1,720,967 research outputs found
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
Punakawan Park Sebagai Pusat Permainan Anak di Solo
Get PDFBanyaknya wahana wisata di Surakarta selain bertujuan mengenalkan budaya khas Jawa juga meningkatkan pariwisata, karena Surakarta merupakan bagian dari kota budaya yang ada di Indonesia. Namun perkembangannya wahana wisata di Surakarta belum mengenalkan permainan tradisional khas Jawa, hal ini dikarenakan wahana wisata masih banyak yang menawarkan permainan di wahana lebih miodern, oleh sebab itu perlu diperlukan wahana wisata Punakawan Park sebagai wahana untuk memperkenalkan kembali permainan tradisional agar lebih menarik kadatangan wisatawan lokal maupun mancanegara dan menunjukkan pada dunia internasional bahwa kota Surakarta merupakan salah satu kota budaya. Surakarta merupakan salah satu kots yang sudah dikenal di dunia internasional karean telah banyak memperkenalkan budayanya di berbagai negara serta dalam segi transportasi kota ini mudah dijangkau mulai dari darat, laut dan udara sehingga kota ini dipilih untuk dibangun wahana wisata Punakawan Park sebagai pengenalan permainan tradisional yang dimiliki provinsi Jawa Tengah. Sebagai wahana wisata yang bertema punakawan yang condong ke arah arsitektur tradisional dengan teknologi modern sehingga mengambil konsep tradisional dengan teknologi modern yaitu sebuah wahana wisata Punokawan PArk yang mengikuti perkembangan teknologi modern namun juga memasukkan unsur tradisional baik dalam fasad bangunan yang telah disesuaikan dengan ciri khas Jawa
Empowering Small And Medium Enterprises (Smes): A Case Study Of The Batik Industry In Rembang Regency, Indonesia
No full textThe Heyday of Batik Industry di Lasem, Kabupaten Rembang, Indonesia telah mengalami zaman keemasan di era kolonial sebelum Perang Dunia Kedua. Direkam pada tahun 1930, jumlah pemberi kerja batik mencapai 130 orang. Namun, jumlahnya terus menurun, puncaknya berada di tahun 90-an ketika delapan majikan pergi menghadapi kondisi ini Rembang Pemerintah Daerah sejak 2004 telah menerapkan berbagai strategi pemberdayaan terhadap industri batik. Strategi dapat dibagi menjadi tujuh sektor, yaitu (1) berbagi pengetahuan, (2) Organisasi Pengusaha, (3) Bantuan Pinjaman Lunak (4) Pemasaran Batik, (5) Promosi Batik, (7) Pendidikan, (7) Perlindungan Lingkungan, (7) . Berbagi pengetahuan meliputi pelatihan proses pembuatan batik dan tur studi ke pusat-pusat industri batik lain yang diselenggarakan oleh Departemen Perdagangan dan Industri Pemerintah Rembang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di sektor organisasi, memfasilitasi oleh Departemen Perdagangan dan Industri, pengusaha batik mengorganisir diri mereka sendiri dengan membangun Koperasi Batik Lasem dan Batik Lasem Cluster. Koperasi berfungsi untuk membantu anggotanya dalam mendukung modal dan pemasaran kain batik sementara cluster menjadi instrumental dalam mengakses bantuan proyek dari lembaga pemangku kepentingan. Keberadaan organisasi-organisasi ini membuat proyek dan program pemangku kepentingan lebih mudah untuk memberikan pengusaha batik. Upaya Pemerintah Rembang dalam memberdayakan industri batik juga didukung oleh perusahaan perbankan (BRI dan BNI) dalam mendukung wirausahawan dengan memberikan pinjaman lunak dan memberikan dana CSR. Kementerian Kesejahteraan Sosial dan Kementerian Koperasi dan UKM beberapa kali memberikan Dana Revolving sebagai modal ventura serta peralatan untuk pengusaha batik. Dalam Pemasaran Batik, Departemen Perdagangan dan Industri menyelenggarakan Rembang Pameran dan memfasilitasi pengusaha batik untuk berpartisipasi pameran kerajinan di kota-kota lain. Selain itu, untuk promosi batik, departemen pariwisata menyelenggarakan pertunjukan busana batik dan pemilihan duta pariwisata untuk promosi batik ke audiens yang lebih luas serta memprakarsai proyek `Kampong Batik` (Batik Village) untuk menarik lebih banyak wisatawan. Di Fiels Pendidikan, Departemen Pendidikan mendesak sekolah menengah pertama dan junior untuk mengimplementasikan pengajaran batik. Ini juga menyelenggarakan kontes batik untuk siswa di sekolah dasar dan menengah pertama bekerja sama dengan Departemen Perdagangan dan Industri. Di bidang perlindungan lingkungan, kantor lingkungan menyediakan unit pengolahan air limbah (WWTP) ke sejumlah wirausahawan batik. Unit ini berguna untuk mengobati air limbah berbahaya dari proses pencelupan batik untuk ramah lingkungan sebelum dibuang ke arah sungai dan laut. Menerapkan strategi pemberdayaan industri batik memiliki dampak signifikan, yaitu munculnya wirausahawan baru, peningkatan kapasitas produksi dan pekerjaan. Direkam pada 2013, ada 67 pengusaha batik dengan kapasitas sekitar 22.000 lembar per bulan dan 4,431 pekerja, sedangkan pada tahun 2004 hanya ada 18 majikan. Poin-poin menarik dari mengembangkan industri batik di Kabupaten Rembang adalah munculnya wirausahawan adat dan pergeseran distribusi industri batik dari perkotaan ke daerah pedesaan. Sebelumnya, industri batik didominasi oleh pengusaha etnis Tiongkok dan terkonsentrasi di daerah perkotaan Lasem. Oleh karena itu, pergeseran telah memberikan banyak kesempatan kerja terutama bagi wanita penghuni di daerah pedesaan
The Role of Notaries in BUMD Agreements with Work Partners: Efforts to Ensure Legal Certainty
Get PDFBUMD, for one thing, is a business entity that is driven to make a profit. But on the other hand, it is an extension of the state in serving the community. The existence of antinomies in the characteristics of BUMD creates a gray area with unclear boundaries between the realm of administrative law and the realm of civil law. And one of the gray areas is BUMD agreements with work partners. PT RBSJ's agreements with a number of working partners that use underhanded deeds have the potential to become a means of corrupt actions that are detrimental to state finances. The BUMD agreement belongs to the Regency Government. The Rembang contains deviations from the principles of the agreement, including: the subject of the agreement does not have the legality to act, the date of the agreement document is unclear, the contents of the agreement do not reflect the principles of equality and balance, and there is a conflict of interest. These things result in legal uncertainty in the agreement. Notaries as an extension of the state have the authority to guarantee legal certainty in the authentic (notarial) deeds they make. In the context of the PT agreement. RBSJ with working partners who do not have legal status, the Notary will check and confirm the identity of the person appearing. regarding the date of the agreement, the Notary provides a guarantee regarding the date of making the deed by keeping minutes of the deed as part of the notarial protocol. Regarding unbalanced agreements and conflicts of interest, the Notary has the authority to provide legal advice and considerations to the applicant to reconsider the contents of the agreement and even suggest canceling the conclusion of the agreement with the work partner because there is a violation of the legal principles of the agreement which can lead to actions that are detrimental to finances. country. Of course, the role of a Notary can only be carried out if there are legal norms that require BUMD to use notarial deeds in cooperation agreements with work partners. Therefore, it is recommended to stakeholders to establish legal norms so that BUMD agreements are in line with the principles of the agreement
- …
