160,510 research outputs found
ANALISIS POLA HUBUNGAN LEMBAGA KEUANGAN TRADISIONAL PENGAMBA’ DAN NELAYAN DI WILAYAH PESISIR PUGER KABUPATEN JEMBER (Studi Kasus Desa Puger Kulon dan Puger Wetan)
Analisis Pola Hubungan Lembaga Keuangan Tradisional Pengamba’ dan
Nelayan di Wilayah Pesisir Puger Kabupaten Jember (studi kasus Desa Puger
Kulon dan Puger Wetan); Khamidah Nur W; 2010; 68 Halaman; Jurusan Ilmu
Ekonomi dan studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Suatu bentuk kebijakan yang di anggap tepat dan strategis dalam upaya
pembangunan wilyah di Indonesia adalah kebijakan ekonomi lokal. Yaitu kebijakan
pembangunan di daerah yang didasarkan pada pengembangan sektor-sektor yang
menjadi prioritas unggulan dalam aktifitas ekonomi masyarakat lokal. Pada wilayah
di Jawa Timur, sektor perikanan juga menjadi salah satu sektor potensial.
Pemanfaatan Sumber Daya kelautan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian
suatu wilayah, khususnya diwilayah pesisir yang hingga saat ini tingkat
kemiskinannya masih cukup tinggi.
Salah satu penyebab masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir
antara lain disebabkan oleh: tehnologi yang kurang memadai, rendahnya tingkat
berusaha masyarakat, dan terutama masalah permodalan. Sulitnya memperoleh modal
untuk mencari ikan menyebabkan wilayah di sekitar pesisir tingkat pendapatannya
rendah. Meskipun telah banyak lembaga-lembaga keuangan formal di wilayah
tersebut, tetapi masih dianggap belum menyentuh masyarakat lapisan bawah seperti
para nelayan buruh. Di wilayah pesisir Puger lembaga keuangan yang dianggap
mampu mengambil peranan penting dalam perekonomian pada wilayah terebut
adalah pedagang perantara atau yang sering disebut pengamba‟. Pada kenyataanya
banyaknya nelayan meminjam modal kepada pengamba‟ disamping kekurangan
modal, umumnya jenis jenis kredit informal seperti pengamba‟ prosedurnya mudah,
tanpa agunan, dan dapat langsung diperoleh setiap saat. Lembaga keuangan
tradisional juga mampu menciptakan kesempatan berusaha, hingga mampu
menciptakan nilai tambah secara wilayah sangat besar. Oleh karena itu peneliti ingin
meneliti peran lembaga keuangan tradisional pengamba‟ di Wilayah Pesisir Puger
Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana
pola hubungan lembaga keuangan pengamba‟ terhadap aktifitas nelayan, (2) untuk
mengetahui seberapa besar penciptaan nilai tambah bruto nelayan dengan adanya
pengamba’. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya ekonomi keuangan mikro yang bersifat kelembagaan
tradisional dan juga dapat memberikan kontribusi kebijakkan keuangan maupun
pemberdayaan wilayah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif,
jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari
survei langsung ke daerah penelitian yaitu kepada pengamba‟ dan nelayan dengan
cara wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian empiris
sebelumnya. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
analisis nilai tambah bruto digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
pengamba‟ terhadap pertumbuhan ekonomi di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan.
