan, hotel, restoran; sektor jasa, dan konstruksi merupakan sektor yang sangat kompetitif di tingkat provinsi selama tahun 2007-2011. Bahwa dari sektor jasa; perdagangan, hotel, dan restoran, Batu memperoleh PAD-nya. Namun, pertanian tidak signifikan untuk PAD Batu karena produksinya dilakukan di lahan petani dan mereka menjualnya secara individu. Berdasarkan analisis dan permasalahan tersebut, peneliti memberikan saran untuk mengembangkan tiga sektor (jasa; perdagangan, hotel dan restoran; dan pertanian) yang merupakan potensi utama untuk mendukung perekonomian Batu. Peneliti juga menyarankan untuk lebih memperhatikan enam sektor lainnya (pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih, konstruksi, transportasi dan komunikasi; dan bank dan perantara keuangan lainnya) yang kurang potensial. Saran lainnya adalah mengembangkan sektor pertanian yang mulai menurun produksinya dan memberdayakan masyarakat yang bekerja di masing-masing sektor khususnya di bidang pertanian
Analisis Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Dan Peningkatan Daya Saing Daerah (Studi Rencana Pembangunan Ekonomi Kabupaten Blitar)
No full textLatar belakang penelitian adalah belum banyak diperhatikannya aspek potensi ekonomi dan daya saing daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis potensi ekonomi lokal dan daya saing daerah sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan metode location quotient and shift share (LQSS) dan interactive planning. Hasil dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa sektor yang menjadi unggulan adalah sektor pertanian dan jasa-jasa sedangkan sektor yang berdaya saing adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta industry pengolahan. Proses perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan interactive planning, dilihat dari prinsip partisipasi, SKPD sangat antusias dalam proses perencanaan pembangunan namun motivasi yang tinggi tidak didukung dengan sumberdaya yang ada, baik dari sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan. Terkait pemahaman proses perencanaan pembangunan, pengetahuan SKPD masih terbatas sehingga merencanakan tanpa memperhatikan rencana strategis. Pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar adalah pemikiran-pemikian yang inovatif dan mengesampingkan ego sektoral. Prinsip keberlanjutan di Kabupaten Blitar meliputi monitoring atau pemantauan Bappeda terhadap proses perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi di Kabupaten Blitar secara khusus belum dilakukan setiap sub-sektor, akan tetapi dilakukan secara makro seluruh sektor setiap triwulan oleh Bappeda. Ketiadaan sanksi yang tegas, eksplisit terhadap ketidakpatuhan terhadap dokumen perencanaan mengakibatkan pemantauan atau evaluasi yang dilakukan bersifat formalitas yang seolah-olah dilakukan secara parsial, sekedar formalitas, serta kurang terintegrasi. Prinsip holistik di Kabupaten Blitar mengarah ke mekanisme perencanaan pembangunan yang dimonopoli oleh Bappeda. Kegiatan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar masih terkesan sebagai formalitas, belum fokus pada esensi pembangunan daerah. Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat mendorong proses pembangunan yang cepat dan efisien
Optimalisasi Otonomi Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto
Full text linkThis study to analyze the village autonomy optimalization in improving the community\u27s economy through BUMDes. Based on the policy of Law Number 6 of 2014 concerning villages, it aims to build Indonesia from the village having the motive of economic decentralization through the distribution of village authority to regulate and develop village potential, to achieve that goal the village government is given the authority to manage village economic resources through the establishment of BUMDes which is regulated in article 87 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The implementation of this policy has been implemented since 8 years ago, until 2022 the distribution of independent villages is at 8.45%. This shows that village autonomy is still not able to optimally increase village independence, one of the causes of the small percentage of independent villages, namely the inability of villages to optimize BUMDes as a tool for driving the community\u27s economy. This research uses descriptive qualitative method. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, and literature studies. The results of the study show that the implementation of village autonomy still needs to be improved and in the management of BUMDes it still has not improved the economy of the Bejijong Village community. The recommendation of this research is to revitalize village institutions, especially the BUMDes Wijaya Bejijong Institution and improve the management of BUMDes through collaboration with various stakeholders and the community in optimizing village autonomy.
keywords: BUMDes, economic improvement, village autonomy
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi otonomi desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Berdasarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bertujuan membangun Indonesia dari desa memiliki motif desentralisasi ekonomi melalui pendistribusian kewenangan desa untuk mengatur dan mengembangkan potensi desa, untuk mencapai tujuan itu pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola sumber ekonomi desa melalui pendirian BUMDes yang diatur pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Implementasi kebijakan tersebut telah dilaksanakan sejak 8 tahun yang lalu, hingga tahun 2022 persebaran desa mandiri berada diangka 8,45%. Hal ini menunjukan bahwa otonomi desa masih belum mampu meningkatkan kemandirian desa secara optimal, salah satu penyebab kecilnya presentase desa mandiri yakni ketidakmampuan desa dalam mengoptimlakan BUMDes sebagai piranti penggerak ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui osbservasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan otonomi desa masih perlu ditingkatkan dan dalam pengelolaan BUMDes masih belum meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bejijong. Rekomendasi penelitian ini adalah merevitalisasi kelembagaan desa, khususnya Lembaga BUMDes Wijaya Bejijong serta meningkatkan pengelolaan BUMDes melalui Kerjasama dengan berbagai stakeholder dan masyarakat dalam optimalisasi otonomi desa.
