Cakrawala (E-Journal)
Not a member yet
432 research outputs found
Sort by
Kedudukan dan Fungsi Data Intelijen dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Analisis Yuridis dalam Kerangka Desentralisasi
Full text linkIntelijen merupakan elemen strategis negara yang berperan mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah melalui penyediaan analisis terhadap berbagai gejala, risiko, dan dinamika sosial sebagai bahan perumusan kebijakan publik. Namun demikian, kedudukan hukum dan legitimasi institusional produk intelijen dalam kerangka pemerintahan daerah masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum intelijen dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah serta menilai kebutuhan penguatan regulasi yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan terkait fungsi intelijen dalam pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun intelijen memiliki peran strategis sebagai instrumen analisis kebijakan, landasan normatifnya belum cukup kuat untuk dijadikan dasar pendukung yang legitim dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan implikasi kebijakan berupa perlunya pengaturan hukum yang lebih tegas dan komprehensif guna melembagakan intelijen sebagai instrumen yang kredibel dan otoritatif dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah
Tata Kelola Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Pasca Penyetaraan
Full text linkPenelitian ini bertujuan menganalisis peran akor, faktor pendukung dan penghambat serta strategi tata kelola pengembangan kompetensi pejabat fungsional pasca penyetaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan regulasi, perkembangan teknologi informasi, keikutsertaan dalam organisasi profesi serta motivasi dan kemampuan belajar mandiri merupakan faktor pendukung pengembangan kompetensi. Sebaliknyaketerbatasan anggaran, lemahnya penerapan Training Needs Analysis (TNA), belum optimalnya dukungan pimpinan OPD, dan fragmentasi kelembagaan menjadi penghambat utama. Penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan tata kelola pengembangan kompetensi melalui reformulasi kebijakan berbasis TNA terintegrasi, penguatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan lintas-aktor, peningkatan peran pimpinan OPD, serta penerapan sistem insentif berbasis kinerja. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan daerah sekaligus memperkaya khazanah keilmuan administrasi publik dan manajemen ASN
Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru
Full text linkTransformasi ruang publik dari bentuk fisik ke digital telah membawa implikasi sosial dan konstitusional yang kompleks dalam praktik demokrasi kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ruang publik digital membentuk dinamika baru dalam kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan jaminan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis normatif terhadap instrumen hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang publik digital, meskipun membuka peluang ekspresi yang lebih luas, juga memunculkan tantangan berupa polarisasi opini, disinformasi, serta ambiguitas dalam perlindungan hak konstitusional. Kondisi ini menuntut perumusan kebijakan dan kerangka hukum yang adaptif terhadap realitas digital. Temuan ini penting untuk mendorong tata kelola demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di era media baru
Institutional Reform of Islamic Education in the Context of Religious Moderation: A Literature Review on Policy Direction of the Ministry of Religious Affairs
Full text linkThis study is motivated by the misalignment between religious-moderation regulations and the institutional readiness of Islamic educational settings, resulting in moderation values remaining largely normative. The research problem focuses on how national policy frameworks—particularly PMA No. 18/2020, KMA No. 93/2022, and Presidential Regulation No. 58/2023—inform the need for institutional redesign within Islamic education. The study aims to map the relationship between regulatory mandates and the structural requirements of Islamic educational institutions. A literature-review method was employed using thematic analysis of regulatory documents, empirical studies, and institutional theory. The results indicate that Islamic educational institutions require transformation in three areas: integrating moderation values into the curriculum, strengthening teacher competence, and reformulating governance systems using moderation-based indicators. These findings underscore the need for a comprehensive institutional redesign model to ensure that moderation values are internalized systemically rather than implemented merely as programmatic initiative
Tata Kelola Sosio-Teknologi dalam Mempromosikan Transparansi Informasi Publik di Pemerintahan Daerah
Full text linkPenelitian ini menganalisis urgensi integrasi elemen sosio-teknologi dalam tata kelola pemerintahan untuk menjembatani kesenjangan antara tingginya adopsi infrastruktur digital dengan kualitas keterbukaan informasi publik di Jawa Timur. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Bondowoso, Nganjuk, dan Sidoarjo. Penelitian ini mengevaluasi hambatan budaya birokrasi dan literasi digital dalam penerapan e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indeks SPBE meningkat menjadi 3,93 dan capaian ETPD sebesar 99,8 persen pada tahun 2024, kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi masih rendah akibat resistensi birokrasi dan disparitas peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi keterbukaan informasi memerlukan keseimbangan antara aspek teknis dan penguatan aspek sosial melalui revitalisasi peran KIM serta transformasi budaya organisasi, guna memastikan digitalisasi menghasilkan transparansi yang substantif dan inklusif bagi masyarakat