Hasil analisis data dengan menggunakan nilai tambah bruto bahwa pengaruh
pengamba‟ terhadap perekonomian masyarakat nelayan di Desa Puger Kulon dan
Puger Wetan telah mampu meningkatkan pendapatan nelayan yang tidak menentu,
meskipun ada proses pemotongan yang diterima nelayan atas proses peminjaman
kepada Pengamba’. Namun tidak mengurangi pendapatan secara keseluruhan yang
diterima nelayan. Sedangkan pola hubungan ekonomi nelayan dengan pengamba‟
dalam jangka panjang akan menguntungkan pengamba‟ namun pada nelayan ada
ketergantungan yang tinggi kepada lembaga keuangan pengamba‟ sehingga secara
tidak langgsung akan merugikan nelayan. Oleh karena itu perlu adanya peran
pemerintah untuk mengurangi ketergantungan nelayan kepada pengamba’, salah
satunya dengan adanya kebijakan keluar masuknya pedagang luar ke wilayah pesisir
Puger Kulon dan Puger Wetan
Studi Geografis Industri Batu Gamping Di Desa Puger Kulon Dan Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember
Studi Geografis Industri Batu Gamping Di Desa Puger Kulon Dan Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember
Arif Dio Esa P, Agus Sutedjo, Wiwik Sri Utami, Suhadi HS
ABSTRAK
Kecamatan Puger merupakan daerah penghasil batu gamping di Kabupaten Jember. Kegiatan industri batu gamping masih tergolong tradisional yaitu dengan tenaga manusia. Industri batu gamping di wilayah Kecamatan Puger terletak di beberapa desa, seperti Desa Puger Kulon dan Desa Kasiyan. Diketahui dari hasil rata - rata produktivitas tiap tahun batu gamping di Desa Kasiyan sebesar 97,4 ton lebih kecil dari Desa Puger Kulon dengan produktivitas batu gamping terbesar di Kecamatan Puger sebesar 495,9 ton per tahunnya. Padahal jumlah tenaga kerja pada tiap industri tidak jauh berbeda yaitu antara 7 – 8 tenaga kerja dan jarak tiap indsutri ke bahan baku pun juga rata - rata 1 – 2 Km. Permasalahan tersebut diangkat dalam penelitian untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan kondisi geografis, produktifitas dan dampak terhadap kondisi ekonomi tenaga kerja di Desa Puger Kulon dan Desa Kasiyan.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha batu gamping dan tenaga kerja yang ada di Desa Puger Kulon dan Desa Kasiyan. Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah penelitian survey. Lokasi penelitian yaitu Desa Puger Kulon dan Desa Kasiyan Kecamatan Puger kabupaten Jember. Teknik analisis data yang dipakai meliputi analisis Deskriptif, dan Regresi Linier Berganda.
Hasil dari analisis geografis menunjukkan bahwa di Desa Puger Kulon faktor lokasi tempat tinggal tenaga kerja banyak berasal dari Desa Mojosari dan aksesbilitas ke tempat bahan baku berkisar 1 – 2 Km dengan kondisi jalan mayoritas beraspal, sedangkan industri batu gampingnya berpola mengelompok. Sedangkan di Desa Kasiyan lokasi tempat tinggal tenaga kerjanya berasal dari dalam desa sendiri dan aksesbilitas ke tempat bahan baku berkisar 2 – 3 Km dengan kondisi jalan tidak banyak yang beraspal, sedangkan industri batu gampingnya berpola mengelompok. Pengaruh faktor – faktor produksi terhadap produktivitas batu gamping dari hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa di Desa Puger Kulon faktor yang berpengaruh adalah modal dengan p = 0,038, bahan bakar p = 0,021, dan pemasaran p = 0,017. Di Desa Kasiyan faktor produksi yang berpengaruh meliputi modal dengan p = 0,043 dan bahan bakar p = 0,014. Dalam bidang ekonomi, keberadaan industri batu gamping di Desa Puger Kulon yang produktivitasnya lebih besar dari Desa Kasiyan menimbulkan perbedaan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar industri batu gamping di tiap desa. Diketahui bahwa mayoritas penghasilan tenaga pengangkut batu kapur, sopir truck, tenaga warung, dan mekanik yang ada di Desa Puger kulon lebih tinggi daripada penghasilan tenaga kerja di Desa Kasiyan.
Kata Kunci : Produktivitas Industri Batu Gamping.
Tentang Penulis :
Arif Dio Esa P, NIM. 094274031, Tgl Yudisium: 5-2-2014, Jurdik Geografi – FIS – UNESA Angkatan 2009
Agus Sutedjo, Pembimbing, Dosen Jurusan Pendidika Geografi – FIS – UNESA
Wiwik Sri Utami, Penguji 1, Dosen Jurusan Pendidika Geografi – FIS – UNESA
Suhadi HS, Penguji 2, Dosen Jurusan Pendidika Geografi – FIS – UNESA
Sitasi :
Prayitno, A., D., E., Sutedjo, A., Utami, W., S., Suhadi, 2013. STUDI GEOGRAFIS INDUSTRI BATU GAMPING DI DESA PUGER KULON DAN DESA KASIYAN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER. Skripsi. Jurdik Geografi, FIS, UNESA. Surabaya
ANALISIS POLA HUBUNGAN LEMBAGA KEUANGAN TRADISIONAL PENGAMBA’ DAN NELAYAN DI WILAYAH PESISIR PUGER KABUPATEN JEMBER (Studi Kasus Desa Puger Kulon dan Puger Wetan)
Suatu bentuk kebijakan yang di anggap tepat dan strategis dalam upaya
pembangunan wilyah di Indonesia adalah kebijakan ekonomi lokal. Yaitu kebijakan
pembangunan di daerah yang didasarkan pada pengembangan sektor-sektor yang
menjadi prioritas unggulan dalam aktifitas ekonomi masyarakat lokal. Pada wilayah
di Jawa Timur, sektor perikanan juga menjadi salah satu sektor potensial.