kata kunci: BUMDes, peningkatan ekonomi, otonomi des
Carrying Capacity oF UMKM Sector and Agricultural in Aggregating Tourism in Banyuwangi Residence
No full textTourism development in Banyuwangi Regency will never able to proceed without considering development in other supporting sectors, such as agriculture and UMKM. The purpose of this research is to analyze and describe the carrying capacity of UMKM and agricultural sector in tourism development of Banyuwangi Regency. This qualitative research uses phenomenology approach. This research resulted in the carrying capacity of UMKM sector in Banyuwangi Regency was still inadequate, improving the added value of agricultural products and all of its sub-sectors by collaborating the tourism sector. UMKM establishment and agriculture sector is expected to support the local ecotourism program through economic empowerment of society by providing a variety of food products combined with UMKM.</jats:p
Strategi Pengembangan Pantai Pelang Sebagai Upaya Revitalisasi Destinasi Pariwisata di Kabupaten Trenggalek
Full text linkTanah Air Indonesia kita ini merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah pantai yang dapat dimanfaatkan sebagai sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor berbasis jasa yang potensial dan strategis yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional dan daerahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data pada penelitian ini didapatkan melalui observasi yang dilakukan peneliti untuk mengamati keadaan langsung objek yang diteliti dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan jurnal maupun data-data sebagai acuan dan sumber pembahasan pada penelitian ini. Berdasarkan analisis data, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah strategi pengembangan yang dapat diterapkan untuk pariwisata pantai yang berkelanjutan di destinasi wisata pantai Pelang Kabupaten Trenggalek. Dalam implementasinya, strategi-strategi tersebut memerlukan adanya kerjasama yang erat antara pemerintah, Dinas Pariwisata, dan masyarakat desa setempat. Selain itu, pemantauan dan evaluasi secara berkala juga penting untuk memastikan keberhasilan dari strategi yang telah dirumuskan
PENATAAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
Full text linkPenataan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan konsekuensi dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan desentralisasi. Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi, pemerintah daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya.Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat termenuhi secara optimal. Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sampang dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah.Analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting organisasi perangkat daerah. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kecamatan. Pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di Kabupaten Sampang terdapat 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 14 Kecamatan. Nomenklatur organisasi perangkat daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang yang dilaksanakan.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi naratif. Kajian perubahan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Sampang. Selain itu, studi literatur dan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kelembagaan perangkat daerah. Dengan adanya penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sampang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jumlah Organisasi Perangkat Daerah menjadi 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 14 Kecamatan. PENATAAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG 1296 Kata Kunci: Penataan Kelembagaan, Otonomi Organisas
MENUMBUH KEMBANGKAN MINDSET DALAM BERWIRAUSAHA
Full text linkWirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankansesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisirisiko atau ketidakpastian. Berhubungan dengan menumbuhkan mindset berwirausaha didesamojopetung dikarenakan kurangnya minat warga desa mojopetung untuk berwira usaha. Penyebabkurangnya minat itu disebabkan oleh faktor lingkungan dan belum tau tentang berwirausaha.Penyuluhan berwirausaha dilakukan didesa Mojopetung kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.Adanya penyuluhan berwirausaha (menumbuh kembangkan mindset dalam bewirausaha) dikarenakankurangnya minat warga untuk berwirausaha, kebanyakan masyarakat Mojopetung kurang mengetahuitentang usaha. faktor lingkungan yang mempengaruhi karena mayoritas pekerjaan warga disanaadalah sebagai TKI yang dirasa gajinya lebih baik. Dengan adanya metode penyuluhan berwirausahadiharapkan warga masyarakat Mojopetung tertarik dan mau mengamalkannya. Penyuluhanberwirausaha ini diharapkan dapat membangun motifasi ibu-ibu PKK desa Mojopetung dalamberwirausaha. Sehingga dapat memberikan kegiatan baru yang lebih bermanfaat bagi ibu - ibu PKKdesa Mojopetung. Dengan adanya penyuluhan berwirausaha (menumbuhkembangkan mindsetberwirausaha) pada ibu-ibu PKK di desa Mojopetung dapat mengembangkan kreativitas ibu-ibudalam berwirausaha. Apalagi bila ibu-ibu PKK desa Mojopetung bisa menghasilkan sebuah produksendiri dalam berwirausaha. Sehingga mereka dapat berwirausaha dengan memperbanyak inovasidalam produk mereka. Jadi para ibu-ibu PKK desa Mojopetung memiliki kegiatan yang positif.Kata kunci : Menumbuhkembangkan, Mindset, Berwirausaha, Inovasi, Produk