Pemanfaatan Sumber Daya kelautan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian
suatu wilayah, khususnya diwilayah pesisir yang hingga saat ini tingkat
kemiskinannya masih cukup tinggi.
Salah satu penyebab masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir
antara lain disebabkan oleh: tehnologi yang kurang memadai, rendahnya tingkat
berusaha masyarakat, dan terutama masalah permodalan. Sulitnya memperoleh modal
untuk mencari ikan menyebabkan wilayah di sekitar pesisir tingkat pendapatannya
rendah. Meskipun telah banyak lembaga-lembaga keuangan formal di wilayah
tersebut, tetapi masih dianggap belum menyentuh masyarakat lapisan bawah seperti
para nelayan buruh. Di wilayah pesisir Puger lembaga keuangan yang dianggap
mampu mengambil peranan penting dalam perekonomian pada wilayah terebut
adalah pedagang perantara atau yang sering disebut pengamba‟. Pada kenyataanya
banyaknya nelayan meminjam modal kepada pengamba‟ disamping kekurangan
modal, umumnya jenis jenis kredit informal seperti pengamba‟ prosedurnya mudah,
tanpa agunan, dan dapat langsung diperoleh setiap saat. Lembaga keuangan
tradisional juga mampu menciptakan kesempatan berusaha, hingga mampu
menciptakan nilai tambah secara wilayah sangat besar. Oleh karena itu peneliti ingin
meneliti peran lembaga keuangan tradisional pengamba‟ di Wilayah Pesisir Puger
Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana
pola hubungan lembaga keuangan pengamba‟ terhadap aktifitas nelayan, (2) untuk
mengetahui seberapa besar penciptaan nilai tambah bruto nelayan dengan adanya
pengamba’. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya ekonomi keuangan mikro yang bersifat kelembagaan
tradisional dan juga dapat memberikan kontribusi kebijakkan keuangan maupun
pemberdayaan wilayah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif,
jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari
survei langsung ke daerah penelitian yaitu kepada pengamba‟ dan nelayan dengan
cara wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian empiris
sebelumnya. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
analisis nilai tambah bruto digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
pengamba‟ terhadap pertumbuhan ekonomi di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan.
Hasil analisis data dengan menggunakan nilai tambah bruto bahwa pengaruh
pengamba‟ terhadap perekonomian masyarakat nelayan di Desa Puger Kulon dan
Puger Wetan telah mampu meningkatkan pendapatan nelayan yang tidak menentu,
meskipun ada proses pemotongan yang diterima nelayan atas proses peminjaman
kepada Pengamba’. Namun tidak mengurangi pendapatan secara keseluruhan yang
diterima nelayan. Sedangkan pola hubungan ekonomi nelayan dengan pengamba‟
dalam jangka panjang akan menguntungkan pengamba‟ namun pada nelayan ada
ketergantungan yang tinggi kepada lembaga keuangan pengamba‟ sehingga secara
tidak langgsung akan merugikan nelayan. Oleh karena itu perlu adanya peran
pemerintah untuk mengurangi ketergantungan nelayan kepada pengamba’, salah
satunya dengan adanya kebijakan keluar masuknya pedagang luar ke wilayah pesisir
Puger Kulon dan Puger Wetan
Prof. Th. W. Adorno and the author Hans Erich Nossack.
Prof. Th. W. Adorno and the author Hans Erich Nossack at a reception of Insel Verlag, Buchmesse Frankfurt 1966LB
Kajian Aspek Biologi Ikan Lemuru (Sardinella lemuru) di Muncar Banyuwangi dan Puger Jember, Jawa Timur
Sumberdaya perikanan lemuru (Sardinella lemuru) merupakan sumberdaya perikanan yang paling dominan dan bernilai ekonomis di Muncar dan Puger sehingga komoditi tersebut paling banyak dieksploitasi oleh nelayan yang bermukim disekitar Selat Bali dan Pantai Selatan Jawa Timur khususnya daerah Puger. Mengingat sumberdaya perikanan termasuk sumberdaya yang dapat pulih, namun demikian diperlukan upaya- upaya pengelolaan agar sumberdaya tersebut dapat berlangsung secara lestari. Informasi aspek biologi ikan lemuru diperlukan agar stok ikan yang tersedia di laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menambah nilai ekonomis bagi nelayan dan nilai ekologis sumberdaya ikan lemuru tersebut tetap dapat dipertahankan, yaitu sumberdaya yang lestari dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hubungan panjang berat, proporsi tingkat kematangan gonad, ukuran pertama kali matang gonad (Lm), ukuran pertama kali tertangkap (Lc), dan menguji perbedaan stok ikan lemuru yang tertangkap di Muncar Banyuwangi dan Puger Jember. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2015 di Muncar Banyuwangi dan Puger Jember, Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripti dengan jenis data yang diambil yaitu data primer dan dara sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan bantuan software Microsoft Excel 2007. ii Hasil dari penelitian tentang permasalahan yang dikaji adalah hubungan panjang dan berat ikan lemuru di Muncar memiliki persamaan W = 0003966 × L 3.244948 dengan nilai korelasi 0.96902 sehingga sifat pertumbuhannya Allometrik positif, proporsi tingkat kematangan gonad ikan lemuru di Muncar menunjukan 98.41% belum matang gonad (immature) dan 1.59% sudah matang gonad (mature), nilai Lc sebesar 16.03 cm. Hubungan panjang dan berat ikan lemuru di Puger memiliki persamaan W = 0.002394 × L 3.455473 dengan nilai korelasi 0.970567 sehingga sifat pertumbuhannya Allometrik positif, proporsi tingkat kematangan gonad ikan lemuru di Puger menunjukan 100% belum matang gonad (immature), nilai Lc sebesar 15 cm. Hasil uji menggunakan analisis regresi menunjukan faktor kondisi allometris (b) ikan lemuru di Muncar dan Puger berbeda, dengan demikian populasi ikan lemuru yang ada dikedua lokasi berasal dari stok yang berbeda
Nowe spojrzenie na planowanie architektury mieszkaniowej w afryce subsaharyjskiej
The author shares his reflections on state of art in housing and urban planning, deficiencies, expectations and possibilities in the Sahel region of Africa. He notices, that the housing problem in Africa is one of the challenges, which should be solved in order to recover life dignity of African people and secure their rights to traditional family life in acceptable conditions. The paper describes the studies on the typical dispersed urban structures and the need to foster this type of settlement structure and proposals of introduction of new on light steel frame housing system in the area of Sahel, combining the traditional way of building houses with modern technology. The particularly analysed case, is the housing problem in the Republic of Chad. The author presents the basic discussion on this topic and his architectural proposals. Unfortunately, the gap between the needs and the financial feasibility of housing construction in this area, makes this project already at the starting point extremely difficult to be realized without external subventions.Problem mieszkaniowy w Afryce jest jednym z wyzwań, które należy rozwiązać, aby Afrykanie mogli odzyskać godność życiową i zabezpieczyć swoje prawa do tradycyjnego życia rodzinnego w akceptowalnych warunkach. W artykule opisano badania nad typowymi rozproszonymi strukturami miejskimi i potrzebą wspierania tego typu struktur osadniczych oraz propozycji wprowadzenia nowego systemu konstrukcji domów, opartym na lekkim szkielecie stalowym, łączącym tradycyjny sposób budowania domów z nowoczesną technologią. Przypadkiem szczególnie analizowanym jest problem mieszkaniowy w Republice Czadu. Autor przedstawia podstawową dyskusję na ten temat i swoje propozycje architektoniczne. Niestety luka między potrzebami mieszkaniowymi w Czadzie a finansową wykonalnością budownictwa mieszkaniowego w tym obszarze sprawia, że projekt ten, już w punkcie wyjścia, jest niezwykle trudny do realizacji bez uzyskania zewnętrznych dotacji
Seeing the world anew : the radical vision of Martin Waldseemüller's 1507 & 1516 world maps /
9781929154470 (ISBN). 192915447X (ISBN). First edition 2012. Accompanied by 2 foldeds map in front and back pockets: 1507 map -- 1516 map.; Includes bibliographical references: pages 98-107.; Maps from pockets also available online http://nla.gov.au/nla.map-vn6254227; Original version of the 1507 map: Universalis cosmographiae secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii alioru que lustrationes. [St. Dié, France? : s.n., 1507]; Original version of the 1516 map: Carta marina, navigatoria Portugallen, navigationes atque tocius cogniti orbis terre marisque formam naturamq[u]e situs et terminos nostris temporibus recognitos et ab antiquorum traditione differentes eciam quor[um] vetusti non meminerunt auctores hec generaliter indicat / consumatum est in oppido S. Deodati compositione et digestione Martini Waldseemuller Ilacomili. [St. Dié, France? : s.n., 1516]. Prologue: In a Renaissance Vision, a Glimpse of the Modern / John W. Hessler -- "An island surrounded on all sides by sea" : The World Map, 1507 / John W. Hessler -- "Land of Cuba, part of Asia" : The Carta marina, 1516 / Chet Van Duzer -- Epilogue: A Renaissance That Resonates Still / John W. Hessler -- Notes -- Afterword / Ralph E. Ehrenberg -- About the authors -- Acknowledgments -- The Maps: The 1507 World Map, 12 sheets, with commentary -- Composite: front pocket -- The 1516 Carta marina, 13 sheets, with commentary -- Composite: back pocket
Klimat społeczny w szkole inkluzyjnej
Author presented in this paper theoretical approach to the building of social climate in an inclusive school. The publication indicatessome tendencies and directions of changes to improve the functioning of these institutions and to implement the idea of inclusive education.Autorka przedstawiła w artykule teoretyczne ujęcie zagadnienia związanego z budowaniem klimatu społecznego w szkole inkluzyjnej. W publikacji ukazano pewne dążenia i kierunki zmian, jakich należy dokonywać w masowych szkołach, aby poprawić jakość funkcjonowania tych placówek, tak by kierowały się one ideą edukacji włączającej
Ewolucja programowa FDP w polityce wschodniej w latach 1949-1969 w świetle nowych zasobów Archiwum Niemieckiego Liberalizmu
Zasadniczym celem artykułu jest analiza działalności programowej FDP w polityce wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1949-1969. Autor wykorzystał nowe zasoby Archiwum Niemieckiego Liberalizmu w Gummersbach, co umożliwiło przedstawienie nowej oceny wpływu FDP na politykę wschodnią Republiki Federalnej Niemiec.The main goal of the article is to analyze the FDP's program activities in the eastern policy of the Federal Republic of Germany in the years 1949-1969. Of great importance here is the fact that the author used in this work new archives from the Archives of German Liberalism in Gummersbach. This enabled him to present a new assessment of the FDP's impact on the eastern policy of the Federal Republic of Germany
Zasady szacowania gruntów w postępowaniach scaleniowych w Polsce
The subject of the study was the principles of land estimation used for the purpose of consolidation
proceedings, as they are applied in Poland.
The work examines the legal conditions relating to the estimation of land for the purposes of
consolidation. Documents prepared in the years 2005–2017 concerning land estimation (resolutions
of the consolidation participants, and protocols from the value estimates) have been
collected for 41 consolidated sites, located in 28 districts of 11 voivodships (regions). A survey
was conducted among the surveyors-designers of the consolidation proceedings, consisting of
19 questions. In the current year, the co-author of the present article was present at meetings of
consolidation proceedings’ participants, convened in order to determine the rules for estimating
land value on two sites located in different regions, and the material she collected during those
meetings was used in the article.
The collected data were subjected to an analysis, which showed that within Poland there is no
homogeneity in the method of estimating land value for the purpose of consolidation proceedings,
and that the method used to determine the value of land, taking into account the 1-hectare
estimated rate, and the price of 1dt of rye grain, according to the provisions of the agricultural
tax, is incompatible with the principles for the valuation of agricultural real estate, as specified in
the law on real estate management.Przedmiotem badań były zasady szacowania gruntów stosowane w postępowaniach scaleniowych w Polsce.
W ramach pracy przeanalizowano uwarunkowania prawne odnoszące się do szacunku gruntów na potrzeby scaleń. Zebrano dokumentację sporządzoną w latach 2005-2017 dotyczącą szacunku gruntów (uchwały uczestników scalenia i protokoły z przeprowadzonego szacunku) dla 41 obiektów scaleniowych, położonych na terenie 28 powiatów z 11 województw. Przeprowadzono ankietę wśród geodetów-projektantów scaleń, składającą się
z 19 pytań. Współautorka artykułu w bieżącym roku była obecna na spotkaniach uczestników scalenia, zwołanych w celu ustalenia zasad szacowania gruntów na dwóch obiektach, zlokalizowanych w różnych województwach i zebrane materiały dotyczące tych spotkań wykorzystane zostały w artykule.
Zgromadzone dane poddano analizie, która wykazała, że w Polsce nie ma jednolitości
w sposobie szacowania gruntów na potrzeby postępowań scaleniowych oraz że stosowany sposób określania wartości gruntów z uwzględnieniem stawek szacunkowych 1 ha oraz ceny 1dt żyta wg przepisów o podatku rolnym jest niezgodny z zasadami wyceny nieruchomości rolnych określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami
- …
